ANALISA SWOT PROGRAM DAN KEGIATAN DINSOS DALDUKKB P3A KAB. PURBALINGGA

Presentasi berjudul: "ANALISA SWOT PROGRAM DAN KEGIATAN DINSOS DALDUKKB P3A KAB. PURBALINGGA"— Transcript presentasi:

1 ANALISA SWOT PROGRAM DAN KEGIATAN DINSOS DALDUKKB P3A KAB. PURBALINGGA
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PURBALINGGA, SEPTEMBER 2017

2 DASAR HUKUM UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga; UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; UU No. 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Peraturan Presiden RI, No. 62 Tahun 2010 tentang BKKBN; Perda Kab. Purbalingga No. 12 Th tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga; Perbup Nomor 83 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3 PENDAHULUAN Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga, Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai Tugas yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4 Sedangkan dalam melaksanakan Tugasnya, DINSOSDALDUKKBP3A Kab
Sedangkan dalam melaksanakan Tugasnya, DINSOSDALDUKKBP3A Kab. Purbalingga mempunyai Fungsi, antara yaitu : MERUMUSKAN KEBIJAKAN Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; PELAKSANAAN KEBIJAKAN Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; MELAKSANAKAN EVALUASI DAN PELAPORAN Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; MELAKSANAKAN adminstrasi Dinas; MELAKSANAKAN FUNGSI LAIN yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

5 VISI PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA TH. 2016 - 2021
“ PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA “ MISI Misi 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat. Misi 2 : Mendorong kehidupan masarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan. Misi 3 : Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak. Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

6 Misi ke-5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap beroriantasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja. Misi ke-6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrasruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai. Misi ke-7 : Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

7 VISI DAN MISI DINSOSDALDUKKBP3A
KAB. PURBALINGGA A. VISI DINSOSDALDUKKBP3A KAB. PURBALINGGA, YAITU : ‘’ MENJADI LEMBAGA YANG HANDAL DAN DIPERCAYA DALAM MEWUJUDKAN PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG BERKUALITAS DAN TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL UNTUK SEMUA ’’. B. MISI DINSOSDALDUKKBP3A KAB. PURBALINGGA MENGARUS-UTAMAKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN. MENYELENGGARAKAN KELUARGA. BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI. MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KELUARGA. MENGEMBANGKAN JEJARING KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA. MEMBANGUN DAN MENERAPKAN BUDAYA KERJA ORGANISASI SECARA KONSISTEN. MENCEGAH, MENGENDALIKAN, MENGATASI DAN MEMBERDAYAKAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL ( PMKS ). MENINGKATKAN KEPEDULIAN DALAM MENANGANI PENYALURAN KORBAN BENCANA ALAM / SOSIAL

8 BAGIAN KETERKAITAN DINSOSDALDUKKBP3A DALAM MELAKSANAKAN VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA TH Pertama : Melaksanakan Misi ke 4, yaitu : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Program Perlindungan Anak dan Asistensi dan Rehabilitasi Sosial dalam upaya menciptakan penduduk tumbuh seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga dan penanggulangan masalah masalah social. Ke Dua : Melaksanakan Misi ke 5, yaitu : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap beroriantasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja. Melalui program Pemberdayaan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Sosial dalam rangka untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi keuarga dan kepedulian sosial masyarakat.

9 Ke Tiga : Melaksanakan Misi ke 6, yaitu : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrasruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai. Melalui pelaksanaan program Kampung KB dan program pemberdayaan sosial dalam rangka untuk pemerataan hasil program kependudukan KB dan pembangunan keluarga dan meningkatkan kegotongroyongan dalam membangun masyarakat yang sejahtera.

10 SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DINSOS DALDUK KB P3A KAB. PURBALINGGA
Kepala Dinas; Sekretariat, terdiri dari; Subbagian Perencanaan ; Subbagian Keuangan; Subbagian Umum dan Kepegawaian; Bidang Pemberdayaan Sosial; Seksi Pengembangan Potensi Sosial ; Seksi Penyuluhan dan Kesetiakawanan Sosial; Bidang Asistensi dan Rehabilitasi Sosial; Seksi Asistensi Sosial; Seksi Rehabilitasi Sosial; V. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi; Seksi Advokasi dan KIE; Seksi Pengendalian Penduduk dan Pengelolaan Data Keluarga; Seksi Pembinaan Jaringan Institusi Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; Seksi Pembinaan Kepesertaan KB; Seksi Keluarga Sejahtera VII. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Seksi Pemberdayaan Perempuan Seksi Perlindungan Anak VIII. Unit Pelaksana Teknis Dinas IX. Kelompok Jabatan Fungsional.

11 DINSOS DALDUK KB P3A KAB. PURBALINGGA
JUMLAH PERSONIL DINSOS DALDUK KB P3A KAB. PURBALINGGA A. Jumlah PNS : 101 0rang Kabupaten : 39 orang Tenaga Honorer : 10 orang Ka UPT : 18 orang Petugas Lapangan : 44 orang B. Tenaga Pendamping Sosial : 172 orang Koordinator Kabupaten : orang Operator : orang Pendamping PKH Kecamatan : 128 orang TKSK : 18 orang Tagana : 30 orang Satuan Bhakti Sosial : 1 Orang Tenaga Muda Pelopor Perdamaian ; 3 Orang Berdasarkan Jabatan Personil , terdiri dari : Pejabat Eselon II : 1 orang Pejabat Eselon III : 6 orang Pejabat Eselon IV : 32 orang Pejabat Fungsional (PKB) : 38 orang Petugas Lapangan : 7 orang Staf Kantor : 11 orang Kepala Desa : 1 orang Tenaga Honor : 8 orang Tim Harapan : 2 orang

12 PROGRAM DAN KEGIATAN DINSOSDALDUKBP3A KAB. PURBALINGGA

13 PROGRAM DAN KEGIATAN DINSOSDALDUKBP3A KAB. PURBALINGGA
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor. Pemeliharaan TMP. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. B. Program Pemberdayaan Keluarga. Pemutakhiran Data Keluarga. Pengembangan Cakupan dan Kualitas Kelompok UPPKS. Pembinaan, Evaluasi, Pengembangan Cakupan dan Kualitas Kelompok BKS. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas KIE KB dan Advokasi Melalui Media Massa. Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Peningkatan Kelembagaan Lini lap KS (Kampung KB). Peringatan Hari Keluarga Nasional. Manggala Karya Kencana.

14 C. Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan. Fasilitasi PUG dan Unit Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Fasilitasi KLA dan Percontohan Desa / Kelurahan Layak Anak. Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengembangan Kapasitas Forum Anak. Penyusunan Profil Gender. Peringatan Hari Ibu. Peringatan Hari Anak Nasional. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif melalui Bina Keluarga Balita (BKB). Fasilitasi PPRG dan PUG. Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB). Peringatan Hari Ibu dan Hari Kartini.

15 D. Program Pelayanan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE ) dan Asistensi Keluarga Miskin (AKM) (DBH CHT) Pendataan dan Penanganan PMKS. Bimbingan Sosial dan Pelatihan bagi Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, Anak Jalanan, Anak Nakal, Korban Narkoba dan Ex Napi. Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat Porseni Penyandang Cacat Pembinaan dan Pemberian Bantuan pada PMKS Fasilitasi PKH Fasilitasi Program Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia dan Orang dengan Kecacatan Berat. Pembinaan Panti Sosial dan Panti Rehabilitasi Fasilitasi Program Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni dan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Pelayanan Orang dengan Kecacatan Berat Pembinaan Pengembangan Paguyuban Petugas Sosial Kemasyarakatan (PSM) Penjaringan PGOT dan Tuna Sosial Lainnya.

16 E. Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Institusi KB.
Bulan Bhakti KB-Kes Bhayangkara, Bakti Sosial TNI Terpadu dan Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan Pembinaan Kelompok Prio Utomo Pembinaan Saka Kencana dan Lomba PLKB, PPKBD, Sub.PPKBD serta Kelompok Prio Utomo. F. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Bulan Bhakti Karang Taruna. Validasi dan Verifikasi PBI JKN Fasilitasi Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.

17 H. Program Fasilitasi, Penanganan dan Rehabilitasi Korban Bencana.
G. Program Peningkatan Pelayanan, Perlindungan dan Pembinaan Kepesertaan KB. Penyediaan Sarana dan Prasarana KB (DAK) Peningkatan Pelayanan Pembinaan Peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru. Pengadaan Genre Kit (DAK). Peningkatan perlindungan Terhadap Efek Samping / Kegagalan KB. Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik). H. Program Fasilitasi, Penanganan dan Rehabilitasi Korban Bencana. 1. Penyaluran Bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial.

18 KEMASAN – INOVASI TERBARU DINSOSDALDUK KB P3A PURBALINGGA
TERWUJUDNYA KAMPUNG KB. TERWUJUDNYA SEKOLAH KEPENDUDUKAN TERWUJUDNYA POLA KEMITRAAN DENGAN KEMENTRIAN AGAMA. TERWUJUDNYA RUMAH SINGGAH

19 DINSOSDALDUK KB P3A PURBALINGGA
ANALISA SWOT DINSOSDALDUK KB P3A PURBALINGGA

20 ANALISA SWOT DINSOSDALDUK KB P3A PURBALINGGA
KEKUATAN / STRENGTHS (S) KELEMAHAN / WEAKNESSES (W) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang kompeten di bidangnya sampai tingkat Kecamatan. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang relatif memadai. Tersedianya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Tersedianya Tenaga Taruna Siaga Bencana (Tagana). Tersedianya Tenaga Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos). Tersedianya Tenaga Operator dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Tersedianya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Tersedianya Jaringan Internet yang terhubung ke pusat terkait dengan data. Tersedianya bandwidth yang mempengaruhi kecepatan transfer data dari daerah ke pusat. Tersedianya Tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Tersedianya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “HARAPAN” Kabupaten Purbalingga. Terbatasnya sumber dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan dan penanganan Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan, dan Anak, baik yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan APBN. Efektifitas komunikasi dan koordinasi antar bidang dan sub bidang belum berjalan dengan baik. Faktor lingkungan, kemiskinan, dan minimnya pendidikan agama serta keluarga tidak harmonis sangat mempengaruhi bagi anak. Terbatasnya jumlah pegawai (baik ASN maupun THL). Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia aparatur dalam pengelolaan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), khususnya jumlah PLKB. Pengelolaan penyediaan data yang belum optimal. Belum tersedianya obat said efek untuk akseptor IUD dan MOP. FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL

21 KEKUATAN / STRENGTHS (S) KELEMAHAN / WEAKNESSES (W)
Tersedianya alat – alat kontrasepsi yang memadai untuk pelayanan Keluarga Berencana (KB). Tersedianya Mobil Bencana, Mobil Unit Pelayanan, mobil Pelayanan KB dan Mobil Jemput Antar Akseptor. Tersedianya Balai Penyuluhan dan Motor Penyuluhan PLKB. Tersedianya data dan Sistim Informasi Pencatatan Pelaporan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga. Tersedianya jaringan informasi dan komunikasi antar PLKB, UPT dan Kantor Dinsosdalduk KB P3A. Tersedianya UPT Penanganan Korban Kekerasan Tingkat Kecamatan. Terbatasnya akses sarana dan prasarana ke lokasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya Penyandang Disabilitas. PELUANG / OPPORTUNITIES (O) ARAH PENANGANAN (S-O) ARAH PENANGANAN (W-O) Tersedianya regulasi/kebijakan terkait penanganan masalah Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan, dan Anak. Adanya komitmen pemimpin daerah untuk mendukung pembangunan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adanya Lembaga Kemasyarakatan Sosial yang menampung para Penyandang Disabilitas. Meningkatan SDM pengembangan usaha menuju terwujdnya kesempatan berusaha dan peningkatan aksebilitas pelayanan sosial dan hak dasar. Meningkatkan dan memperkuat sistem kelembagaan Kesejahteraan Sosial (KS) dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS. Meningktkan dan memperkuat kerjasama lintas sektoral dan lintas profesi dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial PMKS. Memperkuat Organisasi Sosial dalam memberikan pelayanan langsung kepada PMKS. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh potensi masyarakat dalam program Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan, dan Anak. Peningkatan SDM tenaga Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan, dan Anak baik kualitas maupun kuantitas utamanya di tingkat Kecamatan (PKB/PLKB).

22 PELUANG / OPPORTUNITIES (O)
ARAH PENANGANAN (S-O) ARAH PENANGANAN (W-O) Adanya komitmen dan perhatian yang besar dari pemerintah terhadap pemberian pelayanan kepada PMKS khususnya Penyandang Disabilitas Tersedianya potensi sumber daya Penyandang Disabilitas yang produktif. Tersedianya budaya masyarakat di bidang usaha Kesejahteraan Sosial dalam menangani masalah sosial. Terbentuknya Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKSBM ). Adanya dukungan BKKBN Provinsi dalam pembagunan kependudukan dan KB. Adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan gotong royong di bidang lingkungan, kemasyarakatan, sosial budaya, agama, dan ekonomi. Adanya dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, stakeholder untuk mendukung kegiatan sosial, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayan perempuan dan perlindungan anak. Adanya dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang KB setiap tahun dari pusat. Meningkatkan akses informasi dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bagi keluarga dalam merencanakan kehamilan yang tidak diinginkan, khususnya bagi keluarga rentan, yaitu keluarga miskin, berpendidikan rendah, terpencil dan tidak terdaftar. Merintis pendidikan kependudukan di sekolah sekolah SLTA dan SLTP dan pembentukan pojok kependudukan. Meningkatkan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan penumbuh kembangan anak, pembinaan kesehatan ibu, bayi, anak dan remaja, serta pembinaan lingkungan keluarga secara terpadu melalui kelompok kegiatan bina keluarga dan pendidikan anak usia dini. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dan perempuan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif, termasuk pengetahuan dan keterampilan usaha, serta fasilitas dalam mengakses sumber modalnya. Memaksimalkan upaya-upaya advokasi, promosi dan KIE Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga untuk peneguhan dan kelangsungan program serta pembinaan kemadirian intitusi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan KB. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan, dan Anak. Meningkatnya pembiayaan program Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan, dan Anak. Meningkatkan Koordinasi lintas sektor yang terkait dalam pelaksanaan program Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan, dan Anak. Meningkatkan Sosialisasi, pembinaan dan pelatihan dalam konsistensi menekan angka fertilitas untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang saat bonus demografi.

23 PELUANG / OPPORTUNITIES (O)
ARAH PENANGANAN (S-O) ARAH PENANGANAN (W-O) Adanya dukungan DPPADALDUKKBP3A Provinsi Jawa Tengah dalam Pencegahan dan Penanganan kasus tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak ( melalui Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi ) Adanya dukungan dari aparat kepolisian ( Unit PPA polres dan Sat Reskrim Polsek ) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta trafficking. Adanya Unit Pelayanan Terpadu Tingkat Kecamatan ( Kec. Rembang, Kec. Bobotsari dan Bukateja ) Adanya peningkatan kesadaran korban untuk melapor kepada Petugas ( Kepolisian dan Tenaga Kesehatan ) Meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, termasuk pengelolaan SDM, data dan informasi, pengkajian, penelitian dan pengembangan serta bimbingan dan pengawasan program. Meningkatkan dan memperkuat kelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG). Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Meningkatkan usia perkawinan sebagai upaya meningkatkan waktu lamanya pendidikan, (12 tahun) / program Genre. Meningkatkan dan mengotimaliasikan pelayanan total program di wilayah yang masih rendah pencapaian pembangunan KKBPK, melalui program Kampung KB. TANTANGAN / TREATS (T) ARAH PENANGANAN (S-T) ARAH PENANGANAN (W-T) Trend data angka kemiskinan setiap tahun cenderung ada peningkatan. Trend Angka pengangguran setiap tahun meningkat. Dunia Usaha belum maksimal dalam perekrutan para Penyandang Disabilitas. Adanya rasa kurang percaya diri Penyandang Disabilitas untuk berinteraksi dalam mengikuti pelatihan dan ketrampilan. Mengadakan pembekalan Pemberdayaan melalui pengembangan kewirausahaan dan penguatan jaringan sosial. Memanfaatkan kekuatan secara maksimal, efisien dan efektif dengan pemberian bantuan tepat sasaran dan meningkatkan koordinasi serta adanya updating atau pemuktahiran data secara periodik. Mewujudkan rumah singgah untuk membantu dan mengentaskan permasalahan sosial yang dialami oleh PGOT, Anak Jalanan, WTS, dan Lansia Terlantar. Meningkatkan kemampuan dan SDM kepada para pegelola data Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan, dan Anak.

24 TANTANGAN / TREATS (T) ARAH PENANGANAN (S-T) ARAH PENANGANAN (W-T) Adanya jumlah PMKS yang tidak sesuai dengan data yang dibulatkan (Double data) Kualitas PMKS masih terbatas. Tingkat pendidikan rendah dapat membuat seseorang jatuh dalam kemisikinan. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kesertaan KB Pria Pembangunan Keluarga. Lemahnya penegakan hukum dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam Pemberdayaan keluarga, perlindungan perempuan dan anak serta pengendalian jumlah penduduk. Rendahnya pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi bagi remaja Pengelola Lembaga Latihan Swasta dan Lembaga Sosial belum cukup professional. Distribusi Alat kontrasepsi dan non kontrasepsi gudang BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Kadang-kadang terlambat. Meningkatkan fungsi koordinasi antara Dinas/intansi terkait baik tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Pusat, sehinggga akurasi data terjamin, baik terkait Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan, dan Anak. Meningkatkan kemampuan dalam penentuan hak dasar bagi anak, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar (LUT) dan kelompok masyarakat lainnya. Meningkatkan sarana, prasarana dan fasilitas untuk menunjang kegiatan Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan, dan Anak. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi yang interaktif kepada masyarakat, stakeholder, TOMAS, TOGA, LSM, terkait program dan kegiatan kegiatan Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan, dan Anak. Mengadakan sosialisasi , saresahan dan validasi data keluarga miskin, data pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk merangsang daya dukung, dan partisipasi masyarakat guna mensukseskan program Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan, dan Anak perlu dilaksanakan kegiatan lomba-lomba dan/atau pemberian hadiah ( Rewards ) baik secara perorangan atau kelompok sesuai kebijakan target yang ditetapkan.

25 TANTANGAN / TREATS (T) ARAH PENANGANAN (S-T) ARAH PENANGANAN (W-T) Terbatasnya personil yang melayani kasus tindak kekerasan, baik kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap anak. Belum mantapnya koordinasi antar dinas/instansi yang terkait dalam penanganan kasus kekerasan. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

26 SEKIAN TERIMAKSIH SEMOGA BERMANFAAT