UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Presentasi berjudul: "UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH"— Transcript presentasi:

1 UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DR. Sumule Tumbo, SE, MM Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri TA 2018 1

2 TARGET INDIKATOR LKPD YANG OPINI WTP
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TARGET INDIKATOR LKPD YANG OPINI WTP Dalam Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN telah ditetapkan prioritas nasional pencapaian indikator kinerja pembangunan yang salah satunya indikator LKPD yang opini WTP. Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah provinsi yang mendapat opini WTP 18 Daerah 21 Daerah 25 Daerah 27 Daerah 29 Daerah Jumlah kab/kota yang mendapat opini WTP 175 Daerah 200 Daerah 250 Daerah 280 Daerah 305 Daerah 2

3 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
KEMENTERIAN DALAM NEGERI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK Penjelasan Pasal 16 UU 15/2004 Lamp. I PP 71/2010 Laporan Keuangan Opini BPK LAPORAN REALISASI ANGGARAN Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada kriteria: WTP LAPORAN PERUBAHAN SAL WDP LAPORAN OPERASIONAL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; Kecukupan Pengungkapan; Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern TMP NERACA TW LAPORAN ARUS KAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 3

4 OPINI BPK ATAS LKPD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2012 S.D. TA 2017
KEMENTERIAN DALAM NEGERI OPINI BPK ATAS LKPD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2012 S.D. TA 2017 TOTAL 33 34 4

5 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
OPINI BPK ATAS LKPD PROVINSI dan KAB/KOTA SE-INDONESIA TA 2012 S.D. TA 2017 TOTAL 523 539 542 537 345 5

6 OPINI BPK ATAS LKPD KAB/KOTA JAWA TENGAH TA 2012 S.D. TA 2017
KEMENTERIAN DALAM NEGERI OPINI BPK ATAS LKPD KAB/KOTA JAWA TENGAH TA 2012 S.D. TA 2017 6

7 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
OPINI BPK ATAS LKPD PROV DAN KAB/KOTA SE-PROVINSI JAWA TENGAH TA 7

8 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Beberapa hal yang menjadi catatan BPK atas LKPD Pemprov Jawa Tengah TA 2017 8

9 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
OPINI BPK ATAS LKPD PROP DAN KAB/KOTA SE-PROVINSI JAWA TENGAH TA Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern: Pengelolaan kas dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum memadai, di antaranya proses penyusunan laporan keuangan sekolah tidak melalui proses rekonsiliasi antara Sub Bagian Keuangan, bidang teknis, dan masing-masing sekolah, saldo akhir dana BOS TA 2016 belum dianggarkan sebagai pendapatan dalam APBD, dan belum seluruh rekening sekolah dilaporkan dan ditetapkan dalam SK Kepala Daerah. b. Pengendalian belanja dari dana BOS belum memadai, di antaranya penganggaran dana BOS hanya pada belanja barang dan jasa kurang tepat, dan realisasi belanja belum dicatat sesuai klasifikasinya, serta saldo akhir dana BOS TA 2016 tidak dianggarkan sebagai belanja dalam APBD TA 2017 dan penggunaannya tidak dibuatkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. c. Penatausahaan peralihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) bidang pendidikan tahap I dan II belum memadai, di antaranya nilai aset tetap dan aset lainnya yang tercatat dalam Neraca per 31 Desember 2017 tidak sesuai dengan nilai Berita Acara Serah Terima (BAST) P3D tahap I dan penatausahaan hibah aset P3D bidang pendidikan perolehan TA 2016 tidak memadai. 9

10 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Beberapa hal ……. Temuan berkaitan dengan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan: Kelebihan dan kekurangan pembayaran Tunjangan Profesi Guru Tahun 2017, diantaranya kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi Guru karena tidak memenuhi beban kerja minimal dan sudah pensiun masing-masing sebesar Rp ,67 dan Rp ,00, kekurangan bayar Tunjangan Profesi Guru karena kesalahan input golongan dan kepangkatan guru sebesar Rp ,00, dan 54 guru tidak menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan. b. Belanja Daerah pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata untuk kegiatan Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) dan National Paralympic Commiittee (NPC) dianggarkan tidak tepat, tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap, dan tidak ada standar besaran biaya. c. Kekurangan volume pekerjaan pada belanja modal beberapa SKPD senilai Rp ,30 (Rp , ,00). 10

11 Realisasi Belanja APBD Provinsi per Semester I TA 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Realisasi Belanja APBD Provinsi per Semester I TA 2018 sumber data : TEPRA

12 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Realisasi Belanja APBD Provinsi dan Kab/Kota Jawa Tengah per Semester I TA 2018 sumber data : TEPRA

13 KENDALA DALAM PENINGKATAN OPINI BPK ATAS LKPD
KEMENTERIAN DALAM NEGERI KENDALA DALAM PENINGKATAN OPINI BPK ATAS LKPD Temuan dan rekomendasi BPK tahun sebelumnya tidak ditindaklanjuti; Masih terdapat kelemahan dalam Kebijakan Akuntansi; Kelemahan dalam Pengelolaan Kas; Kelemahan dalam pengelolaan aset daerah (Aplikasi pencatatan aset dan penyusutan aset belum memadai); Pencatatan Persediaan tidak tertib dan belum dilakukan stock opname di Akhir Tahun; Kelemahan dalam Penatausahaan; Kelemahan pelaksanaan pengawasan kegiatan; Kelemahan Sistem Pengendalian Internal. sumber data : TEPRA

14 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
STRATEGI MENCAPAI WTP 12. DUKUNGAN ANGGARAN 2. MENINDAKLANJUTI TEMUAN/REKOMEN BPK 11. MONITORING & EVALUASI 3. MEMBUAT RENCANA AKSI WTP 10. MENINGKATKAN KUALITAS SDM 4. MEMBENTUK TIM 9. OPTIMALISASI PERAN APIP 5. ANTISIPASI TEMUAN BARU THN BERJALAN 7. DUKUNGAN REGULASI 8. DUKUNGAN IT 6. MENGEFEKTIFKAN SPI

15 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Lain-lain Semua temuan BPK harus segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Penyusunan LKPD memperhatikan saran dan rekomendasi BPK pada LKPD tahun-tahun sebelumnya. Penetapan Perda APBD 2019 paling lambat Desember 2018. Integrasi perencanaan dan penganggaran. Semua dokumen pelaksanaan anggaran, penunjukan pengelola keuangan dan panitia/pejabat pengadaan telah ditetapkan pada Desember 2018. Lelang dini dapat dilakukan setelah ada persetujuan bersama atas ranperda APBD. Menghindari penumpukan belanja pada akhir Desember. Penerapan transaksi non tunai

16 SEKIAN dan TERIMA KASIH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKIAN dan TERIMA KASIH