Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir TA 2018 (Perdirjen Perbendaharaan No. PER-13/PB/2018) Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal.

Presentasi berjudul: "Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir TA 2018 (Perdirjen Perbendaharaan No. PER-13/PB/2018) Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal."— Transcript presentasi:

1 Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir TA 2018 (Perdirjen Perbendaharaan No. PER-13/PB/2018) Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Cilacap, 27 September 2018

2 LATAR BELAKANG PMK Nomor 163/PMK.05/2013 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 186/PMK.05/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran Pasal 22 “Ketentuan lebih lanjut mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran tiap tahunnya diatur dengan Perdirjen Perbendaharaan” Perdirjen Perbendaharaan tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2018

3 Kerangka Pengaturan Bab I Ketentuan Umum Bab II Penerimaan Negara
Bab III Perencanaan Kas Bab IV Pengeluaran Negara Bab V Penyelesaian Uang Persediaan Bab VI Pengesahan SP3BLU triwulan IV, SP2HL/SP4HL, dan MPHL-BJS Bab VII Pengeluaran Negara atas Beban BA BUN Bab VIII Akuntansi dan Pelaporan Bab IX Ketentuan Lain-Lain Bab X Ketentuan Penutup

4 DASAR HUKUM PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PMK No.163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 186/PMK.05/2017. PMK No.154/PMK.05/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang SPAN sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 278/PMK.05/2014 . PMK No.277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas. PMK No.177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. PMK No.197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas. dst...

5 PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018
TABEL BATAS WAKTU PENATAUSAHAAN PENGELUARAN NEGARA, AKUNTANSI DAN PELAPORAN DAN PENYAMPAIAN LPJ BENDAHARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

6 Batas Akhir Waktu Pengajuan SPM dan Penyelesaian SP2D
No. Jenis SPM Pengajuan SPM/Data Kontrak (Pasal 6) Penerbitan SP2D (Pasal 8) 1. SPM-UP/TUP/GUP 7 Des 2018 12 Des 2018 (UP/TUP) 14 Des 2018 (GUP) 2. SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP s.d 31 Agt 2018) 21 Sep 2018 Penyelesaian SP2D dilakukan dengan prosedur standar operasional dan norma waktu yang ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan 3. SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP 1 s.d 15 Sep 2018) 28 Sep 2018 4. SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP 16 s.d 30 Sep 2018) 12 Okt 2018 5. SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP 1 s.d 15 Okt 2018) 26 Okt 2018 6. SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP 16 s.d 31 Okt 2018) 14 Nov 2018 7. SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP 1 s.d 15 Nov 2018) 29 Nov 2018 5 Des 2018 8. SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP 16 s.d 30 Nov 2018) 14 Des 2018 20 Des 2018 9. SPM-LS Kontraktual (BAST/BAPP 1 s.d 31 Des 2018) 21 Des 2018 27 Des 2018 Pasal 6 dan Pasal 8

7 Pengajuan SPM/Data Kontrak (Pasal 6)
Lanjutan..... No. Jenis SPM Pengajuan SPM/Data Kontrak (Pasal 6) Penerbitan SP2D (Pasal 8) 10. SPM-LS Non Kontraktual 19 Des 2018 27 Des 2018 11. SPM-KP/KB/KC/IB 14 Des 2018 12. SPM-PP 21 Des 2018 13. Surat ralat retur/SPPK 28 Des 2018 14. Perbaikan SPM dan/atau data kontrak dan/ atau data supplier atas SPM yg ditolak KPPN 26 Des 2018 Pasal 6 dan Pasal 8

8 Pengesahan SP3BLU Triwulan IV, SP2HL/SP4HL dan MPHL-BJS
No. Uraian Pengajuan ke KPPN Penerbitan oleh KPPN 1 SP3B BLU Triwulan IV 7 Januari 2019 SP2B BLU 11 Januari 2019 2 SP2HL/SP4HL SPHL/SP3HL 3 MPHL-BJS Persetujuan MPHL-BJS Pasal 26 sd Pasal 28

9 2 hari kerja setelah SPM diterima
Batas Waktu Pengajuan SPM dan Penerbitan SP2D Beban DIPA BA BUN No. Jenis SPM Pengajuan SPM Penerbitan SP2D 1. SPM-LS atas beban DIPA BA BUN TA 2018 yang dapat dibayarkan s.d akhir TA 2018 28 Desember 2018 31 Desember 2018 Diberi tanggal 31 Des 2018 2. SPM-LS DAU bulan Januari 2019 diberi tanggal 2 Januari 2019 21 Desember 2018 diberi tanggal 2 Jan 2019 3. SPM-LS Belanja Pensiun bulan Januari 2019 diberi tanggal 2 Januari 2019 4. SPM-LS Pembayaran Utang Dalam Negeri tanggal 2 Januari 2019 2 Januari 2019 5. SPM-LS Pembayaran Utang Luar Negeri: Tanggal valuta 2 Jan 2018 diberi tgl 2 Jan 2019 20 Des 2018 28 Des 2018 diberi tgl 2 Jan 2019 Tanggal valuta 3 Jan 2018 diberi tgl 3 Jan 2019 28 Des 2018 diberi tgl 3 Jan 2019 Tanggal valuta 4 Jan 2018 diberi tgl 4 Jan 2018 27 Des 2018 2 Jan 2019 diberi tgl 4 Jan 2019 Tanggal valuta 5 Jan 2018 diberi tgl 5 Jan 2019 28 Des 2018 3 Jan 2019 diberi tgl 5 Jan 2019 6. SPM-Pengesahan BM-DTP dan P-DTP diberi tanggal 31 desember 2018 11 Jan 2019 2 hari kerja setelah SPM diterima Pasal 30 sd Pasal 31

10 Batas Waktu Rekonsiliasi dan Pelaporan
No. Aktivitas Batas Akhir 1. Rekonsiliasi KPPN dan UAKPA (upload data SAIBA ke Aplikasi e-rekon-lk) 19 Jan 2019 2. Penyampaian LK tingkat UAKBUN Daerah ke Kanwil 25 Jan 2019 3. Penyampaian LK tingkat UAKBUND oleh KPPN KP dan KPPN KPH ke Dit. PKN 13 Feb 2019 4. Penyampaian LK tingkat Satker ke UAPPA-W 22 Jan 2019 5. Penyampaian LK tingkat UAKKBUN-Kanwil ke Dit. PKN 6. Penyampaian LK tingkat UAPPA-W ke UAPPA-E1 5 Feb 2019 7. Penyampaian LK tingkat UAPPA-E1 ke UAPA 15 Feb 2019 ** Dirjen Perbendaharaan dapat menetapkan jadwal pelaksanaan rekonsiliasi, closing period data, dan penyampaian laporan keuangan selain yang ditetapkan dalam Peraturan ini Pasal 34

11 Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara
Bulan Desember 2018 No. Aktivitas Batas Akhir 1. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ bulan Desember 2018 sama dengan tanggal batas akhir rekonsiliasi antara KPPN dan UAKPA    2. KPPN menyampaikan Daftar LPJ Bendahara bulan Desember 2018 kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan 22 Jan 2019 3. Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan Rekapitulasi LPJ Bendahara per Bagian Anggaran tingkat Wilayah kepada Kanpus Ditjen Perbendaharaan u.p. Dit. PKN 29 Januari 2019 Pasal 35

12 PERENCANAAN KAS

13 Penyusunan Perencanaan Kas
Ketentuan mengenai penyampaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian, pengajuan SPM mendahului tanggal jatuh tempo RPD Harian, dan pengajuan SPM tanpa menyampaikan RPD Harian terlebih dahulu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas. Dalam hal penerbitan SP2D dengan tanggal jatuh tempo atas pengajuan SPM tanpa RPD Harian melewati batas akhir penerbitan SP2D, maka jatuh tempo penerbitan SP2D mengacu pada batas akhir penerbitan SP2D sesuai dengan jenis SPM. Pemutakhiran RPD Harian dilakukan KPPN paling lama sampai dengan batas akhir penerbitan SP2D sesuai dengan jenis SPM. Pasal 5

14 PENGELUARAN NEGARA

15 Batas Waktu Pengajuan Data Kontrak dan Penerbitan NRK
Data kontrak tahun tunggal yang ditandatangani sampai dengan tanggal 30 Nov (Jumat) diajukan ke KPPN paling lambat tanggal 4 Desember 2018 (Selasa) Satker KPPN menerbitkan Nomor Register Kontrak (NRK) paling lambat tanggal 6 Desember 2018 (Kamis) Pasal 6

16 Batas Waktu Pengajuan Perubahan Data Kontrak dan Penerbitan NRK
Perubahan data kontrak yang telah terdaftar dan telah memiliki NRK diajukan paling lambat ke KPPN tanggal 7 Desember 2018 (Jumat) Satker KPPN KPPN menyetujui perubahan data kontrak paling lambat tanggal 11 Desember 2018 (Selasa) Pasal 6

17 Pembayaran Gaji Induk Januari 2019
Khusus pembayaran gaji induk bulan Januari 2019 diatur : SPM-LS Gaji induk bulan Januari 2019, diajukan ke KPPN paling lambat pada tanggal 6 Desember 2018 pada jam kerja. Dalam hal aplikasi gaji dan/atau DIPA belum ada sampai dengan akhir November 2018 maka penerbitan SPM-LS Gaji Induk dilakukan setelah ada petunjuk lebih lanjut. SPM-LS Gaji Induk diberi tanggal 2 Januari 2019. Transfer dana untuk keperluan pembayaran gaji induk bulan Januari 2019 dilakukan pada tanggal 2 Januari 2019. Pasal 7

18 Pengajuan Surat Penarikan Dana (SPD)
Batas Waktu Pengajuan SPD PHLN 7 Desember 2018 14 Des 2018 Pengajuan Surat Penarikan Dana (SPD) 7 Des 2018 Lainnya 7 Desember 2018 Apabila lender mengatur lain batas waktu pengajuan SPD, Satker menyampaikan SPD ke KPPN KPH paling lambat 2 hari kerja sebelum batas waktu pengajuan SPD Pasal 9 sd Pasal 10

19 Sistem dan Batas Waktu Pembayaran Honorarium, Tunjangan, Vakasi dan Penghasilan PPNPN Bulan Desember 2018 Pembayaran dapat dilakukan pada bulan Desember melalui mekanisme SPM-LS dengan melampirkan SPTJM; SPTJM ditandatangani oleh PPK; Pengajuan SPM-LS diterima KPPN paling lambat tanggal 12 Desember 2018 pada jam kerja; Penerbitan SP2D dilakukan paling lambat tanggal 27 Desember 2018. 1 2 3 4 Pasal 11

20 Sistem Pembayaran Uang Makan dan Uang Lembur bulan Desember 2018
Belanja uang makan dan uang lembur dibayarkan dengan menggunakan mekanisme UP/TUP Pengajuan UP/TUP uang makan dan uang lembur mengikuti batas waktu pengajuan SPM UP/TUP Jumat, 7 Desember 2018 Pasal 12

21 Mekanisme Pembayaran Biaya Pemeliharaan
Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100% paling lambat tanggal 21 Desember 2018 (batas akhir pengajuan SPM Kontraktual) Untuk masa pemeliharaan yang melewati batas akhir pengajuan SPM Kontraktual, dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan: dilampiri fotocopy jaminan pemeliharaan yang telah disahkan oleh PPK; Ketentuan jaminan pemeliharaan : diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan/asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian; nilai jaminan minimal sebesar jumlah tagihan; masa berlaku jaminan berakhir minimal bersamaan dengan masa pemeliharaan. dicantumkan nomor dan tanggal jaminan bank/asuransi pada uraian SPM berkenaan. SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau disatukan dengan SPM pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisik. Pasal 13

22 Pembayaran Kontrak dengan Bank Garansi
Pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual yang BAPP-nya dibuat mulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, SPM-LS dilampiri: Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK dan penyedia barang/jasa yang diketahui oleh KPA (Lampiran C); Asli jaminan/garansi bank yang diterbitkan oleh bank umum dengan masa berlaku sd berakhirnya masa kontrak; nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 hari kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi bank (Lampiran D); Surat Pernyataan dari PPK mengenai keabsahan jaminan/garansi bank (Lampiran E); Asli surat kuasa (bermaterai cukup) dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan/garansi bank (Lampiran F); Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari Pihak Ketiga/Rekanan (Lampiran G) Pasal 14

23 Pembayaran Kontrak tanpa Bank Garansi
Jaminan/garansi bank dapat diganti dengan SPKPBJ dari pihak ketiga/rekanan sebagai Penjaminan dari PPK dalam hal : pekerjaan dengan nilai kontrak sama dengan atau di bawah Rp ,00; kontrak dengan nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sama dengan atau di bawah Rp ,00 Pengajuan SPM-LS kontraktual ke KPPN atas pembayaran kontrak tanpa bank garansi hanya dilampiri SPTJM Pasal 15

24 2 1 3 Syarat Penyerahan Bank Garansi oleh KPPN
Pekerjaan telah selesai 100% Untuk pekerjaan yang memerlukan pemeliharaan, PPSPM wajib menyerahkan salinan jaminan pemeliharaan (5%) yang diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/surety bond yang telah disahkan oleh PPK Batas waktu pengajuan oleh PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa kontrak berakhir 2 1 3 Pasal 16 24

25 Klaim Bank Garansi Pekerjaan Tidak Selesai 100% sampai 31 Desember 2018 (wanprestasi) Mengacu pada PMK  mengenai tata cara pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara sebelum barang/jasa diterima. PMK 145/PMK.05/2017 pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran dan akan dilanjutkan tahun anggaran berikutnya Mengacu PMK pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran. PMK 194/PMK.05/2014 PMK 243/PMK.05/2015 Pasal 14

26 Dispensasi Penerbitan Jaminan/Garansi Bank Bank Umum yang tidak berlokasi dalam wilayah kerja KPPN pembayar KPA menyampaikan surat permohonan dispensasi kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan terkait. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat memberikan surat dispensasi dengan ketentuan: Dalam wilayah kerja KPPN pembayar tidak terdapat Bank Umum yang dapat menerbitkan jaminan/garansi bank; dan Bank Umum penerbit jaminan/garansi bank berlokasi dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang bersangkutan. Pasal 17

27 PENYELESAIAN UP

28 Penyelesaian GUP/TUP KPPN
Penerbitan SP2D-PTUP/GUP Nihil paling lambat tanggal 10 Januari 2019 KPPN Penerbitan SP2D-PTUP/GUP Nihil diberi tgl 31 Desember 2018 dan dilakukan atas beban Rekening Pengesahan TUP/GUP Nihil. Pengajuan SPM-PTUP dan SPM-GUP Nihil paling lambat tgl 8 Januari 2019 KPPN mencetak Kartu Pengawasan DIPA dan UP/TUP Pasal 18 sd Pasal 20

29 Penyetoran Sisa Dana UP/TUP
Kas Negara KPPN Bendahara Pengeluaran Dapat mencocokan data sebelum melaksanakan penyetoran Bukti Setor Salinan Bukti Setor 1 2 3 Catatan: Penyetoran sisa dana UP/TUP TA 2018 paling lambat tgl 31 Des 2018. Menggunakan akun pengembalian UP/TUP Pasal 21

30 Tindak Lanjut atas UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan oleh Satker
Pembayaran UP/TUP dalam tahun anggaran berikutnya tidak dapat diberikan sampai sisa dana UP/TUP tersebut disetorkan ke rekening Kas Negara; Apabila terdapat UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan di 2018 namun tahun anggaran 2019 Satker dimaksud tidak memperoleh DIPA, Kepala KPPN menyampaikan surat teguran secepatnya kepada KPA, ditembuskan : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga terkait Kepala Perwakilan BPK RI setempat dan Dirjen Perbendaharaan. 3. UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan disebabkan oleh: Kasus pencurian/penyelewengan yang membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme tuntunan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi/pidana; atau Terlambat dipertanggungjawabkan. Pasal 22

31 Sedangkan, jika terlambat dipertanggungjawabkan.
… Lanjutan Apabila disebabkan pencurian/penyelewengan yang membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme tuntunan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi/pidana Dapat diberikan UP TA 2019 dengan dispensasi dari Dirjen Perbendaharaan Pengajuan dispensasi dilampiri dengan; (1) kronologis kejadian; (2) Perkembangan penyelesaian kerugian negara; (3) Pernyataan Kepala Satker bahwa akan menyelesaikan kerugian negara tersebut; dan (4) Laporan pendukung lainnya. Sedangkan, jika terlambat dipertanggungjawabkan. UP/TUP TA 2018 yang belum dipertanggungjawabkan dapat diperhitungkan dengan UP Tahun Anggaran 2019; Bukti pengeluaran UP/TUP TA 2018 dipertanggungjawabkan sebagai bagian pertanggungjawaban UP TA 2019 melalui mekanisme penyelesaian tunggakan; Satker merevisi DIPA TA 2019 untuk menampung bukti pengeluaran UP/TUP TA 2018 tersebut dan mencantumkan dalam hal. IV DIPA. Pasal 22

32 Penyelesaian UP oleh Perwakilan R
Penyelesaian UP oleh Perwakilan R.I di luar negeri dan Atase Teknis Kementerian Negara/Lembaga (KPPN Jakarta) Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri/Atase Teknis Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan SPTB sebagai pengganti kuitansi/bukti pembayaran ke Kementerian Luar Negeri melalui faksimile. Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Negara/ Lembaga menyampaikan SPM-GUP Nihil Apabila tidak/belum menyetorkan sisa dana UP ke Kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, sisa dana UP diperhitungkan pada pengajuan SPM-UP tahun anggaran No. Uraian Pengajuan ke KPPN Penerbitan oleh KPPN 1 SPM GU NIhil 8 Januari 2019 Diberi tgl 31 Des 18 12 Januari 2019 Diberi tgl 31 Des 2018 Pasal 24 sd Pasal 25

33 PENGELUARAN NEGARA ATAS BEBAN BA BUN

34 Pengeluaran Negara atas Beban BA BUN
Beban Tahun Anggaran 2018 dibayarkan Tahun Anggaran 2018 Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Dalam Negeri/Luar Negeri; Belanja Subsidi/Public Service Obligation (PSO); Belanja Hibah dan dan Kewajiban Lainnya atas Hibah Luar Negeri; dst. Beban Tahun Anggaran 2019 diproses Tahun Anggaran 2018 Belanja Dana Alokasi Umum (DAU); Belanja Pensiun; Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Dalam/Luar Negeri; Beban Tahun Anggaran 2018 disahkan Tahun Anggaran 2019 Pengesahan atas SPM untuk transaksi BM-DTP Pengesahan atas SPM untuk transaksi P-DTP Pasal 28

35 Ketentuan Lain-Lain KPPN diwajibkan untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja antara lain KBI setempat, Bank/Pos Persepsi, Bank Operasional, dan instansi terkait. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Pajak dan Kanwil Ditjen Bea dan Cukai dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi. Pengaturan jam kerja untuk penerimaan SPM di KPPN : Batas waktu pengambilan nomor antrian oleh petugas satker sampai dengan pukul waktu setempat. Penerimaan SPM dilakukan sampai dengan nomor antrian terakhir. Pasal 35

36 Ketentuan Penutup Dalam hal terjadi permasalahan terkait aplikasi dan jaringan SPAN, Dirjen Perbendaharaan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka efektivitas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2018 Penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini, akan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran atau Surat Dirjen Perbendaharaan. Pasal 36 sd Pasal 38

37 diberi tanggal 2 Jan 2018