DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Presentasi berjudul: "DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM"— Transcript presentasi:

1 DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Organisasi kelembagaan kemenkumham dan kaitannya dengan jabatan notaris DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

2 Perlunya materi organisasi kelembagaan
Mengapa perlu materi organisasi kelembagaan kemenkumham untuk para calon notaris? penting di ketahui oleh para calon Notaris karena, Notaris akan selalu berhubungan dengan kemenkumham mulai dari diangkat sebagi Notaris sampai dengan pemberhentiannya sebagai Notaris, dilantik oleh Kantor Wilayah Kumham, dalam melakukan pekerjaannya selalu berhubungan Dengan Ditjen AHU terkait layanan AHU Online, Pembinaan dan pengawasan Notaris dilakukan oleh Kumham.

3 SIAPA NOTARIS? NOTARIS AKTA Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang

4 SIAPA YANG MENGANGKAT NOTARIS?
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DITJEN AHU

5 STRUKTUR ORGANISASI KEMENKUMHAM
MENTERI HUKUM & HAM RI INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DITJEN PEMASYARAKATAN KANTOR KANWIL KEMENKUMHAM DITJEN IMIGRASI DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL DITJEN HAK ASASI MANUSIA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM & HAM BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM STAF AHLI

6 STRUKTUR ORGANISASI DITJEN AHU
DIREKTORAT JENDERAL Administrasi Hukum Umum DIREKTORAT PERDATA DIREKTORAT PIDANA DIREKTORAT TATA NEGARA DIREKTORAT OTORITAS PUSAT DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

7 STRUKTUR ORGANISASI DIT. PERDATA
DIREKTORAT PERDATA SUBDIT HUKUM PERDATA UMUM SIE. PENDAPAT HUKUM SIE. ADVOKASI KEPERDATAAN SIE. LEGALISASI SIE. ADVOKAT ASING DAN PENTERJEMAH TERSUMPAH SUBDIT BADAN HUKUM SIE. PERSEROAN TERTUTUP SIE. PERSEROAN TERBUKA, LEMBAGA KEUANGAN DAN PENANAMAN MODAL SIE. BADAN HUKUM SOSIAL DOKUMENTASI & PENGUMUMAN BADAN HUKUM SUBDIT JAMINAN FIDUSIA SIE. PENDAFTARAN FIDUSIA SIE. EVALUASI DAN PELAPORAN FIDUSIA SIE. DOKUMENTASI FIDUSIA SUBDIT HARTA PENINGGALAN DAN KEKAYAAN NEGARA SIE. BALAI HARTA PENINGGALAN & PENDAFTARAN KURATOR SIE. DAFTAR PUSAT WASIAT SIE. DOKUMENTASI, HARTA PENINGGALAN, KEKAYAAN NEGARA & WASIAT SUBDIT NOTARIAT SIE. PENGANGKATAN DAN PERPINDAHAN NOTARIS SIE. PEMBERHENTIAN & PERPANJANGAN NOTARIS SIE. DOKUMENTASI NOTARIAT & SEKRETARIAT MPPN SUB. BAGIAN TATA USAHA DIT, PERDATA

8 SUBDIT NOTARIAT MENENTUKAN FORMASI JABATAN NOTARIS (PERMENKUMHAM NO 27 TAHUN 2016) MENENTUKAN SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PERPINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS (PERMENKUMHAM NO 25 TAHUN 2004 DAN PERMENKUMHAM NO 62 TAHUN 2016) MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (PERMENKUMHAM NO. M.02.PR TAHUN 2004 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA, PEMBERHENTIAN ANGGOTA, SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN TATA CARA PEMERIKSAAN MPN) UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS (PERMEN NO.25 TAHUN 2017) PERATURAN PEMERINTAH NO.45 TAHUN 2016 TENTANG PNBP

9 SUBDIT BADAN HUKUM PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN NAMA PERSEROAN DAN BADAN HUKUM SOSIAL PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PRERUBAHAN DATA PERSEROAN Menguji mahasiswaMELAKUK PEMBERIAN INFORMASI TERKAIT DENGAN PENGUMUMAN DALAM TBNRI, AKTA PENDIRIANPERSEROAN DAN BADAN HUKUM SOSIAL BESERTA KEPUTUSAN MENTERI, AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN BADAN HUKUM SOSIAL BESERTA KEPUTUSAN MENTERI, AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN BADAN HUKUM SOSIAL YANG TELAH DITERIMA PEMBERITAHUANNYA OLEH MENTERI SERTA PENGUMUMAN PEMBUBARAN, RENCANA PEMBAGIAN KEKAYAAN HASIL LIKUIDASI PERSEROAN DALAM BNRI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN PERATURAN PEMERINTAH NO.45 TAHUN 2016 TENTANG PNBP

10 DASAR HUKUM UU PERSEROAN TERBATAS NO. 40 TAHUN 2007
PP NO. 43 TAHUN 2001 PP NO.45 TAHUN 2016 TENTANG PNBP UU NO. 16 TAHUN 2001 UU NO. 28 TAHUN 2004 UU NO. 17 TAHUN 2013 TENTANG ORMAS PP NO. 2 TAHUN 2013 PP NO.63 TAHUN 2008 MENENTUKAN FORMASI JABATAN NOTARIS (PERMENKUMHAM NO 27 TAHUN 2016)

11 Pendaftaran Sertifikat Jaminan
SUBDIT FIDUSIA Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia Dasar hukum: Pasal 5 UUJF Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkanAyat (1) “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”Penjelasan :Ayat (1)Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam)pembuatan akta tersebut.

12 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Fidusia Online Versi 4.0 “Pembukaan Akses Pendaftaran Fidusia” tanggal 15 Maret 2016 Akes Pendaftaran dapat diakses selain Notaris yaitu: korporasi (perusahaan pembiayaan dan lembaga perbankan) dan ritel, seperti Perorangan, badan usaha berbadan hukum (PT, Yayasan, Koperasi dan perkumpulan) dan badan usaha bukan badan hukum (CV dan Firma) Dasar Hukum UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM 2018

13 SUBDIT HARTA PENINGGALAN DAN KEKAYAAN NEGARA
Menerima Pelaporan Daftar Wasiat oleh Notaris Verifikasi permohonan Surat Keterangan Wasiat yang dimohonkan oleh Notaris Dasar Hukum UU No. 30 Tahun 2004 Pasal 1 Huruf J Permenkumham No.60 Tahun 2016

14 SUBDIT HUKUM PERDATA UMUM
Notaris mengesahkan dokumen-dokumen yang akan dibawa keluar negeri. Contoh: surat perjanjian kontrak Mengesahkan tanda tangan notaris sebagai pejabat umum. Dasar hukum : 1. UUJN No. 30 Tahun 2004 2. Permenkumham No.1 Tahun Tentang Tata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen

15 TERIMA KASIH