INDIVIDU, MASYARAKAT, SISTEM PEREKONOMIAN (SP) & PEMBANGUNAN

Presentasi berjudul: "INDIVIDU, MASYARAKAT, SISTEM PEREKONOMIAN (SP) & PEMBANGUNAN"— Transcript presentasi:

1 INDIVIDU, MASYARAKAT, SISTEM PEREKONOMIAN (SP) & PEMBANGUNAN
BAB II INDIVIDU, MASYARAKAT, SISTEM PEREKONOMIAN (SP) & PEMBANGUNAN

2 SISTEM PEREKONOMIAN KAPITALISME SOSIALISME KOMUNISME
SOSIALISME DEMOKRAT SISTEM EKONOMI PANCASILA

3 1. KAPITALISME Adalah sistem ekonomi di mana aset produksi dimiliki swasta & produksi utk dijual. Berawal dr Merkantilisme: negara berhak & berkewajiban mengatur & melindungi dunia usaha swasta & dg prinsip kebebasan (laissez faire/biarkan bisnis bebas) tercipta menyangkut industri yg dlm perkembangannya menciptakan pula kelas tenaga kerja yg radikal & membentuk gerakan politik melawan orde kapitalis.

4 2. SOSIALISME PRODUKTIVITAS TDK MAMPU DIPENUHI; PRODUKSI TDK MAMPU MEMENUHI SEGALA KEBUTUHAN SIFAT MANUSIA SEBAGAI PRODUSEN MASIH MEMERLUKAN RANGSANGAN; DISTRIBUSI PENGHASILAN BERDASAR DARI MASING" BERDASARKAN KEMAMPUANNYA & DIBERIKAN IMBALAN BERDASARKAN TENAGA KERJANYA

5 3. KOMUNISME PRODUKTIVITAS TELAH MENCAPAI KELIMPAHRUAHAN
BEKERJA SUKARELA, DG SENANG SERTA PRODUKTIF TANPA RANGSANGAN LANGSUNG DARI MASING" BERDASAR KEMAMPUANNYA, & KPD MASING" DIBERIKAN BERDASAR KEBUTUHANNYA; UANG, HARGA, PEMBIAYAAN, NEGARA TDK ADA KELAS, TDK ADA EKSPLOITASI

6 4. SOSIALISME DEMOKRAT Kapitalisme tdk akan jatuh & buruh tdk akan semakin miskin. Kelas buruh makin berperan dlm menciptakan kehidupan politik yg tertib & teratur & dpt mendudukkan wakil"nya di parlemen.

7 5. SISTEM EKONOMI PANCASILA
Pasal 33 UUD 1945 yg diuraikan Bung Hatta; sistem perekonomian Indonesia: sistem koperasi.

8 Mubyarto menyatakan sistem ekonomi Pancasila:
Sistem ekonomi yg berorientasi manusia Perjuangan meletakkan landasan ekonomi kekeluargaan & koperasi Penguasaan oleh negara yg tdk menjurus ke etatisme Pengembangan sektor swasta secara terkendali

9 SP & PEMBANGUNAN TUGAS SP: MEWADAHI KEGIATAN PEMBANGUNAN AGAR BERKELANJUTAN & BERWAWASAN LINGKUNGAN. INDONESIA SDH MERATIFIKASI AGENDA 21 GLOBAL & SDH MEMILIKI AGENDA 21 INDONESIA & MASING" PROPINSI SDG MEMBUAT AGENDA 21 LOKAL

10 PEMBANGUNAN Pertumbuhan yg hanya bertalian dg meningkatnya PNB perkapita. Di sini tdk dibicarakan eksternalitas; hanya bertalian dg penghasilan riil sekarang & alat/ sarana serta hal" yg sifatnya fisik.

11 Perkembangan Pembangunan
Bermula dari situasi Lingkaran Setan Kemiskinan & Perangkap keseimbangan pada Taraf Rendah. Dg inovasi dari entrepreneur pembangunan di segala bidang dimungkinkan (1911) walaupun akhirnya timbul depresi hebat (1929) krn munculnya eksternalitas awal ekonomi berupa pasar yg tdk sempurna akibat informasi yg tdk lengkap, biaya transportasi yg tinggi serta persaingan tdk sempurna.

12 Muncul campur tangan pemerintah (Keynes, 1926) dg adanya perencanaan oleh negara (1940-1950).
Terlalu banyak regulasi pemerintah berakibat pd gagalnya pemerintah. Muncul pandangan sistem ekonomi campuran: ada kebebasan & ada pula pengaturan; sebagian diatur mekanisme pasar, sebagian diatur pemerintah shg diharapkan tercapai kesejahteraan masyarakat.

13 UNSUR" PEMBANGUNAN PEMBENTUKAN MODAL YG LBH TINGGI DRPD PERKEMBANGAN PENDUDUK TEKNOLOGI, BADAN USAHA, EFISIENSI BAIK DI INDUSTRI MAUPUN PERTANIAN FAKTOR SOSIAL & POLITIK DEVISA YG DARI PERDAGANGAN INTERNASIONAL, MEMPERKOKOH UPAYA PEMBANGUNAN KESEIMBANGAN & ANCAMAN, TANTANGAN, HAMBATAN & GANGGUAN PERANAN SISTEM PERPAJAKAN

14 1. PEMBENTUKAN MODAL YG LBH TINGGI DRPD PERKEMBANGAN PENDUDUK
PRODUKTIVITAS BERUPA INVESTASI DI SEKTOR SWASTA MAUPUN PUBLIK INVESTASI PADA SDM, TERDIRI ATAS PEDIDIKAN & LATIHAN SERTA FISIK; PANGAN & KESEHATAN, SANITASI SDM MENGANGGUR DIPEKERJAKAN MEMBUAT SALURAN PENGAIRAN JALAN & SEMUA PERLU SUMBER DANA KITA MENUNDA KONSUMSI DARI DLM MAUPUN DARI LUAR UTK ITU PERLU STABILITAS MONETER SERTA LEMBAGA KEUANGAN YG MENARIK

15 2. TEKNOLOGI, BADAN USAHA, EFISIENSI BAIK DI INDUSTRI MAUPUN PERTANIAN
EFISIENSI PEMANFAATAN SD PERLU DIDUKUNG SHG POLA PAJAK / TARIF YG MENGAKIBATKAN PRODUKSI YG TAK EFISIEN PERLU DI TINGGALKAN

16 3. FAKTOR SOSIAL & POLITIK
SIKAP KELEMBAGAAN YG PERLU DIUBAH / DISESUAIKAN DG PEMBANGUNAN STABILITAS POLITIK, PERLU: INISIATIF, RENCANA, TRANSFORMASI PENANGGULANGAN KESENJANGAN: REDESTRIBUSI ASET UTK TABUNGAN INVESTASI; DG DMK ASET MILIK SENDIRI AKAN LBH DIPELIHARA PERPAJAKAN, RANGSANGAN INVESTASI SHG TABUNGAN PUBLIK MENINGKAT

17 4. DEVISA YG DARI PERDAGANGAN INTERNASIONAL, MEMPERKOKOH UPAYA PEMBANGUNAN
DG MEMANFAATKAN SPESIALISASI, EKONOMI SKALA & KEUNTUNGAN KOMPARATIF DPT DIPEROLEH DEVISA CUKUP UTK IMPOR BAHAN & MESIN TENAGA UTK PROSES PRODUKSI YG BERKELANJUTAN. DIPERTAHANKAN IMPORT SUBSTITUTION POLICY, EXPORT LED POLICY PERLU STRUKTUR PAJAK YG MENUNJANG

18 5. KESEIMBANGAN & ANCAMAN, TANTANGAN, HAMBATAN & GANGGUAN TERDIRI:
TINGKAT TABUNGAN NERACA PEMBAYARAN YG DEFISIT MEMPENGARUHI EKSPOR PAJAK DPT MENDORONG MASUKNYA MODAL & MEMPENGARUHI EKSPOR, IMPOR SHG PERLU DIMANFAATKAN UTK PENGAMBILAN KEBIJAKAN

19 6. PERANAN SISTEM PERPAJAKAN
TINGKAT PAJAK MEMPENGARUHI TABUNGAN PUBLIK YG DAPAT MEMBANTU PEMBENTUKAN MODAL TINGKAT/STRUKTUR PAJAK MEMPENGARUHI TABUNGAN SWASTA PENGELUARAN PEMERINTAH: INFRASTRUKTUR RANGSANGAN PAJAK & DENDA" MEMPENGARUHI EFISIENSI PEMANFAATAN SD DISTRIBUSI BEBAN PAJAK MENDORONG PEMERATAAN PAJAK MEMPENGARUHI INVESTASI ASING: ALIRAN MSK MODAL & TINGKAT REINVESTASI LABA POLA PAJAK ATAS IMPOR & EKSPOR MEMPENGARUHI NERACA PERDAGANGAN

20 PENDEKATAN PE TEORI PERILAKU RUMAH TANGGA: NEO KLASIK
ALOKASI SD: NEO KLASIK, SOLOW PERTUMBUHAN & DISTRIBUSI PENGHASILAN: MARXIS, KELEMBAGAAN: LEWIS, RANIS-FEI & DUALISME BOEKE PERDAGANGAN & PEMBANGUNAN EKONOMI: MYRDAL, PREBISCH, SINGER, HLA-MYNT KEBIJAKAN EKONOMI: KEYNESIAN, NEO KEYNESIAN, SAMUELSON

21 KASUS Etatisme adalah suatu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan. Negara adalah sumbu yang menggerakkan seluruh elemen politik dalam suatu jalinan rasional, yang dikontrol secara ketat dengan menggunakan instrumen kekuasaan