Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PROFIL & MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. STRUKTUR ORGANISASI Kepala BPKA Bidang Anggaran Sub Bid. Penyusunan Anggaran Sub Bid. Pengenda lian Anggaran.

Diterbitkan olehhendri adi aijaya Telah diubah "5 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "PROFIL & MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. STRUKTUR ORGANISASI Kepala BPKA Bidang Anggaran Sub Bid. Penyusunan Anggaran Sub Bid. Pengenda lian Anggaran."— Transcript presentasi:

1 PROFIL & MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2 STRUKTUR ORGANISASI Kepala BPKA Bidang Anggaran Sub Bid. Penyusunan Anggaran Sub Bid. Pengenda lian Anggaran Bidang Perbendaharaan Sub Bid. Gaji Sub. Bid. Kas Daerah Bidang Akuntansi Sub Bid. Evaluasi dan Pelaporan Sub Bid. Pembukuan Bidang Aset Sub Bid. Pendataan dan Perawatan Aset Sub Bid. Pengenda lian dan Penghapu san aset Sekretaris Sub Bag. Umum Sub Bag. Keuangan Sub Bag. Program

3 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MELIPUTI Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah

4

Download ppt "PROFIL & MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. STRUKTUR ORGANISASI Kepala BPKA Bidang Anggaran Sub Bid. Penyusunan Anggaran Sub Bid. Pengenda lian Anggaran."

Presentasi serupa

STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.

STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.

POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1

KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
PMK TENTANG BAGAN AKUN STANDAR (PMK NO.91/PMK.05/2007)

PMK TENTANG BAGAN AKUN STANDAR (PMK NO.91/PMK.05/2007)
Direktorat Sistem Perbendaharaan Subdit Pengembangan Profesi Denpasar - 2011.

Direktorat Sistem Perbendaharaan Subdit Pengembangan Profesi Denpasar
OLEHOLEH H. MUHAMMAD NUR, SH, MH SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT H. MUHAMMAD NUR, SH, MH SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

OLEHOLEH H. MUHAMMAD NUR, SH, MH SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT H. MUHAMMAD NUR, SH, MH SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
Kebijakan Akuntansi Muhtar Mahmud.

Kebijakan Akuntansi Muhtar Mahmud.
MEKANISME Pengangkatan jfu dan pemberian tunjangan kinerja

MEKANISME Pengangkatan jfu dan pemberian tunjangan kinerja
07/04/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

07/04/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PUSLITBANG HUMANIORA KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PUSLITBANG HUMANIORA KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PK BLU PADA KANWIL DJPBN

ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBINAAN PK BLU PADA KANWIL DJPBN
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007

PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
PELAPORAN REALISASI ANGGARAN

PELAPORAN REALISASI ANGGARAN
AKUNTANSI SKPD Muhtar Mahmud.

AKUNTANSI SKPD Muhtar Mahmud.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Muhtar Mahmud

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Muhtar Mahmud
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
LATAR BELAKANG Kewajiban penatausahaan dan Penyusunan LPJ oleh setiap Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran (PMK 73/pmk.05/2008) LPJ wajib disampaikan secara.

LATAR BELAKANG Kewajiban penatausahaan dan Penyusunan LPJ oleh setiap Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran (PMK 73/pmk.05/2008) LPJ wajib disampaikan secara.
Sistem Buku Besar dan Pelaporan

Sistem Buku Besar dan Pelaporan
AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Presentasi serupa

Iklan oleh Google