KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA BARAT Oleh : Dr. Ir. Dewi Sartika, M.Si Kepala DKPP Provinsi Jawa Barat PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN JL. Ir. H. JUANDA NO. 358 BANDUNG TLP Fax Website : dkpp.jabarprov.go.id

2 PANGAN IS LIFE FOOD Mati hidupnya suatu bangsa Peperangan
GOOD FOOD LIFE HEALTH INVESTMENT IS Mati hidupnya suatu bangsa Peperangan Pembunuhan/pencurian Orang sehat/sakit Umur hidup seseorang Kualitas generasi penerus Kuat tidaknya identitas budaya Penilaian status sosial PANGAN Dapat Menyebabkan

3 STRUKTUR URUSAN PEMERINTAHAN
(UU 23 tahun 2014) URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT Pemerintahan Umum KONKUREN (34 Urusan bersama Pusat, Provinsi, Kab/Kota) Pertahanan Keamanan Moneter Yustisi Politik Luar Negeri Agama Wajib/Obligatory Wajib Pelayanan Dasar : Pendidikan Kesehatan PU dan Tata Ruang Sosial Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ketemtraman, Ketertiban Umum dan Linmas Pilihan/Optional (Sektor Unggulan 8) Kelautan dan Perikanan Pariwisata Pertanian Kehutanan ESDM Perdagangan Perindustrian Transmigrasi Wajib/Obligatory Wajib Tidak Pelayanan Dasar : Pertanahan Ketahanan Pangan PPA & KBKS LINGKUNGAN HIDUP Adminduk dan Capil Pengendalian Penduduk dan KB Perhubungan Kominfo Koperasi, UKM Dilaksanakan sendiri Dekonsentrasi TP Penanaman Modal Kepemudaan dan OR PMD Statistik Persandian Kebudayaan Perpustakaan Kearsipan.

4 Visi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 “Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”
Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” Misi Misi 3 Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang Yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah Misi 4 Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat Yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi Dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Misi 1 Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban Misi 2 Melahirkan Manusia Yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik Yang Inovatif 4

5 TUJUAN 5 Gerbang Desa Juara
MISI GUBERNUR MISI KE-3 “Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat Yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi Dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan” TUJUAN 5 Gerbang Desa Juara KEGIATAN SASARAN INDIKATOR Peningkatan Ekonomi daerah dengan mengembangkan nilai tambah satu produk khas setempat (One Village One Product) Desa di Jawa Barat Berbasis Sumber Daya Lokal (Produk Lokal)

6 TUJUAN 1 Petani Juara MISI GUBERNUR MISI KE-4
“Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat Yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi Dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan” TUJUAN 1 Petani Juara No. KEGIATAN SASARAN INDIKATOR 1. Produktivitas petani ditingkatkan dengan menyalurkan berbagai bantuan kepada para petani berupa Bantuan Bibit, Pupuk Dan Obat Petani di Jawa Barat Bantuan bibit, pupuk dan obat) 2. Irigasi menjadi sumber penghidupan para petani, oleh karena itu akses yang mudah terhadap irigasi menjadi prioritas untuk dapat meningkatkan produktivitas pertanian Jawa Barat Pertanian di Jawa Barat Irigasi Pertanian 3. Dukungan peralatan pertanian berupa huller yang diberikan kepada para petani Jawa Barat Para Petani Jawa Barat Bantuan Huller 4. Pembanguan gudang di setiap kab/kota yang akan melindungi petani setempat dari resiko kerusakan hasil produksi serta mengendalikan harga komoditas tersebut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Gudang tani juara 5. Menhidupkan dan menggiatkan kembali lahan dan infrastrukur pertanian guna meningkatkan produktivitas petani Daerah Pertanian di Jawa Barat Revitalisasi lahan dan infrastruktur pertanian

7 BIROKRASI YANG BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
Beraucracy 3.0 Dynamic Governance Beraucracy 1.0 Rule Based Governance Beraucracy 2.0 Performance Based Governance BIROKRASI DINAMIS Facilitator Acceletator BIROKRASI PERFORMA Regulator Facilitator BIROKRASI PENGATURAN Regulator

8 KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN PANGAN
KEDAULATAN PANGAN KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN PANGAN INDIVIDU/ MASYARAKAT YANG SEHAT, AKTIF, DAN PRODUKTIF KETAHANAN PANGAN KEMANDIRIAN PANGAN KEAMANAN PANGAN

9 SASARAN KETAHANAN PANGAN JAWA BARAT Gambaran Pelayanan OPD
Visi Misi Gubernur RPJPD/RPJMD/Renstra ISSUE STRATEGIS Lemahnya akses pangan masyarakat Rendahnya kualitas konsumsi pangan masyarakat Jawa Barat Lemahnya koordinasi lintas sektor Tingginya prosentase penduduk rawan pangan Fluktuasi Harga Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras Ketersediaan pangan masih tergantung pada pangan impor/luar daerah Masih ditemukannya kasus ketidakamanan pangan Gambaran Pelayanan OPD Ketersediaan dan cadangan pangan Distribusi dan Akses Pangan Penganekaragaman dan Keamanan pangan Penanganan Kerawanan Pangan 3

10 Peluang & Tantangan Pembangunan Daerah Terkait Ketahanan Pangan
di Jawa Barat Luas lahan sawah Provinsi Jawa Barat Tahun mengalami penurunan sebesar 0,36% Luas lahan pertanian non sawah selama lima tahun ( ) mengalami peningkatan sebesar 4,82% Luas lahan pertanian sawah mengalami penurunan, dan non sawah mengalami peningkatan 2 Jawa Barat sebagai daerah pemasok pangan utama Nasional Masyarakat miskin di Provinsi Jawa Barat masih tinggi dan berpotensi rawan pangan 1 3 Secara spesifik produksi padi Jabar menyangga 15% dari produksi padi nasional Produksi kedelai dan kacang tanah Provinsi Jawa Barat masing-masing 10% dan 13% dari keseluruhan Nasional Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya rawan pangan Jumlah desa di Provinsi Jawa Barat sebanyak 5,954 desa atau kelurahan, dnan 813 desa atau 14% termasuk ke dalam desa miskin

11 Isu – Isu sektor Ketahanan Pangan dan Peternakan
Penguatan kelembagaan pangan-peternakan dalam perencanaan penyelenggaraan urusan pangan-peternakan Pemenuhan diversifikasi pangan dan gizi baik sisi supply maupun demand untuk memperteguh kemandirian pangan dan gizi Terjadi ketidak-sinkronan antara pola penyediaan pangan sumber protein hewani dengan pola konsumsi pangannya SDM dari insan peternakan : (Insinyur profesional, Tenaga penyuluh profesional dan Pelaku / Peternak) Sarana Prasarana Usaha / Industri Peternakan

12 Pangan dalam Pembangunan Berkelanjutan
Untuk menciptakan dunia bebas dari kemiskinan, kelaparan dan penyakit

13 SUBSISTEM KETAHANAN PANGAN
Mencakup kestabilan harga pangan dan aksesibilitas pangan : Antar waktu dan Antar wilayah Mencakup kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan yang berasal dari: Produksi dalam negeri, Ekspor-Impor, cadangan pangan Subsistem Ketersediaan Subsistem Konsumsi Subsistem Distribusi Mencakup konsumsi Rumah Tangga dalam Jumlah, keragaman, Mutu gizi/ nutrisi, dan keamanan yang sesuai kebutuhan hidup sehat

14 KINERJA KETAHANAN PANGAN DI JAWA BARAT
KONDISI UMUM Wilayah Luas : ,44 Ha Kab./Kota : Kecamatan : Desa/Kelurahan : Penduduk Jml Penduduk : Jiwa Laju Pert Pend : 1,39% Penduduk Miskin : 7.45% (2018*) Daya beli : Rp PDRB/kapita : Rp Juta NTP : Poin Luas baku lahan Pertanian sebesar Ha, terdiri dari Lahan Sawah : Ha. Lahan Bukan Sawah : Ha. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik Jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untukhidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. (UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan) 4 JENIS LAYANAN DASAR Ketersediaan dan Cadangan Pangan; Distribusi dan Akses Pangan; Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; Penanganan Kerawanan Pangan. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 4 tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah. PP No. 18 Tahun 2016 Ketahanan pangan merupakan urusan wajib Pergub No. 60 TH 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Potensi Lokal MASALAH DAN TANTANGAN KETAHANAN PANGAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN JAWA BARAT Provinsi Jawa Barat sebagai daerah penyangga Ibu Kota yang berperan sebagai pemasok pangan utama DKI Jakarta. Intensitas Pembangunan Sektor Non Pertanian sangat tinggi Rata-rata kepemilikan Lahan Pertanian yang sempit Kondisi Alam yang berbeda antara Wilayah Jabar Utara dan Jabar Selatan. Masih banyak Jaringan Irigasi yang tidak berfungsi (kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten) Jawa Barat merupakan wilayah rawan bencana alam. Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 1 Ketersediaan berbasis Kemandirian Stabilitas Harga Pangan 2 Peningkatan kualitas konsumsi Pangan 3 Jawa Barat Bebas Rawan Pangan 4

15 Indikator Kinerja Daerah
I K D Ketahanan Pangan & Peternakan (misi 2 : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan) I K P Ketahanan Pangan & Peternakan No. IKP Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1. Jumlah cadangan pangan pemerintah (ton) 206,4 223,6 198,5 916,54 795,19 2. Ketersediaan informasi, harga dan akses pangan (%) 66,7 100 ≥ 125 ≥ 124,94 ≥ 123,41 ≥ 129,7 3. Skor pola pangan harapan (poin) 74,9 74 78,3 81 84,3 85,2 4. Konsumsi beras per kapita (kg/kapita/th) 90,59 88,89 86,47 86,95 87,48 83,93 5. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%) 85 97 6. Jumlah desa rawan pangan yang tertangani (%) 24,6 34,07 38,5 40,96 44,65 53 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Daging * Telur * Susu * Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Anthtrax Rabies 2 1 Avian Influenza 73 33 51 38 17 Brucellosis (prevalensi %) 4.24 1.86 2.19 3.76 2.1 1.3 Jumlah Pelaku Penerapan System Jaminan Mutu Hasil Peternakan dan Presentase Nilai Tambah Produk Jumlah Pelaku Penerapan system jaminan Mutu Hasil Peternakan - 20 56 58 105 260 Presentase nilai tambah produk 10 11 Indikator Kinerja Daerah Kondisi Awal Periode Realisasi Target 2016 2017 2018 2019 Skor Pola Pangan Harapan (poin) 72 72,68 84,3 82 87,4 Nilai Tukar Petani (poin) 105,08 104,92 107,41 104.56 Oktober : 109,27 (BPS Jabar, 2018) Sumber : LKPJ 2017 Statistik Jabar 2018

16 UPSUS SIWAB ARAH PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
REVITALISASI PERSUSUAN MEMENUHI KEBUTUHAN PANGAN ASAL TERNAK PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS BENIH/BIBIT PENINGKATAN PRODUKSI TERNAK PENINGKATAN PRODUKSI PAKAN TERNAK PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN PENJAMINAN PANGAN ASAL HEWAN YANG ASUH PENINGKATAN KOORDINASI DAN DUKUNGAN MANAJEMEN PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN SAPI /KERBAU KAMBING-DOMBA DAGING AYAM/ITIK UPSUS SIWAB ANEKA TERNAK AYAM ANEKA TERNAK TELUR ITIK SAPI SUSU KAMBING RESTRUKTURISASI PERUNGGASAN

17 1) PENYEDIAAN PANGAN Sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dan kemampuan ekonomi yang semakin baik, maka masyarakat Jawa Barat terus berupaya untuk memenuhi pangannya dari hasil produksi sendiri. Ketersediaan 2016 Energi : Kkal Protein : 86,31 Gr Ketersediaan 2017 Energi : Kkal Protein : 99,51 Gr Luas Lahan Sawah Ketersediaan 2018 Energi : Kkal Protein : 87,98 Gr JAWA BARAT SEBAGAI LUMBUNG PADI DENGAN KONSTRIBUSI SEKITAR 16% TERHADAP PRODUKSI PADI NASIONAL Jagung Kedelai

18 PROGNOSA KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN PANGAN STRATEGIS TAHUN 2018
Komoditi Ketersedia-an Produksi (ton) Kebutuhan Grm/kap/hr Kebutuhan (ton) Surplus / Defisit 1 Beras 227 2 Gula Pasir 81.692 8,70 3 Minyak Goreng 23,67 - 42,510 4 Bawang Merah 5,65 54.588 5 Cabai Merah 7,70 6 Daging Sapi 42.638 5,17 7 Daging Ayam 17,87 8 Telur Ayam Ras 18,98 Proyeksi Penduduk Jawa Barat 2018 : Penanganan Masalah Kebutuhan Pokok: Gula pasir dipenuhi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur Minyak Goreng dipenuhi dari Sumatera Daging Sapi dari Lampung, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT, Yogyakarta Telur dipenuhi dari Medan, Jateng dan Jatim

19 Jawa Barat Sebagai Produsen Daging Unggas Terbesar Di Indonesia
KOMODITAS LAINNYA Lanjutan…. Jawa Barat Sebagai Produsen Daging Unggas Terbesar Di Indonesia Tebu Ikan Budidaya Susu Teh Ikan Tangkap Telur

20 CADANGAN PANGAN/STOCK
Penyaluran (Kg) CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH (CPPD) SALDO : 795 TON CADANGAN PANGAN MASYARAKAT (LUMBUNG ) Total Stok Gabah : Ton Jumlah Kelompok : Kelompok Total Hibah APBD : Rp :

21 2) AKSES PANGAN Kemiskinan Persentase Jumlah Penduduk Miskin
Penduduk Miskin Jawa Barat (Maret 2018) 3,62 Juta Orang Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (PPLS 2011) 2011 Intervensi Program Ketahanan Pangan terhadap Kecamatan prioritas 813 desa kategori miskin sampai dengan tahun 2018 sebanyak 379 Desa adalah : Lumbung Pangan Masyarakat Lembaga Akses Pangan Masyarakat Pemanfaatan Lahan pekarangan Lingbasrangan. Pengembangan Desa Mandiri Pangan Penyaluran CPPD Piloting FSVA PROVINSI FSVA KABUPATEN Dari Desa/Kel , 813 Desa masuk kategori Desa Miskin (PPLS 2011) Prioritas 1 : 0 Kec Prioritas 2 : 0 Kec Prioritas 3 : 0 Kec Prioritas 4 : 11 Kec Prioritas 5 : 139 Kec Prioritas 6 : 388 Kec Jumlah : Kec 9 Indikator Kerawanan Pangan Provinsi Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih serealia Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai Persentase rumah tangga tanpa akses listrik 5. Angka Harapan Hidup saat lahir 6. Persentase balita tinggi kurang (stunting) 7. Persentase Perempuan buta huruf 8. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih 9. Persentase keluarga yang tinggal di desa dengan jarak lebih dari 5 Km dari fasilitas kesehatan Prioritas 1 : 132 Desa Prioritas 2 : 452 Desa Prioritas 3 : Desa Prioritas 4 : Desa Jumlah : Desa PEMETAAN KERENTANAN RAWAN PANGAN (FSVA) TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2016

22 3) STABILITAS HARGA PANGAN
Keterangan : Rata-rata : Penjumlahan harga setiap bulan dibagi banyaknya bulan 2. Stdev (simpangan baku ) : jarak penyimpangan harga diukur dari harga rata-rata 3. CV : Presentase standar deviasi dari harga rata-rata. Rumus CV = Stdev : Rata-rata 4. Target CV : berdasarkan hasil analisa dan kesepakatan 5. Capaian Realisasi SPM harga, rumus : (2-(CV : Target CV) x 100

23 PERKEMBANGAN KONSUMSI BERAS, ENERGI DAN PROTEIN TAHUN 2013-2017
Perkembangan Konsumsi Energi Tahun 2013 – 2017 (Kkal/kap/tahun) Perkembangan Konsumsi Beras Penduduk Tahun 2013 – 2017 (kg/kap/tahun) Perkembangan Konsumsi Protein Tahun 2013 – 2017 (gram/kap/tahun)

24 PERKEMBANGAN KONSUMSI KELOMPOK PANGAN JAWA BARAT TAHUN 2011 – 2017 (Gram/Kap/Hari)

25 4) PEMANFAATAN PANGAN UPAYA PENINGKATAN KUALITAS KONSUMSI PANGAN
SEHAT, CERDAS, AKTIF PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING Pergub No. 60 TH 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Potensi Lokal Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 501/34/Binprod tanggal 15 Juli 2011, Penetapan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai Indikator keberhasilan Pembangunan di Jawa Barat dalam Rancangan RPJMD Keamanan Pangan BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN Konsumsi : Energi : Kkal (109,5%) Protein : 63,3 gr (121,7 %) PPH JAWA BARAT 2017 No. KELOMPOK PANGAN 2017 IDEAL 1. Padi-padian 25,0 25.0 2. Umbi-umbian 1.4 2.5 3. Pangan Hewani 24.0 4. Minyak dan Lemak 5,0 5.0 5. Buah / Biji Berminyak 0,4 1.5 6. Kacang-kacangan 5,8 10.0 7. Gula 1,7 8. Sayuran dan Buah 22 30.0 9. Lain-lain 0,0 0.0 Total 85,2 100.0 Sertifikasi Prima 3 688 produk pangan

26 PENINGKATAN DAYA SAING
Sertifikasi Indikasi Geografis (SIG) Mangga Gedong Gincu, Ubi Cilembu, Beras Pandan wangi HAK PATEN 4 KOMODITAS TERNAK Domba Garut, Ayam Pelung, Itik Rambon dan Ayam Sentul, Sapi Pasundan PEMULIAN IKAN NILA NIRWANA NILA RAS WANAYASA DAN IKAN MAS STRAIN BARU KERJASAMA PERDAGANGAN DALAM DAN LUAR NEGERI Ekspor 18 ton kopi jenis arabica dan robusta serta 14 ton teh hijau ke MAROKO KOPI ARABIKA SPECIALTY “JAVA PREANGER” Sertifikat Indikasi Geografis (SIG) dari Kemenhukham RI SERTIFIKASI PRIMA TIGA 658 dan PSAT 268 produk pangan segar (tahun 2018*)

27 LANGKAH STRATEGIS KEGIATAN
No. Kegiatan 2015 2016 2017 2018 Jumlah APBD APBN 1 Lumbung Pangan Masyarakat 400 113 - 184 94 791 2 Lingbasrangan 160 3 Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) 80 23 8 20 37 168 4 Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) 5 Demapan 125 51 176 6 Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 150 62 216 109 135 672 7 Piloting Penanggulangan Kemiskinan 12 24 Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) 77 123 280 9 Kawasan Mandiri Pangan (KMP)

28 Usulan Rencana Strategis (Renstra) DKPP
Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 Meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat. 1.1 Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup. 1.1.1 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (ton) 1000 1.1.2 Jumlah cadangan pangan masyarakat (kelompok ) 95 100 110 120 130 1.1.3 Capaian stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis Meningkatkan konsumsi dan keamanan pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal berbasis sumberdaya lokal 2.1 Meningkatnya kualitas pangan dan gizi 2.1.1 Skor Pola Pangan Harapan konsumsi (Poin) 86,5 87,2 87,8 88,4 89 2.1.2 Konsumsi Beras per Kapita (kg/kapita/Tahun) 90 88 86 85 87,48 2.1.3 Konsumsi hewani (daging, telur dan susu) 65,05 70,10 75,15 80,20 85,25 2.1.4 Jumlah sertifikasi jaminan mutu pangan segar (pelaku) 150 200 250 300 350

29 Lanjutan : Usulan Rencana Strategis 2019-2023
Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 Meningkatkan produksi dan daya saing produk peternakan 3.1 Meningkatnya produksi dan daya saing produk 3.1.1 Peningkatan produksi komoditas peternakan (ton) : - Daging - Telur - Susu 3.1.2 Jumlah sertifikasi jaminan mutu pelaku usaha produk peternakan (pelaku) 480 540 600 660 720 3.1.3 Peningkatan mutu produk peternakan (%) : 60 62 64 66 68 81 82 83 84 85 Meningkatkan status kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner 4.1 Terkendalinya penyakit hewan menular strategis dan zoonosa serta keamanan produk hewan 4.1.1 Bobot kinerja pengendalian penyakit hewan menular strtegis di Jawa Barat 76 78 80

30 INDIKATOR KINERJA PROGRAM DKPP RPJMD 2019-2023
No. Nama Program Indikator Kinerja Program Satuan Base Line Kemandirian Pangan sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2012 Target Keterangan 2019 2020 2021 2022 2023 1 Program Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan Poin 84,3 86,5 87,2 87,8 88,4 89 Akumulasi setiap tahun 2 Program peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah produksi 1. Peningkatan produksi komoditas peternakan Ton Jumlah peningkatan Produksi Peternakan (Daging, Telur dan Susu) dari tahun sebelumnya yang merupakan hasil resultante dari Jumlah Produksi Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, terkait dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi daging, telur dan susu di Jawa Barat untuk kemandirian pangan sesuai dengan PERDA no 4 Tahun 2014 a Daging b Telur c Susu Jumlah sertifikasi jaminan mutu pelaku usaha produk peternakan Unit 105 (bukan akumulasi) 480 540 600 660 720 3 Peningkatan mutu produk peternakan (%): Persen a. Daging 58 60 62 64 66 68 b. Telur 80 81 82 83 84 85 c. Susu 4 Bobot Kinerja Pengendalian PHMS di Jawa Barat 74 76 78

31 MODEL PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM) MELALUI TOKO TANI INDONESIA
TTI CENTER TTI Pelaksanaan Kegiatan Distribusi Pengadaan LUPM Pelaksana PUPM Institusi/Lembaga Distribusi dan Logistik Industri/Produsen/Distributor Bahan Pangan /KONSUMEN AKHIR MASYARAKAT Petani Kontinuitas pasokan dan harga beli dengan acuan HPP/HRD/ Harga referensi Fasilitasi, pembinaan dari BKP Pusat dan daerah Pendampingan kegiatan Gapoktan Penetapan harga jual di tingkat TTI Kontinuitas penyaluran kepada masyarakat STABILITAS HARGA PANGAN DI TINGKAT KONSUMEN STABILITAS HARGA DI TINGKAT PRODUSEN

32 KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM) MELALUI TOKO TANI INDONESIA (TTI)
TUJUAN PUPM-TTI Menyerap Produk Pertanian Nasional Dengan Harga Yang Layak Dan Menguntungkan Petani Khususnya Bahan Pangan Pokok Dan Strategis; Mendukung Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Pokok Dan Strategis; Dan Memberikan Kemudahan Akses Konsumen/Masyarakat Terhadap Bahan Pangan Pokok Dan Strategis Yang Berkualitas, Dengan Harga Yang Wajar

33 HATUR NUHUN