PSAK 45 ORGANISASI NIRLABA

Presentasi berjudul: "PSAK 45 ORGANISASI NIRLABA"— Transcript presentasi:

1 PSAK 45 ORGANISASI NIRLABA

2 Agenda Karakteristik Entitas Nirlaba 1. PSAK 45 2.

3 Akuntabilitas dan Transparansi - Public Sector
Stakeholder dan masyarakat memerlukan informasi mengenai suatu entitas / organisasi publik untuk mengetahui bagaimana pengelola melaksanakan tugasnya menuju tujuan organisasi dan bagaimana sumber daya dikelola. Organisasi sektor publik memiliki tujuan berbeda dibandingkan dengan organsisasi privat sehingga diperlukan informasi yang berbeda. Untuk menyusun informasi apa yang disampaikan perlu adanya standar sehingga terjadi kontrak kesepakatan antara penyusun, pemakai, pemeriksa dalam menyusun dan memahami informasi tersebut. Tujuan dari organisasi sektor publik, besarnya akuntabilitas, ukuran, sumber daya yang dikelola akan banyak mempengaruhi informasi apa yang disajikan dan standar apa yang akan digunakan untuk menyusun informasi tersebut.

4 ENTITAS SEKTOR PUBLIK Entitas sektor publik dapat dikategorikan menjadi dua: Pemerintahan Non pemerintahan – organisasi nirlaba Organisasi nirlaba berupa organisasi kemasyarakatan, yayasan atau organisasi non pemerintah lainnya termasuk organisasi internasional. Keunikan dari entitas sektor publik terletak pada tujuan dan kepemilikan. Untuk aktivitas organisasinya, mungkin ada beberapa yang sama antara organisasi publik dan privat misalnya sekolah, rumah sakit. IPSAS = International Publik Sector Accounting Standard merupakan standar internasional yang mengatur standar akuntansi untuk sektor publik termasuk pemerintahan.

5 Karakteristik Nirlaba
Prioritas tujuan pelaporan keuangan (akuntabilitas vs. decision usefulness) Tujuan entitas nirlaba – bukan laba pencapaian program Karakteristik unik pengguna LK entitas tidak ada kepemilikan, kontribusi Kebutuhan accounting framework and practice yang berbeda

6 Entitas Nirlaba Entitas nirlaba merupakan entitas yang tidak berorientasi pada laba namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya kepada penyandang dana dan society. Salah satu media pertanggunggjawabannya adalah Laporan Keuangan SAK UMUM Standar untuk entitas komersial Standar Acuan Entitas Nirlaba PSAK 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba + atau SAK ETAP +

7 Standar Akuntansi Nirlaba
Organisasi Nirlaba Sering diidentikkan dengan organisasi pemerintah atau organisasi sektor publik. Contoh: Rumah Sakit & Universitas Di Indonesia, standar akuntansinya mengacu pada PSAK 45 + SAK ETAP atau PSAK 45 + PSAK IPSAS Relatif sedikit diterapkan untuk organisasi nirlaba Banyak diadopsi dalam PSAP

8 Praktik Akuntabilitas Organisasi Nirlaba di Indonesia
Tidak ada keharusan menyusun LK, kecuali menerima hibah 500jt dan tot aset bukan hibah 20milyar Tidak membayar pajak atas surplus yang diperoleh untuk yayasan pendidikan; pendapatan bukan obyek pajak Ormas yang menerima dana hibah wajib menyusun laporan keuangan sesuai SAK Menyajikan laporan keuangan dengan dorongan stakeholder kepentingan donatur Entitas Nirlaba Pemerintah BLU – PP menyatakan SAK yang berlaku umum dalam praktik (PMK) menggunakan SAK dan SAP pertanggung-jawaban anggaran OJK – khusus - BPJS – SAK Umum khusus LPS – khusus BPIH & Parpol – tidak menyebutkan standar mana yang digunakan namun harus menyusun laporan keuangan Entitas Nirlaba Swasta

9 Penerapan Standar Akuntansi Nirlaba
Standar nirlaba memiliki pelaporan yang berbeda Pendekatan yang berbeda untuk standar akuntansi nirlaba Standar khusus (untuk transaksi tertentu) Pedoman akuntansi standar stand-alone untuk organisasi tertentu Tidak memerlukan standar khusus untuk pelaporan yang berbeda Standar khusus/ Pedoman Akuntansi: Penyajian laporan keuangan Kontribusi Pelaporan dimodifikasi tidak sama persis Tidak seragam antara satu entitas dengan entitas lain

10 ORGANISASI NIRLABA PSAK 45

11 Standar Akuntansi Nirlaba PSAK 45
Hanya mengatur jenis-jenis laporan keuangan dan ilustrasi masing-masing laporan Harus diterapkan bersamaan dengan PSAK atau SAK ETAP Dapat diterapkan pada unit organisasi pemerintah jika regulasi membolehkan. Contoh penerapannya adalah pada akuntansi Rumah Sakit & Universitas yang berbentuk BLU Dikembangkan dengan mengadoposi pada SFAS 117 PSAK 45 dan PSAK untuk Organisasi nirlaba dengan akuntabilitas publik signifikan PSAK 45 dan SAK ETAP untuk Organisasi Nirlaba dengan akuntabilitas publiknya tidak signifikan PSAK 45

12 PSAK 45 Organisasi Nir Laba
Mengatur pelaporan organisasi nir laba Pengaturan untuk pengakuan, penyajian dan pengungkapan mengikuti standar yang lain. Internasional  IPSAS / International Public Sector Accounting Standards. Tujuan: untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba. Laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.

13 Nir Laba – PSAK 45 Perbedaan  cara organisasi memperoleh sumber daya
Organisasi nirlaba  memperoleh sumber daya dari sumbangan anggota dan penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan Ada organisasi yang mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa. Laporan keuangan memberikan gambara mengenai kinerja keuangan  menyajikan terpisah aktiva terikat dan tidak terikat. Pertanggungjawaban manajer mengenai kemampuannya mengelola sumber daya organisasi yang diterima dari para penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas.

14 Lingkup PSAK 45 Laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nirlaba yang memenuhi karakteristik : Sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis, kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual atau mencerminkan proporsi pembagian sumber daya saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba. Dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah, dan unit-unit sejenis lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15 Lingkup PSAK 45 Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba. Dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah, dan unit-unit sejenis lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16 Penerapan PSAK 45 Pernyataan ini menetapkan informasi dasar tertentu yang disajikan dalam laporan keuangan entitas nirlaba. Pengaturan yang tidak diatur dalam Pernyataan ini mengacu pada SAK, atau SAK ETAP untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.

17 Definisi Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

18 Dana atau Aset Bersih Entitas Nirlaba
Tidak terikat Dana dapat digunakan untuk keperluan entitas nirlaba tanpa dibatasi oleh peraturan yang mengikat. Entitas lebih leluasa untuk melakukan pengeluaran bagi jenis kontribusi ini. Terikat sementara Kontribusi yang masuk dalam terikat sementara disebabkan oleh tujuan yang terbatas untuk periode tertentu. Beberapa lembaga menggunakan batasan waktu hingga 5 tahun sebelum ditarik atau dialihkan ke jenis tidak terikat (Ruppel, 2007). Terikat permanen Karakteristik jenis ini mengharuskan entitas nirlaba untuk mengalokasikan ke jenis aset tertentu, menjaga secara permanen dan membolehkan mengambil manfaat darinya, contohnya adalah wakaf. Hasil dari investasinya dapat diklasifikasikan sebagai tidak terikat atau terikat sementara.

19 Tujuan Laporan keuangan
Tujuan utama  menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Untuk menyajikan informasi mengenai: Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi. Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya. Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya. Usaha jasa suatu organisasi.

20 Laporan Keuangan Entitas Nirlaba
Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan Catatan atas laporan keuangan.

21 Laporan Posisi Keuangan
Tujuan  untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-pihak lain untuk menilai: kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto.

22 Informasi Likuiditas menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas, dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo; mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar, dan liabilitas ke dalam jangka pendek dan jangka panjang; mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh temponya liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset, pada catatan atas laporan keuangan.

23 Klasifikasi Aset Neto Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.

24 Tujuan Laporan Aktivitas
Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai : pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa, Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lainnya untuk: mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa, menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

25 Laporan Aktivitas Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, kecuali diatur berbeda oleh SAK lain atau SAK ETAP.

26 Klasifikasi Laporan aktivitas menyajikan:
pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, bergantung pada ada tidaknya pembatasan. Sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat  disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain (atau liabilitas) sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.

27 Informasi Pemberian Jasa
Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi entitas nirlaba. Pemberian jasa tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program utama.

28 Laporan Arus Kas Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas dengan tambahan berikut ini: Aktivitas pendanaan: penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang. penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment). bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.

29 Laporan Posisi Keuangan

30 Laporan Aktivitas Bentuk A

31 Laporan Aktivitas Bentuk A

32 Laporan Aktivitas Bentuk B

33 Laporan Aktivitas Bentuk B

34 Laporan Pendapatan dan Beban dan Perubahan Aset Neto Tidak Terikat Bentuk C

35 Laporan Pendapatan dan Beban dan Perubahan Aset Neto Tidak Terikat Bentuk C

36 Laporan Perubahan Aset Neto Bentuk C alternatif

37 Laporan Arus Kas Metode Langsung

38 Laporan Arus Kas Metode Langsung

39 Laporan Arus Kas Metode Tidak Langsung

40 Laporan Arus Kas Metode Tidak Langsung

41 ILUSTRASI PELAPORAN ORGANISASI NIRLABA

42 Bentuk-Bentuk Organisasi Nirlaba
Yayasan Lembaga Swadaya Masyarakat Organisasi masa dan politik Instansi Pemerintah atau bagian dari instansi pemerintah. Lembaga independen non pemerintah: Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Ibadah Haji Badan Layanan Umum dan BLU Daerah  rumah sakit, universitas

43 Organisasi Nirlaba Organisasi nirlaba menggunakan PSAK atau SAK ETAP dengan pelaporan menggunakan PSAK 45. Organisasi nirlaba dengan akuntabilitas publik signifikan menggunakan PSAK, jika akuntabilitas publik tidak signifikan menggunakan SAK ETAP. Walaupun menggunakan PSAK karena kompleksitas transaksi dan akunnya relatif sederhana  tidak ada masalah Karakteristik bentuk organisasi ini karena tidak ada kekayaan yang dimiliki organisasi sehingga ekuitasnya berupa aset bersih. Untuk pemisahan dana terikat dan tidak terikat bukan keharusan tergantung dari karakteristik organisasinya. Beberapa organisasi tertentu memiliki pengaturan baku dari regulator misalnya: organisasi partai politik  memiliki ketentuan untuk pelaporan dana kampanye.

44 Pelaporan Yayasan Menurut Undang-Undang (UU) No 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Walaupun memiliki pembina, pengurus, dan pengawas, namun ketiganya tidak bertindak sebagai pemilik sehingga tidak boleh ada pembagian hasil usaha kegiatan kepada ketiga pihak tersebut. Pengurus yayasan memiliki kewajiban untuk menyusun laporan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya laporan keadaan dan kegiatan yayasan dan laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri atas Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Laporan Keuangan.

45 Pelaporan Yayasan Yayasan yang wajib diaudit menurut UU No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 adalah yayasan yang menerima bantuan negara, luar negeri, atau pihak lain sebesar lebih dari 500 juta atau memiliki aset di luar harta wakaf lebih dari 20 milyar. Yayasan tersebut harus menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan ikhtisar laporan tersebut harus diumumkan dalam surat kabar. Hasil audit disampaikan kepada pembina yayasan dan ditembuskan kepada menteri dan instansi terkait. Undang-Undang Pajak Penghasilan menempatkan yayasan sebagai salah satu bentuk badan yang merupakan subjek pajak. Atas surplus yayasan dikenakan pajak penghasilan. Namun, khusus untuk yayasan pendidikan, jika hasil usaha digunakan untuk melakukan investasi, maka surplus tersebut tidak dikenakan pajak. Untuk tujuan ini yayasan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pajak, walaupun dalam satu tahun pajak mungkin tidak ada pajak yang dibayarkan.

46 Akuntansi Yayasan Mengikuti ketentuan dalam PSAK 45 dalam pelaporan dan SAK ETAP atau PSAK tergantung akuntabilitasnya. Pengurus dan anggota tidak berhak atas ekuitas yayasan sehinggaa ekuitas yayasan disebut aset bersih. Aset bersih dikategorikan aset neto tidak terikat, terikat temporer dan tidak terikat. Laporan keuangan: laporan aktivitas, laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Jika dalam yayasan tersebut tidak ada pemisahan aset neto karena semua tidak terikat maka dapat disajikan hanya aset neto. Pencatatan mengikuti jenis usaha yayasan.

47 Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS)
Organisasi kemasyarakatan (Ormas) merupakan entitas nirlaba. Menurut UU 17 tahun 2013, Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ormas dapat berbentuk badan hukum atau berbasis keanggotaan. Jika berbadan hukum dapat berbentuk yayasan dan perkumpulan. Ormas dalam Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) wajib mengatur pengelolaan keuangan organisasi. Keuangan ormas dapat bersumber dari iuran anggota, sumbangan masyarakat, hasil usaha ormas, bantuan atau sumbangan asing, kegiatan lain yang sah menurut hukum dan APBN/APBD. Keuangan Ormas harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Untuk pelaksanaan keuangan, ormas menggunakan rekening pada bank nasional. Ormas wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum dan sesuai dengan AD dan/atau ART. Dalam hal ormas menghimpun dan mengelola bantuan atau sumbangan masyarakat wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.

48 Akuntansi Ormas Mengikuti ketentuan dalam PSAK 45 dalam pelaporan dan SAK ETAP atau PSAK tergantung akuntabilitasnya. Pengurus dan anggota tidak berhak atas ekuitas ORMAS sehinggaa ekuitas ORMAS disebut aset bersih. Aset neto dikategorikan aset neto tidak terikat, terikat temporer dan tidak terikat. Laporan keuangan: laporan aktivitas, laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Jika dalam yayasan tersebut tidak ada pemisahan aset neto karena semua tidak terikat maka dapat disajikan hanya aset neto. Pencatatan mengikuti jenis usaha ORMAS. Terdapat penggunaan hasil usaha yang dimiliki

49 martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com
TERIMA KASIH Dwi Martani atau