URGENSI INOVASI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI

Presentasi berjudul: "URGENSI INOVASI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI"— Transcript presentasi:

1 URGENSI INOVASI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI
DR.AJI SOFYAN EFFENDI,SE,MSi KETUA PUSAT KAJIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH FAKULTAS EKONOMI & BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN MATERI DISAMPAIKAN PADA DIKLAT PIM TINGKAT III ANGKATAN VI LAN KALTIM TGL 7 MEI 2018

2 PEMAHAMAN DASAR

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
UU NO.23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

15 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
2 Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelengg. pemerintahan negara. PERLU DIDORONG OLEH INOVASI DAERAH

16 BAB XXI INOVASI DAERAH 3 Pasal 386
Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 387 Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip: peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Penjelasan UU 23/2014: Bentuk pembaharuan antara lain penerapan hasil Iptek dan temuan baru dalam penyelengg. pemerintahan

17 BAB XXI INOVASI DAERAH 4 Pasal 388
Inisiatif inovasi dapat berasal dari KDH, anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat. Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna. Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KDH untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi Daerah. Usulan inovasi yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah. Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah. Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada. KDH melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai. Sumber/penggagas inisiatif inovasi Mekanisme usulan inovasi: Dari Anggota DPRD; Dari ASN/Pergkt Daerah; Dari anggota masy. Muatan Perkada dalam penerapan Inovda Tata Cara dan Bentuk Laporan Inovda dari Kepala Daerah ke Menteri Dalam Negeri

18 BAB XXI INOVASI DAERAH 5 Pasal 388 … lanjutan
Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan. Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi. Pasal 389 Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, ASN tidak dapat dipidana. Pasal 390 Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi Daerah diatur dengan PP. Tata cara Penilaian inovasi Bagaimana Lemlitbang melakukan penilaian inovasi Tata cara pemberian penghargaan dan insentif: Pusat  Pemda Pemda  Individu/ Perangkat Daerah Lihat Penjelasan UU 23/2014 (Bagian I – Angka 9)

19 PENJELASAN UU NO.23/2014 6 9. Inovasi Daerah
Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh ASN di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum. Kata Kunci: Perlu adanya perlindungan kepada ASN dalam ber-inovasi. Harus ada kriteria yg obyektif sbg pegangan dlm melakukan inovasi. Menumbuhkembangkan inovasi dgn adanya payung hukum yang jelas.

20 PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
SASARAN INOVASI DAERAH 10 Pengembangan kreativitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berorientasi inovasi PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan inovasi daerah Terselenggaranya upaya menumbuhkembangkan inovasi di daerah Terbudayakannya inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Terwujudnya peningkatan efesiensi dan efektifitas pelayanan publik, manajemen pemerintahan daerah, aktivitas perekonomian daerah, dan aktivitas masyarakat

21 INOVASI INVENSI + DIFUSI KELITBANGAN
INOVASI DALAM KONTEKS MENDUKUNG KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 11 Urusan Wajib a. Pelayanan Dasar (6) b. Non Pelayanan Dasar (17) 2. Urusan Pilihan (8) KELITBANGAN INISIATIF KREATI-VITAS IDE REPLIKASI ADAPTASI ADOPSI INVENSI + DIFUSI INOVASI

22 LINGKUP YANG DIATUR UU NO.23/2014
12 Inov Inov Inov Inov Inov Inov Inov Inov Inov Inisiatif Inov Inov Inov Inov Inov Inisiatif Inov Inov Inov USULAN INOVASI DAERAH INOVASI DAERAH Inov PERLINDUNGAN HUKUM Inov Inov Inov Inov Inov Inov Inov Inov PERKADA INOVDA Inisiatif Inov Inov Inov Inov Inov

23 KONSEP PENGATURAN RPP INOVDA
13 Inov Prosedur pengusulan Inisiatif Inovda Inov Inov Inov Inov Inov Bentuk dan kriteria Penganggaran Inov Inov Pembahasan usulan Inov Inisiatif Inov Inov Inov Inov Inov Inisiatif Inov Inov Inov USULAN INOVASI DAERAH Aspek Perlind.Hkm INOVASI DAERAH Inov PERLINDUNGAN HUKUM Inov Inov Adopsi Adaptasi Replikasi Inov Koordinasi Inov Inov Inov Muatan Perkada Binwas Monev Pelaporan Penilaian Inov Inov PERKADA INOVDA Inisiatif Inov Inov Inov Inov Mekanisme Penetapan Inov

24 USULAN INOVASI DAERAH (IDA) UU 23/2014 KONSEP PENGATURAN
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP INOVDA 14 Perlindungan Hukum bagi ASN PERKADA INOVDA Inovasi daerah sbg satu kesatuan Sistem Inovasi Daerah  Bagian tdk terpisahkan dengan Sistem Inovasi Nasional Penghargaan dan Instentif Penilaian Pelaporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah USULAN INOVASI DAERAH INOVASI DAERAH (IDA) Kebijakan Penataan Unsur Pengembangan Menumbuhkembangkan INOVASI DAERAH Inov Inov Inov Inov Inov Inisiatif Inovasi Mekanisme Pengusulan Inov Inov Inov Inov PENGATURAN Inov UU 23/2014

25 SIDA 15 A B C G E F SINAS (SISTEM INOVASI NASIONAL)
(SISTEM INOVASI DAERAH) MENUMBUHKEMBANGKAN INOVASI DAERAH INTERAKSI DAN SINERGITAS ANTARAKTOR INOVASI DAERAH A B C G E F KEBIJAKAN PENATAAN UNSUR PENGEMBANGAN INOVASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

26 KETERKAITAN INOVDA DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI..
APAKAH INOVASI DAERAH TERSEBUT DAPAT BERPENGARUH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH..??

27 ECONOMC RELATIONSHIP 1. PEREKONOMIAN GLOBAL & REGIONAL 2. PEREKONOMIAN NASIONAL 3. PEREKONOMIAN DAERAH GLOBAL/REGIONAL NASIONAL DAERAH

28

29

30

31 Dunia yang sudah berubah Bergesernya pusat gravitasi ekonomi dunia ke ASIA & ASEAN
Studi McKinsey: Pusat pertumbuhan ekonomi bergeser ke Timur dengan kecepatan 140 km/tahun Asia tidak hanya basis produksi, namun juga pasar yang luas yang didukung dengan pesatnya pertumbuhan kelas menengah dengan daya beli tinggi

32

33

34

35 OUTLOOK EKONOMI KALIMANTAN SAMPAI 2019.

36

37

38

39 PR-UTAMANYA ADALAH…. BAGAIMANA MENDESAIN OUTLOOK EKONOMI DAERAH KEDEPAN, DITENGAH LESUNYA PEREKONOMIAN NASIONAL DAN DAERAH MELALUI INOVASI DAERAH..??

40 REKOM 1 : MEMBANGUN DAYA SAING MELALUI TRANSFORMASI EKONOMI.
Mengembangkan Industri eksisting SDA ( Migas, Besi, Baja, Bauksit, Batubara, Pupuk, kearah downstrem (hilirisasi) produk untuk meningkatkan daya saing. Membangun industri berbasis kelapa sawit, karet, rotan, perkayuan, udang, ikan, rumput, laut, serta pengembangan food estate (sektor ekonomi terbarukan) dengan pendekatan skala ekonomi dan klaster industri, di masing-masing kabupaten di kaltim sesuai dengan potensinya masing-masing. Reinvestasi pendapatan dari SDA untuk percepatan membangun infrastruktur dan SDM di masing-masing kabupaten di kaltim.

41

42

43 DENGAN INDUSTRI HILIR, TIDAK PERLU LAGI ADA TKI KE LUAR NEGERI HANYA UNTUK MENCARI PEKERJAAN

44

45 REKOM 2 : ARAH PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR
1. MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SECARA TOTAL DAN MENYELURUH, KHUSUSNYA DI KAWASAN PERBATASAN DAN PEDALAMAN. 2. ENERGI LISTRIK, SUDAH HARUS MENCAPAI RATIO ELEKTRIFIKASI MINIMAL 90 % 3. PENYEDIAAN AIR BERSIH DARI TOTAL 3,2 JUTA PENDUDUK KALTIM SUDAH HARUS MENCAPAI RATIO 90 %.

46 INDEKS WILLIAMSON KALTIMRA 2004-2015
2004 = 1,10 2005 = 1,16 2006 = 1,15 2007 = 1,18 2008 = 1,20 2009 = 1,07 2010 = 1,00 2011 = 1,01 2012 = 1,03 2013 = 1,02 2014 = 1,00 2015 = 0,95 RATA-RATA = 1,07 ( KETIMPANGAN TINGGI ) SUMBER DATA : DARI BERBAGAI SUMBER SEKUNDER.

47 GINI RATIO KALTIMRA 2004-2015 2004 = 0,38 2005 = 0,36 2006 = 0,30
2004 = 0,38 2005 = 0,36 = 0,30 2007 = 0,26 2008 = 0,23 2009 = 0,22 2010 = 0,20 2011 = 0,33 2012 = 0,35 2013 = 0,33 2014 = 0,32 2015 = 0,31 RATA-RATA = 0,29 ( Artinya 75% penduduk kaltim hanya menerima 29 % porsi PDRB, sedangkan 25 % penduduk menerima 71 % porsi PDRB, siapa mereka……??) SUMBER DATA : DARI BERBAGAI SUMBER SEKUNDER.

48 FAKTA KESEJAHTERAAN DAERAH SDA (ANOMALI PEMBANGUNAN, KAYA SDA TAPI TIDAK SEJAHTERA)
INDIKATOR KESRA DAERAH SDA NON SDA PDRB/Kapita ,994, ,995,47 Ratio tabungan thd PDRB/Kapita , ,9362 Tingkat Pengangguran 9,78 9,07 Tingkat Kemiskinan , ,12 AKB ,1 18,08 AHH ,8 73,05 IPM ,0 72,67 RT dg air bersih , ,46 RT dg Listrik , ,04 Ketimpangan Reg 0, ,6668 Drajad Penghisapan Eko , ,89

49 KALIMANTAN TIMUR TINGKAT KEMISKINAN 13.200 Jiwa 7.7% 27.200 Jiwa 9.06%
2.48% Jiwa Jiwa 7.52% Jiwa 4.63% 8.200 Jiwa 5.16% Jiwa 7.94% Jiwa 9.06% 9.700 Jiwa 4.83% Jiwa 11.73% Nasional Kaltim Persentase Kemiskinan Kaltim selama 6 tahun jauh lebih rendah dibanding Nasional. (Setiap tahunnya baik Nasional maupun Kaltim mengalami penurunan).  Pada tahun Persentase Kaltim urutan ke 8 terkecil Nasional Fluktuasi tingkat kemiskinan terjadi ketika tingkat kemiskinan menyentuh angka 6.11% pada tahun dengan jiwa penduduk miskin KETERANGAN TINGKAT KEMISKINAN : = Diatas Rata-rata nasional = Dibawah rata-rata Nasional. diatas rata-rata provinsi rata-rata Provinsi Kemiskinan di pedesaan ( jiwa) relatif lebih tinggi dibanding perkotaan ( jiwa) karena belum ditunjang oleh infrastruktur ekonomi yang memadai

50

51

52

53 KENAPA YA, PAPUA SANGAT TINGGI KEMISKINANNYA, SEMENTARA SUDAH DALAM STATUS OTSUS, DENGAN APBD YANG CUKUP TINGGI…??

54 FAKTA KETERBATASAN APBN UNTUK BIAYA PEMBANGUNAN
APBN – Hutang DN/LN – Belanja Langsung K/L dan NK/L – Belanja Transfer Daerah – Subsidi – Bansos = APBN untuk Belanja Pembangunan (Fiscal space)

55 Pembiayaan Pembangunan
Keterbatasan APBN APBN/APBD Pembiayaan Pembangunan Terbatas HOW Negara APBN Jumlah Rakyat Korea Selatan T/Thn 48jt Jiwa Thailand 6.000 T/Thn 60jt Jiwa Indonesia 2016 1.900 T/Thn 250jt Jiwa

56 PENETAPAN PROGRAM PEMERINTAH DAERAH TANPA DUKUNGAN DANA YANG MEMADAI???
Ilustrasi

57 KONDISI FISCAL SPACE TSB TERUS BERLANJUT HINGGA SEKARANG DENGAN JUMLAH HANYA SEKITAR 30 %

58 JUMLAH 30 % TERSEBUT DIPEREBUTKAN OLEH : MENGHIDUPI 235 JUTA RAKYAT
34 PROPINSI 512 KABUPATEN/KOTA 7.000 PULAU MENGHIDUPI 235 JUTA RAKYAT DESA

59 GAMBAR DIBAWAH INI LAZIM DITEMUKAN DI KALTIM….
GAMBAR INFRASTRUKTUR YANG SANGAT INDAH INI JUSTRU TERJADI DI DAERAH PENGHASIL SDA TERKAYA DI INDONESIA DAN PENYUMBANG TERBESAR DEVISA NEGARA…..!!

60 GAMBAR DIBAWAH INI LAZIM DITEMUKAN DI KALTIM…..

61 GAMBAR DIBAWAH INI LAZIM DITEMUKAN DI KALTIM….

62 KASIAN DEH LOE ORANG KALIMANTAN…….!!!!

63 JALAN TOLL & FLY OVER SUMATERA DIBANGUN DENGAN WAKTU SINGKAT.

64 JALAN TOL KALTIM, 5 THN KADA TUNTUNG JUA..

65 2020 HUTAN KALIMANTAN TERSISA 32,6 %
2020 HUTAN KALIMANTAN TERSISA 32,6 % (UNDP)

66 INILAH WAJAH ASLI SDA DI DAERAH PENGHASIL SDA..!!

67 GAMBAR DIBAWAH INI LAZIM TERLIHAT DI P.JAWA
BANDINGKAN DENGAN DAERAH INI……….!! SEMUA TERHUBUNG DENGAN JALAN TOLL Surabaya Bandung JAKARTA Medan

68 BANDINGKAN DENGAN MYANMAR
BANDINGKAN DENGAN NEGARA INI BANDINGKAN DENGAN MYANMAR

69 PASCA PERANG SAUDARA, VIETNAM BANGKIT MENJADI NEGARA TERKEMUKA MELALUI INOVASI PEMERINTAHAN

70 EFFEK INFRASTRUKTUR DAN ENERGI YANG BURUK
ICOR KALTIM = 5,11 (BPS KALTIM 2013, UNTUK TAHUN 2016, MASIH BERADA DI NILAI 3,5) ICOR P.JAWA = 2,23 ICOR MYANMAR = 1,86 ICOR VIETNAM = 1,45 ITULAH SEBABNYA KENAPA DUNIA BISNIS LEBIH MELIRIK P.JAWA DAN VIETNAM UNTUK MENANAMKAN INVESTASINYA.

71 DENGAN ASSUMSI ICOR 3,50 DAN PERTUMBUHAN EKONOMI 5 %, MAKA INVESTASI YANG DIBUTUHKAN OLEH KALIMANTAN TIMUR ADALAH SEBESAR 77,8 TRILYUN, UNTUK MENGEJAR KETERTINGGALANNYA DENGAN P.JAWA ( INILAH PR GUBERNUR KALTIM YANG AKAN DATANG ).

72 PERTANYAAN BESARNYA ADALAH : BAGAIMANA UPAYA KALTIM DALAM MEMPERCEPAT PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYATNYA, DENGAN KONDISI APBD YANG MASIH BELUM OPTIMAL TERSEBUT….??

73 REKOM 3 : CIPTAKAN PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU DI KALTIM APBN-APBD HANYA SEBAGAI PELENGKAP...!!

74 UNTUK ITU INOVDA SANGAT BERPERAN DALAM MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, TERUTAMA OPD YANG BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN DUNIA USAHA/INVESTASI, SEPERTI : BADAN PERIZINAN, BPID, PU, KECAMATAN, KELURAHAN, BAHKAN SAMPAI KEPALA DESA/KAMPUNG. SECARA MATEMATIS : Y = F ( INOVDA)

75 KATEGORI PENGEMBANGAN DESA INOVASI
Kriteria Desa Inovasi Pratama Desa Inovasi Madya Desa Inovasi Kencana 1. Kerangka Umum Inovasi Perdesaan Komitmen & Visi Bersama dalam Pengembangan Potensi Desa Roadmap Inovasi Arah Pengembangan sesuai Roadmap Inovasi 2. Kelembagaan Inovasi Adanya Kelompok Pelaku Inovasi Kelompok Inovasi Produktif Kelompok Multi Inovasi Berkembang 3. Jejaring Inovasi Soliditas Antar Unsur Pendukung Inovasi Kohesivitas Organisasi dengan Dunia Usaha/Swasta Kohesifitas segenap penyokong inovasi dengan Penyedia Iptek, mis. dunia pendidikan 4. Budaya Inovasi Akses yang terhadap Iptek Penggunaan Iptek dalam kegiatan Inovasi Produktif Iptek sebagai basis pengembangan Inovasi Produktif 5. Keterpaduan Perencanaan Inovasi Pengembangan Inovasi dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Adanya Integrasi Pengembangan Inovasi dalam Perencanaan Jangka Menengah Perdesaan Adanya Integrasi Pengembangan Inovasi dalam Perencanaan Jangka Panjang Perdesaan 6. Penyesuaian terhadap Kondisi Global Adanya upaya penyesuaian dengan isu global/ekonomi Produk inovasi telah mengadopsi suatu isu global/ekonomi Kemampuan adaptasi dengan berbagai isu global/ekonomi

76 BEST PRACTISE DAN UMPAN BALIK
TULIS SECARA SINGKAT INOVASI YANG INGIN ANDA LAKUKAN DI LINGKUP TUGAS ANDA SEKARANG INI..??

77 DR.AJI SOFYAN EFFENDI,SE,MSi
TERIMA KASIH SEMOGA PEMIKIRAN INI BERMANFAAT BAGI INDONESIA KEDEPAN DR.AJI SOFYAN EFFENDI,SE,MSi

78