DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Presentasi berjudul: "DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN"— Transcript presentasi:

1 PROGRES & ISU PENTING PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK)
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2 PROGRAM PERCEPATAN SANITASI PERMUKIMAN
PPSP adalah Program Nasional untuk mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman dengan memaksimalkan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). PERENCANAAN IMPLEMENTASI MONITORING & EVALUASI Monitoring dan evaluasi Tersedianya database sanitasi dan air minum Insentif dan Disinsentif Peningkatan kapasitas pemerintah daerah Peningkatan awareness pemerintah daerah Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Konsolidasi pendanaan Peningkatan kemitraan sanitasi dan air minum Penguatan regulasi dan kelembagaan

3 TAHAPAN PENYUSUNAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK)

4 TAHAPAN PENYUSUNAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK)
Kesiapan Awal Studi EHRA Pokja Kab/Kota Dana Operasional Komitmen Pemetaan Kondisi Sanitasi Pelaksanaan kajian primer non EHRA Pemetaan kondisi sanitasi eksisting Pemetaan area beresiko Skenario Pembangunan Sanitasi Penetapan zona & sistem Penetapan strategi Perumusan program kegiatan Konsolidasi Internalisasi ke seluruh SKPD Eksternalisasi ke Pokja Prov dan sumber pendanaan lain Pemasaran sanitasi Finalisasi Konsultasi dan Koordinasi dengan Kepala OPD & Kepala Daerah Konsultasi Publik Lokakarya (dilakukan oleh Pokja Provinsi) TAHAPAN PENYUSUNAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK) JAN - NOV

5 PROGRES PENYUSUNAN SSK NASIONAL Status : 15 Oktober 2018
KUALITAS DOKUMEN 53 % 19,91 BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4 BAB 5 BAB 6 BAB 7 INSTRUMEN SSK PROGRES 91% 84% 67% 38% 31% 18% 73% KUALITAS 77,8 38,6 30,7 21,8 23,9 26,3 87,5 42,4

6 PROGRES PENYUSUNAN SSK PROVINSI PESERTA WORKSHOP Status : 15 Oktober 2018
2,5% 19,7% 15,7% 71% 82% 65,9% 40% 34% 23,1%

7 KUALITAS PENYUSUNAN SSK PROVINSI PESERTA WORKSHOP Status : 15 Oktober 2018
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 4 BAB 5 BAB 6 BAB 7 INSTRUMEN SSK KEPULAUAN RIAU 100 60 20 67,0 RIAU 90 35 6 40 KEP. BANGKA BELITUNG 50 LAMPUNG 87,5 62,5 52,5 7,5 33,3 JAWA BARAT NTT 47,5 36,3 6,3 22,5 SULAWESI BARAT KALIMANTAN UTARA 5 PAPUA 15 34

8 TEMUAN DALAM PENYUSUNAN SSK
BAB 2 Data area terbangun kurang valid  kepadatan penduduk tidak logis Studi EHRA tidak dilaksanakan untuk seluruh desa/kelurahan  hasil kurang akurat Data-data sanitasi eksisting kurang valid Pemetaan kondisi sanitasi eksisting seringkali belum mempertimbangkan aspek non-teknis  analisa permasalahan menjadi tidak tajam Penyusunan Shit Flow Diagram (SFD) belum digunakan dalam analisa permasalahan & penentuan strategi Penyesuaian dalam pemetaan area beresiko dilakukan tanpa dasar yang kuat Inkonsistensi data

9 TEMUAN DALAM PENYUSUNAN SSK
BAB 3 Tahapan pengembangan sanitasi belum mempertimbangkan kesesuaian dengan kondisi wilayah Tahapan pengembangan disusun namun tidak dijadikan acuan dalam penyusunan program kegiatan BAB 4 Strategi tidak tajam akibat identifikasi isu-isu strategis tidak dilakukan secara detail (analisa SWOT) BAB 5 Program dan kegiatan tidak menjawab permasalahan yang ada Program dan kegiatan tidak disesuaikan dengan strategi dan peluang yang ada Program dan kegiatan belum memperhatikan prioritas penanganan/prioritas wilayah

10 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYUSUNAN DOKUMEN SSK
44,7% KAB/KOTA tidak memiliki kendala tertentu, namun progres penyusunan masih cenderung RENDAH

11 Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota (SSK)
SINKRONISASI DOKUMEN SSK DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH RPJMN Bagi kabupaten/kota yang telah memiliki RPJMD sebelum penyusunan SSK, maka SSK harus menjadi jembatan dalam penyusunan RPJMD baru SPM terkait Sanitasi Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota (SSK) Suplemen RPJMD RKPD RAPBD Renstra PD Renja PD

12 SINERGITAS SSK DENGAN PERENCANAAN KEMENTERIAN PUPR
Dokumen Acuan Sanitasi Kab/Kota RPIJM Dokumen Anggaran Bidang Cipta Karya SIPPA Sistem Informasi Perencanaan & Penganggaran Bidang Cipta Karya DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Input : RPJMN, RPJMD, Rensta OPD, Visi Misi Kab/Kota 1 2 3 4 Keterangan Proses : Penyusunan SSK oleh Pokja Sanitasi Sinkronisasi SSK dengan RPIJM oleh Pokja & OPD Dinas PU Cipta Karya Sinkronisasi ke dalam SIPPA oleh OPD Dinas PU Cipta Karya Penajaman usulan daerah oleh Direktorat PPLP, usulan siap akan terbit dalam DIPA

13 DOKUMEN SSK SEBAGAI KRITERIA KAB/KOTA DAK TAHUN 2019
REGULER B AFIRMASI C PENUGASAN 1 1 1 Sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Sudah atau sedang menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). 2 2 2 Sub Menu pembangunan tangki septik skala individual perdesaan diprioritaskan di desa/kelurahan yang sudah ODF selama minimal 1 tahun (paling akhir 1 Januari 2018) Lokasi juga memenuhi salah satu prioritas daerah tertinggal, perbatasan, dan transmigrasi: 122 Kabupaten tertinggal sesuai Perpres No. 131 tahun 2015 yang akan di fokuskan di KTI 7 PLBN, 10 PKSN, dan 187 Kecamatan lokasi prioritas di 43 Kabupaten/Kota perbatasan negara sesuai Perka BNPP No. 1 tahun 2015 111 pulau-pulau kecil terluar sesuai Kepres No. 6 tahun 2017 tentang Penetapan PKT, yang berpenghuni dan berada di kabupaten di luar Pulau Jawa, dan akan difokuskan di 12 PPKT sesuai target RPJMN 52 dari 144 kawasan transmigrasi target RPJMN 2015 – 2019 dengan RKT yang telah ditetapkan melalui Kepmendes sampai dengan akhir 2017 Seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam rangka percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat 31 Kota prioritas percepatan penanganan permukiman kumuh Kementerian PUPR, yang juga merupakan lokasi KOTAKU/National Slum Upgrading Project (NSUP). untuk menu penambahan pipa pengumpul dan SR, penyediaan tangki septik komunal, pengadaan truk tinja, dan pembangunan drainase lingkungan 3 15 DAS prioritas nasional, untuk menu kegiatan penyediaan sarana sampah 4 Desa-desa pelaksana PAMSIMAS dan 1000 Desa Stunting, untuk menu pengembangan tangki septik komunal, dan tangki septik skala individual perdesaan 5 Kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT yang berfungsi atau sedang/sudah menyusun sistem pengelolaan lumpur tinja (reguler/on-call basis), untuk menu tangki septik individu perkotaan dan pengadaan truk tinja

14 ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN SANITASI
DANA DESA DONOR MELALUI PINJAMAN HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) APBN (REGULAR & HIBAH) ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN KERJASAMA PEMERINTAH BADAN USAHA (KPBU) APBD PROVINSI & KAB/KOTA ZISWAF DAK SANITASI

15 PEMANFAATAN DOKUMEN SSK LAINNYA
PEMILIHAN LOKASI SANIMAS Lokasi Sanimas mengacu pada area beresiko tinggi dan sangat tinggi pada SSK PRIORITAS PENERIMA LAYANAN PADA SPM AIR LIMBAH Prioritas ditetapkan pada masyarakat tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko tinggi dan sangat tinggi dan/atau dekat badan air.

16 TERIMA KASIH!

17 PERAN POKJA PROVINSI/KAB/KOTA PROGRAM PPSP
SINKRONISASI ADVOKASI FASILITASI KOORDINASI SUPERVISI ADVISORI

18 KONSEP PENYUSUNAN DOKUMEN SSK
PEMETAAN SANITASI RENCANA PENGEMBANGAN INDIKASI KEBUTUHAN IMPLEMENTASI & EVALUASI Menggambarkan kondisi sanitasi eksisting (Infrastruktur, cakupan pelayanan, permasalahan). Menganalisa lokasi prioritas untuk pembangunan sanitasi. Menganalisa kebutuhan program & kegiatan pembangunan sanitasi untuk mencapai 100% akses sanitasi Menyusun strategi pembangunan sanitasi.