DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Presentasi berjudul: "DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik"— Transcript presentasi:

1 DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Keputusan Kemenpanrb Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penetapan Propinsi,Kabupaten /Kota /Kementerian/Lembaga dan Unit Penyelengggara Pelayanan Publik sebagai Lokasi Penyelenggaraan Evaluasi Pelayanan Publik th 2017 Peraturan Menpanrb Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelengggaran Kinerja Pelayanan Publik Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman SKM secara Mandiri terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik di Kota Samarinda; Peraturan Walikota samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Operasional Administrasi Pemerintah (SOP-AP) Keputusan Walikota Samarinda Nomor 061/389/HK-KS/VII/2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang Penetapan SKPD Pemkot Samarinda sebagai Pilot Project Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 060/133/HK-KS/III/2017 tentang Penetapan OPD dilingkungan Pemkot Samarinda sebagai Role Model Pelayanan Publik dan Persiapan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Keputusan Walikota Samarinda Nomor 060/237/HK-KS/2017 tentang Tim Penilai Kepatuhan Pelayanan Publik .

2 TUJUAN PELAKSANAAN 1. Melihat sejauh mana implementasi dan konsisten dalam kepatuhan terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya 2. Sebagai percontohan bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik lingkup Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka peningkatkan kualitas pelayanan publik 3. Mendorong Perangkat Daerah/Unit Kerja pelayanan publik memberikan pelayanan yang prima

3 Lokus evaluasi dan penilaian pada unit pelayanan publik
ROLE MODEL OLEH MENPANRB Keg .Maret 2017 KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK OLEH OMBUDSMAN RI Keg: Mei 2017 ROLE MODEL OLEH TIM PEMKOT SAMARINDA Keg Juli sd Nop.2017 DPMPSTP DISDUKCAPIL RSUD.IA MOIES 1.DISDUKCAPIL 5 PRODUK LAYANAN 2.DISKES 5 PRODUK LAYANAN 3. DISKOP DAN UKM 4 PRODUK LAYANAN 4. DLH 1 PRODUK LAYANAN 5. DPMPTSP 24 PRODUK LAYANAN 6. DIKNAS 7. DINAS PERTANINAN 8. DISHUB 9. DISNAKER 3 PRODUK LAYANAN 10 KECAMATAN 59 KELURAHAN 25 UPT PUSKESMAS DINAS PENDIDIKAN UPT PUSAT LAYANAN AUTIS BADAN PENDAPATAN DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 SAMARINDA BUMD (PDAM) WBK/WBBM OLEH MENPANRB Keg Nopember 2017 DPMPSTP DISDUKCAPIL

4 METODE EVALUASI DAN PENILAIAN
MISTERY SHOPPING MERUPAKAN EVALUASI DAN PENILAIAN YANG BERKUNJUNG PADA PERANGKAT DAERAH TANPA PEMBERITAHUNAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA ASPEK DAN INDIKATOR OBSERVASI DAN TATA MUKA/WAWANCARA WAKTU PELAKSANAN KEMENPAN DAN RB PADA BULAN MARET –SD APRIL 2017 OMBUDSMAN PADA BULAN MEI 2017 TIM PEMKOT SAMARINDA BULAN JJULI SD NOPEMBER 2017

5 Indikator Evaluasi dan Penilaian
Indikator evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh Kemenpanrb , Ombudsman dan Pemkot Samarinda adalah seluruh aspek yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik KEMENPENRB SEBANYAK 6 ASPEK DAN 14 INDIKATOR OMBUDSMAN RI SEBANYAK 9 ASPEK DAN 12 INDIKATOR PEMKOT SAMARINDA SEBANYAK 9 ASPEK DAN 18 INDIKATOR (ASPEK DAN 14 INDIKATOR MERUPAKAN GABUNGAN DARI ASPEK KEMENPANRB DAN OMBUDSMAN DAN REKOMENDASI LANGSUNG THD HASIL EVALUASI DAN PENILAIAN

6 BOBOT INDIKATOR PENILAIAN ROLE MODEL DARI KEMENPAN DAN RB
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PELAYANAN 30 % Standar Pelayanan , Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat PROFESIONALISME SDM 18 % Kompetesi Pegawai, Aturan Pegawai dan Kode Etik serta Budaya Pelayanan SARANA DAN PRASARANA 15 % Tempat Parkie, Ruang Tunggu , Toilet Khusus Pelayanan, Ruang Laktasi/Bermainan anak dan sarana berkebutuhan khusus SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK Sistem Layanan Berbasis Elektronik dan Non Elektronik INOVASI PELAYANAN PUBLIK) 7% Pelaksanaan Inovasi yang telah berjalan KONSULTASI DAN PENGADUAN Sarana Pengaduan dan Media Pengaduan TOTAL 100 d

7 BOBOT DAN INDIKATOR EVALUASI OMBIDSMAN
URAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN (SP) 40 Penyusunan, Penetapa n dan Pelaksanaan, Media Publikasi yang digunakan MAKLUMAT PELAYANAN 12 Pelaksanaan Maklumat Pelayanan dan Media Publikasi MAKLUMAT PELAYANAN DAN ETIKA PELAYANAN Penyusunan, Penetapa dan Pelaksanaan, Media Publikasi SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 2.5 Pelaksanaan SKM, Media Publikasi /Dokumentasii sd Tindak Lanjut SKM PENYELENGGARAAN PENGADUAN Pengelolaan, Pencatatan, Dokumentasi dan Media Publikasi SARANA DAN PRASARANA 8 Penyediaan Sarana/Prasrarana, Fasilitas Disabilitas , nomoir antrian, area parkir, ruang tunggu lengkap dan toilet pelayanan ATRIBUT /ID CAR PELAKSANA PELAYANAN Penggunaan ID Card /Atiribur Petugas VISI , MISI DAN MOTTO PELAYANAN 2 Ketersedian informasi visi , misi dan motto pelayanan PELAYANAN KEBUTUHAN KHUSUS 4 Penyediaan sarana dan pelayanan penyandang difabel atay kebutuhan khusus SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Layanan berbasis online dan ketersediaan website TOTAL 100 d

8 15 30 5 10 1O 100 INDIKATOR BOBOT URAIAN INDIKATOR
BOBOT INDIKATOR PENILAIAN ROLE MODEL DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK LINGKUP PEMKOT SAMARINDA TAHUN 2017 INDIKATOR BOBOT URAIAN INDIKATOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 15 Penyusunan,Penetapan dan Pelaksaaan sd distribusi SOP kepada pegawai STANDAR PELAYANAN (SP) 30 Penyusunan, Penetapa n dan Pelaksanaan, Media Publikasi yang digunakan PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU 5 Pelayanan dilaksanakan sistem loket,meja layanan terpadu MAKLUMAT PELAYANAN DAN ETIKA PELAYANAN 10 Penyusunan, Penetapa dan Pelaksanaan, Media Publikasi yang digunakanPenyusunan SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) Pelaksanaan SKM, Media Publikasi /Dokumentasii sd Tindak Lanjut SKM PENYELENGGARAAN PENGADUAN 1O Pengelolaan, Pencatatan, Dokumentasi dan Media Publikasi SARANA DAN PRASARANA Penyediaan Sarana/Prasrarana, Fasilitas Disabilitas , nomoir antrian, area parkir, ruang tunggu lengkap dan toilet pelayanan INOVASI PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Inovasi Terbaru baik melalui pengembangan dan pembaharuan sd dokumentasi dan publikasi SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Layanan berbasis online dan ketersediaan website TOTAL 100 d

9 HASIL EVALUASI DAN PENILAIAN

10 DPMTPSP KATAGORI A –(SANGAT BAIK)
HASIL EVALUASI KEMENPAN DAN RB DPMTPSP KATAGORI A –(SANGAT BAIK) RSUD IA MOIES SAMARINDA KATAGORI B - (BAIK) DISDUKCAPIL KOTA SAMARINDA KATAGORI B – (BAIK) TAHUN PIHAK KEMENPANRB TETAP MELAKSANAKAN PENILAIAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK THD 224 PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA/BUMN BAGI YANG KATAGORI DIBAWAH A DAN B SERTA YANG UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK YANG BARU. KATAGORI A DILAKSANAKAN MONITOING DAN PEMBINAAN

11 PERKEMBANGAN HASIL KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK 2015 SD 2017 VERSI OMBUDSMAN RI
NO. PERANGKAT DAERAH TAHUN 2015 2016 2017 Jml. Produk Hasil Sebutan 1 BPTSP / DPMPTSP 15 66.5 Kuning 89.3 Hijau 24 98.5 2 Dinas Cipta Karya & Tata Kota 22 Merah - 3 Dispendukcapil 7 40.3 5 87.5 83.5 4 Dinas Kesehatan 9 20.2 76.7 71 Dinas Koperasi & UKM 51 6 Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah 48.5 Dinas Pendidikan 8 68.5 61.7 Dinas Kesejahteraan / Dinas Sosial 76 Dinas Perhubungan 28 86.7 67.3 10 Dinas Perindustrian & Perdagangan 17 90.5 11 Dinas Pertanian, Perkebunan & Kehutanan / Dinas Pertanian 27 28.6 12 Dinas Tenaga Kerja 92.5 55 13 Badan Lingkungan Hidup / Dinas Lingkungan Hidup 20 14 Dinas Perikanan & Peternakan 65.8 Tingkat Kepatuhan 29.67 49 76.52 56 75.44 Hasil Tingkat Kepatuhan dibanding tahun dan 2016 trend menurun –salah satu faktor adalah Penilaian dilaksanakan pada setiap Perangkat Daerah yang melayani pelayanan yang semestinya telah dilaksanakan hanya di PSTP sesuai dengan pendelegasian kewenangan

12 Unit kerja yang belum dievaluasi
BAPENDA DISDIK SMPN 1 KEL.BENTUAS 4.UPT PUSKESMAS Angka Indeks yang dihasilkan merupakan total seluruh hasil evaluasi penyelenggara pelayanan publik dibagi jumlah penyelenggara pelayanan publik yg dievaluasi PERBANDINGAN TAHUN 2016 CAPAIAN HASIL EVALUASI ADALAH DAN DIBANDINGKAN TAHUN 2017 SEBESAR TRENS PENURUNAN KEPATUHAN THD UU NOMOR 25 TAHUN 2009

13 KESIMPULAN PREDIKAT/HASIL/KATAGORI;
A (SANGAT BAIK) : 100 – , apabila: -- sudah menerapkan seluruh aspek kepatuhan setiap indikator dlm penyelenggaraan pelayanan pubik yang baik sesuai dengan ketentuan dan terus melakukan terobosan yang menunjang perbaikan : B (BAIK) – , apabila: -- sudah menerapkan seluruh aspek kepatuhan setiap indikator dlm penyelenggaraan pelayanan pubik yang baik sesuai dengan ketentuan tetapi masih ada kekurangan dibeberapa indikator; C ( CUKUP) : – ,apabila: -- sudah menerapkan sebagian aspek kepatuhan setiap indikator dlm penyelenggaraan pelayanan publik dan belum sesuai dengan peraturan , sarana & prasarana cukup dan media publikasi masih kurang, - D (KURANG) : – 00, apabila belum sepenuhnya melaksanakan aspek kepatuhan setiap indikator

14 Rekomendasi thd perbaikan pelayanan publik pemkot samarinDa
PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK DIMINTA KONSISTEN THD KEPATUHAN UU NOMOR 25 TAHUN 2009 ,BUKAN HANYA SEBATAS UNTUK DIEVALUASI DAN DINILAI SAJA . MEMBERIKAN SANKSI BAGI YANG TIDAK KONSISTEN THD UU NOMOR 25 TAHUN DAN SANKSI TELAH DIATUR DALAM UU NOMOR 25 TAHUN 2009 DAN PERDA KOTA SAMARINDA NOMOR 29 TAHUN 2009 BAGI PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI TANGGUNG JAWAB THD WILAYAH BINAAN MEMBENTUK TIM PEMBINAAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK DAN FORUM KOMUNIKASI PELAYANAN PUBLIK. PENYEDIAAN 3 P (PEMBIAYAAN, PERSONIL DAN PERLENGKAPAN) SECARA BERTAHAP DAN SESUAI DENGAN BEBAN PELAYANAN PUBLIK PENDISTRIBUSIAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KOMPETENSI TERUTAMA PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN SEKITAR PINGGIRAN KOTA SAMARINDA PENYEDIAAN PEMBIAYAAN LINGKUP KELURAHAN SESUAI DENGAN JUMLAH PENDUDUK YANG DIBERI PELAYANAN DAN KELURAHAN/KECAMATAN MEMBERIKAN PELAYANAN JUGA PADA KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL DAN SELURUH PEMKOT. PENYEDIAAN PEMBANGUNAN SARANA KANTOR YANG MASIH MENYEWA DAN KONDISI BANGUNAN YANG SANGAT SEMPIT DAN PERBAIKAN (LINGKUP KELURAHAN DAN UPT PUSKESMAS) PENATAAAN TATA GRAHA RUANG PELAYANAN SESUAI DENGAN KENYAMANAN DAN KEAMANAN PELAYANAN PENYEDERHANAAN PERSYARATAN DAN PROSEDUR PELAYANAN YANG BERBASIS ELEKRONIK TAHUN PEMKOT TETAP MELAKSANAKAN EVALUASI DAN PENILAIAN BAGI YANG BERPREDIKAT DIBAWAH A DAN PERANGKAT DAERAH LAINNYA, SEDANGKAN DIATAS PREDIKAT A DILAKSANAKAN MONITORING DAN PEMBINAAN

15 DAFTAR KANTOR KELURAHAN STATUS KONTRAK/SEWA
KELURAHAN SEMPAJA BARAT KELURAHAH SEMPAJA UTARA KELURAHAN BANDARA KELURAHAN MANGKUPALAS KELURAHAN RAPAK DALAM KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KELURAHAN BUKIT PINANG KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KELURAHAN TENUN DAFTAR UPT PUSKESMAS YANG PERLU PERLUASAN DAN REHAB SESUAI PERMENKES UPT PUSKESMAS HARAPAN BARU UPT PUSKESMAS MANGKUPALAS UPT PUSKESMAS BUKUAN UPT PUSKESMAS BENTUAS UPT PUSKESMAS JUANDA UPT PUSKESMAS REMAJA (RAWAN BANJIR) UPT PUSKESMAS SIDOMULYA (LOKASI PADAT PENDUDUK) UPT PUSKESMAS SAMBUTAN

16 BUKIT PINANG (SEWA) KEL TL LERONG ILIR RUANG PELAYANAN KEL TANI AMAN LOKASI MASUK KEL BUKIT PINANG

17 PENEMPATAN TPS DEPAN PKM KARANG ASAM
RUANG PELAYANAN PKM MANGKUPALAS KARENA RUANG KECIL RUANG PELAYANAN PKM BUKUAN KARENA RUANGAN KECIL PENEMPATAN TPS DEPAN PKM KARANG ASAM

18

19 DEMIKIAN. LAPORAN INI DISAMPAIKAN KIRANYA BAPAK PJS
DEMIKIAN. LAPORAN INI DISAMPAIKAN KIRANYA BAPAK PJS .WALIKOTA SAMARINDA UNTUK MEMBERIKAN SAMBUTAN DAN SEKALIGUS MENYERAHKAN PIAGAM PENGHARGAAN SERTA MENUTUP ACARA INI. Terima kasih