Tindak-lanjut temuan BPK dan pencegahan pengulangan temuan

Presentasi berjudul: "Tindak-lanjut temuan BPK dan pencegahan pengulangan temuan"— Transcript presentasi:

1 Tindak-lanjut temuan BPK dan pencegahan pengulangan temuan
Muhammad Dimyati Jakarta, 30 Juli 2018 Dirjen Penguatan Risbang Kemenristekdikti

2 2.173 39+ PUBLICATION AND DOWN-STREAMING 7.817 National Indexed Scopus
INDONESIA Number of Articles on Scopus Number of Documents (Articles, Procedings Scopus in Asean Countries. Lack of journals to fulfill AA,L, LK, GB, S2, S3 7.817 Publication growth on OIC countries 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 National Indexed 2.173 GROWTH of Documents (Articles, Procedings Scopus in Asean Countries. AGRICULTURAL ENGINEERING AND HUMANITIES MEDICAL HEALTH NATURAL SCIENCES Social Sciences SCIENCES TOTAL SCIENCES TECHNOLOGY Scopus 39+ WORLD OIC COUNTRIES INDONESIA Number of Scopus-indexed Journal MISMATCH ON DOWN-STREAMING THE RESULT OF R&D TO INDUSTRY

3 ANGGARAN KEMENRISTEKDIKTI
ALOKASI ANGGARAN KEMENRISTEKDIKTI Tahun Anggaran 2018 Unit Kerja Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran per Januari 2018 per 24 Juli 2018 Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Ditjen Penguatan Inovasi Sekretariat Jenderal *) Inspektorat Jenderal PTN/Kopertis TOTAL ALOKASI ANGGARAN KEMENRISTEKDIKTI **) Catatan: *) Anggaran di Sekretariat Jenderal termasuk Dukungan Management untuk PTN/Kopertis (Gaji Pusat, tukin pusat dan daerah, cadangan kekurangan tunjangan kehormatan guru besar dan serdos), alokasi BOPTN/BP-PTN-BH **) kenaikan pagu disebabkan oleh luncuran PHLN dan penambahan pagu PNBP 3

4 ANGGARAN KEMENRISTEKDIKTI
REALISASI ANGGARAN KEMENRISTEKDIKTI Tahun Anggaran 2018 Realisasi 24 Juli 2018 Realisasi 31 Juli 2017 : 41,20% : 38,33% Sumber: SIMonev 24 Juli 2018 4

5 REALISASI ANGGARAN TW II 2018
Eselon II dan Satker Mandiri Lainnya 5 Realisasi Tertinggi No Eselon II % Realisasi 5 Realisasi Terendah 1 Direktorat Riset dan Pengabdian 2 Direktorat Lembaga Penelitian dan 3 Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia ,38 4 Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi ,36 5 Sekretariat Inspektorat Jenderal ,79 66,43 kepada Masyarakat No Eselon II % Realisasi 52,61 Pengembangan Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 3 Lembaga Bio Molekuler Eijkman 4 Direktorat Sarana dan Prasarana 5 Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia 2,80 5,78 9,06 9,74 10,22 1 Lembaga Penunjang Lainnya Sumber: SIMonev 16 Juli 2018 (cut off verifikasi) 5

6 Focus Areas Themes Topics - INDONESIA’S RESEARCH FOCUS AREAS 8
According to Presidential Decree (Perpres) No. 38/2018 on National Research Masterplan (1) (2) Food independency, Creation and utilization of new and renewable energy, Development of Health and Medicine Technology, Development of Transportation Technology and Management, Development of Defense and Security Technology, Engineering Product (Advance Materials, ICT, Disaster Mitigation) Maritime, and Social Humanities – Art, Culture and Education. Focus Areas Themes Topics - 8 (3) (4) FOOD DEFENCE MARITIME (5) TRANSPORTATION ICT DISASTER MGMT (6) (7) (8) ENERGY ADV. MATERIAL SOCIAL-HUMANITIES

7 PAPER à QUANTITY FIRST (3-
PERPRES 16/2018 PAPER à QUANTITY FIRST (3- 4 YEARS), THAN QUALITY BAB 8 PENGADAAN KHUSUS MULTI YEARS MULTI SOURCES OUTPUT BASED RESEARCH COMPETITION ASSIGNMENT

8 RESEARCH FUNDING SCHEMES ON DIRECTORAT GENERAL OF SRD
Master Plan of National Research (RIRN) Strategic Planning of Higher Education Institutions A. National Competitive Schemes 1. Scheme for Basic Research 2. Scheme for Applied Research 3. Scheme for Development Research 4. Scheme for Research of Early-career Lecturer 5. Scheme for Cooperation Research between Higher Education Institutions 6. Scheme for Postgraduate Research B. Decentralization Schemes Higher Education Institutions Research in Higher Education Institutions 7. Scheme for Distinguished Basic Research in 8. Scheme for Distinguished Applied Research in 9. Scheme for Distinguished Development C. Assignment Schemes 10. Scheme for Consortium of Distinguished Research in Higher Education Institutions 11. Scheme for Study on Strategic Policies D. INSINAS AND PPTI 12. Individuals Consosium R&D Institution and Industry

9 JENIS REKOMENDASI REVIEW
TEMUAN BPK ATAS DANA RPM TA 2018 DENGAN JENIS REKOMENDASI REVIEW

10 TEMUAN BPK ATAS DANA RPM TA 2018
1. Dana penelitian melebihi SBK sebesar Rp ; K e(1.a) 2. Tim penelitian yang tidak menginput SPTB senilai Rp ; K e(1.b) 3. Sisa dana penelitian dan pengabdian sebesar Rp ; K e(1.c) 4. Honor kepada ketua dan anggota peneliti sebesar Rp ; K e(1.d) 5. Honor kepada ketua, anggota yang bercampur dengan personil tim yang lain sebesar Rp ; K e(1.e)

11 TEMUAN BPK ATAS DANA RPM TA 2018
6. Dana penelitian untuk biaya hidup sebesar Rp ; K e(1.f) 7. Fee institusi/lembaga yang nilainya belum teridentifikasi secara pasti karena pengeluaran dananya menjadi satu dengan pengeluaran yang lain sebesar Rp K e(1.g) 8. Menguji dana penelitian untuk membayar honor peneliti selain ketua dan anggota tim sebesar Rp yang belum dapat diyakini pemungutan dan penyetoran pajak penghasilannya ke Negara untuk disetor ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK. K e(2) Kas 9. Menguji penggunaan dana penelitian pada UNY dan Polines sebesar Rp dan apabila terdapat sisa dana yang belum diserap dan tidak sesuai ketentuan agar ditarik dan disetor ke Kas Negara. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK. K e(3)

12 KESIMPULAN ATAS TEMUAN BPK RI
1. PT dan Ditjen Risbang harus mengklarifikasi kembali data Temuan tersebut, karena terdapat data yang tidak sesuai. Dana Penelitian pada TA 2017 terjadi addendum (pemotongan anggaran), namun data temuan masih data awal. Data yang perlu cek kembali antara lain Nilai Dana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dicairkan dan SPTB yang telah diinput. 2. Berdasarkan LHP Institution Fee/Management Fee dan Honor Ketua dan Anggota Peneliti masih ditemukan. 3. Masih ditemukan komponen Biaya hidup pada Penelitian. Biaya Hidup hanya diperbolehkan pada skema PKPT dan PKLN. 4. Pembayaran honor peneliti selain ketua dan anggota tim sebesar Rp yang belum dapat diyakini pemungutan dan penyetoran pajak penghasilannya ke Kas Negara. 5. Dalam rangka pelaksanaan penelitian yang berbasis output maka perlu adanya persamaan persepsi antara Risbang, Peneliti, Itjen dan BPK sehingga pertanggungjawaban Laporan Keuangan Penelitian punya standar yang jelas. Karena prinsip pemeriksaan selama ini adalah satu rupiah pun uang harus ada bukti. Sedangkan penelitian yang kita Sosialisasikan adalah berbasis output berbeda dengan waktu dahulu.

13 DANA PENELITIAN MELEBIHI SBK SEBESAR
RP ; K E(1.A) Jumlah PT Bidang Fokus SBK Nilai Energi dan Energi Terbarukan SBK Riset Dasar Energi dan Energi Terbarukan SBK Riset Terapan Kebencanaan SBK Riset Dasar Kemaritiman SBK Riset Dasar Kemaritiman SBK Riset Pengembangan Kesehatan dan Obat SBK Riset Dasar Kesehatan dan Obat SBK Riset Terapan Material Maju SBK Riset Dasar Material Maju SBK Riset Terapan Pangan dan Pertanian SBK Riset Dasar Pangan dan Pertanian SBK Riset Terapan Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri SBK Riset Dasar Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri SBK Riset Terapan Jumlah

14 TIM PENELITIAN YANG TIDAK MENGINPUT SPTB SENILAI
RP ; K E(1.B) 1. Terdapat 1002 Penelitian dan menginput SPTB Pengabdian Masyarakat yang belum SISA DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN SEBESAR RP ; K E(1.C) 1. Terdiri dari 328 penelitian dan pengabdian masyarakat

15 HONOR KEPADA KETUA DAN ANGGOTA PENELITI
SEBESAR RP ; K E(1.D) 1. Honor Ketua dan anggota peneliti tidak dibenarkan HONOR KEPADA KETUA, ANGGOTA YANG BERCAMPUR DENGAN PERSONIL TIM YANG LAIN SEBESAR RP ; K E(1.E) 1. Terdapat pembayaran honor Rp.31,282,237,113,- dimana honor tersebut masih bercampur dengan Honor kepada ketua dan anggota peneliti tidak dibenarkan sehingga perlu klarifikasi.

16 DANA PENELITIAN UNTUK BIAYA HIDUP SEBESAR
RP ; K E(1.F) 1. 2. Komponen Biaya Hidup hanya diperbolehkan pada Skema PKPT dan PKLN. Banyak peneliti yang memasukkan Biaya Perjalanan menjadi Biaya Hidup sehingga perlu klarifikasi. MENGUJI DANA PENELITIAN UNTUK MEMBAYAR HONOR PENELITI SELAIN KETUA DAN ANGGOTA TIM SEBESAR RP YANG BELUM DAPAT DIYAKINI PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILANNYA KE KAS NEGARA UNTUK DISETOR KE KAS NEGARA. SALINAN BUKTI SETOR DISAMPAIKAN KEPADA BPK. K E(2) 1. Laporan Pemungutan dan penyetoran Pajak ke kas negara tidak ditampilkan pada laporan STPB. Sehingga pemeriksa tidak dapat menemukan bukti pemungutan dan penyetoran pajak.

17 Terdapat temuan berupa pemungutan institution fee atas dana
FEE INSTITUSI/LEMBAGA YANG NILAINYA BELUM TERIDENTIFIKASI SECARA PASTI KARENA PENGELUARAN DANANYA MENJADI SATU DENGAN PENGELUARAN YANG LAIN SEBESAR RP K E(1.G) 1. Terdapat temuan berupa pemungutan institution fee atas dana penelitian tahun 2017 oleh LPPM Universitas Hasanuddin dan Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan besaran sebagai berikut: a) Universitas Hasanuddin sebesar Rp ; b) Universitas Muhammadiyah Surakarta sebesar Rp 2. Dan pada PT lain Nilai Institution Fee masih tergabung dengan komponen lain sehingga perlu klarifikasi

18 TEMUAN TERKAIT DANA PENELITIAN PADA PTN YANG MENJADI SAMPLING
PEMERIKSAAN BPK UNIVERSITAS NEGERI MAKASAR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA POLITEKNIK NEGERI SEMARANG UNIVERSITAS TIDAR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA (UNDIKSHA)

19 Tindak Lanjut Temuan

20 UPDATE TINDAK LANJUT 27 JULI 2018
Pada tanggal 10 s.d. 16 Juli 2018 Tim Itjen telah mereviu LHP BPK RI atas Dana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat TA 2017 yang mempunyai jenis temuan “R” (Reviu). Sebagai tindak lanjut atas reviu DRPM telah membuat 4 surat tertanggal 13 Juli 2018 diantaranya : 1. Surat No mengenai Pengembalian Institution Fee atas Dana Penelitian Tahun Kepada Hasanudin dan Unmuh Surakarta. Universitas 2. Surat No mengenai : 1. Terdapat Tim penelitian yang tidak mengunggah Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB 2. Terdapat Tim penelitian yang mengunggah Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) tetapi nilainya tidak sesuai dengan jumlah dana penelitian yang diterima. 3. Surat No mengenai klarifikasi atas Institution Fee dana Penelitian.

21 UPDATE TINDAK LANJUT 27 JULI 2018 4.
Surat No mengenai temuan berupa pembayaran biaya hidup Tim Peneliti dari dana penelitian tahun 2017. Dari ke empat surat tersebut baru surat No yang mendapat surat respon balasan dari PT, terutama klarifikasi atas Tim penelitian yg mengunggah SPTB namun nilainya tidak sesuai. PT yang telah mengirim surat klarifikasi diantaranya : 1) 2) 3) 4) 5) 6) Universitas Indonesia Universitas Telkom STKIP Taman Siswa Bima Universitas Mulawarman Universitas Atmajaya Yogjakarta Universitas Papua

22 UPDATE TINDAK LANJUT 27 JULI 2018 Data Lampiran Surat No. 2194
Berdasarkan surat klarifikasi dari PT, data dari lampiran Surat No yang juga merupakan lampiran dari LHP BPK RI maka banyak dari data itu yang tidak sama dengan data PT. Mulai dari dana penelitian yang diterima sampai dengan nilai SPTJB. Sebagai contoh Universitas Indonesia. Pada LHP tersebut disebutkan bahwa sebanyak Penelitian dari Universitas Indonesia SPTB nya tidak sesuai. Dan berikut datanya : Data Lampiran Surat No. 2194 Perguruan Tinggi Dana Penelitian Sisa Dana Universitas Indonesia

23 UPDATE TINDAK LANJUT 27 JULI 2018
Sedangkan berdasarkan klarifikasi Universitas Indonesia adalah : Status SPTB Judul Dana Penelitian Sisa Dana SPTB Telah Sesuai Revisi SPTB/Mengembalikan ke kas Negara Jumlah

24 UPDATE TINDAK LANJUT 27 JULI 2018
Dana penelitian yang diterima oleh Universitas Indonesia datanya tidak sama dengan data Temuan. Dari data temuan banyak dana penelitian yang seharusnya nilainya sudah di addendum tapi sesuai dengan nilai awal, sehingga terjadi selisih yang cukup Yang akhirnya berpengaruh ke nilai SPTJB dan Sisa Dana. masih besar. Untuk Klarifikasi dari PT lainnya adalah berupa penyampaian dan Setoran Sisa Dana yang telah disetorkan di tahun 2017. SPTJB

25 Pencegahan Pengulangan Temuan

26 ALUR PELAKSANAAN PENELITIAN

27 Rencana Kerja dan Anggaran- Kementerian dan Lembaga

28

29 AKUN BELANJA TUNJANGAN TENAGA PENDIDIK & TENAGA PENYULUH NON PNS
Berdasarkan hasil review BPKP terhadap Belanja Bantuan Sosial, terdapat pembayaran yang tidak tepat dialokasikan pada belanja bansos pada Kemenag dan Kemendikbud. Alokasi Belanja untuk pembayaran gaji/tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Non PNS yang sebelumnya dibayar menggunakan akun Belanja Bantuan Sosial diubah menjadi Belanja Pegawai sbb: Kode Akun Uraian Keterangan 511 5115 51152 BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS Pendidik dan Tenaga KodeAkun & Uraian Akun Baru 511521 Pendidik Non PNS 511522 Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS

30

31

32

33

34 PENGELOMPOKAN AKUN BELANJA
-=:::--- BARANG PERSEDIAAN Secara garis besar Belanja yang menghasilkan persediaan dikelompokkan dalam kategori sbb: 1. Belanja Barang Operasional; Pemeliharaan; Persediaan dalam Rangka 2. Persediaan dalam Rangka 3. untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda; Belanja Bantuan Sosial dalam Ba rang. 4. Bentuk

35 susu .........P::s:=ERSEDIAAN PADA SEGMEN 5218
BELANJA BARANG PERSEDIAAN 5218 Belanja Barang Persediaan 52181 Belanja 521811 521812 521813 Barang untuk Persediaan Belanja Leges Barang Persediaan Barang Konsumsi Amunisi Pita Cukai, Meterai dan 52182 Belanja 521821 521822 521831 Barang Persediaan untuk proses produksi Belanja Barang Persediaan bahan baku Belanja Barang Persediaan barang dalam proses Barang Persediaan Bahan Lainnya Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga Belanja Barang Persediaan Lainnya 52183 521832

36 PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 /PMK.02/2017 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2018 9. HONORARIUM KELEBIHAN JAM PEREKAYAS� 9.1 9.2 9.3 9.4 Perekayasa Utama IPerekayasa Madya Perekayasa Muda Perekayasa Pertarna OJ Rp6o.ooo Rp50.000 Rp40.000 RE35.000 10. HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 Pembantu Peneliti/Perekayasa Koordinator Peneliti/Perekayasa Sekretariat Peneliti/Perekayasa Pengolah Data Petugas Survey Pembantu Lapangan OJ OB OB fenelitian/ Perekayasaan OR OH I p25.000 Rp Rp Rp Rp8.000 Rp80.000 11. HONORARIUM KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER PROPOSAL DAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER KELUARAN PENELITIAN Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer roposal Honorarium Komite Penilaia.n dan/atau Reviewer �eluaran Penelitian aporan Antara Laporan Akhir OB Rpl Rp Rp

37 PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PMK.02/2017 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2018 B. SUB KBLUARA?f (SfTB OOTPVT) PBDLITIAJf (dalam rupiah) Keterangan 5 Volume dan Satuan Ukur 3 No. 1 Uraian 2 Besaran 4 1 SBK Riset Pembinaan/Kapasitas Laporan SBK Riset Dasar a. b. c. d. e. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian SBK Riset Dasar Bidang Fokus Energi-EBT SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kesehatan-Obat SBK Riset Dasar Bidang Fokus Transportasi SBK Riset Dasar Bidang Fokus Teknologi Infcrmasi dan Komunikasi (TIK) SBK Riset Dasar BidangFokus Hankam SBK Riset Dasar Bidang Fokus Material Maju SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kemaritiman SBK Riset Dasar Bidang Fokus Kebencanaan SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Hurnaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri Pendidikan DeskStudy Luar Negeri SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil) 1 Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan f. g. h. . l, j. 1 Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan k. 1 ·Laporan I. 1 Laporan m. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Menenga11) n. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar) o. SBK Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Hurnaniora, Seni Budaya, 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan - Pendidikan Penelitian Lapangan Luar Negeri

38

39

40

41

42

43

44 THANK YOU