PENERAPAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI Tugas dan Fungsi Cabang Dinas dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Menengah yang Mandiri Drs. ISTU HANDONO, M.Pd. Kepala.

Presentasi berjudul: "PENERAPAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI Tugas dan Fungsi Cabang Dinas dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Menengah yang Mandiri Drs. ISTU HANDONO, M.Pd. Kepala."— Transcript presentasi:

1 PENERAPAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI Tugas dan Fungsi Cabang Dinas dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Menengah yang Mandiri Drs. ISTU HANDONO, M.Pd. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Banyuwangi

2 PEMBENTUKAN CABANG DINAS
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

3 Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 94 tahun Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis Dinas di bidang pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) di Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas mempunyai fungsi: Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK; Pelaksanaan koordinasi tugas-tugas teknis dari Kepala Dinas; Pelaksanaan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya; Pelaksanaan pelaporan tugas Cabang Dinas; dan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Menuju Sekolah Mandiri Layanan Masyarakat/ Instansi

4 PENGERTIAN SEKOLAH MANDIRI
Adalah sekolah yang hampir atau sudah memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, yaitu : Standar Isi Standar Proses Standar Kompetensi Lulusan Komitmen 8 SNM Standar Pendidik dan Kependidikan Standar Sarana dan Prasarana The Power of PowerPoint Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Standar Penilaian

5 Standar Isi Pendampingan penyusunan Dokumen Kurikulum K13 (Buku I, II dan III); Pendampingan implementasi K13 The Power of PowerPoint Diklat K13 bagi guru dan sekolah sasaran

6 Standar Proses Supervisi Buku Induk dan pengawasan poses PPDB sehinga Pagu Per sekolah Maksimal 32 Supervisi dan evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan setiap tahap: perencanaan (RPP, Promes dan Prota dll) Pelaksanaan (Jurnal Mengajar) Evaluasi (Ulangan Harian, UTS, UAS) lanjut ( remedial atau pengayaan) Suprvisi dan evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara berkala dan berelanjutan, satu orang pengawas melakukan supervisi ke satu sekolah minimal satu kali dalam 1 bulan The Power of PowerPoint

7 Standar Kompetensi Lulusan
menetapkan KKM Menetapkan kriterian kelulusan peserta didik Standar Kompetensi Lulusan melakukan penyelarasan kurikulum antara DU/DI dan sekolah Analisa penerimaan SBMPTN/SNMPTN The Power of PowerPoint Penelusuran Tamatan

8 Standar Pendidik dan Kependidikan
Melakukan Pemetaan terhadap Kepala Sekolah, Guru dan tenaga kependidikan Melakukan bimbingan terhadap Guru Berprestasi, Tenaga Perpustakaan dan Tenaga Laboratorium Melakukan pembinaan melalui MGMP Melakukan monitoring peningkatan kedisiplinan melalui absensi online The Power of PowerPoint

9 Standar Sarana dan Prasarana
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sekolah-sekolah penerima bantuan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sekolah-sekolah penerima bantuan The Power of PowerPoint

10 Mengadakan sistem informasi management melalui WEBSITE Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Banyuwangi Standar Pengelolaan Pendampingan penyusunan Program Kerja jangka panjang, menengah, dan program kerja tahunan sekolah Melakukan pembinaan kedinasan sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif di tiap-tiap sekolah The Power of PowerPoint

11 Standar Pembiayaan Monitoring dan evaluasi Pelaporan BOS
Melakukan pendampigan terhadap pelaporan BOS Malakukan pengawasan dan evaluasi terhapap RAPBS Melakukan evaluasi pendampingan penyusunan RKAS The Power of PowerPoint

12 Standar Penilaian Mendampingi penyusunan dan menetapkan Perencanaan evaluasi pendidikan di setiap satuan pendidikan Analisa hasil Ujian Nasional Monitoring E-Raport pada satuan pendidikan masing- masing The Power of PowerPoint

13 Perjanjian Kinerja KS School Branding Inovasi Komitmen 8 SNM
The Power of PowerPoint

14 AREA DAN FOKUS LAYANAN MASYARAKAT DAN INSTANSI
Area perubahan menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut: 1. Mental Aparatur 6. SDM Aparatur 7. Peraturan Udang - Undang 2. Pengawasan 3. Akuntabilitas 8. Pelayanan Publik 4. Kelembagaan 5. Tata laksana The Power of PowerPoint

15 1. Mental Aparatur Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas The Power of PowerPoint

16 2. Pengawasan 3. Akuntabilitas
Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan 3. Akuntabilitas Penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber- sumber yang dipergunakannya The Power of PowerPoint

17 4. Kelembagaan 5. Tata Laksana
Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. 5. Tata Laksana Perubahan pada tatalaksana diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. The Power of PowerPoint

18 7. Peraturan Perundang - undangan
6. SDM Aparatur Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM-nya dan bagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan secara nasional. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional. 7. Peraturan Perundang - undangan The Power of PowerPoint perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

19 Pelayanan Publik Pelayanan publik merupakan aspek lain yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatkan kualitas pelayanan The Power of PowerPoint

20 Masyarakat dan Instansi
Pelayanan Publik Standar Penyedia layanan Pengguna Pelayanan Pelayanan Publik ditingkat kab/kota Tata Persuratan Biaya Operasional satuan Pendidikan (BOSP) Standar Pelayanan SPM Pendidikan Standar Nasional Pendidikan Partisipasi Masyarakat/Instansi Pelayanan Publik ditingkat Sekolah: Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) The Power of PowerPoint Masyarakat dan Instansi

21 Pengelolaan Tata Naskah
Dalam Pengelolaan tata naskah dapat dibagi menjadi 2 yaitu Eksternal dan Internal untuk yang internal di contohnkan sebagai berikut: Persuratan Legalisasi Surat Perintah; Surat Edaran; Surat Dinas; Nota Dinas; Memo; Surat Undangan; Surat Tugas; Surat Pengantar Surat Perjanjian Surat Kuasa Surat Keterangan Surat Pernyataan Legalisasi Ijasah The Power of PowerPoint

22 PELAYANAN BERBASIS ONLINE
Pelayanan Melalui Website Puas Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mempercepat penyampaian informasi terutama tentang undangan dan surat tugas 85 % pengguna menyatakan puas The Power of PowerPoint

23 Inti Penjelasan diatas untuk area pelayanan adalah :
Meningkatnya penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/kesinergisan kelembagaan Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/lembaga non struktural Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government dam peningkatan kualitas layanan Meningkatnya jumlah instansi yang mampu mewujudkan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi di lingkungannya serta Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat The Power of PowerPoint

24 TERIMA KASIH The Power of PowerPoint