MODEL PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP DALAM RANGKA PENGUATAN EKONOMI DAN INTEGRASI NASIONAL DI WILAYAH PERBATASAN Oleh : Iin Solihin,S.Pi, M.Si(Peneliti.

Presentasi berjudul: "MODEL PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP DALAM RANGKA PENGUATAN EKONOMI DAN INTEGRASI NASIONAL DI WILAYAH PERBATASAN Oleh : Iin Solihin,S.Pi, M.Si(Peneliti."— Transcript presentasi:

1 MODEL PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP DALAM RANGKA PENGUATAN EKONOMI DAN INTEGRASI NASIONAL DI WILAYAH PERBATASAN Oleh : Iin Solihin,S.Pi, M.Si(Peneliti Utama) Thomas Nugroho,S.Pi, M.Si(Peneliti) Retno Muninggar,S.Pi, ME(Peneliti) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Pertanian Bogor 2009

2 PARADIGMA LAMA WILAYAH PERBATASAN Pendekatan Keamanan PARADIGMA BARU Pendekatan Ekonomi dan Sosial Pembangunan Infrastruktur (Jalan, listrik, pasar, dll). Pembangunan SDM. Pembangunan wilayah berbasis potensi lokal. KESEJAHTERAAN RAKYAT Alpa terhadap perbaikan mutu hidup masyarakat PENDAHULUAN

3 Tujuan Penelitian 1) Mengetahui potensi pengembangan perikanan tangkap yang terdiri atas; a) Menentukan keterkaitan sektor perikanan tangkap dengan sektor lain pada tingkat kabupaten. b) Mengidentifikasi potensi pengembangan industri perikanan tangkap meliputi sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan, pengolahan, dan pemasaran. c) Menentukan pola interaksi spasial masyarakat nelayan d) Mengetahui pola hubungan sosial masyarakat nelayan e) Mengetahui kelembagaan pengelolaan perikanan tangkap di wilayah perbatasan. 2) Merancang model pengembangan perikanan tangkap di wilayah perbatasan.

4 Urgensi Penelitian  Terdapat kesenjangan pembangunan di wilayah perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga.  Terjadi pencurian sumberdaya ikan (illegal fishing).  Belum ada pengembangan industri perikanan tangkap terpadu.  Pola hubungan di wilayah perbatasan antara Indonesia dan negara tetangga tidak berjalan seimbang dan berkeadilan.  Percepatan pembangunan wilayah perbatasan bertujuan untuk melindungi segenap penduduk dan kedaulatan seluruh wilayah NKRI.

5 Kerangka Penelitian Isu-isu pembangunan di wilayah perbatasan berbasis kelautan Keterisoliran dan aksesibilitas Pencurian sumberdaya ikan Kebocoran wilayah Konflik perbatasan Industri perikanan yang belum berkembang Kemiskinan Komposisi Elemen Keterkaitan Sektor Perikanan Tangkap dalam Pembangunan Ekonomi Wilayah Potensi Pengembangan Industri Perikanan Tangkap Infrastruktur dan aksesibilitas Pola Interaksi Spasial Hubungan social budaya Kelembagaan pengelolaan perikanan tangkap di wilayah perbatasan Analisis Kebutuhan Model Pengembangan Perikanan Tangkap di wilayah perbatasan Penguatan Ekonomi Wilayah Perbatasan Penguatan Integrasi Nasional

6 Pentahapan dan Indikator Keberhasilan Indikator pencapaian Waktu Pelaksanaan Tahun 1Tahun 2Tahun 3 InputDilakukannya pengumpulan data mengenai potensi dan permasalahan wilayah perbatasan di Indonesia bagian barat Dilakukannya pengumpulan data mengenai potensi dan permasalahan wilayah perbatasan di Indonesia bagian timur Output tahun pertama dan kedua

7 Indikator pencapaian Waktu Pelaksanaan Tahun 1Tahun 2Tahun 3 ProsesDilakukannya analisis data mengenai  Sektor Basis  Keterkaitan sektor perikanan  Potensi sumberdaya ikan  Unit penangkapan dan tingkat teknologi penangkapan  Praktek IUU Fishing  Infrastuktur pelabuhan perikanan  Pengolahan hasil tangkapan  Distribusi dan pemasaran  Sumberdaya manusia perikanan tangkap  Interaksi Spasial  Hubungan sosial dan kemasyarakatan  Kelembagaan pengelolaan perikanan tangkap di wilayah perbatasan Dilakukannya analisis data mengenai  Sektor Basis  Keterkaitan sektor perikanan  Potensi sumberdaya ikan  Unit penangkapan dan tingkat teknologi penangkapan  Praktek IUU Fishing  Infrastuktur pelabuhan perikanan  Pengolahan hasil tangkapan  Distribusi dan pemasaran  Sumberdaya manusia perikanan tangkap  Interaksi Spasial  Hubungan sosial dan kemasyarakatan  Kelembagaan pengelolaan perikanan tangkap di wilayah perbatasan  Formulasi model pengembangan perikanan tangkap  Formulasi konsep rekayasa sosial dalam penguatan integrasi nasional  Uji coba dan Feed back model dari para stakeholder (pemerintah pusat dan daerah)

8 Indikator pencapaian Waktu Pelaksanaan Tahun 1Tahun 2Tahun 3 Output  Kontribusi sektor perikanan tangkap terhadap ekonomi wilayah  Besaran potensi sumberdaya ikan  Tingkat teknologi penangkapan yang digunakan  Pola praktek IUU fishing dan besaran kerugian yang ditimbulkannya  Dukungan infrastruktur pelabuhan perikanan  Pola distribusi hasil tangkapan  Pola interaksi spasial  Pola interaksi sosial masyarakat  Kontribusi sektor perikanan tangkap terhadap ekonomi wilayah  Besaran potensi sumberdaya ikan  Tingkat teknologi penangkapan yang digunakan  Pola praktek IUU fishing dan besaran kerugian yang ditimbulkannya  Dukungan infrastruktur pelabuhan perikanan  Pola distribusi hasil tangkapan  Pola interaksi spasial  Pola interaksi sosial masyarakat  Model pengembanga n perikanan tangkap di wilayah perbatasan berdasarkan karakteristik wilayah  Konsep rekayasa sosial dalam kerangka penguatan integrasi nasional

9 Lokasi Penelitian  Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam  Kabupaten Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau  Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur  Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara  Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur  Kabupaten Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat

10 Tujuan Penelitian Data yang dikumpulkanSumber Data Metode pengumpulan Data Analisis Sektor Basis  Tenaga kerja per sektor di Kabupaten dan Propinsi  Pendapatan daerah per sektor di Kabupaten dan Propinsi  Bappeda  Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten dan Propinsi Data sekunder Analisis Keterkaitan sektor perikanan  PDRB Kabupaten  PDRB Propinsi  Tabel input output kabupaten dan propinsi Bappeda kabupaten dan propinsi Sekunder Analisis sumberdaya ikan  Produksi penangkapan (jumlah, jenis ikan dan sebaran wilayah)  Nilai produksi  Trip penangkapan  Daerah daerah penangkapan  Dinas Perikanan dan Kelautan  Nelayan Data sekunder Wawancara Analisis unit penangkapan  Armada penangkapan (jumlah, jenis, ukuran dan sebaran)  Alat tangkap (jumlah, jenis, ukuran dan sebaran) Dinas Perikanan dan Kelautan Data Yang Dikumpulkan

11 Tujuan Penelitian Data yang dikumpulkanSumber Data Metode pengumpulan Data Analisis tingkat teknologi penangkapan  Persepsi nelayan dan pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan tentang aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya ikan dan peraturan pengoperasian alat tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Nelayan Wawancara dan pengisian kuisioner Analisis Praktek IUU Fishing  Aktifitas penangkapan illegal, Unreported dan unregulated (hasil tangkapan, armada, alat tangkap, daerah penangkapan) Nelayan Wawancara dan observasi lapangan Analisis Infrastuktur Pelabuhan Perikanan  Fasilitas pelabuhan perikanan (jumlah, sebaran, ketersediaan dan kapasitas fasilitasnya Dinas Perikanan dan Kelautan, Pengelola pelabuhan dan nelayan Data sekunder, wawancara, observasi lapangan Pengolahan hasil tangkapan  Jenis, skala dan sebaran pengolah, kebutuhan bahan baku Dinas Perikanan dan Kelautan, pengusaha pengolahan ikan Data sekunder dan wawancara

12 Tujuan Penelitian Data yang dikumpulkanSumber Data Metode pengumpulan Data Distribusi dan pemasaran  Hasil tangkapan yang didistribusikan (jenis ikan, volume, tujuan pemasaran, moda transportasi Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perdagangan dan Industri dan pedagang ikan Data sekunder dan wawancara Sumberdaya manusia perikanan tangkap  Jumlah dan kualitas SDM nelayan (sebaran umur, geografis, tingkat pendidikan) Dinas Perikanan dan Kelautan dan nelayan Data sekunder dan wawancara Pola Interaksi Spasial  Frekuensi mobilitas barang dan manusia dari wilayah Indonesia ke wilayah negara asing dan sebaliknya Departemen PerhubunganData sekunder Pola hubungan sosial dan kemasyarakatan  Karakter social masyarakat nelayan (latar belakang dan daerah asal, interaksi dan mobilitas social, hubungan antar kelompok masyarakat) Nelayan Wawancara dan observasi Kelembagaan pengelolaan perikanan tangkap di wilayah perbatasan  Jenis lembaga yang terkait dengan pengelolaan perikanan tangkap di wilayan perbatasan  Tugas dan wewenang masing- masing lembaga  Hubungan tata kerja antar lembaga pengelola Instansi terkait Wawancara dan telaah dokumen organisasi

13 HASIL PENELITIAN

14 Perekonomian Wilayah  Sebagian besar wilayah perbatasan menggantungkan perekonomiannya pada sector primer yaitu sector yang mengeksploitasi sumberdaya alam baik pertanian maupun pertambangan dan galian.  Sektor perikanan mempunyai prospek pengembangan yang baik di masa yang akan dating baik diindikasikan oleh besarnya kontribusi sector tersebut terhadap PDRB maupun laju pertumbuhan ekonominya yang senantiasa positif.

15 Potensi Sumberdaya Ikan ItemKota Sabang Kab. Natuna Kab. Nunukan Potensi423.410183.429dtt Produksi102.55534.1644,606.38 Pemanfaatan47,6518,63 Peluang pemanfaatan 53,3581,37

16 Proporsi Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut Kota Sabang dibandingkan dengan Propinsi NAD

17 Proporsi Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut Kabupaten Natuna dibandingkan dengan Propinsi Kepri

18 Nilai LQ Komditas Perikanan di Kab. Nunukan

19 Komposisi Armada Penangkapan

20 IUU FISHING

21 IUU Fishing

22

23 Permas alahan Perairan Natuna Perairan Nunukan SDM Keterbatasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Adanya “permainan” aparat keamanan di laut yang meminta setoran Sarana Pengawa san Keterbatasan kapal pengawas dan sebagian besar berukuran kecil Keterbatasan kapal pengawas AnggaranKeterbatasan anngaran pengawasan. Keterbatasan anggaran

24 Dukungan Infrastuktur  Prasarana perikanan sendiri di Kota Sabang berupa pelabuhan perikanan dan fasilitas pendukungnya. Sampai saat ini belum mempunyai pelabuhan dengan tipe besar.  Prasarana perikanan sendiri di Kabupaten Natuna masih sangat teratas. Kabupaten ini tidak memiliki fasilitas pendaratan ikan termasuk Pangkalan Pendaratan Ikan  Prasarana perikanan di Kab Nunukan masih sangat terbatas. Sampai saat ini hanya ada PPP Sebatik yang tidak beroperasi

25 2% 3% 5% 15% 5% Modal Kerja Melaut MELAUT HASIL TANGKAPAN Toke BangkuHASIL TANGKAPAN Modal Kerja Melaut Nelayan HASIL Pawang Motoris Nelayan Lain Toke BoatNelayan Toke Bangku MugePASAR PENGOLAHAN Pola distribusi

26 Kota SabangKab NatunaKab. Nunukan Aksesibilitas Kota Sabang dengan wilayah lain di Indonesia relatif mudah Aksesibilitas dari dan ke Natuna masih terbatas Aksesibilitas dari dan ke Nunukan relatif baik interaksi dengan wilayah perbatasan negara lain terutama dengan masuknya barang-barang dari luar negeri khususnya Singapura Interaksi dengan negara lain relatif sedikit Interaksi dengan negara lain relatif intensif/dominan Interaksi nelayan sendiri dengan nelayan-nelayan atau kapal-kapal penangkapan ikan relatif sedikit Interaksi nelayan relatif sedikit Interaksi nelayan dengan nelayan/pengus aha luar relatif intensif Interaksi Spasial

27 Kunjungan WNA ke Nunukan (diluar Mlaysia)

28 Kedatangan dan Keberangkatan WNI dari Nunukan Kedatangan dan Keberangkatan Warga Malaysia dari Nunukan

29 Pola Interaksi antar elemen masyarakat dalam sektor perikanan tangkap di Kota Sabang (Sumber : KEHATI, 2006)

30 Pola Hubungan Nelayan –Pemodal Nunukan  Para pelaku tersebut menerapkan beberapa keterkaitan kontrak-kontrak (contract interlikages) yang diperlukan untuk memperkecil biaya-biaya transaksi  transaksi tidak sebatas transaksi pinjam meminjam tetapi juga transaksi pemasaran dan jaminan sosial  Terdapat keterikatan social antara nelayan, pedagang pengumpul dan tauke

31  Tauke kilang adalah tauke yang mempunyai pabrik baik pengolahan maupun cold storage.  Tauke pelelangan adalah tauke di pasar ikan yang menjual hasil tangkapan nelayan langsung kepada konsumen akhir

32 Telaah Kebijakan Kab. Nunukan 1) Isu-isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) di Kabupaten Nunukan  Ketergantungan anggaran pembangunan pada sektor migas dan dana perimbangan baik pusat maupun propinsi.  Aksesibilitas wilayah yang kemudian menyebabkan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan disparitas harga yang tinggi.  Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM) belum merata.  Pola pemanfaatan sumberdaya alam yang belum optimal dan berkelanjutan.

33  Terjadi persaingan hasil dan kapasitas produksi secara regional.  Persaingan perdagangan internasional.  Budaya konsumsi masyarakat terutama produk luar negeri.  Perkembangan mutakhir politik luar negeri terkait masalah pertahanan keamanan di wilayah perbatasan.  Keterlibatan pihak swasta dalam investasi pembangunan daerah terutama sektor pertanian dalam arti luas. Isu-isu Strategis……

34  Mengembangkan sumberdaya kelautan dan pengolahan perikanan secara berkelanjutan di wilayah pesisir.  Mengatasi masalah struktural melalui penguatan solidaritas nelayan untuk kemandirian nelayan.  Mengembangkan kapasitas aparatur negara dibidang kelautan.  Mengembalikan indentitas nelayan sebagai bagian tak terpisahkan dari ekologi pesisir.  Mengembangkan sektor perikanan darat terutama wilayah yang memiliki potensi sungai, rawa dan danau. RPJP yang akan dilaksanakan

35  Penguatan struktur ekonomi kawasan perbatasan Nunukan.  Penyediaan sarana dan prasarana/ infrastruktur dasar wiiayah, transportasi dan telekomunikasi.  Mengembangkan semangat nasionalisme dan pemahaman politik bagi masyarakat perbatasan.  Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat perbatasan dan meningkatkan pengawasan dan pengamanan terhadap pelanggar lintas batas.  Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan membentuk 14 kawasan-kawasan sentra produksi. Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Nunukan

36  Peraturan Daerah No. 38 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perikanan, meliputi;  Izin Usaha Perikanan  Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan  Surat Penangkapan Ikan (SPI)  Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)  Perda No. 42 tahun 2003 tentang Izin Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan, meliputi;  Jenis dan besaran retribusi  Pengutan Hasil Perikanan (PHP) Peraturan dan Kebijakan Perikanan di Kabupaten Nunukan

37 Telaah Kebijakan Kota Sabang 1) Isu-isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di Kota Sabang  Memiliki potensi perikanan laut yang cukup besar.  Produksi hasil perikanan dan kelautan masih relatif sangat terbatas.  Tingkat kesejahteraan nelayan masih rendah.  Persaingan semakin kompetitif dengan daerah lainnya.  Pemberlakuan kembali status sebagai Daerah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.  Pasokan kebutuhan pangan dan berbagai kebutuhan lainnya di datangkan dari luar terutama Kota Banda Aceh.

38  Pengembangan 3 kawasan perikanan laut yaitu (1) Sub Kawasan dengan jenis kegiatan pelabuhan perikanan, desa nelayan, pusat penangkapan ikan/pelelangan ikan dan pusat informasi perikanan. (2) Sub Kawasan Gapang dengan jenis kegiatan perikanan ikan hias terutama terumbu dan budidaya perikanan laut. (3) Sub Kawasan Balohan dengan jenis kegiatan pengembangan industri perikanan.  Pengembangan dan pengelolaan wilayah yang dilakukan oleh BPKS terdiri dari : (1) Pengembangan Pelayanan Sabang Hub International Port (SHIP), (2) Pengembangan pelayanan perdagangan bebas, (3) Pengembangan Sektor Prioritas (jasa kepelabuhanan, industri atau perdagangan, periwisata dan perikanan) dan Sektor Andalan (sektor kelembagaan dan infrastruktur). Kebijakan yang akan dilaksanakan

39  Sektor perikanan mempunyai prospek pengembangan yang baik di masa yang akan dating baik diindikasikan oleh besarnya kontribusi sector tersebut terhadap PDRB maupun laju pertumbuhan ekonominya yang senantiasa positif.  Tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah perbatasan masih relative kecil bila dibandingkan dengan potensi sumberdaya ikan yang ada. Teknologi penangkapan yang digunakan masih belum berkembang/tradisional.  Terdapat praktek-praktek penangkapan illegal yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkapan asing. Penangkapan illegal ini terutama terjadi di perairan Natuna dan Nunukan Kesimpulan Sementara

40  Dukungan infrastruktur wilayah maupun infrastruktur perikanan masih relative kurang bila dibandingkan dengan potensi sumberdaya ikan yang berpeluang untuk diekspoitasi.  Terdapat kelembagaan social masyarakat yang mempengaruhi keberhasilan usaha penangkapan ikan.  Dukungan kelembagaan formal baik berupa aturan-aturan dan organisasi pengelola wilayah perbatasan belum optimal.

41 SEKIAN TERIMA KASIH