RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH

Presentasi berjudul: "RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH"— Transcript presentasi:

1 RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

2 MAKSUD DAN TUJUAN UMUM:
Menyusun Dokumen SPKD Tahun sebagai referensi dalam memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai arus utama (mainstreaming) dalam penyusunan program kerja di daerah selama lima tahun ke depan. KHUSUS: Membahas analisis deteminan kemiskinan Jawa Tengah pada aspek Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Dasar, Ketahanan Pangan dan Ketenagakerjaan; Membahas pemetaan dan analisis pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah Tahun ; Membahas Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 1

3 LANDASAN HUKUM 2 Tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 25/2004 Tentang RPJP Nasional Mengamanatkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas tujuan pembangunan nasional, artinya prioritas pemerintah pusat dan daerah . UU No. 17/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Perpres No.96/2015 RPJMN  Dalam lingkup kebijakan nasional ini, Pemerintah Daerah menyusun RPJMD dengan mengacu kepada kebijakan RPJMN yang memuat kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan. Perpres No. 5/2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan Merupakan arah implementasi program-program percepatan penanggulangan kemiskinan. Inpres No. 3/2010 Tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mengatur tugas dan fungsi TKPK dalam koordinasi dan pengendalian, salah satunya mengkoordinasikan penyusunan SPKD Permendagri No. 42/2010 2

4 APA ITU SPKD ? Menurut PERMENDAGRI NO. 42 TAHUN 2010
Dokumen SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD (Renstra-SKPD, RKPD dan Renja-SKPD). Keberlakuan Dokumen SPKD mengikuti proses demokratisasi di tingkat lokal yaitu 1 (satu) periode kepemimpinan Kepala Daerah. 3

5 SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN SPKD TAHUN 2018-2023
NO. BAB SUBSTANSI 1 I. Pendahuluan Latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, metode dan tahapan penyusunan SPKD, daftar istilah, dan sistematika penulisan. 2 II. Kondisi Umum Jawa Tengah Luas dan batas wilayah administrasi, aspek geografi dan demografi, dan struktur dan pertumbuhan wilayah. 3 III. Profil Kemiskinan Daerah Konsep kemiskinan, kondisi kemiskinan konsumsi, kondisi kemiskinan non konsumsi dan prioritas bidang intervensi. 4 IV. Determinan Kemiskinan Jawa Tengah Analisis akar masalah dan analisis prioritas wilayah intervensi. 5 V. Analisis APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan Gambaran umum anggaran daerah, analisis pendapatan daerah, dan analisis belanja daerah. 6 VI. Tinjauan Kebijakan Dan Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Di Daerah Tinjauan kebijakan, pemetaan dan analisis pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, dan tinjauan kelembagaan. 7 VII. Isu Strategi Dan Rencana Aksi Daerah Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah. 8 VIII. Sistem Monitoring Dan Evaluasi Maksud dan tujuan, pelaksana, tolak ukur dan ruang lingkup, diagram alur monitoring dan evaluasi, dan tata kelola kelembagaan monev. 9 IX. Penutup 4

6 PRINSIP KETERKAITAN SPKD KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
RPJMD RKPD dijabarkan dijabarkan SDGs SPKD diacu diperhatikan dijabarkan RENSTRA OPD RENJA OPD pedoman 5

7 RUANG LINGKUP BIDANG SPKD PADA DOKUMEN SPKD
Pendidikan Kesehatan Infrastruk-tur Dasar Ketahanan Pangan Ketenaga-kerjaan Konsumsi 6

8 INDIKATOR BIDANG KONSUMSI
Indikator Utama Kemiskinan Konsumsi Persentase Penduduk Miskin (P0) Jumlah Penduduk Miskin Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 7

9 INDIKATOR BIDANG PENDIDIKAN
Indikator Utama Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/ Sederajat, SMA/MA/Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/ Sederajat, SMA/MA/Sederajat Harapan Lama Sekolah Rasio APM perempuan/laki-aki SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Rasio melek huruf perempuan terhadap laki - laki pada kelompok usia tahun Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Provinsi 8

10 INDIKATOR BIDANG KESEHATAN
Indikator Utama Kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Balita (AKBA) Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Prevalensi Balita Gizi Kurang (%) Proporsi anak berusia 1 tahun diimunisasi campak Proporsi kelahiran yang ditolong Tenaga Kesehatan terlatih Cakupan pelayanan antenatal (K4) Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Peserta KB Aktif (%) Angka kelahiran pada perempuan umur Tahun (%) Unmet Need KB (%) Prevalensi HIV Pada Penduduk Usia Tahun (jiwa) Angka Penemuan Kasus Malaria Per Penduduk (%) Angka Prevalensi Kejadian Tuberculosis Per Penduduk (%) Proporsi Kasus Tuberculosis Yang Disembuhkan Melalui DOTS Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/Batuta Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Persentase bayi (0-12 bln) yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap Jumlah penyandang disabilitas miskin Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bersyarat/Prgram Keluarga Harapan Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilkikan akta kelahiran 9

11 INDIKATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR
Indikator Utama Infrastruktur Dasar Cakupan Pelayanan Sanitasi Cakupan Pelayanan Air Minum Perkotaan dan Perdesaan Rasio rumah tidak layak huni Rasio elektrifikasi Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani Jumlah bantuan sambungan rumah listrik murah dan hemat untuk rumah tangga miskin Jumlah Desa Tangguh Bencana Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat provinsi 10

12 INDIKATOR BIDANG KETAHANAN PANGAN
Indikator Utama Ketahanan Pangan Produksi Padi Produksi jagung Produksi kedelai Perkembangan harga beras Harga gula pasir Harga daging ayam Harga telur ayam 11

13 INDIKATOR BIDANG KETENAGAKERJAAN
Indikator Utama Ketenagakerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jumlah peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan 12

14 JADWAL RENCANA PENYUSUNAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (SPKD) PROVINSI JAWA TENGAH TH Rapat Identifikasi Indikator dan Kebutuhan Data dalam Rangka Penyusunan SPKD Inventarisasi Indikator dan Kebutuhan Data dari SPKD Sinkronisasi Indikator dan Kebutuhan Data Kabupaten/Kota dengan SKPD Prov. Jateng Verifikasi Indikator dan Kebutuhan Data Sinkronisasi Indikator dan Kebutuhan Data dengan Pakar Rapat Persiapan Pelaksanaan FGD Penyusunan Draft SPKD Awal Penajaman Komitmen Kab./Kota dalam Pencapaian Target Kegiatan yang difokuskan pada Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur (dalam bentuk desk) Pemantapan Draft SPKD Konsultasi Publik SPKD dengan Mengundang Seluruh pemangku Kepentingan (SKPD, Kab/Kota, Bapak Wagub, TNP2K, Bappenas dan Dunia Usaha) Penyusunan Konsep Pergub Penanggulangan Kemiskinan dengan Mengundang (biro hukum, fungsional perencanana, lintas bidang) 14

15 KONTRIBUSI OPD DALAM PENYUSUNAN SPKD TAHUN 2018-2023
Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data: Capaian indikator penanggulangan kemiskinan Tahun dari aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ketahanan Pangan; Aspek ketersedian dan pemanfaatan indikator prioritas penanggulangan kemiskinan Tahun 2018; Program Penanggulangan Kemiskinan OPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 15

16 HARAPAN Peserta dapat memberikan tanggapan, saran, masukan dan solusi pemecahan terhadap indikator yg berstatus prioritas sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing- masing. Masih memungkinkan mendiskusikan adanya indikator baru (new initiative) yang betul-betul berdampak langsung, besar dan cepat dalam rangka penurunan kemiskinan. 16

17 TERIMA KASIH, SELAMAT BERDISKUSI.........
17

18 DATA DUKUNG

19 KONSUMSI

20 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (P0)
PERDESAAN (Ribu Jiwa) (%) Maret 2017 2561,63 14,77 September 2017 2381,92 13,92 Maret 2018 2181,04 12,99 PERKOTAAN (Ribu Jiwa) (%) Maret 2017 1889,09 11,21 September 2017 1815,58 10,55 Maret 2018 1716,16 9,73 Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 10,55% (1,82 juta jiwa), turun menjadi 9,73% (1,72 juta jiwa) pada Maret 2018 atau turun sebesar 0,82% (99,42 ribu jiwa). Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan juga turun dari 13,92% (2,38 juta jiwa) pada September 2017 menjadi 12,99% (2,18 juta jiwa) pada Maret 2018 atau turun 0,93% (200,88 ribu jiwa). Rata-rata penurunan persentase penduduk miskin tahun 2013 – 2018 di daerah perkotaan dan perdesaan sebesar 0,65%. 13

21 JUMLAH PENDUDUK MISKIN
13

22 INDEKS KEDALAM KEMISKINAN (P1)
13

23 INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)
13

24 BIDANG KESEHATAN

25 ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2017
TAHUN TARGET RPJMD TERLAMPAUI TREND AKB CENDERUNG MENURUN

26 ANGKA KEMATIAN BALITA (AKBA) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2017
TAHUN TARGET RPJMD TERLAMPAUI TREND AKBA CENDERUNG MENURUN

27 ANGKA KEMATIAN IBU MELAHIRKAN (AKI)
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN TAHUN TARGET RPJMD TERLAMPAUI TREND AKI CENDERUNG MENURUN

28 TARGET SDGs TERLAMPAUI TREND GIZI BURUK CENDERUNG MENURUN
PREVALENSI BALITA GIZI BURUK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN TARGET SDGs TERLAMPAUI TREND GIZI BURUK CENDERUNG MENURUN

29 PREVALENSI BALITA GIZI KURANG PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2016

30 TREND GIZI BURUK BERSIFAT FLUKTUATIF
PROPORSI ANAK BERUSIA 1 TAHUN DIIMUNISASI CAMPAK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN TREND GIZI BURUK BERSIFAT FLUKTUATIF

31 KELAHIRAN YANG DITOLONG TENAGA KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN TARGET RPJMD TERLAMPAUI CAPAIAN MASIH BERSIFAT FLUKTUATIF

32 CAKUPAN PELAYANAN ANTENATAL (K4)
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN TARGET RPJMD TERLAMPAUI

33 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2017
PESERTA KB AKTIF PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN TARGET SDGs BELUM TERCAPAI CAPAIAN PESERTA KB AKTIF CENDERUNG MENURUN

34 TARGET SDGs TERLAMPAUI TREND AKBA CENDERUNG MENURUN
ANGKA KELAHIRAN PD PEREMPUAN UMUR Th PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN TARGET SDGs TERLAMPAUI TREND AKBA CENDERUNG MENURUN

35 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2017
UNMEET NEED KB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN TARGET SDGs BELUM TERCAPAI CAPAIAN UNMEET NEED KB CENDERUNG MENGALAMI PENINGKATAN

36 PREVALENSI HIV PD PENDUDUK USIA 15-24 Th
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN

37 TARGET SDGs TERLAMPAUI
ANGKA PENEMUAN KASUS MALARIA /1.000 PENDUDUK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN TARGET SDGs TERLAMPAUI

38 TARGET RPJMD TERLAMPAUI CAPAIAN CENDERUNG MENINGKAT
ANGKA PREVALENSI KEJADIAN TBC / PENDUDUK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN TARGET RPJMD TERLAMPAUI CAPAIAN CENDERUNG MENINGKAT

39 PROPORSI KASUS TBC YG DISEMBUHKAN MELALUI DOTS
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN

40 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 - 2017
PREVALENSI STUNTING PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN TARGET SDGs TERLAMPAUI

41 BIDANG PENDIDIKAN

42 ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)
TARGET SDGs TERLAMPAUI CAPAIAN CENDERUNG MENINGKAT

43 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)
TARGET SDGs TERLAMPAUI CAPAIAN CENDERUNG MENINGKAT

44 HLS

45 RASIO ANGKA PARTISIPASI MURNI (RAPM)

46 MENUNJUKKAN KONDISI MEMBURUK KINERJA PENURUNAN MELAMBAT
RASIO MELEK HURUF PEREMPUAN TERHADAP LAKI-LAKI PADA KELOMPOK USIA TAHUN MENUNJUKKAN KONDISI MEMBURUK KINERJA PENURUNAN MELAMBAT

47 PK DPRD WANITA

48 BIDANG KETAHANAN PANGAN

49 HARGA BERAS MENUNJUKKAN KONDISI MEMBURUK KINERJA PENURUNAN MELAMBAT

50 PRODUKSI PADI TARGET RPJMD TERLAMPAUI CAPAIAN CENDERUNG MENINGKAT

51 PRODUKSI JAGUNG TARGET RPJMD TERLAMPAUI CAPAIAN CENDERUNG MENINGKAT

52 PRODUKSI KEDELAI TARGET RPJMD TIDAK TERLAMPAUI
CAPAIAN CENDERUNG MENURUN

53 HARGA GULA PASIR MENUNJUKKAN KONDISI MEMBURUK
KINERJA PENURUNAN MELAMBAT

54 HARGA DAGING AYAM MENUNJUKKAN KONDISI MEMBURUK
KINERJA PENURUNAN MELAMBAT

55 HARGA TELUR AYAM MENUNJUKKAN KONDISI MEMBURUK
KINERJA PENURUNAN MELAMBAT

56 BIDANG KETENAGAKERJAAN

57 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2017
TARGET RPJMD BELUM TERCAPAI CAPAIAN TPT CENDERUNG MENURUN

58 BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR

59 CAKUPAN PELAYANAN SANITASI
TARGET RPJMD TERLAMPAUI CAPAIAN CENDERUNG MENINGKAT

60 CAKUPAN PELAYANAN AIR MINUM KOTA DESA
TARGET RPJMD TERLAMPAUI CAPAIAN CENDERUNG MENINGKAT

61 RASIO ELEKTRIFIKASI TARGET RPJMD TERLAMPAUI
CAPAIAN CENDERUNG MENINGKAT

62 PROPORSI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2017
CAPAIAN CENDERUNG MENINGKAT

63 BIDANG INDIKATOR PROVINSI SUMBER DATA SATUAN TARGET&CAPAIAN Baseline (2015) 2016 2017 2018 T R KESEHATAN Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan DINKES % 32,37 27,57 37,9 50 72,29 51 Persentase penyandang disabilitas miskin DINSOS Orang 785 850 500 Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bersyarat/Prgram Keluarga Harapan ART - 12764 Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 98,5 79 97,6 82 Persentase bayi (0-12 bln) yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap 91 92 94,3 92,5 Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilkikan akta kelahiran BPS dan DPPA DALDUK KB , KETENAGAKERJAAN Jumlah peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan INFRASTRUKTUR DASAR Jumlah bantuan sambungan rumah listrik murah dan hemat untuk rumah tangga miskin DINAS ESDM Sambungan rumah 1000 907 1075 6163 4754 Persentase kawasan permukinan kumuh yang tertangani DISPERAKIM 14,03 16,92 15,57 16,62 14,13 Jumlah Desa Tangguh Bencana BPBD Desa 52 62 60 68 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana Rupiah NA Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat provinsi Dokumen 1

64 ANALISIS PRIORITAS BIDANG INTERVENSI

65 ANALISIS PRIORITAS BIDANG INTERVENSI
NO BIDANG INDIKATOR STATUS DAMPAK 1 Kesehatan Contraceptive Prevalence Rate/ Peserta KB Aktif PRIORITAS Jangka Panjang Unmet Need KB 2 Pendidikan Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki-laki pada Kelompok Usia Tahun 3 Infrastruktur Dasar 4 Indikator TIDAK PRIORITAS Jangka Pendek 4 Ketahanan Pangan Perkembangan Harga Beras, Produksi Kedelai, Harga Gula Pasir, Harga Daging Ayam, dan Harga Telur Ayam 5 Ketenagakerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka 6 Konsumsi Persentase Penduduk Miskin (Po), Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskina (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Keterangan: Status prioritas (warna merah)  indikator belum tercapai, perlu percepatan Status tidak prioritas (warna hijau)  indikator sudah tercapai, tinggal mempertahankan atau ditingkatkan 13

66 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2017
MATRIK DETERMINANMASALAH MELALUI ASPEK KETERSEDIAAN (SUPPLY) DAN PEMANFAATAN (DEMAND) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN CONTOH :