Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

FASILITAS PEMBERITAHUAN PENDAHULUAN

Diterbitkan olehDjaja Tan Telah diubah "5 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "FASILITAS PEMBERITAHUAN PENDAHULUAN"— Transcript presentasi:

1 FASILITAS PEMBERITAHUAN PENDAHULUAN
(prenotification) Pengertian pemberithauan pendahuluan (prenotification) adalah pengajuan PIB sebelum pihak pengangkut menyerahkan inward manifest, atau sebelum tanggal pembongkaran. Berdasarkan ketentuan tata laksana impor, importir dapat menyampaikan prenotification dengan mengajukan PIB: Sebelum dilakukan pembongkaran barang impor, bagi importir MITA Prioritas tanpa harus mengajukan permohonan; atau Paling cepat 3 hari kerja sebelum tanggal tanggal perkiraan pembongkaran barang impor bagi importir lainnya.

Download ppt "FASILITAS PEMBERITAHUAN PENDAHULUAN"

Presentasi serupa

FASILITAS IMPOR KEGIATAN PANAS BUMI

FASILITAS IMPOR KEGIATAN PANAS BUMI
REGISTRASI KEPABEANAN

REGISTRASI KEPABEANAN
Pembebasan Bea Masuk dan PPN/PPn BM tidak dipungut

Pembebasan Bea Masuk dan PPN/PPn BM tidak dipungut
Tahapan impor Bagan proses permohonan perizinan impor via on-line dan secara manual Proses Importasi Prosedur Impor.

Tahapan impor Bagan proses permohonan perizinan impor via on-line dan secara manual Proses Importasi Prosedur Impor.
TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR

TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
PEMBEBASAN BEA MASUK INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

PEMBEBASAN BEA MASUK INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
Tata Cara Penghitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Tata Cara Penghitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor
KEPABEANAN I PUTU AGUS ARJAYA OLEH :

KEPABEANAN I PUTU AGUS ARJAYA OLEH :
(PERUBAHAN PMK NOMOR 254/PMK.04/2013 TENTANG KITE PEMBEBASAN)

(PERUBAHAN PMK NOMOR 254/PMK.04/2013 TENTANG KITE PEMBEBASAN)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2010 Tentang PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2010 Tentang PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN.
TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR

TATALAKSANA KEPABEANAN DIBIDANG IMPOR
Dasar Hukum PASAL 25 AYAT (1) HURUF F UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.011/1997.

Dasar Hukum PASAL 25 AYAT (1) HURUF F UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.011/1997.
(PERUBAHAN PMK NOMOR 253/PMK.04/2013 TENTANG KITE PENGEMBALIAN)

(PERUBAHAN PMK NOMOR 253/PMK.04/2013 TENTANG KITE PENGEMBALIAN)
PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR

PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR
AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR

AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR
Berdasarkan peraturan direktur jenderal bea dan cukai

Berdasarkan peraturan direktur jenderal bea dan cukai
TATA LAKSANA PEMASUKAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DAN PENGELUARAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN.

TATA LAKSANA PEMASUKAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DAN PENGELUARAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN.
SOSIALISASI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI

SOSIALISASI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
REGISTRASI KEPABEANAN

REGISTRASI KEPABEANAN

Presentasi serupa

Iklan oleh Google