LISPI APILIANI A Pengecekkan dan pengelompokkan BPKB sesuai dengan OPD, kecamatan, Puskemas pengecekan ini dilakukan agar lebih terdata dan.

Presentasi berjudul: "LISPI APILIANI A Pengecekkan dan pengelompokkan BPKB sesuai dengan OPD, kecamatan, Puskemas pengecekan ini dilakukan agar lebih terdata dan."— Transcript presentasi:

1 LISPI APILIANI A 15620024

2 1. Pengecekkan dan pengelompokkan BPKB sesuai dengan OPD, kecamatan, Puskemas pengecekan ini dilakukan agar lebih terdata dan sesuai antara data yang ada di bagian aset dengan barang atau jenis nya dan bertujuan untuk mengetahui SKPD mana yang menggunakan atau yang memanfaatkan aset,meningkatkan keamanan aset dan memudahkan penyediaan informasi PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG

3 2. Melengkapi surat rekomendasi pembayaran pajak kendaraan bermotor Surat rekomendasi pembayaran pajak berguna untuk memberikan rekomendasi kepada pengguna atau kuasa pengguna kendaraan atau aset saat akan membayar pajak dikarenakan sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut benar milik daerah. Syarat untuk membuat surat rekomendasi pajak yaitu cukup dengan membawa STNK.

4

5 3. Penginputan realisasi nominatif besaran alokasi dana desa per desa di kabupaten Cianjur Alokasi dana desa berfungsi sebagai pembiayaan program desa untuk mendorong meningkatkan kualitas penggunaan dana desa, meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan digunakan untuk membiayai pembangunan sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan.

6

7 4. Merekap Data Penghapusan Aset Daerah Penghapusan aset daerah yaitu penghapusan aset dari daftar dengan menerbitkan surat keputusan pejabat yang berwenang agar kuasa atau pengguna aset terbebas dari tanggungjawab administratif dan kuasa atas barang yang berada dalam kuasanya. Syarat dari suatu aset yang akan dihapus yaitu seperti sudah tua atau rusak, tidak dipergunakan lagi atau dicuri.

8

9 5. Memisahkan dan Mengarsipkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SP2D adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran di lingkungan pemerintahan Kota Cianjur untuk mencairkan dana lewat bank, SP2D yang diterima dari bank kemudian dipisahkan sesuai dengan OPD, Kecamatan, Puskesmas, RS dan Gaji yang terdiri dari rangkap 5.

10 Pengertian Surat Perintah Pencairan Dana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran di lingkungan pemerintahan kota Cianjur untuk mencairkan dana lewat bank.

11 SP2D 11 Penelitian Kelengkapan SPM Membuat SP2D SPM SPM di TTD oleh Kepala PPKD YA TIDAK Diberikan ke bidang perbendaharaan Penelitian SP2D TIDAK YA Kuasa BUD BANK output Menerima SPM PELAKSANAAN PENERBITAN SP2D

12

13

14 PEMBUATAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

15

16  Revisi yang terlalu lama dalam perlengkapan SPM  Adanya kesalahan pengetikan dokumen dalam melakukan pengajuan  Kurangnya jumlah nominal SPD dari dana dokumen SPM oleh pihak terkait  Tertundanya penerbitan SP2D akibat pejabat yang berwenang tidak ada ditempat  Tertundanya akibat kesalahan dalam pengetikan pembuatan SP2D  Terjadinya pemadaan listrik dari PT. PLN (persero) Faktor Internal Faktor Eksternal Contoh Permasalahan Yang terjadi

17 kegiatan magang di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Cianjur proses kegiatan pelaksanaan magang berjalan dengan baik di karenakan penulis dilibatkan atau diberi tugas yang dapat menjadi tambahan ilmu, terutama yang berhubungan dengan surat perintah pencairan dana atau SP2D dan mengetahui kegiatan-kegiatan pelaksanaan pelayanan BPKAD terhadap masyarakat ataupun pemerintah lainnya. Untuk mewujudkan manajemen pemerintah dalam penerbitan beserta upaya-upaya dalam menangani kendala-kendala yang berhubungan dengan kekeliruan atau kesalahan dalam melaksanakan penerbitan SP2D seperti Kesalahan dalam pengetikan pembuatan SP2D merupakan hal yang paling penting dan apabila mengalami kesalahan maka pengesahan tertolak oleh Bank dan Tertundanya akibat para pejabat yang berwenang tidak adanya di tempat atau mengikuti kegiatan diluar kantor, hal tersebut akan menyebabkan tertundanya waktu yang sebagaimana Perundang-undangan mengatur pencairan SP2D mempunyai waktu maksimal 2 hari setelah tanda terima pengajuan SPM.

18 Untuk pelaksanaan program magang harus adanya sosialisasi yang tidak terlambat supaya mahasiswa dapat mempersiapkan diri menghadapi program magang, dan sebaiknya bimbingan dilakukan semenjak mahasiswa menjalani program magang agar mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara untuk menemukan tema,program dan masalah yang akan dibahas nantinya sebagai laporan serta mahasiswa menjadi lebih terarah kedepannya sebagai bekal untuk pembuatan skripsi yang sebentar lagi akan dihadapi oleh mahasiswa semester akhir. Untuk program penerbitan surat perintah pencairan dana sebaiknya pejabat yang berwenang melakukan pengkoreksian dengan sangat teliti supaya pencairan dana terselesaikan dengan mudah dan efektif dan tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Ketika pejabat yang berwenang sedang melakukan kegiatan dinas luar seperti dinas luar ke luar kota yang membutuhkan waktu yang lama sebaiknya pejabat tersebut memilih pejabat lain yang berwenang untuk menggantikan tugasnya sementara.

19

20