Rancangan Teknokratik RPJMN Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat DR. Hadiat, MA Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bali, 4 April 2014.

Presentasi berjudul: "Rancangan Teknokratik RPJMN Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat DR. Hadiat, MA Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bali, 4 April 2014."— Transcript presentasi:

1 Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat DR. Hadiat, MA Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bali, 4 April 2014

2 Outline Paparan I.Pendahuluan II.Draft Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019 1)Kerangka Pikir Penyusunan RPJMN 2)Kondisi Umum 3)Isu Strategis 4)Sasaran 5)Arah Kebijakan dan Strategi 6)Kerangka Pelaksanaan (Pendanaan, Regulasi, Kelembagaan) III.Kefarmasian dan Alat Kesehatan

3 I. PENDAHULUAN

4 Landasan Hukum  UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025  RPJP Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Nasional yang memuat Visi, Misi dan Program Presiden  UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN  RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, memuat Strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, Kerangka Ekonomi Makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

5 Landasan...  Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan: a.Background study; a.Kerangka regulasi untuk mendorong peran masyarakat /swasta (termasuk kebijakan ketenagakerjaan,perijinan, dsb) b.Kerangka pendanaan untuk mengoptimalkan peran pemerintahn(a.l reformasi birokarasi, pendidikan, infrastruktur, pelaksananSJSN, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hankam b.Rancangan Teknokratik – Awal 2014 s/d menjelang terbentuknya Kabinet baru c.Rancangan dan Finalisasi RPJMN a.Da – Dalam waktu 3 bulan setelah Presiden dan Wapres dilantik ( diperkirakan Oktober 2014 s/d Januari 2015)

6 Platform Presiden RENSTRA K/L Rancangan Renstra K/L Pedoman Penyesuaian 4 Hasil Evaluasi Renstra RPJPN 2005-2025 Hasil Evaluasi RPJMN Aspirasi Masyarakat Pedoman Penyusunan RPJMD Bahan penyusunan dan Perbaikan Rancangan Teknokratik Renstra K/L Rancangan Teknokratik Renstra K/L Rancangan Teknokratik RPJMN Rancangan Teknokratik RPJMN Background Study RANCANGAN RPJMN Koordinasi Pembagian Tugas SIDANG KABINET TRILATERA L MEETING Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L Musrenbang Jangka Menengah Nasional Musrenbang Jangka Menengah Nasional Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD SIDANG KABINET Penelaahan PEMERINTAH DAERAH RANCANGAN AWAL RPJMN RANCANGAN RPJMN RANCANGAN AKHIR RPJMN RPJMN 2015-2019 RPJMN 2015-2019 1 3 5 6 2 BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN 6

7 2 bulan setelah Presiden dilantik Tahun terakhir pelaksanaan RPJMN berjalan TAHAPAN DAN JADWAL PENYUSUNAN RANCANGAN PERSIAPAN AWAL A.Kajian Pendahuluan (Background study) B.Pelaksanaan Evaluasi RPJMN berjalan A.Kajian Pendahuluan (Background study) B.Pelaksanaan Evaluasi RPJMN berjalan PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMN PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMN 3 bulan setelah Presiden dilantik PENETAPAN RPJMN

8 II. DRAFT RANCANGAN TEKNOKRATIS RPJMN 2015-2019

9 1. KERANGKA PIKIR

10 Pentahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025 10 RPJM 1 (2005 – 2009) RPJM 2 (2010– 2014) RPJM 4 (2020– 2025) RPJM 3 (2015– 2019) Visi Pembangunan 2005-2025: Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur Visi Pembangunan 2005-2025: Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur

11 LANDASAN PIKIR: SISTEM KESEHATAN NASIONAL (Perpres No 72/2012) SDM K Farmasi, Alkes dan makanan Litbang Pemberdayaan Masyarakat Manajemen Kesehatan Pembiayaan Kesehatan Upaya Kesehatan Derajat Kesehatan Perlindungan finansial Responsivenes yankes Dimensi PendukungDimensi Upaya 11

12 2. KONDISI UMUM

13 Kinerja Pembangunan Kesehatan Capaian pembangunan kesehatan bervariasi: – kesehatan anak dan jaminan kesehatan membaik – kesehatan ibu dan gizi cenderung memburuk – Kematian dan kecacatan akibat penyakit tidak menular meningkat, penyakit menular menurun – perlindungan terhadap resiko finansial meningkat (terutama melalui JKN)

14 STATUS CAPAIAN INDIKATOR UTAMA KESEHATAN NOINDIKATOR STATUS AWAL (2009) CAPAIA N 2012 TARGET 2014 STATUS 1Umur harapan hidup (tahun) 70,771,172,0 2Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 228359118 3Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih 84,3 88,64 90 4Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 34323224 5Prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita 18,419,6<15,0 6Total Fertility Rate (TFR): Angka Kelahiran Total (per perempuan usia reproduksi ) 2,6 2,1 7Persentase jangkauan akses sumber air bersih 47,766,868 8Prevalensi kasus HIV (% penduduk 15 tahun ke atas yang memiliki pengetahuan HIV dan AIDS) 66,2 79,590 9 Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Insidence- API)1,851,691 10 Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan n.a 64,58 80,10 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 14

15 1. Kesehatan Ibu, balita, remaja dan lansia  AKI cenderung meningkat  Penurunan AKB lambat terutama kematian neonatal  Disparitas yang tinggi antara kelompok sosial ekonomi, daerah dan kota-desa 15  Keberlangsungan pelayanan (continuum of care) kurang terjaga – Cakupan pelayanan (kunjangan KI, K4, persalinan oleh tenaga kesehatan) meningkat, tetapi masih jauh dari sasaran  Population at risk cukup tinggi – Fertilitas (TFR) tetap tinggi antara lain karena CPR rendah dan unmet need kontrasepsi tinggi – Remaja putri dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) cukup tinggi, meningkatkan resiko bayi dengan berat lahir rendah  Fasilitas dan tenaga : – Hambatan jarak dan biaya: 36,8% kelahiran tidak di fasilitas kesehatan – Sebagian besar kab/kota belum memenuhi standar jumlah Puskesmas PONED – Hanya 7,6% RS PONEK memenuhi semua standar – Kurang tenaga dokter di Puskesmas dan spesialis di Rumah Sakit

16 2. Status Gizi Masyarakat  Permasalahan gizi terjadi seluruh kelompok umur – Lebih dari 1/3 balita mengalami stunting (pendek); 1/5 kurang gizi (kurus) dan 1/10 kegemukan – Sepertiga remaja & ibu hamil kekurangan energi protein – Seperempat penduduk dewasa mengalami obesitas  Double burden of malnutrition: Kekurangan dan kelebihan gizi secara bersamaan 16 Rata-rata nasional (persen) 200720102013  Kekurangan Gizi Balita18,417,919,5  Kegemukan Balita12,214,011,9  Stunting Balita36,835,637,2  Obesitas sentral usia >18 th18,8 26,6  Wanita KEK hamil 15-19 tahun31,9 38,5  20-24 tahun23,8 30,1  Sumber: Riskesdas 2007, 2010, 2013 Gizi mikro:  Anemia pada ibu hami tidak mengalami perubahan yaitu 36,4% kota dan 37,8 % di desa (2013)  Riskesdas 2007, rata-rata anak dengan serum retinol kurang dari 20 ug  Sebagian penduduk mengalami kekurangan yodium, sedangkan sebagian kelebihan yodium (diukur dengan ekskresi iodium dalam urin (EIU) kaddar normal antara 200-230 μg/L. Sedangkan indikasi TGR (Total Gitre rate) hanya 14,9%

17 3. Beban ganda penyakit dan penyehatan lingkungan Beban ganda : penyakit tidak menular (PTM) meningkat, penyakit menular (PM) masih tinggi Akses pada air minum dan sanitasi  Penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum layak 33,2% dan sanitasi layak 40,2% 17 PM:  Kematian akibat PM cenderung menurun  Prevalensi DBD, diare, malaria, TB dan AIDS menurun  Tetapi TB dan diare masuk dalam 10 besar penyebab kematian.  Muncul resiko multi-drug resistante TB, infeksi baru HIV yang masih tinggi  Tingginya prevalensi malaria, DBD, di daerah- daerah endemis.  Penyakit lama: Kusta (no.3 terbesar di dunia) dan frambusia (di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia dan Timor Leste) PTM:  Penyebab 69% kematian, dan terus meningkat  Meningkatnya faktor resiko (hipertensi, glukosa darah, kegemukan)  Pengaruh pola makan, kurang aktifitas fisik dan merokok dan peningkatan penduduk usia dewasa dan lansia

18 Perubahan beban akibat penyakit menular dan tidak menular Sumber: Global Burden of Disease, 2010. *) Beban akibat penyakit (burden of disease) dihitung sebagai DALYs (Disability adjusted life years), yaitu tahun yang hilang akibat kematian dan kecacatan akibat penyakit Beban akibat penyakit tidak menular semakin meningkat, dengan peningkatan terbesar adalah stroke, kecelakaan lalu lintas Jantug iskemik, diabetes, low back pain dan depresi Perubahan rangking beban akibat penyakit* di Indonesia 1990-2010 18

19 4. Farmasi, Alat Kesehatan, Obat dan Makanan Ketersediaan vaksin dan obat cukup baik, tetapi pelayanan kefarmasian belum sesuai standar Penggunaan obat secara rasional rendah Penggunaan obat generik di fasyankes baru mencapai 83% Pengetahuan penduduk tentang obat generik sangat rendah Mutu produk obat dan makanan beredar masih rendah Harga obat relatif mahal (rantai distribusi, bahan baku impor) Pemahaman masyarakat yang kurang benar tentang vaksin 19

20 5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 20 Banyaknya kebijakan publik yang tidak berwawasan kesehatan Lingkungan yang belum mendukung upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat termasuk upaya kesehatan berbasis masyarakat Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, terutama konsumsi sayur dan buah, ASI ekslusif, cuci tangan, dan aktivitas fisik. Pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mendorong promosi kesehatan Meningkatkan promosi kebijakan publik yang berwawasan kesehatan Meningkatkan dukungan terhadap penyediaan lingkungan yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar lembaga Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan partispiasi UKBM Mendorong peningkatan promosi kesehatan dalam setiap pelayanan kesehatan

21 6. Jaminan Kesehatan Nasional Kepesertaan – Th 2012 secara teori: 64,6% penduduk memiliki asuransi kesehatan; Susenas: 41% – Sebagain penduduk belum tahu jika mereka memperoleh asuransi – Skema asuransi lain (Jamkesda, TNI/Polri, Jamsostek) belum terintegrasi – Kepesertaan kelompok non-penerima upah masih rendah Pelayanan kesehatan: – Hambatan biaya tidak langsung & geografis masih tinggi – Fasilitas belum memenuhi standar sarana, tenaga, dan kualitas – Sebagian kecil fasilitas kesehatan primer mandiri yang bekerjasama – Sistem rujukan belum optimal Pembiayaan dan Pembayaran Provider – Belum adanya skema pengembangan kapasitas fiskal untuk pembayaran PBI, penyediaan fasilitas dan ketenagaan – Belum dimanfaatkannya JKN sebagai instrumen mendorong prioritas nasional kesehatan Kerangka pelaksanaan – Regulasi belum lengkap, sosialisasi dan advokasi masih lemah – Sistem pemantauan dan evaluasi belum terbentuk 21

22 7. Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah masih kurang, dari 9.500 Puskesmas: 380 puskesmas tanpa dokter 2.194 puskesmas tanpa tenaga gizi 5.895 puskesmas tanpa tenaga promkes Distribusi tidak merata, daerah-daerah tertentu akan tetap sulit memenuhi kebutuhan nakes Mutu belum memadai 22 Jenis Nakes per 100.000 penduduk StatusTarget 2019 Dokter Umum13,745 Dokter Gigi4,313 Perawat89,9180 Bidan49,9120 Jumlah (%) Ners D3 Keperawatan D3 Kebidanan drdrg Rata248.043.041.165.8 Tertinggi77.873.372.2 Terendah13.310.07.8 Skor kelulusan 44.037.540.162.053.8 Lulus63.067.553.571.376.0

23 8. Akses terhadap pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier yang berkualitas Keterbatasan pelayanan kesehatan terutama untuk penduduk di daerah DTPK Kualitas pelayanan yang belum optimal karena ketiadaan standar standar guideline pelayanan kesehatan (clinical guideline), dan sistem informasi (seperti medical record dan informasi kepada pasien) Sistem akreditasi pelayanan kesehatan puskesmas, klinik mandiri dan rumah sakit belum berjalan Peran pelayanan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif yang masih rendah Sistem rujukan belum optimal Keterbatasan pelayanan kesehatan pada saat terjadinya bencana

24 9. Manajemen dan Pembiayaan Kesehatan Ketersediaan data untuk mendukung evidence-based planning cukup baik, tetapi dukungan sistem informasi untuk dari perencanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan kesehatan masih lemah Kenaikan pengeluaran kesehatan, tidak mungkin dihindari: – Konsekuensi meningkatnya asuransi kesehatan (JKN) – Transisi epidemiologi: biaya penanganan penyakit tidak menular mahal – Peningkatan teknologi kesehatan Allocative efficiency masih kurang, misalnya sebagian besar dana mengarah pada upaya kuratif Technical efficiency, alokasi kegiatan dalam masing-masing program-program Belum dimanfaatkannya instrumen sistem pembayaran kepada provider JKN sebagai Strategic Purchasing untuk mendorong kebijakan nasional 24

25 3. ISU STRATEGIS 25

26 Isu yang belum terselesaikan Penurunan kematian ibu dan kematian bayi, kekurangan gizi dan penurunan TFR (fertilitas) Penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular Peningkatan upaya promotif dan preventif Ketersediaan farmasi, alat, obat dan makanan Peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi Keterbatasan jumlah, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan, Disparitas akses dan kualitas pelayanan kesehatan antar daerah dan antar kelompok sosial ekononi masyarakat. Kerangka pelaksanaan: – hambatan pendanaan, kelembagaan dan regulasi – pembangunan kesehatan di pusat dan daerah yang belum harmoni

27 Isu Strategis Baru Pengembangan JKN menuju universal health coverage tahun 2019: – Kepesertaan – Pembiayaan, pembayaran dan paker manfaat – Kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan – Pengaturan peran kesehatan publik. Perubahan struktur penduduk yang diikuti dengan transisi epidemiologi: – Mendorong peningkatan pervalensi dan kematian akibat penyakit tidak menular – Peningkatan kesehatan lansia dan pengendalian penyakit mental – Permasalahan penyakit menular dapat diperburuk oleh perubahan iklim. Beban ganda gizi: – Mengurangi kekurangan gizi dan stunting – Mencegah meningkatnya kegemukan

28 Isu Strategis RPJMN 2015-2019 1.Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia 2.Perbaikan status gizi masyarakat 3.Pengendalian beban ganda penyakit dan penyehatan lingkungan 4.Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan 5.Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 6.Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional 7.Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas 8.Peningkatan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas 9.Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan 10.Penguatan manajemen dan sistem informasi 11.Peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan 28

29 Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019 1.Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja dan lansia 2.Meningkatakan akes terhadap pelayanan gizi masyarakat 3.Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 4.Meningkatkan ketersediaan, keterjangakauan, pemerataan dan kualitas farmasi, alat kesehatan 5.Meningkatkan pengawasan obat dan makanan 6.Meningkatkan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 7.Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional 8.Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan kualitas sumber daya manusia kesehatan 9.Menguatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas 10.Menguatkan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas 11.Menguatkan manajemen dan sistem informasi kesehatan 12.Meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan 29

30 Status Kesehatan & Gizi Perlindungan Finansial Resposiveness sistem kes. Peningakatan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, lansia Perbaikan gizi masyarakat Pengendalian penyakit & penyehatan lingkungan Peningkatan ketersediaan farmasi, alkes, dan pengawasan obat dan makanan Promosi & Pemberdayaan Masyarakat Jaminan Kesehatan Nasional Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pengutanan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar berkualitas Manajemen & Sistem Informasi Kerangka pikir RPJMN 2015-2019 Efektifitas Pembiayaan Kesehatan Pengutanan Akses Pelayanan kesehatan rujukan berkualitas

31 4. SASARAN 31

32 SASARAN UMUM 1.Meningkatnya status kesehatan masyarakat, ditandai dengan: SasaranStatus AwalTarget 2019 Menurunnya kematian ibu dan anak 1. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 359 2. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32 3. Menurunnya angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup 19 Menurunya kematian akibat penyakit menular 1. Menurunnya prevalensi tuberculosis per 100.000 penduduk 212 2. Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) per 1.000 penduduk 6,0 3. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) 0,85 4. Eliminasi kusta dan eradikasi frambusia Menurunnya faktor resiko penyakit tidak menular 5. Menurunnya prevalensi hipertensi 31,7 6. Meningkatnya persentase penduduk yang melakukan aktifitas fisik dengan cukup 12,1 7. Menurunkan penduduk yang merokok 0,3 8. Meningkatnya penduduk yang mengkonsumsi buah dan sayur dengan cukup 6,9

33 SASARAN UMUM 2. Meningkatnya status gizi masyarakat, ditandai dengan: SasaranStatus AwalTarget 2019 1. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (persen) 19,7 2. Menurunnya prevalensi anak baduta yang pendek/stunting (persen) 3. Menurunnya laju peningkatan prevalensi kegemukan pada anak balita 11,9% 4. Persentase bayi lahir hidup dengan berat di bawah 2.5 kg10,2% 5. Persentase ibu hamil KEK 3. Meningkatnya perlindungan finansial, yang ditandai dengan meningkatnya penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan dari 64,7% (2013) menjadi xxx (2019) 4. Meningkatnya ketanggapan (responsiveness) sistem kesehatan, yang ditandai dengan menurunnya disparitas status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan

34 5. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 34

35 Arah Kebijakan 1 Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia StrategiIndikator (a)Peningkatan pelayanan kesehatan remaja, (b)Peningkatan pelayanan kesehatan maternal dan kesehatan reproduksi (c)Peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (d)Peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan (e)Peningkatan pelayanan kesehatan ibu nifas (f)Peningkatan pelayanan kesehatan anak (g)Peningkatan upaya kesehatan sekolah (h)Peningkatan pelayanan kesehatan kerja (i)Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia (j)Peningkatan peran lintas sektor (k)Peningkatan sistem pelayanan JKN yang mendorong upaya kesehatan ibu dan anak  Persentase persalinan di fasilitas kesehatan  Komplikasi obstetri yang tertangani di RS PONEK  Persentase kunjungan neonatal  Prevalensi bayi BBLR.  Contraceptive prevalence rate  Persentae MKJP (Metode Kontraseptif Jangka Panjang)  Persentase ASI eksklusif  Imunisasi dasar lengkap 35

36 StrategiIndikator (a)Peningkatan cakupan dan kualitas paket pelayanan kesehatan dan gizi terintegrasi dengan fokus utama pada 1000 hari pertama kehidupan termasuk remaja (b)Peningkatan promosi mengenai perilaku masyarakat mengenai kesehatan, gizi, sanitasi, hiegine, dan pengasuhan (c)Penguatan kompetensi tenaga gizi dan tenaga kesehatan dalam pelayanan gizi (d)Penguatan desain, pelaksanaan, dan pengawasan regulasi dan standar gizi (e)Penguatan peran lintas sektor dan kapasitas pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi  Prevalensi anemia pada bumil  Prevalensi stunting pada anak di bawah usia 2 tahun (Baduta)  Prevalensi kekurangan gizi balita  Prevalensi bumil KEK  Prevalensi kekurangan gizi pada anak di bawah usia 5 tahun (Balita)  Ibu hamil yang mendapat tablet besi 36 Arah Kebijakan 2 Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan dan Gizi

37 StrategiIndikator (a)Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah (b)Penguatan sistem pengendalian zoonosis secara terpadu (c)Peningkatan cakupan imunisasi (d)Peningkatan ketersediaan vaksin dan tenaga kesehatan (e)Peningkatan penemuan penderita dan tata laksana kasus (f)Pemenuhan kebutuhan obat program (g)Eliminasi/eradikasi penyakit terabaikan (neglected tropical diseases) (h)Peningkatan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular melalui peningkatan promosi pola makan sehat, aktiftas fisik, dan pengurangan merokok, (i)Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (j)Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa, (k)Peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak (l)Peningkatan kualitas lingkungan sesuai dengan baku mutu dan persyaratan kesehatan.  Penemuan kasus TB  Eliminasi kusta, frambusia  Imunisasi dasar lengkap  Persentase penduduk dengan aktifitas fisik  Persentase peduduk >15 th yang merokok  Persentase peduduk dengan konsumsi buah dan sayur dengan cukup  Persentase penduduk dengan askes air yang layak  Persentase penduduk dengan akses sanitasi yang layak  Persentase kawasan sehat 37 Arah Kebijakan 3 Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

38 StrategiIndikator (a)Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik (b)Peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologi rasional oleh provider dan konsumen (c)Penguatan kapasitas institusi dalam management supply chain obat dan teknologi (d)Peningkatan kemandirian penyediaan obat tradisional (e)Pengembangan kemandirian penyediaan vaksin (f)Peningkatan pelayanan kefarmasian (g)Peningkatan pengendalian dan monitoring dan evaluasi harga obat (h)Peningkatan kualitas pre- dan post-market alat kesehatan, dan (i)Peningkatan sarana produksi dan distrbusi sediaan produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan Persentase pelayanan kefarmasian yang tepat waktu Persentase penggunaan obat sesuai formularium/pedoman pengobatan Ketersediaan obat prioritas esensial untuk menudukung sasaran umum (penurunan kematian ibu dan anak, TB, malaria, HIV/AIDS, hipertensi) Obat traditional yang telah melalui tahap uji klinik 38 Arah Kebijakan 4 Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi Dan Alat Kesehatan

39 StrategiIndikator (a)Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko (b)Peningkatan Sumber Daya Manusia pengawas obat dan makanan (c)Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan makanan (d)Peningkatan kemandirian pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko oleh masyarakat dan pelaku usaha, (e)Peningkatan daya saing produk obat dan makanan Persentase obat yang memenuhi standar Persentase makanan yang memenuhi standar Persentase pegawai (penguji dan inspektor) sesuai dg standar kompetensi Meningkatnya pelaku usaha yang untuk pemenuhan standar GMP Meningktanya peran serta dan partisipasi lintas sektor dalam pengawasan makanan (persentase Pemda Kab/Kota yg sudah mengalokasikan anggaran unk pengawasan makanan) 39 Arah Kebijakan 5 Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan

40 StrategiIndikator (a)Pengembangan kebijakan publik berwawasan kesehatan, termasuk pengembangan lingkungan yang mendukung aktivitas fisik (b)Peningkatan regulasi mengenai produk pangan yang aman dan lebih sehat (c)Penciptaan lingkungan yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat (d)Peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat termasuk pendidikan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan individu (e)Peningkatan promosi kesehatan lalu lintas (f)Peningkatan promosi dan pengembangan kesehatan tradisional (g)Peningkatan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat pada pelayanan kesehatan dasar dan rujukan (h)Pengembangan kemitraan dalam promosi dan pemberdayaan kesehatan, dan (i)Peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat.  Persentase penduduk yang melakukan akifitas fisik  Penduduk dengan konsumsi sayur dan buah cukup  Prevalensi merokok pada anak-anak  Jumlah UKBM yang aktif ....................... 40 Arah Kebijakan 6 Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

41 Arah Kebijakan7: Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) NoStrategiIndikator 1Optimalisasi program JKN untuk mendukung prioritas pembangunan nasional Penurunan insiden unmet need pelayanan kesehatan 2Peningkatan cakupan peserta program JKN Persentase penduduk terdaftar sebagai peserta JKN Persentase penduduk miskin dan hampir miskin terdaftar sebagai peserta JKN Persentase penduduk informal dan keluarga terdaftar sebagai peserta JKN 3Pengembangan manfaat program JKN Terbentuknya komisi nasional Health Technology Assesment (HTA) Jumlah teknologi kesehatan (termasuk alkes, obat, tindakan, prosedur) yang dikaji dalam HTA 4Peningkatan perlindungan keuangan penduduk dari risiko sakit Proporsi belanja kesehatan rumah tangga terhadap total belanja kesehatan 5Peningkatan kerjasama dengan provider pemerintah dan non- pemerintah (swasta) Meningkatnya faskes swasta yang bekerjasama dengan BPJS 41

42 NoSTRATEGIIndikator 6 Pengembangan sistem rujukan dan standarisasi jaringan provider Kriteria kompetensi dasar fasilitas kesehatan primer dan standar kompetensi 7 Perbaikan disain dan implementasi system pembayaran INA-CBGs Pemanfaatan (updated) grouper INA-CBGs berdasarkan kriteria klinis dan struktur biaya rumah sakit Indonesia. 8 Pengembangan sistem pembayaran provider untuk mendorong kualitas & efisiensi Penyesuaian standar tarif oleh komponen ekuitas 9 Pengembangan sistem pembayaran dan insentif tenaga kesehatan DTPK Jumlah tenaga kesehatan yang dikontrak dengan skema pembayaran khusus 10 Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi JKN, termasuk operational research Terbentuk dan beroperasinya pemantauan, evaluasi dan operation research 11Pengembangan dan penguatan regulasi dalam rangka pelaksanaan JKN Regulasi tentang manfaat jaminan layanan primer & sekunder, beserta batasan-batasannya Arah Kebijakan 7: (lanjutan) Mengembangkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 42

43 StrategiIndikator (a)Pengembangan tenaga kesehatan tertentu seperti promkes, sanitarian, spesialis pelayanan primer (b)Penyelarasan perundangan/regulasi terkait pendidikan tenaga kesehatan antara Kemenkes dan Kemendikbud (c)Peningkatan kualitas tenaga kesehatan termasuk kompetensi dan sertifikasi terhadap seluruh jenis tenaga kesehatan (d)Pengembangan kurikulum pendidikan nakes yang mengacu pada standar nasional dan internasional (e)Pemenuhan kebtutuhan tenaga kesehaatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan DTPK, termasuk melalui affirmative action (f)Pengembangan dan perluasan model distribusi tenaga kesehatan (g)Pembuatan roadmap kebutuhan tenaga kesehatan seluruh jenis tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan (h)Pengembangan sistem penempatan tenaga dengan bekerjasama dengan swasta dan masyarakat sipil (i)Pengembangan insentif finansial dan non-finansial bagi bagi nakes yang ditempatkan di daerah kekurangan tenaga kronis termasuk di DTPK (j)Pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan Persentase fasilitas kesehatan yang terpenuhi kebutuhan tenaga kesehatannya Jumlah tenaga kesehatan di daerah terpencil dan sulit terpenuhi Persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi Jumlah tenaga spesialis kesehatan primer ................ 43 Arah Kebijakan 8 Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

44 StrategiIndikator (a)Peningkatan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar (b)Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan berbagai standar guideline pelayanan kesehatan diikuti dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasinya (c)Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi bagi fasilitas pelayanan kesehatan dasar, (d)Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan primer.  Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar  Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi  Persentase fasilitas kesehatan yang menyelengarakan upaya promotif dan preventif sesuai standar  Terbentuknya sistem pembayaran provider JKN yang mendorong upaya kesehatan primer dan pencapaian prioritas nasional)  ……………… 44 Arah Kebijakan 9 Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang berkualitas

45 StrategiIndikator (a)Penguatan sistem rujukan nasional dan regional (b)Penguatan sistem rumah sakit pendidikan (c)Pengembangan sistem pengendalian mutu internal fasilitas kesehatan, (d)Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan  Persentase RS yang memenuhi standar ketenagaan  Terbentuknya sistem Rujukan Nasional  Terbentukny medical record system  ……………… 45 Arah Kebijakan 10 Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang berkualitas

46 StrategiIndikator (a)Peningkatan peran sektor kesehatan dalam pelayanan kesehatan primer, promosi, dan pencegahan (b)Penguatan mekanisme monitoring evaluasi melalui sistem informasi menyeluruh dari fasilitas pelayanan, pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (c)Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendukung kebijakan pembangunan kesehatan berbasis bukti (evidence based policy) (d)Peningkatan penanggulangan krisis kesehatan, (e)Peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di pusat dan daerah melalui pembagian urusan  Terbentuknya sistem informasi menyeluruh  Terbentuknya sistem insentif tenaga kesehatan  …………………. 46 Arah Kebijakan 11 Meningkatkan Manajemen dan Sistem Informasi

47 StrategiIndikator (a)Peningkatan sumber pembiayaan kesehatan antara lain melalui Public Private Partnership (PPP) dan Corporate Social Responsibility (CSR), (b)Peningkatan kemampuan teknis dan pengelolaan program kesehatan, (c)Penguatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan (d)Pengembangan Dana Alokasi Kesehatan (DAK).  Terbentuknya sistem/regulasi kerjasama PPP  Terbentuknya dan beroperasinya HTA  Terumuskannya mekanisme BOK dan DAK yang meningkatkan efektifitas pembiayaan  …………………. 47 Arah Kebijakan 11 Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan

48  peningkatan pendanaan kesehatan: o peningkatan dana publik (pemerintah) termasuk peningkatan sumber dari tarif/pajak khusus (earmarked). o kerjasama dengan swasta dan masyarakat melalui public private partnership (PPP) dan Corporate Social Responsibility (CSR)  peningkatan efektifitas dari dana yang tersedia: o mendorong peningkatan, efektifitas dan monitoring dan evaluasi DAK dan BOK, o menyeimbangkan pembiayaan antara kuratif, kesehatan masyarakat, manajemen kesehatan, o mengembangkan insentif tenaga kesehatan di DTPK dan primary care. 48 Kerangka Pendanaan

49  Peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan di pusat dan daerah melalui pembagian urusan, termasuk nomenklatur kelembagaan antara pusat dan daerah,  Perkuatan mekanisme monitoring evaluasi melalui sistem informasi menyeluruh dari fasilitas pelayanan, kabupaten/kota, provinsi dan kabupaten/kota,  Peningkatan sinergi kelembagaan dalam penanganan program lintas sektor/lintas bidang untuk Pembangunan Pangan dan Gizi dan Penanggulangan HIV/AIDS,  Pelembagaan penapisan teknologi kesehatan (Health Technology Assesment/ HTA) dan pertimbangan klinis (clinical advisory)  Pelembagaan untuk kemampuan teknis dan pengelolaan program 49 Kerangka Kelembagaan

50 1.Revisi SPM bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan terkait 2.Peningkatan efisiensi biaya dengan regulasi yang mendorong produksi obat dan alat kesehatan dalam negeri 3.Penguatan peraturan fortifikasi mikronutient 4.Pengaturan mekanisme PPP bidang kesehatan 5.Regulasi Penguatan implementasi NSPK di daerah 6.Penyusunan regulasi tenaga kesehatan: mandatory deployment lulusan nakes, pendidikan nakes baru: promosi kesehatan spesialis kesehatan primer 7.Penuntasan PP terkait UU 36/2011 tentang kesehatan dan penguatan Perpres SKN menjadi UU 50 Kerangka Regulasi

51 III. KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 51

52 Kondisi Umum Ketersediaan obat dan vaksin di Indonesia secara umum mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dimana relisasi selalu melampaui target yang telah ditetapkan di setiap tahunnya. Ketersediaan Obat dan Vaksin Sumber: Binfar Kemenkes, 2013

53 Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dan Rumah Sakit Rendahnya pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas dan instalasi farmasi Rumah Sakit disebabkan oleh beberapa hal yang tidak terpenuhi sesuai dengan standar. Sumber: Binfar Kemenkes, 2013

54 Akses Terhadap Obat Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Kesehatan Proporsi RT yg Mengetahui dan Berpengetahuan Benar* tentang Obat Generik Menurut Karakteristik, 2013

55 Permasalahan Umum Pelayanan kefarmasian dikatakan telah sesuai dengan standar apabila pengelolaan sumber daya (SDM, sarana prasarana, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan serta administrasi) dan pelayanan farmasi klinik (penerimaan resep, peracikan obat, penyerahan obat, informasi obat dan pencatatan/penyimpanan resep) telah sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu kendala utama adalah ketersediaan tenaga farmasi yang tidak merata. Tidak semua puskesmas dan instalasi farmasi Rumah Sakit memiliki tenaga apoteker. Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia juga tidak mendukung pelayanan kefarmasian. Pelayanan informasi obat juga tidak diberikan kepada pasien dengan baik sehingga pasien tidak mengetahui penggunaan obat yang rasional.

56 Hal-hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Penyediaan obat esensial merupakan kewajiban pemerintah. Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap ketersediaan obat baik jumlah maupun jenis, jaminan kasiat, keamanan dan mutu obat serta perbekalan kesehatan rumah tangga. obat harus dapat dijangkau oleh masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah agar obat dapat terjangkau oleh masyarakat adalah dengan melakukan penetapan harga obat.

57 Peran Yanfar dan Alkes dalam Pembangunan Kesehatan Target RPJMN - Penrunan AKI - Penurunan AKB - Penurunan Prevalensi Gzi kurang Target MDGs - Goal 1 : Gizi - Goal 4 : Kesehatan Ibu - Goal 5 : Kesehatan Anak - Goal 6 : Penyakit Persiapan JKN -Peningkatan Fasilitas dan Pelayanan Kes. 57 Derajat Kesehatan Setinggi- tingginya

58 PERUBAHAN TERMINOLOGI ARSITEKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS FOKUS PRIORITAS STRUKTUR KEBIJAKAN PERENCANAAN STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA MISI/SASARAN K/L (IMPACT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) SASARAN POKOK (IMPACT) INDIKATOR KINERJA FOKUS PRIORITAS (OUTCOME) INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) ORGANISASI UNIT ORGANISASI ES 1*) UNIT KERJA ES 2*) UNIT KERJA ES 2*) PROGRAM KEGIATAN SUB-FUNGSI FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR ANGGARAN KABINET KEBIJAKAN K/L PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM LINTAS STRUKTUR PERENCANAAN SASARAN STRATEGIS K/L (IMPACT/ OUTCOME) SASARAN STRATEGIS K/L (IMPACT/ OUTCOME) SASARAN PROGRAM (OUTCOME) SASARAN PROGRAM (OUTCOME) SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) IK SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM INDIKATOR KINERJA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL IK SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL TARGET STRUKTUR KINERJA N A S I O N A L KEMENTERIAN/LEMBAGA UNIT ORGANISASI ES 1*) UNIT KERJA ES 2*) UNIT KERJA ES 2*) BAGIAN ANGGARAN/ ORGANISASI PROGRAM KEGIATAN SUB-FUNGSI FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR ANGGARAN KABINET 58

59 Exercise Kerangka Pikir (Logframe) Kefarmasian dan Alat Kesehatan ISU STRATEGIS 1: Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan PRIORITAS : KESEHATAN ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi Dan Alat Kesehatan STRATEGI : Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik Peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologi rasional oleh provider dan konsumen Penguatan kapasitas institusi dalam management supply chain obat dan teknologi Peningkatan kemandirian penyediaan obat tradisional Pengembangan kemandirian penyediaan vaksin Peningkatan pelayanan kefarmasian Peningkatan pengendalian dan monitoring dan evaluasi harga obat Peningkatan kualitas pre- dan post-market alat kesehatan, dan Peningkatan sarana produksi dan distrbusi sediaan produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan INDIKATOR STRATEGIS(PROGRAM) Persentase pelaksanaan pekerjaan kefarmasian dan pengawasan alat kesehatan (???) SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL Menurunkan angka kematian Menurunkan angka kesakitan Meningkatkan gizi Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Prevalensi Kurang Gizi Prevalensi Stunting Meningkatkan status kesehatan masyarakat INDIKATOR STRATEGI (KEGIATAN PRIORITAS) Persentase pelayanan kefarmasian yang tepat waktu Persentase penggunaan obat sesuai formularium/pedoman pengobatan Ketersediaan obat prioritas esensial untuk menudukung sasaran umum (penurunan kematian ibu dan anak, TB, malaria, HIV/AIDS, hipertensi) PROGRAM Kefarmasian dan Alat Kesehatan KEGIATAN PRIORITAS : Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

60 KEGIATAN-SASARAN DAN INDIKATOR DALAM DRAFT RKP 2015 PROGRAM/KEGIATANSASARANINDIKATOR KINERJA Kefarmasian dan Alat Kesehatan Meningkatnya ketersediaan obat yang bermutu serta terjaminnya pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar dan persyaratan bagi pelayanan kesehatan di setiap tahap kehidupan (continuum of care) Persentase pelaksanaan pekerjaan kefarmasian dan pengawasan alat kesehatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Meningkatnya mutu pelayanan kefarmasian yang bermutu dan terlaksananya penggunaan obat rasional dalam pelayanan kesehatan setiap tahap kehidupan (continuum of care) Persentase Kesesuaian Obat di Rumah Sakit dengan Formularium Nasional dalam Jaminan Kesehatan Nasional Persentase Kesesuaian Obat untuk Faskes Tingkat I di Kab/Kota dengan Formularium Nasional dalam Jaminan Kesehatan Nasional Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standar Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Meningkatnya Ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Jumlah NSPK di bidang obat publik dan perbekalan kesehatan (kumulatif) Persentase instalasi farmasi kab/kota (IFK) yang sesuai standar Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Meningkatnya Mutu dan Keamanan Alat Kesehatan dan PKRT Persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar memenuhi persyaratan Persentase layanan perizinan yang sesuai dengan janji layanan Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian Meningkatnya Produksi Bahan Baku dan Obat Lokal serta Mutu Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian Jumlah Standar dan atau Pedoman Kefarmasian dan atau makanan Jumlah fasilitasi dan atau supervisi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian dan atau makanan Persentase ketepatan waktu penyelesaian proses perizinan bidang prodis kefarmasian Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Persentase tingkat keandalan (kesiapan, ketersediaan, respon, administrasi) dukungan manajemen bagi pelaksanaan kegiatan teknis/operasional Jumlah Data dan Informasi yang Terintegrasi di Lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes

61 T E R I M A K A S I HT E R I M A K A S I H B :Bappenas 3 Visi : lembaga perencana yang andal, kredibel, dan proaktif 3 Misi : Perencana, Monev (dan kajian) dan Koordinasi Biru : wawasan yang luas, berorientasi ke depan, didukung penguasaan teknologi Hijau : mengutamakan pertumbuhan yang ramah lingkungan Orange: penuh semangat, dinamis dan penuh optimisme untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat