Kementerian PPN/ Bappenas

Presentasi berjudul: "Kementerian PPN/ Bappenas"— Transcript presentasi:

1 Kementerian PPN/ Bappenas Rapat Koordinasi Penyehatan Lingkungan Permukiman Berkualitas Kebijakan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Surakarta, 19 April 2018 Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas

2 CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN SANITASI (NASIONAL)
SDGs 2030 Posisi saat ini RPJMN RPJMN 2015 2019 2024 2030 2017 RKP 2019 Capaian (2017): Air Limbah: 76,91% Akses Layak: 67,54% Akses Dasar: 9,37% BABS: 10,40% Persampahan perkotaan*: Pengangkutan: 59.08% Reduksi: 1.55% Target 2019 (UNIVERSAL ACCESS) VIRGI DITAMBAHIN TARGET DI MASING MASING MILESTONE 2019 DAN 2030 PLUS CAPAIAN 2017 BISA REFER PAPARAN YANG DIBUAT AI SAAT WASH CONFERENCE UNTUK AIR MINUM. Target 2030 (SDGs) 100% akses air minum dan sanitasi yang aman 100% sampah tertangani Air Limbah: Akses Layak: 85% Akses Dasar: 15% BABS: 0% Persampahan perkotaan: Pengangkutan: 80% Reduksi: 20% *) Susenas MKP 2016 Sumber: Diolah dari Susenas KOR 2017 dan MKP 2016

3 TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)
Goals dan Upaya terkait Pembangunan Air Minum – Sanitasi dalam Pencapaian TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs) Goal 6 dan 11 Goal 6 Air Minum – Air Limbah 6.1 Akses universal air minum Kualitas air minum aman 6.2 Akses universal sanitasi STBM 6.3 Pengolahan aman air limbah Goal 11 Penanganan sampah 11.6 Penanganan Sampah VIRGI 82 JUTA DAN 70 JUTA ADALAH JUMLAH YANG BELUM TERLAYANI YA? JADI MUNGKIN KALIMATNYA YANG MASIH HARUS DILAYANI ATAU SEKALIAN AJA BELUM DILAYANI, TAPI SDGS KAN SOAL SAFELY MANAGED BUKAN AKSES SAJA, INI SLIDE PADAHAL SOAL SDGS, JADI GAK PAS… BISA DIPERJELAS?

4 Inisiatif FSM (Fecal Sludge Management) Jaringan Perpipaan (Sewerage)
CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN SANITASI (AIR LIMBAH) Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) TPB GOAL 6 6.2 Akses universal sanitasi layak dan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) 6.3 Pengurangan air limbah yang tidak diolah Capaian Nasional TARGET 2019 LAYAK 85% | DASAR 15% (Nasional) AKSES LAYAK: 67,54% AKSES DASAR: 9,37% TIDAK ADA AKSES: 23,09% +7,6 juta jiwa penduduk Jawa Tengah yang harus dilayani sanitasi layak sampai tahun 2019* +3 juta jiwa penduduk harus STOP BABS *) asumsi pertambahan jumlah penduduk tahun 2019 (BPS Jawa Tengah) UNIVERSAL ACCESS STBM JAWA TENGAH 2017 Akses layak : 71,56% Akses dasar : 7,42% Tidak ada akses: 21,02% (termasuk BABS) Inisiatif FSM (Fecal Sludge Management) TARGET 2030 100% AMAN Jaringan Perpipaan (Sewerage) BABS Indonesia – 10,41% Jawa Tengah – 9,04% Sumber data: diolah dari Susenas KOR 2017

5 Pembangunan Infrastruktur
CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN SANITASI (PERSAMPAHAN) Menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) TPB GOAL 11 11.6 Penanganan Sampah (Perkotaan) Capaian Nasional TARGET 2019 PENGANGKUTAN: 59,08% REDUKSI: 1,55% TIDAK ADA AKSES: 41,37% PENGANGKUTAN 80% REDUKSI 20% Reduksi Sampah/3R Pembangunan Infrastruktur (TPA, TPST) JAWA TENGAH 2017 Pengangkutan : 42,50% Reduksi : 1,48% Tidak ada akses: 56,02% TARGET 2030 100% TERTANGANI KAMPANYE Sumber data: diolah dari Susenas MKP 2016

6 PROFIL INFRASTRUKTUR (per April 2018)
PEMANFAATAN NAWASIS PROFIL INFRASTRUKTUR (per April 2018) Profil Infrastruktur diperlukan untuk mengetahui: kebutuhan daerah dalam penyediaan infrastruktur sanitasi performance infrastruktur Penting sebagai dasar perencanaan alokasi anggaran 8 Kabupaten/Kota telah mengisi dan melakukan update menu infrastruktur pada Nawasis Kabupaten Karanganyar Kabupaten Batang Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pemalang Kota Magelang Kota Surakarta Kota Pekalongan Kota Tegal Kebutuhan 2019* Setiap infrastruktur yang telah dibangun harus didata dan ter-rekam dalam Nawasis Perlu pembangunan IPLT di 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah 26 kab/kota diproyeksikan memerlukan TPA baru dalam waktu dekat Keterangan: Sumber: Data Diolah dari Nawasis dan Data Rakortek 2018 | *) Kebutuhan Sumber data Sanitation Needs Assessment (2015), diolah Bappenas

7 Nilai investasi dalam SSK/MPS (Rp Milyar)
PEMANFAATAN NAWASIS PROFIL PENDANAAN (per April 2018) Jumlah Kota/Kab di Jawa Tengah yang mengisi modul investasi dalam Nawasis Nilai investasi dalam SSK/MPS (Rp Milyar) Nilai DPA (Rp Milyar) 2011 5 174 54 2012 7 403 106 2013 16 1975 685 2014 22 1242 166 2015 19 1506 60 2016 15 1212 2017 13 1189 21 Rata-rata nilai DPA terhadap nilai investasi dalam SSK adalah sebesar 13,4% 9 Kabupaten/kota tidak mengisi menu investasi di Nawasis, yaitu Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Wonosobo, Kab. Batang, Kab. Tegal, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Pekalongan. Kabupaten/kota perlu melakukan pengawalan penganggaran dalam mengimplementasikan program kegiatan SSK Hanya 13 kabupaten/kota yang mengisi data investasi berdasarkan sektor (tahun 2017). Tidak ada kabupaten/kota yang mengisi data investasi berdasarkan sumber pendanaan.

8 UPAYA PENCAPAIAN UNIVERSAL ACCESS
PERENCANAAN IMPLEMENTASI Kualitas dokumen perencanaan harus baik secara substansi Dokumen SSK harus diadvokasikan kepada pimpinan daerah Sinergi/koordinasi dengan stakeholder lain/sektor lain Kolaborasi pendanaan dari berbagai sumber Meningkatkan kualitas pemenuhan kriteria kesiapan oleh kab/kota. Terdapat 23 kabupaten/kota dengan kualitas dokumen SSK yang baik. Peluang masuk RPJMD dan RKPD: Pilkada serentak 2018 di provinsi, 1 kota dan 5 kabupaten. Penanganan kumuh, kesehatan, lingkungan hidup, kemiskinan, dll 23 Kabupaten/Kota SSK yang baik: 1. Klaten; 2. Semarang; 3. Pekalongan; 4. Kota Magelang; 5. Demak; 6. Pemalang; 7. Kota Surakarta; 8. Kota Semarang; 9. Kudus; 10. Banyumas; 11. Sragen; 12. Purbalingga; 13. Banjarnegara; 14. Rembang; 15. Kota Salatiga; 16. Kendal; 17. Pati; 18. Karanganyar; 19. Cilacap; 20. Kebumen; 21. Magelang; 22. Boyolali; 23. Jepara

9 POKJA PROVINSI HARUS LEBIH INTENSIF DALAM MENDUKUNG KABUPATEN/KOTA
Koordinasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Advokasi kepada pemangku kepentingan sanitasi di seluruh wilayah provinsi Advisori  bagi pengembangan kebijakan gubernur, DPRD, dan pokja Fasilitasi untuk membantu gubernur dalam perumusan kebijakan Supervisi  membantu gubernur dalam pengawalan pemantauan dan evaluasi Sinkronisasi Sinergi dengan stakeholder terkait untuk pendanaan dan perencanaan

10 Micro-credit Sanitasi HIBAH APBN Air Limbah Setempat
Pemerintah daerah harus dapat menginternalisasikan SSK-nya ke dalam proses perencanaan dan penganggaran Optimalkan advokasi kebijakan kepala daerah Keberhasilan implementasi pembangunan sanitasi yang terpadu (lintas sektor/PD) hanya dapat dilakukan jika dipimpin/didorong langsung oleh kepala daerah POTENSI PENDANAAN PEMBANGUNAN SANITASI Dalam mendukung implementasi dan memperoleh potensi pendanaan yang ada, maka provinsi harus mampu melakukan: DAK Sanitasi Rp. 5,43 T ( ) dan terus meningkat sAIIG Rp. 400 Milyar ( ) ZISWAF Saat Ini: Rp. 657 Juta dan terus dikembangkan Dana Desa Rp. 226,9 T ( ) Lainnya: KPBU, PINA dan CSR ADVOKASI KEPADA KEPALA DAERAH INTERNALISASI SSK KE DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KOLABORASI DAN INTEGRASI DENGAN PROGRAM LAINNYA, seperti KOTAKU dan Kesehatan Micro-credit Sanitasi Potensi: Rp 21 Milyar Hibah Sanitasi Rp. 50 Milyar ( ) HIBAH APBN Air Limbah Setempat Rp. 148 M (SPPH 2017) Dan akan dikembangkan skema nasional-nya DKI Jakarta, Bandung, Surakarta, Banjarmasin

11 Terima Kasih Mari sama–sama kita tingkatkan komitmen bersama untuk penyediaan akses sanitasi dan air minum!