SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.

Presentasi berjudul: "SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI."— Transcript presentasi:

1 SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI

2 PEMILU DAN DEMOKRASI  Pemilu bagi Negara Indonesia adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden yang pelaksanaannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

3 Permasalahan krusial  DAFTAR PEMILIH (PROSES PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH)  SISTEM PEMILU (AMBANG BATAS DAN ALOKASI KURSI)  KEBERPIHAKAN (INTERVENSI) REZIM  PELANGGARAN DALAM BERKAMPANYE  NETRALITAS APARATUR  MANIPULASI PEROLEHAN SUARA

4 Pengawasan  UU No 7 Tahun 2017  PKPU  PERBAWASLU

5 Pengawasan  pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Yang dimaksud dengan pengawasan pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang- undangan (dikutip dari Perbawaslu No. 2 Tahun 2015).

6 TUJUAN  Tujuan pengawasan pemilu adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh; mewujudkan pemilu yang demokratis; dan menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu

7 Struktur Bawaslu  Bawaslu RI terdiri dari 5 orang anggota, Bawaslu Provinsi 5 atau 7 orang anggota, Bawaslu Kabupaten/ Kota 3 atau 5 orang anggota, Panwaslu Kecamatan 3 orang anggota, Panwaslu Kelurahan/ Desa 1 orang anggota dan Pengawas TPS 1 orang anggota pada setiap TPS.

8 Pemilu 2019  Partai Politik Peserta Pemilu Nasional dan Lokal ada sebanyak 20 partai yang akan memperebutkan 575 kursi DPR RI, 2.207 kursi DPRD Provinsi, 17.610 kursi DPRD Kabupaten/Kota dan 136 kursi DPD. Apabila semua parpol mencalonkan sesuai dengan jumlah kursi, maka ada ratusan ribu caleg

9 Solusi Alternatif  Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu adalah bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya

10 PENUTUP  Langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah mendorong secara aktif agar masyarakat tersadarkan untuk terlibat dalam pengawasan pemilu; menyediakan informasi yang memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang pengawasan pemilu; menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan, dan/atau laporan pelanggaran pemilu