PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009

Presentasi berjudul: "PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009"— Transcript presentasi:

1 PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
Disampaikan Pada Workshop Akselerasi Program Pemulihan Sektor Ekonomi Produktif Pasca Gempa Padang, 6 Mei 2010 1

2 KEJADIAN GEMPA BUMI SUMATERA BARAT
Rabu, 30 September 2009 GEMPA BUMI I : Waktu : Pk.17:18:0 9 wib Kekuatan : 7,9 SR Kedalaman : 71 km Lokasi : 0,84 LS – ,65 BT ,5 km Barat Daya Kota Pariaman km Barat Laut Kota Padang Pariaman Padang GEMPA BUMI II : Waktu : Pk.17:38:5 2 wib Kekuatan : 6,2 SR Kedalaman : 110 km Lokasi : 0,72 LS – ,9 4 BT km Barat Daya Kota Pariaman ,5 km Barat Laut Kota Padang

3 DAERAH YANG TERKENA DAMPAK BENCANA GEMPA

4 DAMPAK BENCANA GEMPA Korban meninggal jiwa, luka berat 619 jiwa, luka ringan jiwa. Kerusakan pada sentra bisnis dengan tenaga kerja yang kena dampak: Kerusakan UMKM (7994 unit) dengan tenaga kerja jiwa. Kerusakan pasar 88 unit pasar (125 los, 382 kios) dengan 889 tenaga kerja Rusak berat Pasar raya dengan jangkauan layanan sampai propinsi Jambi, Riau, Bengkulu, Sumatera Utara Kerusakan 21 hotel dengan jumlah tenaga kerja orang yang berdampak pada pengusaha suplier kebutuhan perhotelan. 4

5 DAMPAK BENCANA GEMPA Pertumbuhan ekonomi turun dari 6,4 % tahun 2008 menjadi 4,2 % tahun 2009. Ekspor turun sebesar 49,3 % pada tahun 2009 (Jan-Des ,54 juta US$) banding tahun 2008 sebesar 2.274, 00 juta us$ Kerusakan infrastruktur (jalan nasional m, provinsi 3847 m, kab/kota m dan jembatan nasional 762 m, 280 m, 296m, dermaga 3 unit, terminal pelabuhan 1 unit) Kerusakan perumahan, rusak berat unit, rusak sedang unit, rusak ringan unit (berdasarkan survey BPS, 1 dari 10 rumah dimanfaatkan untuk tempat usaha oleh UKM) Jaringan pipa PDAM m, jaringan distribusi 29,784 m 6. Kerusakan pertanian (irigasi teknis 7963 m/unit, non teknis m/unit, irigasi sederhana m/unit kolam ikan 570 unit, 129 unit keramba, kandang ternak, perkebunan) 5

6 KERUSAKAN DAN KERUGIAN BERDASARKAN SEKTOR/SUB SEKTOR DAN KEPEMILIKAN
Rp. Milyar Sektor/Sub Sektor Dampak Bencana Kepemilikan Kerusakan Kerugian Total Swasta Public PELAYANAN SOSIAL 17,133,5 507,6 17,636.2 633.9 892.3 Perumahan 15,649.4 297,6 15,947.0 0.0 Pendidikan 593.8 25.0 618.8 103.5 485.1 Kesehatan 569.1 175,2 744,3 223.0 388.4 Budaya dan Agama 304.2 3.1 307.2 300.5 6.7 Fasilitas untuk orang miskin 17.1 1.8 18.9 6.9 12.0 SEKTOR PRODUKTIF 811,6 1,335,5 2,147.2 1,942.9 349.8 Pertanian 56.1 279.1 228.8 50.3 Industri 10.9 114.8 125.6 Perdagangan 673,7 621,5 1,295.2 64.4 233.8 Pariwisata 71.0 376.3 447.3 429.8 17.4 INFRASTRUKTUR 744,4 114,4 858,8 15,893.2 473.8 Tranportasi & Perhubungan 327.6 28.8 356,4 52.3 295.0 Energi 46.3 6.0 Air dan Sanitasi 370.5 79.6 450,1 430.9 132.5 LINTAS SEKTOR 679,4 246,1 925,5 674.6 Fasilitas Pemerintah 610.8 14.8 625,6 674.4 Lingkungan Hidup 0.6 1.1 1,7 0.2 Keuangan & Perbankan 68,0 230,2 298,2 19,369.0 2,198.7 21,567.7 18,470.0 2,396.5

7 Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kebutuhan Rekonstruksi
(Rp. Juta) Sektor Kebutuhan Rekonstruksi Infrastruktur ,80 Perumahan ,60 Transportasi ,20 Air & Sanitasi 83.888,28 SDA 58.854,72 Sosial 1, ,75 Pendidikan ,39 Kesehatan Agama ,08 Lembaga Sosial 15.811,56 Sektor Produktif Pertanian 15.861,88 Perternakan 5.904,00 Perikanan 6.112,55 Perindustrian ,00 Perdagangan 2.277,00 Pariwisata Lintas Sektor ,75 Fasilitas Pemerintah ,00 Lingkungan Hidup ,00 Pengurangan Risiko Bencana Total 6,417.1

8 STRATEGI PEMULIHAN SEKTOR EKO PODUKTIF
1. Prioritas pemulihan awal adalah memberikan bantuan berupa stimulan bagi usaha mikro/kecil yang terdampak bencana untuk memulihkan mata pencaharian. 2. Selanjutnya memberikan bantuan sesuai sasaran untuk membantu UKM, termasuk permodalan bagi usaha yang layak namun belum bankable. 3. Khususnya bagi debitur yang terdampak bencana, diperlukan kebijakan restrukturisasi pinjaman dan bantuan untuk memulai usaha. 4. Bagi usaha mikro/kecil di daerah perumahan, bantuan disampaikan bersamaan atau segera setelah pembangunan rumah. 5. Pembangunan kembali prasarana dan sarana perdagangan, pariwisata, lembaga keuangan/perbankan harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan potensi risiko bencana dan standar konstruksi bangunan sipil sesuai peraturan yang berlaku. 6. Kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dan sarana dimaksud memperhatikan rencana tata ruang. 7. Penyediaan fasilitas perdagangan sementara bagi pasar milik pemerintah pada lokasi yang strategis untuk selama waktu pemulihan. 8. Bagi pembangunan sektor pertanian dilakukan untuk perbaikan irigasi, bantuan bibit padi 9. Pemerintah mendorong penggunaan skim asuransi untuk perlindungan bangunan terhadap risiko bencana alam.

9 KERANGKA PENTAHAPAN DAN RUANG LINGKUP REHAB REKON
TRIWULAN IV 2009 1. Penyediaan tempat sementara bagi prasarana ekonomi milik pemerintah 2. Stimulan awal ekonomi bagi usaha mikro/kecil di daerah perumahan kota dan perdesaan untuk pembangkitan mata pencaharian REHAB REKON 2010 1. Pembangunan kembali prasarana dan sarana ekonomi milik pemerintah 2. Penyediaan skim bantuan permodalan usaha kecil/menengah REHAB REKON 2011 Pemulihan seluruh prasarana dan sarana ekonomi produktif untuk mendukung pengembangan potensi pariwisata, industri dan perdagangan

10 PROGRAM PEMULIHAN SEKTOR EKONOMI PRODUKTIF
Pertanian Revitalisasi  produktivitas lahan pertanian Perikanan Perbaikan dan pembangunan TPI  Perbaikan dan pembangunan pangkalan pendaratan ikan  Perbaikan dan pembangunan balai benih ikan Revitalisasi tambak ikan  Penyediaan TPI sementara serta fasilitas penyimpanan  Penyediaan pangkalan pendaratan ikan sementara  Penyediaan peralatan nelayan dan peningkatan usaha perikanan Bantuan penyediaan benih   Perternakan Rehabilitasi usaha peternakan kecil/menengah 

11 Industri dan UKM Rehabilitasi dan pemulihan kapasitas produksi  industry dan menengah  Bantuan revitalisasi peralatan produksi bagi industry kecil dan mikro Penyediaan skema bantuan permodalan bagi  industry kecil dan mikro  Penyediaan peralatan pembongkaran dan dan pembersihan puing  Rehabiilitasi dan rekonstruksi pasar milik pemerintah   Penyediaan tempat sementara serta sarana air bersih  dan  sanitasi Penyediaan skema bantuan permodalan bagi  usaha perdagangan kecil  Pariwisata Penyediaan peralatan pembongkaran dan pembersihan puing  Perbaikan dan pembangunan gedung 

12 KEBUTUHAN PER KEMENTRIAN / LEMBAGA
No. KEMENTERIAN/ LEMBAGA NILAI KEBUTUHAN DANA 2009 NILAI KEBUTUHAN DANA 2010 NILAI KEBUTUHAN DANA 2011 Total (Rp. JT) 1. BNPB ,64 ,00 ,05 ,98 2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 93.225,28 15.000,00 ,33 ,61 3. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 0,00 2.250,00 4. KEMENTERIAN KESEHATAN ,22 ,00 ,80 ,02 5. KEMENTERIAN PENDIDIKAN ,00 ,63 ,63 6. KEMENTERIAN SOSIAL 24.455,00 7. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.163,50 7.235,10 8. KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 33.678,00 10. KEMENTRIAN KEHUTANAN   0,00 98,125.00 11. KEMENTRIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 16,500.00 12. KEMENTRIAN DALAM NEGERI 50.000,00 ,02 821,096.02 13. KEMENTRIAN KOPERASI DAN UKM 5,831.00

13 Lanjutan … NO KEMENTERIAN/ LEMBAGA NILAI KEBUTUHAN DANA 2009 NILAI KEBUTUHAN DANA 2010 NILAI KEBUTUHAN DANA 2011 Total (Rp. Jt) 14 KEMENTRIAN AGAMA   0,00 738,970.50 15 KEMENTRIAN TRANSMIGRASI 648.20 148,731.84 16 KEMENTRIAN PERTANIAN 29,439.25 191,805.75 17 KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN 1,943.58 125,600.00 18 KEMENTRIAN PERDAGANGAN 10,000.00 267,000.00 19 KEMENTRIAN KEUANGAN 0,00 160,027.00 20 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 40,000.00 21 KEJAKSAAN AGUNG 15,000.00 22 KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM 30,000.00 23 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 24 BADAN PUSAT STATISTIK 20,000.00 25 BPK Perw. Sumbar 26 BPKP 27 MABES POLRI/TNI 20,729.25 TOTAL ,00 ,75 8,421,100.70 Dana tahun 2010 diperoleh dari 4 rekening menteri keuangan, BNPB, Pengalihan Loan DHS II dan Softloan IDB

14 Terima Kasih