Kementerian Kesehatan

Presentasi berjudul: "Kementerian Kesehatan"— Transcript presentasi:

1 Kementerian Kesehatan
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA KEMENTERIAN KESEHATAN DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PBJ PRA-DIPA 2019 Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan Disampaikan pada WORKSHOP MONEV PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENKES Jakarta, 11 Juli 2018

2

3 ARAH KEBIJAKAN RPJMN

4

5 Perkembangan alokasi pbj 3 tahun terakhir
NON PBJ 72,52% 2016 2017 2018 Alokasi pengadaan barang jasa di lingkungan selama 3 tahun terakhir rata-rata per tahunnya adalah 23,65%, meliputi belanja modal dan belanja barang TAHUN ALOKASI TOTAL ALOKASI PBJ % 2016 19,78% 2017 23,98% 2018 27,48%

6 Realisasi PBJ kemenkes menurut metode situasi 6 juli 2018

7 PERKEMBANGAN PEmanfaatAN E- KATALOG DALAM PROSES PBJ DI KEMENKES
2 PERKEMBANGAN PEmanfaatAN E- KATALOG DALAM PROSES PBJ DI KEMENKES 28,9 % 45,2 % Rp 4,8 T 12,6% Rp 6,4 T Rp 1,6 T Penggunaan e katalog dalam penyediaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari Rp 1,6 T pada tahun 2016 menjadi Rp 6,4T pada 2017, dan pada posisi 18 April telah mencapai 4,6 T kemungkinan akan meningkat lg pada akhir tahun Situasi tersebut menunjukkan kecenderungan meningkatnya penggunaan pemenuhan barang/jasa melalui e katalog dengan pertimbangan keamanan dan kecepatan 2016 2017 2018 sd 6 JULI

8 ALOKASI PBJ CUKUP BESAR
KEBIJAKAN PBJ PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PBJ KLERIKAL STRATEGIS EFEKTIF & EFISIENSI KUALITAS PRODUK/JASA KETEPATAN WAKTU KUANTITAS RENTAN KORUPSI PROGRAM ALOKASI PBJ CUKUP BESAR EFISIENSI BIAYA

9 KEBIJAKAN PBJ (2) PERCEPATAN PELAKSANAAN PBJ Konsolidasi paket PBJ
Penggunaan metode percepatan Pelaksanaan PBJ Pra-DIPA REGULASI KOMPETEN TERSISTEM Perpres No.16/2018 Per-LKPP Permenkes

10 UPDATE INFORMASI & KETERAMPILAN
PERSIAPAN PRA-DIPA IDENTIFIKASI PERMASALAHAN : Orientasi pengadaan masih pada barang/jasa yang rutin (makanan pasien, Jasa Keamanan, Jasa Kebersihan, Jaringan internet, dll) Koordinasi antara PPK dan Pokja ULP (Pokja Pemilihan) setelah Pagu Definitif Belum ada keberanian untuk melakukan kegiatan Pra-DIPA KOMITMEN UPDATE INFORMASI & KETERAMPILAN PENDAMPINGAN

11 TAHAPAN PERSIAPAN PELAKSANAAN
PRA-DIPA 2019 PEMAHAMAN PERPRES NO.16 / 2018 PEMAHAMAN PENYIAPAN PRA-DIPA 2019 PEMAHAMAN PENGISIAN SIRUP PERTEMUAN TK. PUSAT PEMAHAMAN PERPRES NO.16 / 2018 PENYIAPAN PRA-DIPA 2019 PEMAHAMAN PENGISIAN SIRUP PERTEMUAN TK. ESELON I

12 LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN PELAKSANAAN
PRA-DIPA 2019 Identifikasi paket PBJ dari usulan Pagu Anggaran FGD penetapan metode, jenis kontrak, bisa tdknya dilakukan konsolidasi paket, dll masing-masing paket PBJ antara PPK/Satker dgn Pokja Pemilihan Tetapkan paket PBJ yang memungkinkan akan dilakukan Pra-DIPA dengan kriteria Barang/Jasa : membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan perencanaan yang lama (pengadaan barang impor, pekerjaan kompleks, dll) pekerjaan rutin yang harus dipenuhi diawal tahun dan tidak boleh berhenti/terputus

13 Terima kasih