KEMENTERIAN KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN PER 12 DESEMBER 2018 SEKRETARIS JENDERAL KEMENKES

Alokasi Pagu TA 2018 61,36 T PUPR 115,42 T KEMEN HAN 109,74 T POLRI
Belanja Pegawai 5,94 T Belanja Bansos 25,50 T 61,36 T PUPR 115,42 T KEMEN HAN 109,74 T POLRI 98,46 T Belanja Barang 26,42 T Belanja Modal 3,49 T KEME NAG 63,77 T KEMEN KES 61,36 T

Rata-rata nasional (75.90%)
Peringkat Realisasi 10 Pagu Terbesar K/L Rata-rata nasional (75.90%)

PAGU DAN REALISASI KEMENKES SAMPAI DENGAN 12 DESEMBER 2018
PAGU KEMENKES TA 2018 REALISASI KEMENKES PER UNIT ESELON I Perkiraan Realisasi 31 Des 2018 (93,84%) PAGU 61,363,688,252,000.00 REALISASI 51,396,973,408,893.00 SISA 9,966,714,843,107.00 % Realisasi 83.76 Sumber: Online Monitoring SPAN

Persentase Realisasi Belanja Unit Utama Per Triwulan
24.28 32.03 16.53 10,92

Realisasi Jenis Kewenangan Per Triwulan

Realisasi Belanja Barang Per Eselon 1
*Dalam jutaan

Realisasi Belanja Modal Per Eselon 1
*Dalam jutaan

Rencana Penarikan Dana (RPD) VS Realisasi
Kementerian Kesehatan (Triliun)

REALISASI SATUAN KERJA KANTOR PUSAT
DITJEN FARMALKES T.A. 2018 KANTOR PUSAT (KP) Sumber: Online Monitoring SPAN

Hambatan Realisasi Anggaran
Ditjen Farmalkes Dit Pengawasan Alkes dan PKRT: Karena adanya kebijakan OSS, pembelanjaan software tidak terealisasi maksimal. Belanja Modal Pembangunan Laboratorium Uji Nasional Alkes dan PKRT tidak dapat terealisasi dikarenakan studi kelayakan yang kurang lengkap. Dit Penilaian Alkes dan PKRT: Adanya sisa kontrak pengadaan yg dikarenakan selisih antara pagu dengan kontrak Pengadaan yg sdh berkontrak namun pembayarannya pada akhir bulan desember ini.

Ditjen Farmalkes Dit Oblik dan Perbekes: Penyediaan vaksin reguler usulan tambahan (vaksin DT, vaksin DPT-HB-Hib) Penyedian obat buffer stok provinsi gagal lelang karena tidak ada peserta lelang yang mengunggah dokumen penawaran Penyedian obat buffer stok pusat gagal lelang karena tidak ada peserta lelang yang mengunggah dokumen penawaran, anggaran digunakan untuk penambahan e-purchasing tahap 3(masih dalam proses) Dit Produksi dan Distribusi Kefarmasian: Revitalisasi P4TO Gagal lelang, karena 1 daerah terdampak bencana( (Palu), & pemenang tidak memenuhi syarat dan diulang tidak cukup waktu. Buku pembanding tidak dilaksanakan karena regulasi penyimpanan dan teknik belum pasti Pencetakan produk dalam rangka sosialisasi pembuatan jamu, pencetakan KMI, E-farmakope, digital e-signature gagal lelang.

DITJEN P2P T.A. 2018 KANTOR PUSAT (KP) Sumber: Online Monitoring SPAN

REALISASI SATUAN KERJA KANTOR DAERAH
DITJEN P2P T.A. 2018 KANTOR DAERAH (KD) Sumber: Online Monitoring SPAN

Ditjen P2P Sekretariat Ditjen P2P: Kegiatan Swakelola melalui GUP dan TUP nihil s.d. 31 Desember 2018. Pembayaran sisa kontrak karena tanggal kontrak belum berakhir. Pembayaran tunjangan kinerja yang masih dalam proses untuk rapelan, tukin 13 dan 14 serta tukin untuk bulan November dan Desember. Kelebihan Penganggaran Belanja Pegawai. Direktorat P2PML: Sisa pembayaran pengadaan Catrid TCM TB pada termin 2. Pengadaan pot dahak, masker N95, Rapid 2, Rapid 1, Reagen VL, anti HCV, RDT Frambusia II dalam proses menunggu SBBK kembali dari daerah. Pengadaan untuk Tuberkulun dokumen penagihan masuk KPPN. Pengadaan Reagen CD4 Mobile , CD 4 Station, HBsAG, Vaksin Hep B, Hep B II, Rapid Sifilis, RDT Frambusia, dalam proses penagihan. Pengadaan Reagen Sifilis tambahan, Rapid 3 HIV, masker TB dalam proses pemeriksaan barang(buffer pusat).

Ditjen P2P Direktorat P2PTVZ: Terdapat Hibah Langsung uang (sudah masuk dalam revisi DIPA) sedang pengesahannya dalam proses. Penyelesaian pembayaran ILM Filarasis di TV Nasional/Swasta sedang menunggu penyelesaian pembayaran akibat adanya retur. Pembayaran pekerjaan pengadaan sepatu boot sudah terbit SP2D,tetapi belum masuk dalam data realisasi SPAN(konfirmasi KPPN). Adanya pengadaan yang gagal dilaksanakan yaitu Kelambu Berinsektisida. Direktorat SKK: Pengadaan Cold Chain tidak dapat dilaksanakan karena waktu untuk pelelangan sudah tidak mencukupi. Pagu revisi hibah langsung uang sudah masuk dalam DIPA sedangkan pengesahannya masih dalam proses.

BADAN PPSDMKES T.A. 2018 KANTOR PUSAT (KP) Sumber: Online Monitoring SPAN

BADAN PPSDMKES T.A. 2018 KANTOR DAERAH (KD) Sumber: Online Monitoring SPAN

Badan PPSDMK Kelebihan perencanaan anggaran belanja pegawai di awal tahun dan tidak direvisi menjadi belanja lainnya. Lokus Nusantara Sehat sebagian tidak diminati atau dipilih peserta. Beberapa pelatihan tertunda pelaksanaannya karena terkait dengan kebijakan dan kurikulum modul. Proses e-katalog sedang dilakukan dan pencairan realisasi anggaran pembangunan masih menunggu progress pekerjaan pelaksana. Beberapa kontrak tertunda karena adanya beberapa adendum. Terhambatnya proses lelang pengadaan barang/jasa (lelang tiga kali gagal karena tidak ada penyedia yang memenuhi syarat teknis). Belanja modal konstruksi pada 29 UPT vertikal kontraknya berakhir pada Bulan Desember.

DITJEN YANKES T.A. 2018 KANTOR PUSAT(KP) Sumber: Online Monitoring SPAN

DITJEN YANKES T.A. 2018 KANTOR DAERAH (KD) Sumber: Online Monitoring SPAN

Ditjen Yankes 1. Sekretariat Ditjen Yankes: Perubahan jenis kegiatan semula pertemuan menjadi system online. Perubahan tempat kegiatan semula di luar kota menjadi di dalam kota. Realisasi belanja atas kegiatan di bawah pagu yang ditetapkan. Obyek Rumah Dinas masih dalam proses hukum. Obyek pemeliharaan beralih status ke Unit Eselon I lainnya.

Ditjen Yankes Dit. Pelayanan Rujukan : Penyelesaian pembayaran putusan PK Inkrah, masih menunggu hasil “aanmaning” eksekusi pengadilan (pengajuan SPM). Pembayaran tunggakan alat kesehatan RS Pratama (menunggu persetujuan KPPN). Sisa Pembayaran Kontrak PSC 119 untuk bulan Oktober dan November sudah diajukan ke KPPN, untuk Desember menunggu jaminan bank dari penyedia. Sisa Kontrak telemedicine sudah diajukan ke KPPN 5. Kegiatan swakelola masih dalam pelaksanaan dengan GUP dan TUP yg berakhir pada 28 Desember 2018.

REALISASI SATUAN KERJA KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL T.A. 2018
KANTOR PUSAT(KP) Sumber: Online Monitoring SPAN

Sekretariat Jenderal Belanja pegawai : Belum terealisasinya alokasi Belanja Pegawai Transito bagi Pegawai Kementerian Kesehatan, Pengangkatan petugas Tenaga Kesehatan yang tidak sesuai dengan Timeline rencana pengangkatan yang telah disampaikan oleh Kepala Pusat Perencanaan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Tidak terpenuhinya target pengangkatan CPNS 2017 sejumlah orang, hanya terealisasi 840 orang, Masih ada beberapa proses penyelesaian pembayaran untuk renovasi ruangan Biro/Pusat pada akhir Desember. Adanya gagal lelang di PADK. Kegiatan yang akan dibayar bulan Desember (Kegiatan DAK, Pertemuan Renja, Pertemuan Monev, Pelatihan/Kursus). Pengadaan yang akan dibayar bulan Desember (Pengadaan Big Data, Sewa Jaringan dan Jasa)

REALISASI SATUAN KERJA KANTOR PUSAT INSPEKTORAT JENDERAL T.A. 2018
KANTOR PUSAT(KP) Sumber: Online Monitoring SPAN

DITJEN KESMAS T.A. 2018 KANTOR PUSAT(KP) Sumber: Online Monitoring SPAN

DITJEN KESMAS T.A. 2018 KANTOR DAERAH (KD) Sumber: Online Monitoring SPAN

Ditjen Kesmas Dit Promkes: Beberapa pengadaan yang masih proses pembayaran. Rincian sisa dana dalam proses pembayaran (Rp ) terdiri dari: Pengadaan media stunting dan Isi Piringku Fasilitas Pramuka Bhakti Husada dalam rangka Germas Fasilitas pelaksanaan kegiatan kerja dan MoU Kemenkes dengan ormas Penyebarluasan informasi (ILM) dan evaluasi media promkes Pengadaan media cetak promkes

BADAN LITBANGKES T.A. 2018 KANTOR PUSAT (KP) Sumber: Online Monitoring SPAN

BADAN LITBANGKES T.A. 2018 KANTOR DAERAH (KD) Sumber: Online Monitoring SPAN

Badan Litbangkes Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan: Keterlambatan dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa. Banyak terjadi gagal lelang, keterlambatan dalam mengeksekusi pelelanagan yang gagal. Rencana pelaksanaan kegiatan kurang sinkron dengan rencana pengadaan barang/jasa. Adanya penyedia yang wanprestasi, hanya realisasi 4%. Ada beberapa paket pengadaan yang pembayarannya akan dilakukan akhir tahun anggaran. Ada indikasi perencanaan penganggaran yang kurang efisien sehingga terdapat sisa pagu yang relatif besar.

REKAP DEKONSENTRASI PER UNIT UTAMA

Permasalahan Umum Pelaksanaan Dekonsentrasi
Keterbatasan SDM untuk melaksanakan kegiatan (jumlah yang kurang, SDM rangkap kerjaan, dll). Provinsi cenderung melaksanakan kegiatan bersumber APBD terlebih dahulu. Unjuk kinerja Kadinkes diukur bagaimana penyerapan APBD-nya bukan dari anggaran dekonnya. Adanya revisi karena perubahan menu dekonsentrasi.

Rekomendasi Alokasi anggaran dekonsentrasi kedepan dianggarkan sesuai dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya, karena serapan tidak maksimal setiap tahun. Pengadaan barang/jasa dan belanja barang pada tahun anggaran harus sudah diproses pengadaannya awal Januari (maksimal bulan April sudah tanda tangan kontrak). Proses pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku (mengacu pada Perpres, PMKeu,Permenkes).

Terima Kasih

KEMENTERIAN KESEHATAN

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN KESEHATAN"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan

Masuk

Otorisasi melalui jaringan sosial:

KEMENTERIAN KESEHATAN

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN KESEHATAN"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan