PRIORITAS NASIONAL 2018 DAN RKP 2019

Presentasi berjudul: "PRIORITAS NASIONAL 2018 DAN RKP 2019"— Transcript presentasi:

1 PRIORITAS NASIONAL 2018 DAN RKP 2019
RAPAT KOORDINASI BIDANG LATTAS TAHUN 2018 Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Jakarta, 1 Februari 2018

2 PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN TERKINI

3 Sasaran Ekonomi dan Pembangunan 2018
2017* 2018** Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,1 5,4 Inflasi (%) 3,6 3,5 Nilai Tukar (Rp/USD) 13.384 13.400 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,5 5,0-5,3 Tingkat Kemiskinan (%) 10,12 9,5-10,0 Kesenjangan Pendapatan (Gini Ratio) 0,391 0,38 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,99 71,5 Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat dengan tingkat inflasi dan nilai tukar yang terkendali Inflasi dan nilai tukar adalah inflasi rata-rata sepanjang tahun. * Outlook/Realisasi, ** APBN 2018 Sumber: Deputi Bidang Ekonomi Bappenas

4 Pertumbuhan Ekonomi Menciptakan Kesempatan Kerja
Selama periode tahun , pertumbuhan ekonomi relatif stabil pada kisaran 5,5% (YoY). Pada Triwulan III-2017, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,06%. Pertumbuhan ini menciptakan lapangan kerja sebesar 2,61 juta dan menurunkan TPT menjadi 5,5% pada Agustus Dengan demikian, setiap 1% pertumbuhan ekonomi dapat menyerap sekitar pekerja. Sumber: Sakernas periode Agustus

5 Perkembangan Positif Sektor Formal
Proporsi pekerja formal mengalami peningkatan dalam periode , di mana pada Agustus 2017, proporsi tersebut mencapai 43%. Sektor Jasa & Lainnya menyumbang tambahan pekerja formal terbesar mencapai 2,16 juta. Sedangkan, proporsi pekerja informal mencapai 57% dengan mayoritas pekerja berstatus berusaha sendiri Sumber: Sakernas periode Agustus

6 Lapangan Usaha Berdasarkan Formal Informal
Tahun 2017 Tahun 2016 Tahun 2015 Sektor jasa terbukti mampu menyerap tenaga kerja formal. Tingginya proporsi pekerja formal sektor jasa ini salah satunya akibat pesatnya perkembangan ekonomi digital yang mampu menyediakan alternatif lapangan kerja kerja formal. Kemudian juga diindikasikan terjadi akibat pesatnya perkembangan ekonomi digital yang mampu menyediakan alternatif lapangan kerja kerja formal, seperti jasa kurir dan angkutan online serta jasa perdagangan. Sumber: Sakernas periode Agustus

7 Kualitas Tenaga Kerja Masih Memerlukan Perhatian
Struktur pekerja masih didominasi oleh pekerja berpendidikan rendah. Pada Agustus 2017, pekerja berpendidikan tinggi berjumlah 11,32 juta pekerja, meningkat dua kali lipat dari Agustus Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi adalah pencari kerja berpendidikan SMK dan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa masih besarnya penganggur terdidik di Indonesia Sumber: Sakernas periode Agustus

8 Pengangguran Terbuka TPT cenderung terus menurun.
Sumber: Data Sakernas periode Agustus TPT cenderung terus menurun. 2017 merupakan yang terendah pasca krisis. Namun… TPT tertinggi pada lulusan SMK dan usia muda. TPT usia jauh lebih tinggi dari TPT nasional

9 Pekerja Dengan Produktivitas Rendah:
Pekerja Tidak Penuh Pekerja tidak penuh termasuk pekerja rentan. Kelompok ini cenderung kurang produktif. Pekerja tidak penuh terdiri dari pekerja paruh waktu dan setengah penganggur. Proporsinya terhadap total pekerja cenderung tetap sekitar 30%. 2017 meningkat 1,2 juta orang, tetapi peningkatan terjadi pada pekerja paruh waktu. Pekerja rentan terutama setengah penganggur. Jumlahnya cenderung menurun, tetapi masih 9,1 juta orang atau 7,55% dari total pekerja. Setengah penganggur: 66,78% berpendidikan rendah SMP ke bawah. 35,86% usia tahun 60,95% laki-laki Sumber: Sakernas periode Agustus Setengah Penganggur, 2017 SMP ke bawah Usia tahun Laki-laki

10 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2018

11 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING TENAGA KERJA
AGENDA PRIORITAS PENINGKATAN DAYA SAING TENAGA KERJA TAHUN – DALAM NAWA CITA NAWACITA 5 6 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia melalui Program Indonesia Sehat, Indonesia Kerja & Indonesia Sejahtera Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING TENAGA KERJA STRATEGI 1. MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, melalui: Harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas negara mitra bisnis, dalam kerangka keterbukaan pasar; Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (tiga aspek pengembangan: standar kompetensi, program pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi; Pengembangan pola pendanaan pelatihan; Penataan lembaga pelatihan berbasis kompetensi melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif. STRATEGI 2. MEMPERBAIKI IKLIM KETENAGAKERJAAN DAN MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, melalui: Penyempurnaan peraturan yang dapat mendorong investasi padat pekerja; Desentralisasi sistem hubungan industrial.

12 Target Pembangunan 2018 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Angka Pengangguran di perkirakan menurun pada kisaran 5,0-5,3% 5,6%* Penurunan TPT menggunakan asumsi Pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2-5,6% Angkatan kerja baru >2 juta orang Kesempatan kerja baru tercipta 2,3-2,5 juta Elastisitas per 1% pertumbuhan ekonomi >400 ribu orang * APBN 2017 Investasi dan anggaran untuk menunjang Prioritas nasional yang lebih terfokus untuk pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor ekonomi seperti industri manufaktur, dapat menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya. Mendorong Industri padat karya, akan menampung penganggur dan setengah penganggur sehingga memperkecil kesenjangan dan mengangkat penduduk dari garis kemiskinan Pertumbuhan sektor jasa juga menjadi andalan untuk menyediakan lapangan kerja formal, terutama kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi.

13 Pencapaian Target Pembangunan:
Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Penciptaan Lapangan Kerja Penciptaan lapangan kerja sebanyak 2 juta orang. Target 2018 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,0–5,3 persen. Target 2018 Sumber: Sakernas periode Agustus

14 Rancangan Tema, Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP 2018
TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 : “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” Peningkatan Kualitas Money Follow Program dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial Revolusi Mental Kesetaraan Gender Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim Tata kelola Pemerintahan yang Baik Pemerataan =Pengarusutamaan/ Mainstreaming POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN Penguatan Pertahanan 29, Kepastian Hukum Stabilitas Politik dan Keamanan 30. Reformasi Birokrasi PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10) Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi KETAHANAN ENERGI EBT dan Konservasi Energi Pemenuhan Kebutuhan Energi KETAHANAN PANGAN Peningkatan Produksi pangan Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi) PENDIDIKAN Pendidikan Vokasi Peningkatan kualitas guru KESEHATAN Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Penyediaan Perumahan Layak Air Bersih dan Sanitasi PENANGGULANGAN KEMISKINAN Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran Pemenuhan Kebutuhan Dasar Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika PEMBANGUNAN WILAYAH Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan Reforma Agraria Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan) Percepatan Pembangunan Papua PRIORITAS KHUSUS Asian Games dan Asian Para Games Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional

15 PN 4: Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
Peningkatan Fasilitasi Ekspor Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor Peningkatan Efektivitas Promosi dan Akses Pasar Pengembangan Jaringan Kemitraan Usaha Pengembangan Ekspor Jasa Bernilai Tambah Tinggi PROGRAM PRIORITAS 1 Pengembangan Danau Toba Pengembangan Borobudur dan Sektornya Pengembangan Mandalika Dukungan Pengembangan Destinasi Prioritas PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata Pengembangan 4 Kawasan Ekonomi Khusus Pengembangan 3 Kawasan Industri Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Pengembangan Ekspor Barang dan jasa Percepatan Pembangunan KEK Sorong Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang Percepatan Pembangunan KEK Bitung Percepatan Pembangunan KEK MBTK Percepatan Pembangunan KEK Morotai 5 2 KEGIATAN PRIORITAS Pelaksanaan Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perizinan Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu Percepatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi Peningkatan Persaingan Usaha yang Sehat Peningkatan Populasi dan Daya Saing Industri Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Pengembangan keahlian tenaga kerja Layanan Informasi Pasar kerja PRIORITAS NASIONAL 4 3 Pengembangan KI Sei Mangkei Pengembangan KI Morowali Pengembangan KI Bantaeng Dukungan Pengembangan KI 15

16 Sasaran Umum Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
(Baseline) 2015 2016 2017 2018 2019 Sasaran Pembangunan Pariwisata Kontribusi terhadap PDB Nasional (%) 4,2 1) 8,0 Wisatawan mancanegara (orang) 9,2 juta 10,0 juta 12,0 juta 15,0 juta 18,0 juta 20,0 juta Wisatawan nusantara (orang) 250 juta 254 juta 260 juta 265 juta 270 juta 275 juta Devisa (Rp triliun) 120,0 144,6 172,8 185,9 232,0 260,0 Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%) 4,7 6,1 6,9 7,4 5,3 5,6 Kontribusi PDB Industri (%) 20,70 20,80 21,00 21,10 20,83 21,1 Kawasan Industri (KI)/ Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 74 KI/7 KEK 10 KEK 14 KI/12 KEK 3 KI/5 KEK 14 KI /14 KEK Sasaran Peningkatan Investasi dan Ekspor Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) 4,6 5,1 5,2 6,0-6,6 12,1 Realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp Triliun) 463,1 519,5 594,8 678,8 863,0 933,0 Kontribusi PMDN (%) 33,7 33,8 35 36,3 37,6 38,9 Pertumbuhan ekspor produk nonmigas (%) -2,6 -9,8 7,0-10,4 3,6 12,3 Rasio ekspor jasa terhadap PDB (%) 2,6 2,8 2,9 3,5 Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor (%) 41,3 39,5 47,0 51,0 57,0 65,0 Sasaran Penciptaan Lapangan Kerja Penyediaan lapangan kerja (orang) 1,7 juta 191,2 ribu + 2,0 juta +2,0 juta Tenaga kerja formal (%) 40,5 42,1 43,6 46,0 48,0 Pelatihan kerja (orang) Sertifikasi (orang) 93.813 Keterangan: 1) Tidak ada target tahunan

17 RANCANGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2019

18 1 2 3 4 5 TEMA DAN PRIORITAS NASIONAL Prioritas Nasional
Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu 1 2 3 4 5 “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” Sasaran RPJMN: Gini rasio: 0,36 Tingkat kemiskinan: 7–8% TPT: 4–5% IPM: 71,98 Mainstreaming: Revolusi Mental, kesetaraan gender, lingkungan, governance.

19 PRIORITAS NASIONAL 3: PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI
MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, DAN JASA PRODUKTIF Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Jasa Lingkungan Penguatan Kelembagaan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 1 PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, DAN JASA PRODUKTIF Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis Penunjang Produktivitas Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian dan Perikanan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pengungkit Produktivitas Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 2 Penyiapan SDM Iptek (Peneliti, Perekayasa) 5 2 Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi Penguatan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Frontier Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu, Non Agro dan Pendukung Peningkatan Daya Saing Industri Andalan Non Pangan Fasilitasi Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/Logistik Percepatan Pengembangan 7 Kawasan Pariwisata dan 3 KEK Pariwisata 4 3 Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif PN PP KP Penguatan Penyelenggaraaan Diklat Vokasi Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB) Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi Peningkatan Keterampilan Wirausaha Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Perluasan Akses Keuangan/Pembiayaan

20 PP 4. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja:
Usulan Kegiatan Prioritas Program Prioritas Kegiatan Prioritas 1 PERCEPATAN PENINGKATAN KEAHLIAN TENAGA KERJA Peningkatan kerja sama dengan dunia usaha Penguatan penyelenggaraan diklat vokasi Pemantapan sistem sertifikasi kompetensi Peningkatan keterampilan wirausaha Penyusunan standar kompetensi dan kurikulum Proyek Prioritas (ProP) Pemetaan kebutuhan keahlian Pengembangan skema kerja sama vokasi dengan dunia usaha 2 4 4 Pemasyarakatan Kewirausahaan Peningkatan kualitas pendidik dan instruktur vokasi Pelatihan Kewirausahaan Sarana dan prasarana diklat vokasi Pelaksanaan diklat vokasi Pemagangan di industri 3 Penguatan kelembagaan sertifikasi profesi Pelaksanaan sertifikasi kompetensi

21 Produktivitas tenaga kerja masih rendah.
ISU STRATEGIS PN 3 (PP4) Produktivitas tenaga kerja masih rendah. Proporsi tenaga kerja keahlian menengah masih terbatas Proporsi lapangan kerja informal masih tinggi dan didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan rendah Kompetensi tenaga kerja rendah. Kualitas pendidikan vokasi dan relevansinya dengan dunia usaha rendah. Jumlah dan kapasitas wirausaha rendah.

22 Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja
Sasaran Utama Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja Sasaran (Baseline) 2015 2016 2017 2018 2019 Penyediaan Lapangan Kerja (juta orang) - 0,19 3,59 2,61 2,0**) Tenaga Kerja Formal (%) 40,50 42,25 42,40 42,97 48,0 51,0**) Tenaga Kerja Keahlian Menengah yang Kompeten (%) 30,00 30,54 29,74 30,21 35,00 42,00**) Pelatihan Kerja (juta orang) 1,92 0,88 0,57 0,73* 1,30 Sertifikasi Tenaga Kerja (orang) * Sumber: RPJMN , RKP , data realisasi K/L mitra, *) berdasarkan RKA-K/L 2017, **) target RPJMN

23 PN 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif
PP KP Proyek PN Keterangan Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja Peningkatan kerja sama dengan dunia usaha Penyusunan standar kompetensi dan kurikulum Pengembangan skkni Pemetaan kebutuhan keahlian Pelayanan IPK, Pelayanan penempatan kerja, Bimbingan jabatan, Analisa pasar kerja, Pengembangan skema kerja sama vokasi dengan dunia usaha Kerjasama lembaga pelatihan, SDC

24 PN 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif
PP KP Proyek PN Keterangan Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja Penguatan penyelenggaraan diklat vokasi Peningkatan kualitas pendidik dan instruktur vokasi Pelatihan Instruktur, Upgrading Instruktur, Peningkatan Instruktur Dan Kader Produktivitas Sarana dan prasarana diklat vokasi Sarpras dan peralatan pelatihan, Pelaksanaan diklat vokasi PBK Pemagangan di industri Pemagangan bersertifikasi, Pemagangan dalam dan luar negeri, dst Pemantapan sistem sertifikasi kompetensi Penguatan kelembagaan sertifikasi profesi Pelaksanaan sertifikasi kompetensi Peningkatan keterampilan wirausaha Pemasyarakatan Kewirausahaan Perluasan kesempatan kerja, Pendampingan TKM, dst

25 TERIMA KASIH