SI Kependudukan di Negara Lain Trend Sistem dan Tantangan Pengembangan

Presentasi berjudul: "SI Kependudukan di Negara Lain Trend Sistem dan Tantangan Pengembangan"— Transcript presentasi:

1 SI Kependudukan di Negara Lain Trend Sistem dan Tantangan Pengembangan
Master Plan SI Kependudukan I Wayan S. Wicaksana

2 Tujuan Tulisan Ini Melihat perkembangan eGovernment, khususnya masalah Kependudukan di beberapa negara Dengan penekanan kepada Trend Sistem, dan Tantangan Pengembangan Bagaimana di Indonesia ?

3 USA : general 2003: Government Services and Dokumen dalam bentuk elektronik semua Pemakai Internet tertinggi %, %, %. Pendorong Utama : Access America-1997, eBuy&ePay, Framework for Global eCommerce, eGrants business plan. Badan yang mendukung pemerintah dalam pengembangan eGovernment: Chief Information Officers Council, National Partnership fo Reinventing Government, Government Information Technology (GITS), The Office of Government wide Policy.

4 USA : front-back Office
Security dan privacy dengan berbasis Public Key Infrastructure (PKI) dibawah Access Certificates for Electronic Services (ACES). Front Office Access America fo Students/Seniors/Business Publik Konsultasi Survey, eFeedBack, eDiscussion Mengembangkan metode pengukuran kepuasan publik

5 USA : services Pelaksanaan servis dilakukan utama oleh Social Security Administration (SSA) – Pemanfaatan service dapat melalui surat, telpon, internet. Khusus untuk Internet dengan didukung SSL teknologi Pengembangan adalah untuk bidang input data, videoconference, VPN, penggunaan digital certificates dan public key. Organisasi SSA dibantu oleh ESDB dalam pengembangan sistem elektronik Pembiayaan dengan anggaran pemerintah, pemakaian bersama sumber daya, kerjasama dengan industri

6 Belanda : general 2002: 25 % Government Services and Dokumen dalam bentuk elektronik Pemakai Internet relatif tinggi %, %, %. Pendorong Utama : The Electronic Government Action Plan and the Digital Delta –1998 electronic highway, konsep ‘Freedom through Connectedness. Badan yang mendukung pemerintah dalam pengembangan eGovernment: The Ministry of The Interior and Kingdom Relations

7 Belanda : front-back Office
Stramlining of Basic Data – data flow, connection dengan secure . Front Office Government Portal Website start Sept 1999 Public Counters 2000 Program- network desks Electronic Delivery of Mandatory Information (EHD) for PMK Publik Konsultasi Feedback dan diskusi, didukung sosialisasi, PR Pengkuran dilakukan via eCommerce Monitor oleh Ministry of Economic Affairs

8 Belanda : services Pelaksanaan servis dilakukan utama oleh National Institute for Social Security dengan dukungan Social Insurance Bank Pemanfaatan service dapat melalui surat, telpon, internet. Pengembangan adalah untuk integrasi dan perluasan cakupan pelayanan. Terutama social security dan kesehatan Pembiayaan dengan anggaran pemerintah, pemakaian bersama sumber daya, kerjasama dengan industri

9 Singapore : general 2001: Government Services dalam bentuk elektronik semua – Public Service On-line Pemakai Internet tertinggi %, %, %. Pendorong Utama : city-state, satu lapis pemerintahan, populasi dan geografi kecil, National IT Plan-1981, IT2000 Masterplan menjadi intelligent island Badan yang mendukung pemerintah dalam pengembangan eGovernment: Government Chief Information Office (GCIO)

10 Singapore : front-back Office
Data hubs : land, people, establishments ONE network high bandwidth Front Office Berbasis web dan protal dengan 132 pelayanan eCitizen Centre-1998 (kelahiran, pendidikan, pelayanan nasional, kerja, bisnis, perjalanan) Pemanfaatan smart card Publik Konsultasi Memenuhi kebutuhan sekarang dan kedepan. Singapore Government Network Information Centre – Internet kiosk dan households

11 Singapore : services Pelaksanaan servis dilakukan utama oleh GCIO
Pemanfaatan service dapat melalui surat, telpon, internet. Pengembangan adalah untuk mendukung ke arah intelligent island. Pelayanan publik on-line saat ini mencakup 132, dan saat ini dikembangkan menjadi 500 publik service.

12 Indonesia Tantangan : Landasan pelaksanaan dan hukum belum memadai
Master plan Nasional belum di implementasikan secara jelas, walau sudah dimulai dengan (Telematikan, N21, Simrenas, Simnas) Anggaran pemerintah secara umum sangat terbatas Organisasi dan SDM belum memadai Infrastruktur terutama bidang komunikasi masih belum memadai Sosialisasi, Public Relation tentang National eGovernment belum berjalan Kondisi geografi, demografi, pemerataan merupakan masalah tersendiri