BUKU SAKU BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN

Presentasi berjudul: "BUKU SAKU BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN"— Transcript presentasi:

1 BUKU SAKU BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN
DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI JAWA TENGAH Edisi : Kin Maret 2018 & TPT Feb 2018 SEKRETARIAT TKPK PROVINSI JAWA TENGAH BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH Juli 2018

2 DAFTAR ISI 1. Definisi Umum Kemiskinan ……………………………………………….……….…………………………………………………... 2 2. Konsep Kemiskinan Makro ……………………………..………………………………………………….…………………………… 3 3. Komponen Garis Kemiskinan ………………………………………….……………………………….……………………………... 4 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan Dan Indek Keparahan Kemiskinan …..……………………………………………... 5 5. Illustrasi GK, P1 Dan P2 ..………………………….………………………………………………………………..…………………… 6 6. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Penduduk Miskin ..……………………………………….……… 8 7. Kinerja penurunan kemiskinan Tahun ………………………………….…………………………………….... 9 8. Kinerja penurunan kemiskinan periode Maret Tahun …………………………..……………..…… 9. Perkembangan Tingkat Kemiskinan ( , Maret) ..…………………….…………………………………… 10. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Menurut Wilayah (Desa+kota) ..……………………………………………. 12 11. Perubahan Jumlah Dan Presentase Penduduk Miskin, September 2017 – Maret …..…………. 13 12. Posisi Relatif Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota ……………..……………………………….. 14 13. Peta Persebaran Penduduk Miskin Di Jawa Tengah (Berdasarkan Data Makro) ………………….………... 15 14. Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah ……………………………………………………….……………..……………….. 16 15. Komoditi Pembentuk Garis Kemiskinan …….…………………….…………………………….…………………………….. 17 16. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) ………………………………….…………………………….…………………… 17. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) …………….…………………….…………………………….…………………………... 19 18. Faktor-faktor Terkait Kinerja Penurunan Tingkat Kemiskinan .……………………..………………………………. 20 19. Target Penurunan Kemiskinan Jawa Tengah ………………………………………………………..……… 20. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun ………..…………… 21. TPT Provinsi Jawa Tengah Dibandingkan Dengan Provinsi Se Jawa – Bali …………..…………… 22. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT Kab./Kota .....……..……………… 23. Analisis Kuadran Tingkat Kemiskinan Terhadap TPT ………..…………………………………………………………... 27 24. Posisi Kab/Kota Analisis Kuadran Tingkat Kemiskinan Terhadap TPT ………......……………………………... 28

3 DEFINISI UMUM KEMISKINAN
Kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. HAK-HAK DASAR pangan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik KEMISKINAN ADALAH MASALAH MULTI DIMENSIONAL Strategi Intervensi  “Induktif Approach” bukan “deduktif approach”.  HITS (Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial) Sangat bersifat Humanis  sangat volatile/dinamis

4 KONSEP KEMISKINAN MAKRO
“ Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran)” Konsep Kemiskinan Makro yang dipakai BPS (dan juga beberapa negara lain) adalah : ketidakmampuan seseorang dlm memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) PENDUDUK MISKIN penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan

5 KOMPONEN GARIS KEMISKINAN (GK)
GK Makanan => setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori kkal per kapita perhari diwakili 52 jenis komoditi. GK Non Makanan => kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan) ● Tidak Miskin Miskin Sangat Miskin (kronis) Hampir Miskin ● A ● B Garis Kemiskinan Berbeda-beda untuk setiap provinsi dan Kab/Kota. Metode yang sama digunakan BPS sejak tahun 1998. Persebaran penduduk terbanyak di dalam kategori hampir miskin  rentan jatuh miskin. Peran TPID sangat strategis dalam menjaga inflasi yg sangat berperan dalam peningkatan/pengurangan kemiskinan. 0,8 1,0 1,2 1,6

6 INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks kedalaman kemiskinan, mengindikasikan semakin besar jarak rata- rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan  Semakin Buruk. Indeks keparahan kemiskinan (P2) mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin besar indeks kedalaman kemiskinan, mengindikasikan semakin besar jarak pengeluaran di antara penduduk miskin  Semakin Buruk.

7 ILLUSTRASI GK, P1 DAN P2 GK P1 P2 PENDUDUK MISKIN Keterangan :
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)  Jarak/gap rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Kedalaman kemiskinan (P2)  Jarak/gap rata-rata pengeluaran antar penduduk miskin.

8 PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN

9 PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN PROVINSI JAWA TENGAH
Perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah : Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2018 sebesar 3,90 juta orang (11,32%), berkurang sebesar 300,29 ribu orang dibandingkan September 2017 yang sebesar 4,20 juta orang (12,23%). Secara umum, tingkat kemiskinan periode Maret 2018 di Jawa Tengah mengalami kinerja penurunan terbaik se-Indonesia, dari sisi jumlah absolut maupun persentasenya. Kinerja penurunan tertinggi scr month of month (mom) dicapai pada periode Sept Maret 2018 sebesar 0,91% point namun apabila dilhat secara yoy (Mar –Mar), kinerja penurunan kemiskinan tertinggi dicapai pada tahun yang mencapai 1,69%.

10 KINERJA PENURUNAN KEMISKINAN
TAHUN Capaian Kemiskinan Kinerja Kemiskinan Capaian Kemiskinan Maret 2018 sebesar 11,32% turun sebanyak 3,24% dari capaian awal tahun Maret yaitu sebanyak 14,56%, dengan rerata penurunan sebesar 0,65%/th. Kinerja Penurunan kemiskinan tahun cenderung berfluktuatif, pernah mengalami kinerja penurunan tertinggi pada periode September 2017 – Maret 2018 (mom) sebesar 0,91% point dan pada periode Maret-September 2014 (mom) sebanyak 0,88% poin. Jika dilihat dari trendline kinerja penurunan kemiskinan tahun (Mar-Mar), kinerja penurunan kemiskinan semakin membaik, bahkan pada Maret 2017 – Maret 2018 kineja penurunan kemiskinan paling tinggi selama periode 5 tahun ( ) yaitu sebesar 1,69% point.

11 KINERJA PENURUNAN KEMISKINAN
PERIODE MARET TAHUN Penurunan angka kemiskinan periode Maret (yoy) semakin membaik dan progresif, yaitu dari 14,56% (Mar 2013), turun menjadi 11,32% (Mar 2018) atau turun sebanyak 3,24% point. Kinerja percepatan penurunan angka kemiskinan cenderung meningkat (trend positif), hal tersebut mengindikasikan bahwa program/kegiatan penanggulangan kemiskinan sudah berjalan ke arah yang benar (on the track).

12 PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN
( , MARET) Rata-rata Penurunan 0,65% Jateng -1,69% DIY -0,89% Jatim -0,79% Bali -0,24% Banten -0,21% DKI -0,20% Jabar -1,26% 2014 Turun 1,69% 2015 2016 2017 2018 14,46% 13,58% 13,27% 13,01% 11,32% Turun 0,26% Turun 0,31% Turun 0,88% Turun 0,10% 3,90 juta 4,45 juta 4,51 juta 4,58 juta 4,84 juta Kinerja Penurunan Kemiskinan Tertinggi Selama Lima Tahun Terakhir (Periode Maret ) yaitu Pada Tahun 2018 Sebesar 1,69% Pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebanyak 3.897,20 ribu orang (12,23%), berkurang sebanyak 553,52 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 (4.450,72 ribu orang/13,01%). Pada periode Maret 2017 – 2018, Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan tertinggi (1,69%) apabila dibandingkan Provinsi se Jawa – Bali lainnya.

13 PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN MENURUT WILAYAH (KOTA + DESA)
PERDESAAN (Ribu Jiwa) (%) Maret 2017 2561,63 14,77 September 2017 2381,92 13,92 Maret 2018 2181,04 12,99 PERKOTAAN (Ribu Jiwa) (%) Maret 2017 1889,09 11,21 September 2017 1815,58 10,55 Maret 2018 1716,16 9,73 Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 10,55% (1,82 juta jiwa), turun menjadi 9,73% (1,72 juta jiwa) pada Maret 2018 atau turun sebesar 0,82% (99,42 ribu jiwa). Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan juga turun dari 13,92% (2,38 juta jiwa) pada September 2017 menjadi 12,99% (2,18 juta jiwa) pada Maret 2018 atau turun 0,93% (200,88 ribu jiwa). Rata-rata penurunan persentase penduduk miskin tahun 2013 – 2018 di daerah perkotaan dan perdesaan sebesar 0,65%.

14 PERUBAHAN JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (SEPTEMBER 2017 – MARET 2018)
Perubahan Persentase Kemiskinan (Poin) Perubahan Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Maluku Utara Kalimantan Utara Lampung Sulawesi Barat Kepulauan Riau Aceh Jambi Riau Papua NTT Kalimantan Timur Kep. Bangka Belitung Sumatera Utara Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Sumatera Barat Sulawesi Utara Papua Barat Bali Kalimantan Selatan Bengkulu Maluku DKI Jakarta Sulawesi Tengah Jawa Timur DIY Sumatera Selatan NTB Gorontalo Sulawesi Tenggara Banten Jawa Barat Sulawesi Selatan Jawa Tengah

15 POSISI RELATIF TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/ KOTA DIBANDINGKAN NASIONAL DAN PROVINSI (PERIODE MARET 2017*) Di atas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 15 Kabupaten (Blora 13,04%, Grobogan 13,27%, Demak 13,41%, Purworejo 13,81%, Cilacap 13,94%, Sragen 14,02%, Klaten 14,15%, Banyumas 17,05%, Banjarnegara 17,21%, Pemalang 17,37%, Rembang 18,35%, Purbalingga 18,80%, Brebes 19,14%, Kebumen 19,60%, dan Wonosobo 20,32%) Di bawah Provinsi Jawa Tengah dan di atas Nasional 10 Kabupaten (Kota Surakarta 10,65%, Kab. Batang 10,80%, Kendal 11,10%, Pati 11,38%, Temanggung 11,46%, Boyolali 11,96%, Karanganyar 12,28%, Magelang 12,42%, Pekalongan 12,61%, dan Wonogiri 12,90%) Di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 10 Kabupaten/Kota (Kota Semarang 4,62%, Tegal 8,11%, Salatiga 5,07%, Pekalongan 7,47%, Magelang 8,75%, Kab. Kudus 7,59%, Semarang 7,78%, Jepara 8,12%, Kab. Sukoharjo 8,5%, dan Tegal 9,0%) *) data rilis terakhir BPS Jateng

16 (BERDASARKAN DATA MAKRO MARET 2017)
PETA PERSEBARAN PENDUDUK MISKIN DI JAWA TENGAH (BERDASARKAN DATA MAKRO MARET 2017) : Kin. di atas Nas 10,64% & di bawah prov 13,01% (9 Kab./Kota) : Kin. di bawah Nas 10,64% & prov 13,01% (11 Kab./Kota) : Kin. di atas Nas 10,64% & prov 13,01% (15 Kab./Kota)

17 Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan) Sumbangan Garis Kemiskinan (%)
GARIS KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH (PERIODE MARET 2018) Selama periode September 2017 – Maret 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,56%, dari Rp ,- per kapita per bulan pada Maret 2017 menjadi Rp ,- per kapita per bulan pada Maret Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar (73,33%) dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (26,67%). 73,33% Makanan 26,67% Non makanan TAHUN Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan) Sumbangan Garis Kemiskinan (%) Makanan Bukan Makanan Total Maret 2017 88.618 73,41 26,59 100 September 2017 90.203 73,38 26,62 Maret 2018 93.582 73,33 26,67 Perubahan Mar17-Mar18 (%) 5,19 5,60 5,30 Perubahan Sep17-Mar18 (%) 3,49 3,75 3,56 Catatan : Inflasi umum pada periode Desember 2017 – Maret 2018 sebesar 1,24 persen

18 KOMODITI PEMBERNTUK GARIS KEMISKINAN
No Komoditi Kota (72,18%) Desa (74,54%) 1 Beras 20,70 22,43 2 Rokok kretek filter 9,10 9,43 3 Telur ayam ras 4,37 3,89 4 Daging ayam ras 3,70 Gula pasir 3,37 5 3,28 Tempe 2,87 6 2,57 7 Mie instan 2,36 Tahu 2,47 8 2,25 2,43 9 Kue basah 1,98 Bawang merah 2,09 10 Lainnya 21,87 22,99 No Komoditi Kota (27,82%) Desa (25,46%) 1 Perumahan 6,17 6,42 2 Bensin 4,92 4,31 3 Listrik 3,42 2,09 4 Pendidikan 2,44 1,50 5 Perlengkapan mandi 1,36 Kesehatan 1,28 6 1,29 1,25 7 Lainnya 8,22 8,61 Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan (73,33%) jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (26,67%). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret tercatat sebesar 73,33%. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Sept sebesar 73,38%.

19 INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)
Pada September Maret 2018, indeks kedalaman kemiskinan turun 0,268 poin sedangkan periode Maret Maret 2018 turun sebesar 0,367. Indeks kedalaman kemiskinan perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan, namum penurunan indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan periode Sept Maret 2018 lebih besar dibandingkan di perkotaan yaitu 0,299 poin dibanding 0,226 poin Perlu fokus intervensi Program/kegiatan yang mengarah pada penciptaan usaha ekonomi produktif, peningkatan kompetensi tenaga kerja

20 INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)
Pada September Maret 2018, indeks keparahan kemiskinan turun 0,103 poin, dan pada periode Maret Maret 2018 turun sebesar 0,125 poin Indeks keparahan kemiskinan perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. September Maret 2018, indeks keparahan kemiskinan di perdesaan turun 0,129 poin sedangkan perkotaan turun 0,073 poin Sebaliknya, pada periode Maret Maret 2018 wilayah perdesaan turun 0,171 poin sedangkan perkotaan turun 0,071 Perlu fokus intervensi Program/kegiatan perlindungan sosial pada Desil I

21 FAKTOR-FAKTOR TERKAIT KINERJA PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN
Beberapa faktor yang terkait kinerja penurunan dengan tingkat kemiskinan selama periode September 2017 – Maret 2018 antara lain adalah: Selama periode Nov 2017 – Feb 2018, bantuan pangan non tunai (BPNT) telah dpt disalurkan scr lancar ke rumah tangga  Hal ini diduga dapat membantu penurunan kemiskinan. Selama periode Sept 2017 – Mar 2018 terjadi inflasi umum sebesar 2,20 persen. Lebih rendah apabila dibandingkan inflasi periode Maret 2017 – Maret 2018 sebesar 3,39 persen. INFLASI BPNT NTP 1 2 Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan (97,50/Maret 2017 menjadi 101,29/Maret 2018 3,79 point) 3 Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp , naik Rp  atau 8,71 persen dibanding UMP 2017 sebesar Rp ) 4 UMP Sumber : BRS MARET 2018

22 PERLU DUKUNGAN PEM KAB./KOTA; PUSAT; DUNIA USAHA; PT; MASYARAKAT
TARGET PENURUNAN KEMISKINAN JAWA TENGAH TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 10,40 – 9,93% 9, ,57% 8,81 – 9,81% PERLU DUKUNGAN PEM KAB./KOTA; PUSAT; DUNIA USAHA; PT; MASYARAKAT

23 PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

24 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
DEFINISI UMUM TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA Pengangguran meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau tidak mencari pekerjaan karena alasan merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), atau tidak mencari pekerjaan karena sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. PENGANGGURAN TPT adalah angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya pengangguran terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA/TPT

25 PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) TAHUN 2013 - 2018
Pergeseran musim panen raya dan tingginya alih fungsi lahan menyebabkan naiknya tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar, ditunjukkan pada TPT yang bergerak naik 0,08% dari 4,15% (Feb 2017) menjadi 4,23% (Feb 2018). TPT di perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding TPT di perdesaan. Pada Februari 2018, TPT di perkotaan sebesar 4,60%, sedangkan TPT di perdesaan hanya 3,88%. Dibandingkan setahun yang lalu, terjadi peningkatan tingkat pengangguran di perkotaan sebesar 0,17% point, sementara TPT di perdesaan mengalami peningkatan sebesar 0,01% point.

26 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PROVINSI JAWA TENGAH DIBANDINGKAN DENGAN PROVINSI SE JAWA – BALI (PERIODE AGUSTUS FEBRUARI 2018) TPT Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan 0,34% point selama periode Agst 2017 – Feb 2018 Pada periode Agustus 2017 dibandingkan periode Februari 2018, terdapat Provinsi Se Pulau Jawa dan Bali yang mengalami kenaikan TPT yaitu Provinsi DIY.

27 POSISI RELATIF TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) KAB
POSISI RELATIF TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) KAB./KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH (AGUSTUS 2017) Terdapat 8 Kab./Kota berada di atas TPT rata-rata Jawa Tengah (4,57%) dan Nasional (5,50%), yaitu : Kota Tegal 8,29%, Kab. Brebes 8,04%, Kab. Tegal 7,33%, Kota Magelang 6,68%, Kab. Cilacap 6,30%, Kab. Batang 5,82%. Kab. Pemalang 5,59 dan Kab. Kebumen 5,58%.

28 III I IV II ANALISIS KUADRAN TINGKAT KEMISKINAN PERIODE
MARET 2017 TERHADAP TPT AGUSTUS 2017 III I IV II

29 POSISI KAB/KOTA MENDASARKAN ANALISIS KUADRAN TINGKAT KEMISKINAN PERIODE MARET 2017 TERHADAP TPT AGUSTUS 2017 KUADRAN I (Kin dan TPT tinggi) 9 Kabupaten (Kab. Brebes, Kebumen, Purbalingga, Pemalang, Banjarnegara, Banyumas, Sragen, Cilacap, dan Demak) KUADRAN II (Kin tinggi dan TPT rendah) 8 Kabupaten (Kab. Wonosobo, Rembang, Klaten, Purworejo, Grobogan, Blora, Pekalongan, dan Wonogiri) KUADRAN III (Kin rendah dan TPT tinggi) 8 Kabupaten/Kota (Kab. Tegal, Kendal, Batang, Jepara, Kota Tegal, Magelang, Surakarta, dan Pekalongan) KUADRAN IV (Kin dan TPT rendah) 10 Kabupaten/Kota (Kab. Pati, Boyolali, Karanganyar, Temanggung, Magelang, Sukoharjo, Semarang, Kudus, Kota Salatiga dan Kota Semarang)

30 CATATAN

31 CATATAN

32 TERIMA KASIH