AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH

Presentasi berjudul: "AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH"— Transcript presentasi:

1 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH

2 AKUNTABILITAS KINERJA
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Pasal 1 angka 14 Perpres 29 Tahun 2014)

3 ORIENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan Menjadi berapa besar pencapaian kinerja (outcome/output) yang dihasilkan. Perubahan Paradigma

4 PERLUNYA SAKIP Menciptakan sinergi yang konstruktif dan dinamis dimulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan hingga capaian kinerja; Mendisiplinkan penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik; Mewajibkan setiap aparatur Negara mempertanggung jawabkan hasil akhir dari semua program dan kegiatan yang dilaksanakan.

5 SIKLUS SISTEM AKIP RESULT ORIENTED GOVERNMENT Plan Action SISTEM
PERENCANAAN KINERJA ( IKU, RKT, PK) Plan Action SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA EVALUASI KINERJA & PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (LHE) PENGUKURAN KINERJA Check Do PELAPORAN KINERJA (LKjIP) RESULT ORIENTED GOVERNMENT

6 PERENCANAAN KINERJA IKU (Indikator Kinerja Utama)
RKT (Rencana Kinerja Tahunan) PK (Perjanjian Kinerja) RAK (Rencana Aksi Kinerja)

7 Indikator Kinerja Utama (IKU)
PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 (Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah) Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

8

9 Rencana Kinerja Tahunan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3)

10 Perjanjian Kinerja (PK)
Lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan

11 Hirarki Rencana Aksi Kinerja Inspektorat
PK BUPATI Sasaran & IK Impact/outcome penting PK KEPALA DINAS Sasaran & IK Outcome Program & IK Program RAK Pejabat Es. III Output penting RAK Pejabat Eselon IV Kegiatan & IK Kegiatan Output

12

13

14 PENGUKURAN KINERJA Jumlah Anggaran .....................: Rp
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) Jumlah Anggaran : Rp Jumlah Realisasi Anggaran : Rp

15 PENGUKURAN KINERJA MENJADI SULIT KARENA:
Perumusan Indikator Kinerja tidak SMART Perumusan (uraian) sasaran tidak terukur, tidak fokus Tidak adanya keselarasan antara uraian sasaran dengan indikatornya Sistem pengumpulan data kinerja belum dibangun Data tidak tersedia/tidak di up date Tidak ingin atau tidak berani menghadapi kenyataan bahwa kinerjanya (organisasi, individu) memang kurang

16 Kriteria Indikator Kinerja yang baik
Spesifik (Spesific)> IK dapat menggambarkan sesuai dengan kespesifikan dari hasil program dan kegiatan yang akan diukur ( Kualitas pendidikan diukur dengan Angka Kelulusan, APK,APM) Dapat diukur (Measurable) > IK dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Jika ada dua pihak atau lebih mengukur hasilnya akan sama Dapat dicapai ( Attainable)> IK dalam lingkup kendali sesuai tupoksi dan mampu menyediakan datanya secara tepat dan akurat Sesuai dengan kinerja atau hasil yang diukur (Relevan) > IK harus menggambarkan sedekat mungkin kesesuaiannya dengan hasil apa yang akan diukur. ( Input- IK Input, Output-IK Output, Outcome- IK Outcome) Berjangka waktu tertentu (Time bound)> IK mempertimbangkan periode waktu tertentu pencapaiannya Dapat dipantau dan dikumpulkan (Trackable) > Dapat ditelusur secara jelas sumber datanya.

17 Penyusunan laporan kinerja
Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga

18 Format Laporan Kinerja
Ikhtisar Eksekutif Pendahuluan Perencanaan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Penutup Lampiran

19 Ikhtisar Eksekutif Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya; Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang

20 Pendahuluan Pada bagian ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedangan dihadapi organisasi

21 Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan).

22 Akuntabilitas Kinerja
Capaian Kinerja Organisasi Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil; Realisasi Anggaran Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi

23 Penutup & Lampiran Lampiran Perjanjian Kinerja Pengukuran Kinerja
Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran stretegis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah . Lampiran Perjanjian Kinerja Pengukuran Kinerja

24 Terima Kasih