Kementerian PPN/ Bappenas

Presentasi berjudul: "Kementerian PPN/ Bappenas"— Transcript presentasi:

1 Kementerian PPN/ Bappenas PENJAMINAN KUALITAS DOKUMEN SSK DAN PENDAMPINGAN Yogyakarta, 17 Oktober 2018 PMU PPSP Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas

2 PENJAMINAN KUALITAS Self-assessment bagi kabupaten/kota yang menyusun SSK Pokja Provinsi bersama dengan Fasilitator Provinsi (PF) Menggunakan alat bantu tools Penjaminan Kualitas. Pokja Provinsi melakukan verifikasi terhadap dokumen kabupaten/kota di dalam nawasis Tidak hanya melihat kesesuaian dengan pedoman, tetapi juga kedalaman/substansi dari aspek Teknis, Regulasi, Kelembagaan, dan Pendanaan Memastikan SSK mencerminkan kegiatan yang dibutuhkan sebagai dasar pengajuan usulan penganggaran dan kegiatan tools yang sama dapat digunakan untuk melakukan self assessment atau penilaian mandiri sebelum diupload di nawasis

3 1 2 PENGANTAR PENJAMINAN KUALITAS SKENARIO PPSP 2019
tools yang sama dapat digunakan untuk melakukan self assessment atau penilaian mandiri sebelum diupload di nawasis

4 HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM SSK
Target Infrastruktur OM (Operations & Maintenance) Kelembagaan FSM (Fecal Sludge Management) IPLT BABS Sudah memiliki pengelola dan peraturan pendukung mengenai teknis operasional dan tarif BABS  0% Kabupaten/ kota minimal terlayani 1 unit IPLT FSM/Rantai Pengelolaan Air Limbah diperlukan untuk mendukung pencapaian SDGs TPA Harus terdapat alokasi anggaran untuk infrastruktur terbangun Kabupaten/kota minimal terlayani 1 unit TPA

5 KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI
Visi-Misi Tahapan Pengembangan Tujuan dan Sasaran Terdapat keterkaitan antara visi misi kabupatan/kota dengan visi/misi sanitasi untuk masing-masing sektor air limbah, persampahan dan drainase Pembangunan air limbah domestik dan persampahan telah mengacu pada kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota Tahapan pengembangan sistem dan zona sanitasi Jangka pendek: 100% Stop BABS Jangka Menengah: IPLT Sudah banyak kabkota yang memiliki SSK tapi kita masih perlu mengefektifkan implementasi SSK Terdapat informasi mengenai kemampuan pendanaan sanitasi kabupaten/kota.

6 STRATEGI & KERANGKA KERJA LOGIS
Mengarah pada penyelesaian masalah mendesak Berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran Disusun berdasarkan analisis/rumusan SWOT KKL menjelaskan alur dan keterkaitan atas program dan kegiatan yang diusulkan dengan strategi, tujuan dan sasaran, serta permasalahan yang dihadapi. KKL menunjukkan langkah-langkah logis dari substansi SSK yang menunjukkan adanya benang merah dari permasalahan mendesak sampai dengan program dan kegiatan yang direncanakan oleh kab/kota (bab 2-5) KKL memuat strategi yang berasal dari analisis SWOT dan merupakan skala prioritas penanganan sanitasi untuk mencapai tujuan pembangunan sanitasi kab/kota. Sudah banyak kabkota yang memiliki SSK tapi kita masih perlu mengefektifkan implementasi SSK

7 Dana Alokasi Khusus (DAK) Partisipasi Masyarakat
INDIKASI PENDANAAN APBN Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kabupaten/Kota APBD Provinsi CSR Partisipasi Masyarakat Funding Gap tools yang sama dapat digunakan untuk melakukan self assessment atau penilaian mandiri sebelum diupload di nawasis

8 SKENARIO PPSP 2019 Pemutakhiran Reguler Peran Pusat Panduan
Dukungan PMU dan PIUs Peningkatan kapasitas pemerintah daerah: Pelatihan Technical Assistance Buddy system E-learning & E-discussion melalui Nawasis 4. Pelatihan terbatas di tingkat pusat Peran Provinsi Mendampingi kabupaten/kota Menyediakan fasilitator secara mandiri Peran Kabupaten/Kota Sudah banyak kabkota yang memiliki SSK tapi kita masih perlu mengefektifkan implementasi SSK Menyediakan fasilitator secara mandiri

9 SKENARIO PPSP 2019 Model Pendampingan Implementasi Tugas dan Fungsi
Lingkup TA Fasilitasi Pusat Pengembangan Program Peningkatan Kapasitas Advokasi Konsolidasi Pendanaan nonAPBD Monitoring dan Evaluasi Pengembangan & Pengelolaan Program (PPSP) - Nasional Advokasi & Komunikasi Pelatihan/CB Horizontal Learning Provinsi Penjaringan Minat Koordinasi Supervisi Sinkronisasi Pengembangan & Pengelolaan Program (PPSP) –di Wilayahnya Kabupaten/ Kota Implementasi Advokasi dan “Pemasaran” Analisis Multiaspek Peningkatan Kapasitas (teknis, kelembagaan, komunikasi, dll) Penyiapan Sistem Layanan Sanitasi Berkelanjutan dan Percepatan Pencapaian UA Sudah banyak kabkota yang memiliki SSK tapi kita masih perlu mengefektifkan implementasi SSK

10 SKENARIO PPSP 2019 Penetapan Kebijakan Pendampingan Fasilitasi
Peran Provinsi Memastikan target sanitasi Kab/kota sejalan dengan Roadmap Sanitasi Provinsi (UA) dan TPB Memastikan terselenggaranya layanan sanitasi berkelanjutan (teknis, kelembagaan, komunikasi dan advokasi) Memfasilitasi Kab/Kota dalam melakukan advokasi pada pimpinan daerah kab/kota Monitoring dan evaluasi capaian target dan penyelenggaraan layanan sanitasi berkelanjutan Perluasan Layanan Skala Penuh (Upscaling) Penetapan Kebijakan Pendampingan Fasilitasi Mendapatkan Komitmen Kepala Daerah Uji Coba Model Layanan – Skala Terbatas PENCAPAIAN TARGET & PENGEMBANGAN LAYANAN SANITASI BERKELANJUTAN Sudah banyak kabkota yang memiliki SSK tapi kita masih perlu mengefektifkan implementasi SSK

11 Terima Kasih Mari sama–sama kita tingkatkan komitmen bersama untuk penyediaan akses sanitasi dan air minum!

12 PENJELASAN QA BAB VII Monitoring dan Evaluasi
Point Penting: Terdapat informasi mengenai rencana dan realisasi kegiatan dari SSK sebelumnya Terdapat informasi mengenai rencana dan realisasi infrastruktur dari SSK sebelumnya

13 DSS (Diagram Sistem Sanitasi)
Memuat informasi infrastruktur dan sistem pengelolaan sanitasi eksisting dari sumber sampai pembuangan akhir Sesuai dengan instrumen SSK sheet area beresiko Terdapat informasi cakupan layanan eksting air limbah domestik dan persampahan Terdapat informasi terkait regulasi air limbah dan persampahan Terdapat informasi lembaga pengelolaan air limbah dan persampahan Terdapat informasi data infrastruktur air limbah dan persampahan yang terisi lengkap Sudah banyak kabkota yang memiliki SSK tapi kita masih perlu mengefektifkan implementasi SSK