ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Presentasi berjudul: "ADMINISTRASI PEMBANGUNAN"— Transcript presentasi:

1 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Dosen Pengampu Agus Suryono

2 Catatan: Power point ini hanya sebagai pedoman garis besar program pembelajaran (GBPP) mata kuliah Administrasi Pembangunan; Untuk selanjutnya saudara mahasiswa bisa menjabarkan lebih lanjut sesuai literatur yang tersedia

3 GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN MK
GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN MK. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (CONTENT, EXPERIENCE, REFLEXION) Pengantar Administrasi Pembangunan (Bintoro Tjokroamidjojo) Konsep, Dimensi, Strategi (SP. Siagian) Model Administrasi Pembangunan: The Theory of Prismatic Society Model (Fred Warren Riggs)

4 Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah (Agus Suryono dan Trilaksono Nugroho) Sistem Administrasi dan Birokrasi Administrasi Pembangunan (Fred. Warren Riggs) Birokrasi dan Kearifan Lokal (Agus Suryono)

5 New Public Administration (NPA); Ethics and Public Administration; The Spirit of Public Administration ( H. George Frederickson) Manajemen Pembangunan (Bintoro Tjokroamidjojo) Manajemen Stratejik (SP. Siagian)

6 Reinventing Indonesia (Ginandjar Kartasasmita dan Joseph J. Stern),
Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan (Perkembangan teori dan penerapan) Administrasi Pembangunan (Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja. AR) Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia (Ginandjar Kartasasmita) Reinventing Indonesia (Ginandjar Kartasasmita dan Joseph J. Stern), Perspektif Administrasi Pembangunan: Kualitas Manusia dan Kualitas Masyarakat (Sofian Effendi) tbk

7 I Pengantar Administrasi Pembangunan (Bintoro Tjokroamidjojo)

8 BINTORO TJOKROAMIDJOJO (1931 – 2009)

9 1978

10 1. RUANG LINGKUP ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Ilmu administrasi negara Perkembangan kearah administrasi pembangunan Ciri perumusan dan ruang lingkup administrasi pembangunan Peranan dan fungsi pemerintah dalam pembangunan berencana

11 2. ADMINISTRASI BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL
Pembangunan nasional secara berencana Perencanaan dan administrasi pembangunan Penyempurnaan administrasi untuk pelaksanaan pembangunan Pertimbangan ekonomis pelaksanaan administrasi

12 3. ASPEK-ASPEK YANG SALING MEMPENGARUHI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Aspek politik Aspek ekonomi Aspek sosial budaya Aspek perkembangan Iptek dan lingkungan fisik Aspek institusional

13 4. ORGANISASI BAGI PEMBANGUNAN
Birokrasi Analisa organisasi Sentralisasi dan desentralisasi Badan-badan pemerintahan tingkat pusat Badan-badan staf tingkat pusat Pemerintahan di daerah dan pembangunan daerah Organisasi bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

14 5. FUNGSI ADMINISTRATOR Unsur pembaharu Kepemimpinan
Analisa dan pembentukan kebijaksanaan Pengambilan keputusan

15 6. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

16 7. ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

17 8. INSTITUSI OTONOM (NGo, BUMDes) DAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
Macam-macam institusi otonom Klasifikasi dan peranan perusahaan negara dalam pembangunan Lembaga ekonomi/ keuangan sebagai instrumen administrasi pembangunan

18 9. PERENCANAAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN DALAM PEMBANGUNAN
Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Koordinasi perencanaan melalui perencanaan operasional tahunan Program dan proyek pembangunan Koordinasi pelaksanaan pembangunan Pelaporan, monitor, dan evaluasi

19 10. ASPEK HUKUM DALAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Hukum dan administrasi pembangunan Dasar hukum pelaksanaan administrasi Aspek administrasi dalam proses per UU-an

20 11. PENGAWASAN DAN PARTISIPASI
Pertanggunganjawab administrasi Wewenang lembaga-lembaga legislatif dan pengawasan Pengawasan Yudisial Peranan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat Partisipasi dalam pembangunan

21 12. PENYEMPURNAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI INDONESIA
Perkembangan gagasan administrasi pembangunan di Indonesia Lingkungan masalah administrasi pembangunan di Indonesia Arah usaha penyempurnaan administrasi pembangunan di Indonesia

22 II Konsep, Dimensi, Strategi Administrasi Pembangunan (SP. Siagian)

23 2000 (1) 2016 (10)

24 KONSEP ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

25 1. KONSEP (PENDAHULUAN) Pengertian Administrasi Pembangunan
Asal-usul serta perkembangan konsep Administrasi Pembangunan Kerjasama dalam hubungan antar bangsa sebagai bagian integral politik luar negeri (bantuan di bidang politik, bidang ekonomi, bidang meliter, dan bantuan di bidang teknik) Peranan Comparative Administration Group; Peranan Eastern Regional Organization for Public Administration; Pembentukan Development Administration Group

26 2. SEPULUH TANTANGAN UTAMA DIMASA DEPAN
Globalisasi ekonomi Masalah pengangguran Tanggungjawab sosial Pelestarian lingkungan hidup Peningkatan mutu hidup Penerapan norma-norma moral dan etika Keanekaragaman tenaga kerja Konfigurasi demografi (Bonus Demografi) Penguasaan dan pemanfaatan Iptek Bidang politik

27 3. PENTINGNYA KOMITMEN NASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN
Polarisasi dunia (Polarisasi di bidang politik dan di bidang ekonomi Komitmen nasional (Conditio Sine Qua Non keberhasilan pembangunan) : Elite politik dan peranannya; Elite administratif dan peranannya; Elite cendekiawan/ Academic elite dan perananya; Elite bisnis/ Captains of industries dan perananya; Elite meliter/ Melitary elite dan peranannya; Para informed observers dan peranannya

28 DIMENSI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

29 Tahap-tahap pertumbuhan politik dalam rangka pembangunan nasional
1. PEMBANGUNAN NASIONAL YANG MULTIDEMENSIONAL: PEMBANGUNAN BIDANG POLITIK Tahap-tahap pertumbuhan politik dalam rangka pembangunan nasional Hubungan luar negeri dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan politik Pengaruh Iptek terhadap hubungan luar negeri Aspek politik hubungan luar negeri Aspek ekonomi hubungan luar negeri Aspek teknis hubungan luar negeri

30 2. PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL
Pembangunan ekonomi sebagai prioritas pembangunan nasional Strategi pembangunan ekonomi Industrialisasi sebagai alternatif Mengapa pembangunan ekonomi harus berhasil ? (Untuk mengentas kemiskinan, Menghilangkan kesenjangan sosial, Tersedianya dana untuk pembangunan bidang-bidang lain; Terpeliharanya ketertiban umum )

31 3. PEMBANGUNAN DI BIDANG SOSIAL BUDAYA
Aspek utama sosial budaya (Bahasa sebagai identitas bangsa, Adat istiadat dan tradisi, Persepsi tentang kekuasaan, Hubungan dengan alam, Locus of control, Pandangan tentang peranan wanita, Sistem keluarga besar) Golongan-golongan masyarakat (Golongan tradisional, Golongan modernis, Golongan ambivalent) Pendidikan Wahana utama pembangunan sosial budaya (Pendidikan formal, Pelatihan sebagai aspek pendidikan formal; Pemberantasan buta huruf)

32 4. PEMBANGUNAN DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Pembinaan Ketahanan Nasional (Faktor geografis, penduduk, kekayaan alam, Faktor Ipoleksosbudmil -- ASTAGTRA)

33 STRATEGI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

34 1. PERANAN SERTA FUNGSI PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Fungsi-fungsi pemerintah terhadap warganya (Negara sebagai negara politik / Political state; Negara sebagai negara hukum/ Legal state; Negara sebagai negara kesejahteraan/ Welfare state; Negara sebagai negara administratif/ Administrative state) Peran Pemerintah dalam pembangunan nasional (Peran selaku stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan peran selaku pelaksana sendiri)

35 2. PEMBANGUNAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Langkah-langkah dalam Administrasi Pembangunan : Penumbuhan motivasi Perumusan dan pengambilan keputusan politik Peletakan dasar hukum Perumusan rencana pembangunan nasional Penentuan dan perumusan program kerja Penentuan berbagai proyek pembangunan Implementasi rencana dan program kerja, Pentingnya sistem penilaian, Pentingnya mekanisme umpan balik)

36 3. PARADIGMA BARU ADMINISTRASI NEGARA
Aparatur yang berdaya guna Aparatur yang berhasil guna Aparatur yang produktif Aparatur yang bersih Aparatur yang berwibawa Aparatur yang profesional Aparatur yang kreatif Apatur yang inovatif Aparatur yang transparan Aparatur yang tanggap Aparatur yang peka Aparatur yang antisipatif dan proaktif, dan Aparatur yang mempunyai visi

37 4. SASARAN PEMBANGUNAN ADMINISTRASI
Pengembangan kelembagaan (Prinsip-prinsip organisasi, Pentingnya pendekatan kesisteman, Tipologi struktur organisasi, Kejelasan mekanisme dan prosedur kerja) Manajemen Sumberdaya Manusia (Kerangka dasar pemikiran manajemen sumberdaya manusia; Fungsi-fungsi manajemen sumberdaya manusia) Pengembangan kemampuan (Capacity Building) Pengembangan citra positif (goodwill) Pengembangan budaya organisasi

38 III Model Administrasi Pembangunan: The Theory of Prismatic Society Model (Fred Warren Riggs)

39 FRED WARREN RIGGS (1917 – 2008) Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society, 1964, 1966

40 1994

41 1996

42 MODEL Gambaran yang dirancang untuk mewakili kenyataan (replikan dari realita) Tiruan dari gejala yang akan diteliti Model menggambarakan hubungan (korelasi) antar variabel, sifat atau komponen dari fenomena pengamatan

43 Model bukanlah teori, tetapi taksonomi yang merinci komponen penting secara cermat, walaupun model mampu melahirkan teori Tujuan pembuatan model adalah mempermudah pemikiran secara logis dan sistematis Model dapat dibuat secara sederhana atau rumit, tetapi tujuan utamanya adalh ingin membantu berpikir secara rasional

44 KELEBIHAN MODEL Memberikan informasi yang berorientasi pada tindakan (action) Menyajikan informasi yang berorientasi kepada masa depan Menunjukkan alternatif arah tindakan untuk dievaluasi sebelum dilaksanakan

45 Menyajikan pemberian situasi masalah yang komplek secara formal dan terstruktur
Mencerminkan pendekatan ilmiah untuk tidak menggantungkan diri pada intuisi dan spekulasi

46 KELEMAHAN MODEL Pengguna model seringkali lupa bahwa model hanyalah abstraksi dari kenyataan dan bukan kenyataan itu sendiri Faktor kuantitatif seperti pengalaman dan penilaian diminimalkan atau dihilangkan

47 Proses pembuatan model sulit dan mahal
Yang menggunakan model sering enggan mengubah modelnya, shg mengalami kesukaran dalam melaksanakannya Banyak model yang menganggap situasi dunia nyata selalu linear atau konstan (Vs kontinuum atau siklus)

48 BAB. III METODE PENELITIAN (SEBAGAI SISTIM/ CARA)
Teknik .... (Jargon ilmu eksakta) Metode ...(Jargon iImu sosial) METODOLOGI (Sebagai Alat, bukan Tujuan) TRIAL AND ERROR (APLIKASI MODEL) PEMODELAN (SISTEM) Model konseptual/teoritis/roadmap Model empiris/ eksisting Model alternatif/ rekomendasi UJI MODEL IDEOLOGI/ MASHAB/ ALIRAN (BARU) PARADIGMA/ SCHOOL OF THOUGH/ KONSEP DAN TEORI (BARU) : REKONSTRUKSI/DEKONSTRUKSI

49 MODEL ADMINISTRASI NEGARA BERKEMBANG

50 1. THE PRISMATIC MODEL : CONCEPTUALIZING TRANSITIONAL SOCIETIES
The Inescapable model (Model sebagai sesuatu yang mutlak) Image of public administration (Gambaran umum tentang administrasi negara) The earmarks of transition ( Ciri-ciri masyarakat transisi)

51 A structural-functional approach (Pendekatan struktural-fungsional)
Related variables (Hubungan antar variabel) Endogenous Versus exogenous change (Perubahan endogen dan eksogen) Dynamics of change in transitional societies (Dinamika perubahan dalam masyarakat transisi)

52 2. THE SOCIAL SCIENCE AND THE PRISMATIC MODEL
Pan diciplinary approach (Pendekatan antar/ kelompok disiplin) Political science Law, Anthropology Sociology Economics Psychology

53 3. THE PRISMATIC MODEL : ADMINISTRATIVE ECOLOGY
The economic ecology: The bazaar-canteen model, Reciprocity and redistribution versus market and concern (Pertukaran dan redistribusi versus pasar dan usaha bazar-kantin) Price indeterminacy (Ketidakpastian harga) The dynamics of disequilibrium-negative development (Dinamika ketidak seimbangan- pembangunan yang negatif)

54 4. PRISMATIC ELITES Kaleidoscopic Stratification (Elit Prismatik: Pelapisan yang senantiasa timbul tenggelam) The agglutination of values: Agglomeration (Penggumpalan nilai-nilai pengelompokan) The role of parties: Official and Combative (Peranan partai: Partai pemerintah dan partai pembangkang) The role of wealth: strategy spending (Peranan kekayaan: Strategi Pengeluaran) The role of learning: The intelligentsia (Peranan pengetahuan: Kaum cerdik cendekia)

55 5. SOCIAL STRUCTURE: POLY COMMUNALISM AND CLECTS
Social Structure: Poly Communalism and Clects (Struktur sosial: Poli komunalisme dan klik) Poly Communalism: Mobilization without assimilation (Poli komunalisme: Mobilisasi tanpa asimilasi) Clect: Prismatic organization par excellence (Klik: organisasi prismatik yang sama istimewanya)

56 6. PRISMATIC SYMBOLS: MYTHS, FORMULAS, AND CODES
Prismatic Myths: Poly Normativism Prismatic formulas: The status contract nexus (Rumusan prismatik: pertalian kontrak status) Prismatic codes: Double talk and blockes throughputs (Kode prismatik: pembicaraan yang menyesatkan dan melalui gerak yang menghambat)

57 7. PRISMATIC POWER: DEPENDENCY SYNDROME AND INTERFERENCE COMPLEX
Prismatic Power: Dependency Syndrome and Interference Complex (Kekuasaan prismatik: Sindrome ketergantungan dan kecenderungan campur tangan), The bifocal scope of prismatic power (batas pandang kekuasaan prismatik) The heavy weight of bureaucratic power (Kesaratan kekuasaan birokrasi)

58 8. PRISMATIC PUBLIC ADMINISTRATION: THE SALA MODEL: PREFATORY INTERLUDE PUBLIC ADMINSTRATION: A NEGLECTED FACTORS IN ECONOMIC DEVELOPMENT PRISMATIC PUBLIC ADMINISTRATION: THE SALA MODEL: PREFATORY INTERLUDE PUBLIC ADMINSTRATION: A NEGLECTED FACTORS IN ECONOMIC DEVELOPMENT (Administrasi negara, suatu faktor yang diabaikan dalam pembangunan ekonomi

59 9. BUREAUCRATIC POWER AND ADMINISTRATIVE PRODIGALITY
Bureaucratic Power and Administrative Prodigality (kekuasaan birokrasi dan pemborosan) The inverse ratio of bureaucratic power and effeciency (Pembalikan ratio kekuasaan birokrasi terhadap efesiensi) The prismatic bureau or sala, Bureaucratism and elite recruitment, Poly normativism and dissensus in the sala

60 10. SALA FINANCE: TRIBUTARY, PREBENDARY, DONATIVE
Sala Finance: Tributary, Prebendary, Donative (masalah keuangan: Upeti, yayasan, sumbangan/hadiah) Tributary taxation (pajak upeti) Prebendary budgeting (anggaran yayasan) Donative expenditure (pengeluaran sumbangan)

61 11. PERSONAL ADMINISTRATION: A LECTURE ON TRAINING (Administrasi kepegawaian: Ceramah dibidang latihan)

62 12. COMMUNICATION: A LECTURE ON DOCUMENT

63 13. LOCAL ADMINISTRATION: AN ESSAY ON DEVELOPMENT (Pemerintahan lokal: sebuah esei tentang pembangunan, Kasus Philipina)

64 14. THE FUTURE: RESEARCH PROBLEMS AND PRIORITIES: Toward empiricism, Toward comparativism as theory, A nomothetic approach, Toward administrative ecology, tbk

65 KEGAGALAN PEMBANGUNAN DI NEGARA BERKEMBANG (Fred W. Riggs)
Ditandai dengan gejala umum in-efesiensi dan pemborosan (waste) Dibidang administrasi negara ditandai dengan perilaku formalisme, overlaping, dan heterogenous Lahirnya buku Fred W. Riggs yang tergabung dalam Comparative Administration Group (CAG), merupakan awal munculnya studi administrasi pembangunan dengan berbagai definisinya

66 CIRI-CIRI MASYARAKAT TRANSISI (Fred.W.Riggs, 1966)
Munculnya kelompok-kelompok elit yang merasa berkuasa (premanisme, free riders) Adanya sistem komunal, clect dan pemusatan-pemusatan kekuasaan (birokrasi) Banyaknya norma-norma yang bertentangan dan membingungkan (anomie, permissif)

67 Adanya kelemahan dan kelonggaran dalam sistem kekuasaan dan pengawasan
Adanya rintangan-rintangan yang komplek dan ketergantungan pada syndroma Heteroginity, formalism, overlapping, nepotism, poly normativism and lack of concencus, power distribution authority Versus control

68 PERUBAHAN NILAI-2 KEKUASAAN (A), KEKAYAAN (B) DAN PENDIDIKAN (C)
B A C A B C ABC Fused Society Prismatic Society Defracted Society Unity of Values Agglomeration Separation of Values of Values Masy.Tradisional Masy.Transisi Masy.Maju/Modern

69 CIRI-CIRI BIROKRASI PRISMATIK (Fred.W. Riggs, 1964)
Adanya kekuatan birokrasi dan terjadinya pemborosan administrasi Adanya pemikiran-pemikiran yang saling bertentangan perihal masalah efesiensi kekuasaan birokrasi

70 Munculnya lembaga-lembaga prismatik atau model “Sala” yang ditandai dengan tidak menentunya harga-harga dari bazaar-canteen, adanya rintangan-rintangan administrasi, dan adanya pelanggan yang keras kepala

71 RUANG LINGKUP KAJIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Teori Strategi, dan Kebijakan mengenai pembangunan administrasi negara (publik) untuk meningkatkan kemampuannya dalam merumuskan, melaksanakan, dan menilai hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan secara ekonomis, efektif dan efesien (3E)

72 Aspek administrasi yang perlu dibangun, antara lain meliputi: penyempurnaan metodologi kuantitatif dan kualitatif dalam menganalisa secara keseluruhan proses dan fungsi-fungsi manajemen, seperti sistem: Perencanaan, Pengorganisasian, Kepegawaian (Staffing), Pengendalian dan Pembinaan SDM, Koordinasi, Pelaporan, dan Anggaran (POSDCoRB)

73 IV New Public Administration (NPA); Ethics and Public Administration; The Spirit of Public Administration (H. George Frederickson)

74 H. GEORGE FREDERICKSON

75 1980/1984

76 ADMINISTRASI NEGARA BARU (NEW PUBLIC ADMINISTRATION)
Administrasi Negara Baru merupakan produk dari pergolakan perkembangan administrasi tahun 1960-an dan 1970-an era Dwight Waldo Menurut George Frederickson : Administrasi Negara sudah tidak relevan lagi dan berada di luar masalah dan isu-isu (pembangunan) yang mendesak masa kini

77 TUJUAN GERAKAN ADMINISTRASI NEGARA BARU (PUBLIK)
Untuk memperoleh suatu pendekatan yang lebih berani dan ringkas terhadap disiplin administrasi negara Untuk mengukur pentingnya administrasi negara dalam konteks filsafat administrasi yang luas Masalah pertanggungjawaban kepada publik

78 KONTEKS ADMINISTRASI NEGARA BARU (PUBLIK)
Merupakan Paradigma Baru yang menggunakan manajemen secara efisien, ekonomis dan terkoordinir atas instansi pelayanan dalam segala bidang kehidupan guna mencapi suatu keadilan sosial. Adapun ciri-ciri dari administrasi negara baru adalah : Desentralisasi, devolusi, terminasi, proyek-proyek, kontrak-kontrak, evaluasi, pengembangan organisasi, perluasan tanggung jawab, konfrontasi, dan pelibatan klien (stakeholder).

79 Konsep-konsep administrasi negara baru dirancang untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi dan untuk melanjutkan perubahan-perubahan kebijakan yang mungkin akan menimbulkan dampak pada keadilan sosial (social justice).

80 KEADILAN SOSIAL DALAM ADMINISTRASI NEGARA BARU (PUBLIK)
Keadilan sosial menekankan persamaan hak dalam segala bentuk pelayanan pemerintahan (publik) Oleh karena itu keadilan sosial harus menekankan pada pertanggungjawaban atas keputusan-keputusan dan pelaksanaan program untuk pejabat atau petugas publik yang harus lebih menekankan pada perubahan dalam manajemen publik.

81 Keadilan sosial harus menekankan daya tanggap (responsif) yang lebih terhadap kebutuhan warga negara ketimbang kebutuhan organisasi publik Komitmen administrasi negara baru pada keadilan sosial menunjukkan adanya suatu pemerintahan administratif maupun eksekutif yang kuat dengan apa yang disebut sebagai “energi dalam eksekutif”.

82 DINAMIKA DALAM ADMINISTRASI NEGARA BARU (PUBIK)
Salah satu perhatian pokok administrasi negara baru adalah perlakuan adil terhadap warga negara Keadilan sosial harus ditekankan dan ditegakkan, karena ada kecenderungan terjadinya ketimpangan dalam segala bidang kehidupan Keadaan semacam ini akan menimbulkan ancaman yang fundamental, terutama pada kelangsungan sistem politik dan administrasi.

83 Ada kecenderungan suatu administrasi negara yang gagal akan terus berusaha melakukan perubahan dengan mencoba memperbaiki deprivasi (pencabutan) kebijakan atas kelompok elite minoritas Oleh karena itu, keadilan sosial mencakup kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kekuatan politik dan kesejahteraan ekonomi kelompok miskin yang mayoritas (pro poor + pro growth)

84 PERKEMBANGAN PARADIGMA NEW PUBLIC ADMINISTRATION (Frederickson, 1976)
BIROKRASI KLASIK: fokus paradigma ini pada struktur organisasi dan prinsip manajemen, lokusnya pada berbagai jenis organisasi baik pemerintah maupun swasta. BIROKRASI NEO-KLASIK: Nilai yang dianut paradigma ini sama dengan paradigma 1 namun fokus dan lokusnya pada proses pengambilan keputusan dengan perhatian penerapan pada perilaku, ilmu manajemen, analisis sistem, dan penelitian operasi.

85 KELEMBAGAAN: perhatian paradigma ini lebih pada pemahaman perilaku birokrasi yang dipandang sebagai organisasi yang kompleks dari pada efektivitas, efisiensi dan produktivitas organisasi. HUBUNGAN KEMANUSIAAN: paradigma ini lebih menekankan pada nilai partisipasi dalam pengambilan keputusan, minimasi perbedaan status dan hubungan antara pribadi, keterbukaan, aktualisasi diri dan optimasi kepuasan.

86 PILIHAN PUBLIK: fokus paradigma ini tidak terlepas dari politik, lokusnya adalah pilihan melayani kepentingan publik akan barang dan jasa yang harus diberikan sejumlah organisasi kompleks. ADMINISTRASI NEGARA BARU: fokus paradigma ini lebih pada usaha pengorganisasian, pengambaran, mendesain, mempraktekkan nilai kemanusian, pengembangan sistem desentralisasi dalam organisasi yang demokratis, responsif dan partisipatif serta dapat melayani jasa masyarakat secara merata.

87 Terima kasih Semoga bermanfaat