Sejarah Perekonomi Indonesia

Presentasi berjudul: "Sejarah Perekonomi Indonesia"— Transcript presentasi:

1 Sejarah Perekonomi Indonesia
● Pra Kemerdekaan ● Pasca Kemerdekaan - Orde Lama ● Orde Baru ● Transisi ● Reformasi

2 PRA KEMERDEKAAN Pada masa ini, roda perekonomian Indonesia dikendalikan oleh para bangsawan, kerajaan-kerajaan lokal, dan para penjajah (Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang). Beberapa kebijakan yang mereka berlakukan untuk Hindia Belanda diantaranya dengan membentuk Serikat Dagang Belanda VOC, dan Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel). VOC pada masa kejayaannya telah menjadi penguasa Hindia Belanda dalam hal memonopoli komoditi-komoditi ekspor unggulan Selanjutnya Inggris pada masa , mulai menerapkan di Indonesia negara jajahannya dengan sistem baru menggantikan sistem pajak hasil bumi(contigenten), yaitu Landrent (pajak tanah)

3 SETELAH KEMERDEKAAN MASA PEMERINTAHAN PADA MASA ORDE LAMA
1. masa pasca kemerdekaan ( ) 2. masa demokrasi liberal ( ) 3. masa demokrasi terpimpin ( )

4 Ad. 1. Masa pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Pada masa awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk Inflasi yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang : De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belada, dan mata uang pendudukan Jepang) kemudian muncul ORI Adanya blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI. Kas Negara kosong Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan

5 Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi,antara lain :
Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

6 Lanjutan Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947 Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 >>mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik

7 Ad.2 Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer, padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, sehingga kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka semakin buruk

8 Usaha-usaha yang dilakukan
Gunting Syarifuddin; pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun Program Benteng (Kabinet Natsir); upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi

9 Usaha-usaha yang dilakukan……
Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo; penggalangan kerjasama antara pengusaha non pribumi dan pengusaha pribumi; pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda, akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

10 Ad.3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah antara lain : Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi dibekukan. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada harga barang- barang naik 400%. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

11 Keadaan Perekonomian Masa Orde Lama

12 Lanjutan * Inflasi (%)  20% (1960), 95% (1961), 156%
(1962), 129% (1963), 135% (1964), 594% (1965). * Defisit APBN (%)  19 (1960), (1961), 97 (1962), 115% (1963), 104% (1964), 90% (1965). * JUB (M1 = %)  37% (1960), 41 (1961), 101% (1962), 94% (1963), 156% (1964), 362% (1965).

13 Tahun 1965 dan 1966 laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestic bruto (PDB) masing-masing hanya sekitar 0,5% dan 0,6%. Selama periode Orde Lama, kegiatan produksi di sektor pertanian dan sektor industri manufaktur berada pada tingkat yang sangat rendah karena keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung, baik fisik maupun nonfisik seperti pendanaan dari bank. Akibat rendahnya volume produksi dari sisi suplai dan tingginya permintaan akibat terlalu banyaknya uang beredar di masyarakat mengakibatkan tingginya tingkat inflasi yang sempat mencapai lebih dari 300% menjelang akhir periode Orde Lama

14 Buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde Lama terutama disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik, maupun nonfisik selama pendudukan Jepang, Perang Dunia II, dan perang revolusi, serta gejolak politik di dalam negeri (termasuk sejumlah pemberontakan di daerah), ditambah lagi dengan manajemen ekonomi makro yang sangat jelek selama rezim tersebut. Dapat dimengerti bahwa dalam kondisi politik dan sosial dalam negeri sangat sulit sekali bagi pemerintah untuk mengatur roda perekonomian dengan baik.

15 Masa Orde Baru

16 stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama
Program berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat dipilih sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila yang merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas, khususnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja.

17 Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok pendidikan dan kesehatan pembagian pendapatan kesempatan kerja kesempatan berusaha partisipasi wanita dan generasi muda penyebaran pembangunan, dan Peradilan

18 Di awal Orde Baru, Suharto berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk. Langkah pertama yang diambil Suharto adalah mengendalikan inflasi dari 650% menjadi di bawah 15% dalam waktu hanya dua tahun. Keberhasilan menekan inflasi yang begitu tinggi, terletak pada kebijakan yang diambil yang jauh berbeda dengan kebijakan Sukarno, yaitu dengan cara : menertibkan anggaran menertibkan sektor perbankan ,mengembalikan ekonomi pasar memperhatikan sektor ekonomi merangkul negara-negara barat untuk menarik modal

19 Dukungan militer dan menerapkan cara militer
Dukungan dari kelompok borjuasi (elit politik kelas menengah ke atas) Keterlibatan para teknokrat dari Universitas Indonesia Bantuan pinjaman dari negara-negara Barat dan lembaga keuangan (IMF dan Bank Dunia) Menjadi Modal Bagi Pemerintahan Soeharto merancang dan melaksanakan pembangunan dengan prioritas pada pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi Melalui Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) Dilakukan secara periodik dilakukan dalam lima tahunan ; Pelita (Pembangunan Lima Tahun)

20 Pada tahun 1970-an, negara Orde Baru Rente terbentuk sehingga negara menduduki posisi investor terbesar, disusul kelompok pengusaha non pribumi dan pengusaha pribumi di posisi ketiga. Perusahaan negara banyak yang merugi namun pengelolanya bertambah kaya, pengusaha non pribumi terus berkembang melalui koneksi dengan pejabat tinggi negara, sedangkan pengusaha pribumi berkembang melalui fasilitas negara karena hubungan kekeluargaan dengan petinggi negara

21 Hasil yang Dicapai Indonesia berhasil swasembada beras,
Penurunan angka kemiskinan, Industrialisasi meningkat pesat Perbaikan untuk berbagai indikator kesejahteraan rakyat (angka partisipasi pendidikan, penurunan angka kematian bayi, dan menekan peningkatan jumlah penduduk melalui penekanan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah)

22 Dampak Positif Kebijakan Ekonomi Orde Baru :
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnyapun dapat terlihat secara konkrit. Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras). Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.

23 Dampak Negatif Kebijakan Ekonomi Orde Baru :
Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam Kesenjangan antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam. Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) Pembagunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik dan sosial yang demokratis dan berkeadilan. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh. Pembangunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian.

24 Ditandai Dengan Awal Krisis Moneter Indonesia (1997-1998)
III. Masa Transisi Ditandai Dengan Awal Krisis Moneter Indonesia ( )

25 Pada tahun1997 terjadi krisis nilai tukar Baht terhadap Dollar di Thailand. Peristiwa ini kemudian menyeret situasi krisis keuangan Asia termasuk krisis yang melanda keuangan Indonesia. Indonesia kemudian meminta bantuan IMF, namun situasi semakin burukdengan melemahnya nilai rupiah. Krisis di Indonesia kemudian meluas kepada masalah tidak hanya moneter, tapi juga politik dan keamanan. Krisis ini berujung dengan berakhirnya rezim Orba sebagai tuntutan reformasi. Krisis politik tragedi Universitas Trisakti. Mei 1998 gedung DPR dikuasai mahasiswa. 21 Mei Suharto mengundurkan diri digantikan wakilnya Dr. Habibie. 23 Mei Presiden Habibie membentuk kabinet baru.

26 Kinerja Ekonomi Era Pemerintahan Transisi :
* Krisis Ekonomi  Krisis Politik  Krisis Kepercayaan * Economic Growth = ± 13,1%, Kurs Rp / $ = Rp * Inflasi = ± 77,6%, APBN Defisit (Tambunan, 2003 : 19).

27 Perkembangan Ekonomi Pasca Reformasi

28 Bapak B.J Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)
Pada saat pemerintahan presdiden B.J Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan perubahan-perubahan yang cukup berarti di bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk menstabilkan keadaan politik di Indonesia. Presiden B.J Habibie jatuh dari pemerintahannya karena melepaskan wilayah Timor-timor dari Wilayah Indonesia melalui jejak pendapat

29 Bapak Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999-23 Juli 2001)
Belum ada tindakan yang cukup berati untuk Menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan. Kepemimpinan Abdurraman Wahid berakhir karena pemerintahannya mengahadapi masalah konflik antar etnis dan antar agama.

30 Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001-20 Oktober 2004)
Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain (i) meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp triliun, (ii) kebijakan privatisasi BUMN, dengan menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara walau berdampak pada naiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %, namun memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing Berdirinya KPK tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi, padahal korupsi selain mengganggu jalannya pembangunan nasional juga membuat banyak investor enggan untuk menanamkan modal di Indonesia

31 Bapak Susilo Bambang Yudoyono

32 Susilo Bambang Yudhoyono
mengurangi subsidi BBM, dengan menaikkan harga BBM; anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin, kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita dengan mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.

33 Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS, Sehingga Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri Kebijakan-kebijakan lain yang dilakukan pada masa SBY: • Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. • Konversi minyak tanah ke gas. • Pembayaran utang secara bertahap kepada badan PBB. • Buy back saham BUMN • Pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil. • Memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. • Meningkatkan sektor pariswisata dengan mencanangkan “Visit Indonesia 2008″. • Pemberian bibit unggul pada petani. • Pemberantasan korupsi melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi

34 PERKEMBANGAN EKONOMI MASA PRESIDEN SBY

35 Selama tiga tahun dari 2005, 2006, 2007, dan 2008 perekonomian Indonesia tumbuh cukup signifikan (rata-rata di atas 6%), menjadikan Indonesia secara ekonomi cukup dipertimbangkan oleh perekonomian dunia. Untuk tahun 2005, nilai tukar rupiah sempat melemah hingga hampir menembus level Rp per dolar AS pada bulan Agustus 2005, walau kembali stabil dan terus menguat hingga mencapai Rp9.801 per dolar AS pada akhir Desember 2005 Berbagai indikator, yang pada tahun 2005 mengalami tekanan, di tahun 2006 mulai menunjukkan perbaikan, dan 2006 juga merupakan tahun yang penting, karena pada tahun itu, pelunasan utang kepada IMF tanpa menimbulkan gejolak yang berarti di pasar keuangan. Dengan dilunasinya utang IMF tersebut akan menambah rasa nyaman pelaku ekonomi di pasar valas. Sepanjang tahun 2006 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS cenderung stabil di level 9100 sampai Rp/US$ dengan volatilitas yang relatif lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

36 Di tengah meningkatnya kekhawatiran akan perekonomian dunia, dicapainya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,3 persen pada tiga triwulan pertama tahun 2007, cukup melegakan, di saat ketidakpastian global meningkat akibat melonjaknya harga minyak mentah dan berlanjutnya krisis subprime di Amerika Serikat, baik oleh dunia internasional. Untuk tahun 2008 juga menunjukkan perkembangan positif kecuali inflasi. Pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, suku bunga, harga minyak mentah Indonesia, lifting minyak, konsumsi BBM, dan konsumsi LPG cenderung positif, begitu juga dengan konsumsi, investasi, ekspor-impor, dan perkembangan belanja negara sebagai faktor pembentuk kinerja pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan perkembangan membaik

37 Selama 2009, perekonomian Indonesia relatif terinsulasi dari dampak krisis finansial global, sampai triwulan 3, pertumbuhan tercatat 4.5 persen, satu angka yang relatif lebih tinggi ketimbang negara-negara tetangga, yang banyak di antaranya justru mengalami pertumbuhan negatif Penyumbang terbesar tingkat pertumbuhan adalah ekspor bersih (44 persen) dan konsumsi rumah tangga (34 persen), sementara pengeluaran pemerintah dan pembentukkan modal tetap bruto hanya menyumbang sekitar 10 persen dan 12 persen.

38 Secara umum, perekonomian Indonesia tahun 2010 menunjukkan prestasi yang cukup baik. Indonesia termasuk salah satu negara yang mampu mencapai pertumbuhan positif selama masa krisis finansial global dan indonesia semakin mendapat kepercayaan di mata dunia Internasional. pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil melaju pada tingkat 6,1% tingkat inflasi hingga November berhasil ditahan pada level 6,33% tingkat suku bunga BI bertahankan rendah pada level 6,5% meningkatnya pertumbuhan kredit yang hingga bulan oktober mencapai 19,3% cadangan devisa mencapai US$ 95 miliar, jauh di atas akhir tahun 2009 (US$ 70 miliar), bahkan merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah IHSG mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 45%. Indonesia mendapatkan keuntungan dari krisis ekonomi yang dialami oleh negara-negara uni eropa. Yang menyebabkan perpindahan aliran dana ke emerging market seperti Indonesia.

39 Permasalahan yang tetap muncul :
Kemiskinan, Pengangguran, Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang terus menerus positif selama beberapa tahun terakhir tapi tingkat kemiskinan, pengangguran dan pemerataan pendapatan masih tetap bermasalah yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati sedikit pihak. Walaupun angka kemiskinan yang dikeluarkan BPS menunjukkan trend penurunan, angka kemiskinan mencapai 34 juta Angka pengangguran sebesar 9,5 juta, yang sebagian besar adalah sarjana D3 dan S1, artinya bahwa sebagian besar tenaga kerja yang terserap adalah tenaga kerja berpendidikan SMA kebawah. Pemerataan pendapatan masih mengalami stagnansi selama bertahun-tahun dengan angka koefisien gini selama berada pada kisaran

40 Untuk tahun mendatang, setidaknya ada dua perkerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu perbaikan infrastruktur, perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi

41 Perbaikan infrastruktur menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan, karena saat ini kondisinya masih sangat lemah Berdasarkan Global Competitivness report, kualitas infrastruktur Indoneisa berada pada peringkat 82, jauh tertinggal dibanding negara di kawasan Asia Tenggara seperti Brunei Darussalam (52), Malaysia (30), Thailand (35), dan Sinagpura (5).

42 Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang cukup tinggi, akan tetapi efek masyarakatnya terlalu rendah dimana pertumbuhan ekonomi masih bergantung pada sektor non-tradable yang penyerapan tenaga kerjanya kecil. Pertumbuhan sektor pertanian yang banyak menyerap tenaga kerja hanya mencapai 1,6%, pertumbuhan sektor tradable seperti industri dan pertambangan juga berada dibawah 5%, sementara itu, sektor pengangkutan dan komunikasi malahan mencapai 13,6% atau secara umum sektor non-tradable yang mencapai di atas 6%. Jadi wajar jika tingkat pengangguran dan kemiskinan Indonesia masih tinggi walaupun pertumbuhan ekonomi cukup tinggi karena pada umumnya yang tumbuh adalah sektor yang cenderung padat modal bukan padat karya

43 Persoalan yang belum selesai pasca reformasi membuat pembangunan ekonomi belum memuaskan,
Indonesia masih dibelenggu oleh hal yang sama, yaitu masih digayuti tingginya angka kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, merajalelanya pungutan liar yang memicu high cost economy, otonomi yang kontraproduktif, ketidakpastian hukum, budaya korupsi yang menggurita, dan reformasi birokrasi yang lamban Ada distori-distorsi politik dan ekonomi yang membuat kebijakan ekonomi tidak jalan dan pembangunan ekonomi tidak dapat dilakukan secara konsisten

44 Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi negara – negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia (5,2 %), Thailand (4,5 %), Filipina (5,0 %) dan Singapura (4,4 %). Indonesia sendiri menargetkan pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 – 6,9 %. Investasi telah diperkirakan tumbuh double digit 10 – 10,4 %, dimana dana yang dibutuhkan berkisar sekitar Rp2.800 triliun volume perdagangan dunia diperkirakan melambat di tahun 2012, ekspor – impor diperkirakan tetap meningkat masing – masing sebesar 14,9 – 15,3 % dan 18 – 18,4 %

45 Tabel Perkembangan Peringkat Human Development Indonesia
Tahun 1999 00 01 02 03 04 05 06 07/08 09 10 11 Peringkat HDI Indonesia 105 109 102 110 112 111 106 107 108 124

46 Tugas 1 Bandingkan hasil kinerja Pemerintahan pada Era Orba, dan Era pasca Orba (Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY) ditinjau dari Pertumbuhan Ekonomi Nasional ! 27/11/2018 Copyright © 2011 by Achmadi

47 Akhir Kuliah