Jaminan Kesehatan Nasional

Presentasi berjudul: "Jaminan Kesehatan Nasional"— Transcript presentasi:

1 Jaminan Kesehatan Nasional
Diah Ayu puspandari Kebijakan pembiayaan dan manajemen asuransi kesehatan (kp-mak) Fakultas kedokteran – Universitas gadjah mada

2 Mengapa Jaminan Kesehatan perlu ?

3 World Health Organization
9 November 2018 Proteksi finansial Global : 150 juta memiliki beban finansial / pengeluaran kesehatan katastrofik per tahun 100 juta jatuh miskin karena akses ke fasilitas kesehatan Out of Pocket Resiko

4 Pergeseran Penyakit Di Indonesia
KEMENKES 1990 2000 2010 Penyakit menular Cedera Penyakit menular Cedera Cedera Penyakit menular 7% 8% 9% 33% 43% 37% 56% 49% 58% Penyakit tidak menular Penyakit tidak menular Penyakit tidak menular 4

5 Diseases Burden

6 Universal Health Coverage
World Health Assembly Resolution in 2005 The Resolution defined “Universal Coverage” as coverage with: needed health services; financial risk protection; for everyone. WHO Director-General Margaret Chan’s: “ Universal health coverage is the single most powerful concept that public health has to offer”

7 What is UHC ?

8 World Health Organization
9 November 2018 Three Dimensions

9 SISTEM KESEHATAN NASIONAL
(Perpres No 72/2012) KEMENKES SDM K Farmasi, Alkes dan makanan Litbang Pemberdayaan Masyarakat Manajemen, Regulasi, Informasi Kesehatan Pembiayaan Kesehatan (termasuk JKN) Upaya Kesehatan Derajat Kesehatan Perlindungan finansial Responsiveness yankes 9

10 JKN-KIS

11 UUD 1945 Ps 28 H ayat (3) “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuhsebagai manusia yang bermartabat” Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN): wajib, untuk seluruh masy Indonesia Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). JKN di mulai 1 Januari 2014

12

13 Sistem Jaminan Sosial Nasional
Azas Kemanusiaan Manfaat Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Jaminan Jaminan Kesehatan Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Kematian Prinsip Kegotongroyongan Nirlaba Keterbukaan Kehati-hatian Akuntabilitas Portabilitas Kepesertaan Wajib Dana Manfaat Hasil Pengelolaan Dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta

14

15 Health Insurance Framework
INSURER Regulator PAYMENT PREMIUM COMMUNITY PROVIDERS CARE

16 Sumber anggaran

17 SUMBER PEMBIAYAAN JKN PENDANAAN JKN BPJS KESEHATAN
BIAYA YANKES BIAYA OPERASIONAL IURAN PESERTA MANDIRI (PBPU) IURAN PBI APBN IURAN PBI APBD BIAYA CADANGAN BAYAR FASKES BIAYA PELAYANAN KES JASPEL DUKUNGAN OPERASIONAL YANKES IURAN NON PBI (PEKERJA DAN PEMBERI KERJA) POOLING IURAN 17

18 SINKRONISASI & SINERGIS  TDK DUPLIKASI
SUMBER PEMBIAYAAN KES KEMENKES DAK APBN PEMBIAYAAN KESEHATAN APBD PROP PLN PEMBIAYAAN KESEHATAN APBN DAK CSR PROV PLN CSR APBD PROP JKN APBD KAB/KOTA KAB/KOTA CSR SINKRONISASI & SINERGIS  TDK DUPLIKASI 18

19 Kepesertaan

20 PESERTA JKN BPJS Kesehatan 1 Januari 2014 Paling Lambat 2019 Tahap II
KEMENKES 1 Januari 2014 Tahap I PBI (86,4 Juta Jiwa) ASKES PNS + Anggota Keluarga TNI/PNS + Anggota Keluarga POLRI/PNS + Anggota Keluarga Pensiunan Veteran JPK JAMSOSTEK BPJS Kesehatan S/D saat ini peserta JKN telah mencapai 171 Juta Jiwa Paling Lambat 2019 Tahap II Seluruh penduduk yang belum masuk sebagai peserta BPJS 20

21 Proyeksi kepesertaan

22

23 ‘Missing middle’ Pekerja sektor informal/wirausaha dan keluarganya
Sektor Formal Dibiayai melalui pajak pendapatan atau asuransi wajib bagi pekerja sektor formal dan keluarganya Masyarakat Miskin Dibiayai oleh pemerintah melalui APBN / APBD ‘Missing middle’ Pekerja sektor informal/wirausaha dan keluarganya Tingkat kepesertaan asuransi yang rendah serta permasalahan adverse selection

24 Mismatch

25

26

27 Penerima Bantuan Iuran (PBI)

28

29 Overlap antara program sosial sangat kecil
KONSOLIDASI PROGRAM YANG MENARGETKAN POPULASI YANG SAMA DAN MIRIP (BANTUAN BERSYARAT) Cakupan rumah tangga di desil satu (termiskin) dengan program-program sosial yang berbeda Overlap antara program sosial sangat kecil Rastra 75% JKN / PBI 50% PKH 7% BSM 16% Program yang overlap Keempat program ,2% Rastra, JKN, BSM ,0% Rastra, BSM, PKH ,4% JKN, BSM, PKH ,4% BSM, PKH ,7% Rastra, BSM ,0% Rastra, PKH ,.0% Sumber: Perhitungan World Bank berdasarkan Susenas 2014 Source : Sinkronisasi data tahun 2016

30 Kab Jepara TAHUN 2015 : JIWA TAHUN 2016 : (BERDASARKAN SK MENSOS 170 TH 2016) TAHUN 2017 : (BERDASARKAN SK MENSOS 351 TH 2016) JUMLAH PESERTA PBI JKN BLN FEBRUARI TH 2017 BERDASARKAN LAPORAN UKP4 = JIWA

31 TINDAK LANJUT HASIL AUDIT BPKP

32

33 Pelayanan Kesehatan

34 Mengatasi Gap Kebutuhan FKTP
KEMENKES Kecukupan FKTP masih merupakan tantangan di berbagai propinsi jika dikaitkan dgn standar FKTP untuk peserta Sumber data: BPJS Kesehatan, Des 2014, Komparasi thd standar 1: 5.000 34

35 Mengatasi Gap Kebutuhan FKTL
Sumber data: BPJS Kesehatan, Des 2014, Standar 1 TT: peserta DTPK

36 Terima Kasih