Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan

Presentasi berjudul: "Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan"— Transcript presentasi:

1 Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
Bahan 5 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

2 Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu seorang wakil presiden dan oleh menteri negara. Sedangkan penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.

3 Berdasarkan UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004, Pembagian kewenangan antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dapat diklasifikasikan sbb: 1. Kewenangan Mengatur (Membuat UU/Perda) dalam Bidang dan Fungsi Pemerintahan PP No. 25/2000 meletakkan titik berat mengatur, dalam hal ini membuat UU dan pedoman dalam bidang dan fungsi pemerintahan ada pada pemerintah pusat. Pemerintah Pusat mempunyai titik berat kewenangan dalam hal menetapkan norma, standar, kriteria, persyaratan, dan kerangka peraturan yang bersifat umum dan menjadi pedoman. HAN bhn 5 penyelenggaraan urusan pemerintahan

4 2. Kewenangan Mengurus (Administrasi)
Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terletak pada kabupaten & kota, sejauh UU dan PP 25/2000 tidak menyerahkan kewenangan tersebut kepada pemerintah pusat dan propinsi. - Penyelenggaraan kewenangan oleh pemerintah pusat melalui aparat pusat di daerah kab. & kota hanya boleh meliputi kewenangan yang berorientasi dan memiliki kepentingan nasional. - Pelimpahan wewenang pemerintah pusat hanya diizinkan pada pemerintah propinsi

5 Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah (Pusat)
1. Politik Luar Negeri Mengangkat pejabat diplomatik, menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dsb.

6 lanjutan 2. Pertahanan Mendirikan & membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai & perang, menyatakan negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem hankam, dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara dsb.

7 lanjutan 3. Keamanan Mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang/kelompok/organisasi yang kegiatannya menganggu keamanan negara dsb.

8 lanjutan 4. Yustisi Mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan LP, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk UU, Perppu, PP dan peraturan lain yang berskala nasional.

9 5. Moneter dan Fiskal Nasional
Kebijakan makro ekonomi, misalnya: mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang, dsb.

10 6. Agama Menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dsb.

11 Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah
1. Urusan Wajib: urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara antara lain: a. Perlindungan hak konstitusional b. Perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI c. Pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional

12 2. Urusan Pilihan Urusan yang secara nyata ada di Daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, dan kekhasan serta potensi unggulan daerah, antara lain: pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata.

13 Urusan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Propinsi
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat d. Penyediaan sarana dan prasarana umum e. Penanganan bidang kesehatan f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial

14 g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota i. Fasilitasi pengembangan koperasi, UKM termasuk lintas kab/kota j. Pengendalian lingkungan hidup k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kab/kota l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil m. Pelayanan administrasi umum pemerintah

15 Urusan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan dan pengendalian pembangunan Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Penyediaan sarana dan prasarana umum Penanganan bidang kesehatan Penyelenggaraan pendidikan Penanggulangan masalah sosial

16 h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
i. Fasilitasi pengembangan koperasi, UKM j. Pengendalian lingkungan hidup k. Pelayanan pertanahan l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan n. Pelayanan administrasi penanaman modal o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

17 Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, serta UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan asas-asas umum PENYELENGGARAAN NEGARA sbb :

18 Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara :
Asas kepastian hukum Asas tertib penyelenggara negara Asas kepentingan umum asas keterbukaan Asas proporsionalitas Asas profesionalitas Asas akuntabilitas Asas efisiensi, dan Asas efektivitas

19 terimakasih