PEMBANGUNAN SENTRA IKM DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN INDUSTRI.

Presentasi berjudul: "PEMBANGUNAN SENTRA IKM DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN INDUSTRI."— Transcript presentasi:

1 PEMBANGUNAN SENTRA IKM DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN INDUSTRI

2 LANDASAN HUKUM PEMBANGUNAN SENTRA IKM UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015, tentang Rencana Induk Industri Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri

3 STRATEGI PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI DILAKUKAN MELALUI: Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Industri; Pengembangan kawasan peruntukan Industri; Pembangunan Kawasan Industri; dan Pengembangan sentra Industri kecil dan Industri menengah (Sentra IKM). Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Industri; Pengembangan kawasan peruntukan Industri;Pembangunan Kawasan Industri; dan Pengembangan sentra Industri kecil dan Industri menengah (Sentra IKM)

4 UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Berkaitan dengan pengembangan industri kecil dan menengah, Undang- Undang ini mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan potensi daerah yang sesuai dengan konsisi daerah, kearifan lokal, potensi wilayah dan potensi unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sentra IKM adalah salah satu upaya untuk mengembangkan potensi unggulan daerah, dengan memberikan nilai tambah pada sumber daya lokal melalui teknologi industri. Pengelompokkan industri kecil dan industri menegah dalam suatu Sentra dapat lebih memudahkan proses pembinaan, pembangunan inftastruktur pendukung industri, ketersediaan dan kepastian lahan serta muncul aglomerasi dan aliansi strategis diantara sesama industri. Karena itu pembangunan Sentra IKM bermuara pada peningkatan daya saing kolektif pada Sentra tersebut.

5 PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 2015, TENTANG RIPIN TAHUN 2015-2035 Dalam RIPIN disebutkan bahwa Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) dilakukan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota (minimal sebanyak satu Sentra IKM, terutama di luar Pulau Jawa) yang dapat berada di dalam atau di luar Kawasan Industri. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memungkinkan dibangun Kawasan Industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang perlu diarahkan baik untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun Sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja.

6 Sentra IKM adalah sekolompok industri kecil dan menengah yang berada pada suatu lokasi yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama. Sentra IKM yang saat ini ada di berbagai daerah merupakan Sentra IKM yang tumbuh dan berkembang secara alamiah berdasarkan potensi sumber daya alam dan kemampuan sumberdaya manusia serta peluang pasar yang ada pada masing masing daerah. Berkumpulnya industri kecil dan menengah dalam Sentra IKM dapat memberikan nilai tambah bagi IKM misalnya memudahkan pembinaan, meningkatkan mutu, produktivitas dan daya saingnya melalui pengadaan fasilitas pendukung yang memadai serta pembinaan yang efektif.

7 PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN SENTRA IKM Ramah lingkungan Pembangunan Sentra IKM perlu memperhatikan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan terkait lingkungan hidup yang berlaku. Pemanfaatan potensi sumber daya lokal Pemanfaatan potensi sumber daya lokal meliputi pemberdayaan sumber daya alam, sumber daya manusia serta kearifan lokal dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Efisien dan efektif Pembangunan Sentra IKM harus memperhatikan aspek efisiensi dan efektifitas baik dalam perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan, sehingga mampu mendorong terciptanya Sentra IKM yang berdaya saing dan berkelanjutan. Profesional Sentra IKM harus dikelola secara profesional dengan ciri pengelola yang bertanggung jawab, mementingkan kepentingan publik, mempunyai integritas, obyektif dan independen, serta mengikuti Standard Operating Procedure (SOP).