Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran

Presentasi berjudul: "Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran"— Transcript presentasi:

1 Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ( BERSUMBER PNBP TA 2019) DI LINGKUNGAN KEMENKES Disampaikan oleh : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Bandung, 26 April 2018

2 SISTEMATIKA OVERVIEW DAN POSTUR ANGGARAN KESEHATAN
ISSUE STRATEGIS RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2019 PNBP KEMENTERIAN KESEHATANTA 2019

3 OVERVIEW DAN POSTUR ANGGARAN KESEHATAN

4 Overview Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan
Hasil evaluasi paruh waktu RPJMN 2015 – 2019 menunjukkan trend yang positif Kegiatan utama Kementerian Kesehatan yang membutuhkan kontribusi lintas sektor telah berjalan dengan baik (Germas, percepatan penurunan Stunting, dan eliminasi Schistosomiasis) Pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan dan penyediaan tenaga kesehatan di DTPK telah mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah Proporsi anggaran Kementerian Kesehatan sudah cukup baik (anggaran Prioritas Nasional lebih besar dibandingkan dengan anggaran non-prioritas) 4

5 TREN ANGGARAN KESEHATAN
TH Sumber :

6 TREN ANGGARAN KESEHATAN
Sumber :

7 TREN ANGGARAN KEMENKES TAHUN 2014-2018
Tren anggaran Kemenkes naik signifikan pada periode 2014 s.d 2016, akan tetapi dari tahun 2016 s.d 2018 relatif sama. Persen penyerapan anggaran fluktuatif yaitu 94,4% (tahun 2014); 89,9% (tahun 2015); 96,3% (tahun 2016) dan 98,7% (tahun 2017 per 17 Jan. 2017). Sumber : SMART DJA Kemenkeu, 17 Januari 2018

8 Postur Anggaran Kemkes TA 2018
Kegiatan Utama Kemkes antara lain: Penyediaan Vaksin Rp 2.663,7 M Penyediaan Obat dan Perbekalan kesehatan Ibu dan Anak, Penyakit Tropis Terabaikan, TB dan HIV/AIDS, dan Malaria Rp 1.936,2 M Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rp ,95 M Program Strategis SDM Kesehatan Rp 1.464,9 M Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan Balita Kekurangan Gizi Rp 936,6 M Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Rp 662,1 M Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Rp 343,4 M RS Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kawasan Indonesia Timur (Maluku) Rp 250,0 M Kegiatan lainnya Rp 2.877,35 M 1,54% Litbangkes (0,9T) 3,56% Kesmas (2,1T) 0,20% Itjen (0,1T) 4,37% Dukman (2,6T) Anggaran Non PN 34% Anggaran PN 66% 26,04% Yankes (15,4T) Proporsi anggaran Kemkes sudah cukup baik (pendanaan untuk program prioritas nasional lebih besar dibandingkan dengan non- prioritas nasional). 43,29 % JKN (25,6T) 4,61% P2P (2,7T) 8,36% Farmalkes (4,9T) 8,04% PPSDMK (4,7T) 7

9 ISSUE STRATEGIS RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2019

10 Beberapa Isu Strategis Dalam RKP 2019
Tahun 2019 merupakan tahun terakhir RPJMN Penguatan Kebijakan Nasional pada RKP 2019 untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN Fokus pada target yang kemungkinan tidak tercapai pada tahun 2019 Pendekatan Holistik, Integratif, Terpadu dan Spasial (HITS) Perlu keterpaduan intervensi pada unit-unit Kemkes Pendampingan daerah (penguatan Dinas Kesehatan) Kejelasan lokasi kegiatan Pendanaan melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diarahkan mendukung target capaian pembangunan nasional Dukungan teknis kegiatan Penguatan data sebagai dasar intervensi kesehatan yang evidence based Usulan kegiatan perlu dilengkapi dengan justifikasi, kelayakan, dan kerangka acuan Identifikasi regulasi yang akan diselesaikan tahun 2019

11 Isu Strategis Lainnya Penurunan AKI dan AKB Gizi Masyarakat : Stunting
Kemandirian Rumah Sakit : RS BLU Pemenuhan SDM Kesehatan : NS, WKDS dan Akreditasi Pengadaan Sarana Prasarana : DAK Kesehatan Penyediaan Data Kesehatan : Overlapping Promosi Kesehatan : PIS-PK dan Germas

12 ARAHAN BAPAK PRESIDEN Arahan Presiden dalam Penyerahan DIPA 2018 di Istana Bogor antara lain: Memperkuat sinkronisasi, memperkuat keterpaduan, sinergi antara kegiatan yang didanai APBD kota, APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, serta dana desa. Melakukan perencanaan dan penganggaran yang fokus. Meningkatkan belanja publik dan penuhi belanja mandatori, yakni berkaitan dengan anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, alokasi dana desa, termasuk alokasi belanja infrastruktur. Melakukan efisiensi belanja operasional, termasuk belanja pegawai, perjalanan dinas, honor, kegiatan dan rapat-rapat. Penyusunan RKA-K/L melalui 3 tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Di pelaksanaan adalah kegiatan inti, yang terjadi dalam penyusunan RKA-K/L biasanya fokus pada kegiatan pendukung bukan kegiatan inti. Dana desa melalui kegiatan swakelola yang bersifat padat karya dengan skema cash for work dengan menggunakan bahan baku lokal. Meningkatkan koordinasi diseluruh jajaran sehingga APBN dapat menjadi katalisator pembangunan. Fokus lokasi: Mendukung program/kegiatan pembangunan/pengentasan kemiskinan dan stunting di 100 kabupaten prioritas. Mendukung pengembangan destinasi wisata di 10 daerah/kawasan (Borobudur, Danau Toba, Bromo Tengger Semeru, Pulau Komodo, Pulau Serib, Tanjung Kelayang, Mandalika, Wakatobi, Morotai dan Tanjung Lesung).

13 CASCADING PERENCANAAN RKP 2019
PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS Pembangunan nasiona 2019 mempunyai 5 (lima) PRIORITAS NASIONAL. KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITAS Dari setiap prioritas nasional dijabarkan dalam beberapa program prioritas Dari setiap program prioritas dijabarkan dalam beberapa kegiatan prioritas Dari setiap kegiatan prioritas, dijabarkan dalam beberapa proyek prioritas. Selanjutnya dari setiap proyek prioritas tersebut, ditetapkan komponen kegiatan beserta anggaran, indicator dan target yang akan dicapai di tahun 2019

14 DRAFT RANCANGAN AWAL RKP 2019
TEMA: ”Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu 1 1 Program Prioritas “Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat”

15 Prioritas Nasional RKP 2019
Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar PN 1 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu PN 5 Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman PN 2 PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air PN 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif

16 Prioritas Nasional RKP 2019
Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT 2 PN 1 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu PN 5 Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman PN 2 PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air PN 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif

17 ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Mempercepat Penurunan Stunting Memperkuat Upaya Promotif dan Preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Memperkuat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan “Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat”

18 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2019
Fokus pada pencapaian prioritas nasional Penguatan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Penguatan pelayanan kesehatan, termasuk melanjutkan pembangunan 3 RS vertical di Papua, Maluku dan NTT Mendorong kemandirian satker UPT BLU Penguatan manajemen kesehatan  Perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi antar pusat dan daerah, antar program dan antar sektor

19 PNBP KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2019

20 SANDINGAN PAGU ALOKASI 2018 & PAGU INDIKATIF 2019
KET Pagu Alokasi 2018 Pagu Indikatif 2019 Selisih (2019 – 2018) RM PNBP BLU PHLN Total

21

22 POKOK POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L

23 POKOK POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L

24 POKOK POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L

25

26 KRITERIA EFISIENSI MENURUT INPRES 4 TAHUN 2017
BELANJA YANG DIEFISIENSI YANG TIDAK DIEFISIENSI Perjadin & paket meeting, honor tim/kegiatan, belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja barang operasional & non operasional lainnya. Pinjaman Hibah Luar Negeri, Rupiah Murni Pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan, PNBP/BLU, Tambahan belanja hasil pembahasan UU APBN TA 2017, Output Cadangan, Belanja Modal dan Belanja Pegawai.

27 DAMPAK INPRES 4 TAHUN 2017 Memindahkan belanja barang menjadi belanja barang yang diserahkan ke masyarakat (akun 526) atau belanja modal (akun 53). Realokasi anggaran antar Satker dalam Program yang sama. Untuk satker BLU/PNBP  Belanja Modal (RM) dan Belanja Barang ( PNBP/BLU)

28 Terima Kasih