Kementerian PPN/ Bappenas

Presentasi berjudul: "Kementerian PPN/ Bappenas"— Transcript presentasi:

1 Kementerian PPN/ Bappenas PERCEPATAN IMPLEMENTASI SANITASI DAN MEKANISME PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI Balikpapan, 29 Oktober 2018 PMU PPSP Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas

2 HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM SSK
Target Infrastruktur OM (Operations & Maintenance) Kelembagaan FSM (Fecal Sludge Management) IPLT BABS Sudah memiliki pengelola dan peraturan pendukung mengenai teknis operasional dan tarif BABS  0% Kabupaten/ kota minimal terlayani 1 unit IPLT FSM/Rantai Pengelolaan Air Limbah diperlukan untuk mendukung pencapaian SDGs TPA Harus terdapat alokasi anggaran untuk infrastruktur terbangun Kabupaten/kota minimal terlayani 1 unit TPA

3 SETELAH SSK, LALU APA?

4 PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI
Wilayah/ komunitas terbatas Pemodelan Layanan - Skenario Multiaspek Peningkatan Demand/ akses  Utilisasi Infrastruktur Aplikasi Model Secara Penuh Skala Lebih Luas Monitoring dan Perbaikan Peningkatan Demand/akses  Utilisasi Infrastruktur Aplikasi Model Secara Terbatas: kewilayahan atau masyarakat Komitmen Bupati/Walikota Dukungan Kepala OPD Peningkatan Akses Persamaan Persepsi Pokja M1 Komitmen Bupati/ Walikota M3 Ujicoba Model Layanan M4 Perluasan Layanan Skala Lebih Luas M2 Penetapan Kebijakan Pengembangan Layanan Sanitasi Berkelanjutan Implementasi M5 Adopsi Layanan Skala Kota M1–M3: tahun pertama M4: tahun kedua M5: tahun ke tiga, dst Sudah banyak kabkota yang memiliki SSK tapi kita masih perlu mengefektifkan implementasi SSK

5 Advokasi Kebijakan Kepala Daerah
1 Advokasi Kebijakan Kepala Daerah ‘Keberhasilan implementasi pembangunan sanitasi yang terpadu (lintas sektor/SKPD) hanya dapat dilakukan jika dipimpin/didorong langsung oleh kepala daerah’ Perlu optimalisasi advokasi Kepala Daerah serta Kepala Dinas (SKPD) terkait implementasi PPSP-2  audiensi kepada Kepala Daerah Memastikan kehadiran Bupati/Walikota pada CSS XVIII; AHL dan kegiatan advokasi AKKOPSI lainnya di tahun Mengelola pengetahuan/knowledge management: menyebarkan materi advokasi: Lembar Fakta, AKKOPSINERGI, News Letter, Majalah Percik, dll*, menyiarkan lessons learnt/praktek baik antar daerah. *) dapat diperoleh dari Pokja AMPL Nasional, Sekretariat PMU/PIUs PPSP, Seknas AKKOPSI

6 Penyelarasan Dokumen Perencanaan
2 Penyelarasan Dokumen Perencanaan Internalisasi target UA/SDGs dalam RPJMD Strategi Pencapaian Target UA/SDGs Pencantuman target-target dan kegiatan yang harus ada di provinsi dan kabupaten/kota RPJMN SPM terkait Sanitasi Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota (SSK) Suplemen RPJMD RKPD RAPBD Bagi kabupaten/kota yang telah memiliki RPJMD sebelum penyusunan SSK, maka SSK harus menjadi jembatan dalam penyusunan RPJMD baru Renstra PD Renja PD

7 Me-review Implementasi dan Pemenuhan Kriteria Kesiapan
3 ‘Review keberadaan dan kebutuhan infrastruktur dan pendekatan non-teknis di masing-masing kabupaten/kota untuk mengidentifikasi gap’ dan ‘siapkan persyaratan untuk pengajuan usulan (readiness criteria)’ AIR LIMBAH PERSAMPAHAN DRAINASE Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) STBM Peningkatan kualitas fasilitas swadaya Sanitasi Sekolah Off Site Skala Kota/Kawasan/ Komunal Bank Sampah TPST 3R TPA / TPA Regional Pengadaan alat berat di TPA Pengadaan kendaraan angkut sampah Normalisasi Saluran Primer Pembangunan Saluran Sekunder Normalisasi/ pembangunan saluran tersier, skala lingkungan

8 Potensi Sumber Pendanaan Pembangunan Sanitasi
4 Potensi Sumber Pendanaan Pembangunan Sanitasi Seluruh potensi pendanaan diarahkan untuk melihat SSK sebagai faktor kesiapan daerah dan acuan perencanaan pembangunan sanitasi di daerah DAK Sanitasi Rp. 5,43 T ( ) dan terus meningkat sAIIG Rp. 400 Milyar ( ) ZISWAF Saat Ini: Rp. 1,2 Milyar dan terus dikembangkan Dana Desa Rp. 226,9 T ( ) Lainnya: KPBU, PINA dan CSR Micro-credit Sanitasi Potensi: Rp 21 Milyar Hibah Sanitasi Rp. 50 Milyar ( ) HIBAH APBN Air Limbah Setempat Rp. 148 M (SPPH 2017) Dan akan dikembangkan skema nasional-nya

9 PERAN POKJA PUSAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA Peningkatan Kapasitas
Advokasi Konsolidasi informasi pendanaan sanitasi Monitoring dan Evaluasi (NAWASIS) Penjaringan Minat Koordinasi Supervisi Peningkatan Kapasitas Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Implementasi Advokasi dan Pemasaran Monitoring dan Evaluasi Sudah banyak kabkota yang memiliki SSK tapi kita masih perlu mengefektifkan implementasi SSK

10 PEMUTAKHIRAN SSK REGULER 2019
Peran Pusat Panduan Dukungan PMU dan PIUs Peningkatan kapasitas pemerintah daerah: Pelatihan Technical Assistance Buddy system E-learning & E-discussion melalui Nawasis 4. Pelatihan terbatas di tingkat pusat PEMUTAKHIRAN SSK REGULER 2019 Peran Provinsi Mendampingi kabupaten/kota Menyediakan fasilitator secara mandiri Peran Kabupaten/Kota Sudah banyak kabkota yang memiliki SSK tapi kita masih perlu mengefektifkan implementasi SSK Menyediakan fasilitator secara mandiri

11 Terima Kasih Mari sama–sama kita tingkatkan komitmen bersama untuk penyediaan akses sanitasi dan air minum!