ISSUE DAN MASALAH PUBLIK ( AGENDA SETTING ) ADIE DWIYANTO. N, M.PA.

Presentasi berjudul: "ISSUE DAN MASALAH PUBLIK ( AGENDA SETTING ) ADIE DWIYANTO. N, M.PA."— Transcript presentasi:

1 ISSUE DAN MASALAH PUBLIK ( AGENDA SETTING ) ADIE DWIYANTO. N, M.PA

2

3 DEFINISI AGENDA SETTING Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Karena dalam proses inilah ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Dalam proses ini, jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumberdaya publik yang lebih daripada isu lain. Proses agenda setting dalam studi analisa kebijakan publik, dipahami secara berbeda-beda, tergantung pilihan mana di antara teknokratis, pluralis, konflik, atau deliberative yang dipakai.

4

5 Issue ≠ kabar burung. Issue kebijakan ( policy issues ) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan ( policy problem ). Policy issues lazimnya muncul karena telah terjadi silang pendapat diantara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan itu sendiri. Dunn (1990) : Issue kebijakan merupakan  “produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. MAKNA ISSUE DAN AGENDA KEBIJAKAN

6 Hogwood & Gunn (1986) : Issue bukan hanya mengandung makna adanya masalah atau ancaman, tetapi juga peluang-peluang bagi tindakan positif tertentu dan kecenderungan- kecenderungan yang dipersepsikan sbg memiliki nilai potensial yg signifikan. Alfrod & Friedland (1990) : Issue merupakan kebijakan-kebijakan alternatif ( alternative policies ), atau suatu proses yang dimaksudkan untuk menciptakan kebijakan baru atau kesadaran suatu kelompok mengenai kebijakan-kebijakan tertentu yg dianggap bermanfaat bagi mereka

7 Issue kebijakan muncul  karena telah terjadi konflik atau “perbedaan persepsional” diantara para aktor atau suatu situasi problematik yang dihadapi oleh masyarakat pada suatu waktu tertentu : Issue kebijakan bersifat subyektif, karena dipengaruhi persepsi. Adanya persepsi mempengaruhi status peringkat dari suatu issue kebijakan. Dari segi peringkat, issue kebijakan dapat dibagi menjadi 4 kategori besar (Dunn, 1990) :

8 KATEGORI ISSUE (DUNN, 1990) Issue Utama Issue Sekunder Issue Fungsional Issue Minor

9 KRITERIA ISSUE MENJADI AGENDA KEBIJAKAN  Tidak semua issue secara otomatis menjadi kebijakan publik  Kriteria issue bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974 ; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood & Gunn, 1986) : 1.telah mencapai titik kritis tertentu  jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius; 2.telah mencapai tingkat partikularitas tertentu  berdampak dramatis; 3.menyangkut emosi tertentu dari sudut kepent. orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa;

10 4.menjangkau dampak yang amat luas ; 5.mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ; 6.menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya)

11 MAKNA AGENDA SETTING Mengedepankan masalah untuk ditangani pemerintah (Charles O. Jones) Pencarian dan penyaringan issue (Hogwood & Gunn) Pengarah dan jendela kebijakan (Kingdon) Makna Agenda Setting

12 TRANSFORMASI AGENDA Masalah privat Masalah publik Issue kebijakan Agenda sistemik Agenda institusional

13

14 PROBLEMS STREAM : Suatu permasalahan diperhatikan oleh pemerintah, karena : a.Alat dan cara yg digunakan utk mendefinisikan kondisi sebagai masalah; b.Merupakan kejadian khusus. c.Aktor pemerintah memahami kondisi melalui feed-back dari program yang pernah ada. Kondisi  sesuatu yang berlangsung setiap hari. Kondisi menjadi masalah, jika : Merasa harus merubah Merusak nilai-nilai penting

15 POLITICS STREAM : Perkembangan pada wilayah politik  dapat memicu adanya agenda kebijakan yang kuat. Perkembangan pada wilayah politik  dapat memicu adanya agenda kebijakan yang kuat. Misal : Misal : Adanya perubahan mood/ selera nasional Adanya pemerintahan baru hasil pemilu Distribusi ideologi dalam lembaga perwakilan Peran berbagai kelompok kepentingan yang berhasil/gagal mengarahkan permintaan mereka thd pemerintah

16 POLICIES STREAM : Terkait dengan proses mengkaitkan masalah dengan solusi, karena seringkali dalam perumusan kebijakan pemerintah sering abai mengkaitkannya. Dalam proses ini, teknokrat dan akademisi berupaya meyakinkan pihak birokrat atau politisi, melalui alternatif-alternatif solusi masalah Teknokrat dan akademisi inilah yang disebut dengan policy entrepreneur.

17 COUPLING (PERANGKAIAN) DAN POLICY WINDOWS : Tiga aliran tersebut sangat berbeda satu dengan yang lain, tapi suatu ketika akan bergabung menjadi satu  ideal. Tapi seringkali, penggabungan hanya terjadi sebagian :Misal : Solusi dan masalah sama, tapi tidak didukung iklim politik. Problem/proposal dan politik, tapi tidak ada kesadaran untuk menyelesaikan masalah/solusi

18 POLICY WINDOWS : Suatu peluang, dimana ketiga aliran ( problems, policies dan politics ) bisa bertemu bersamaan, sehingga issue-issue bisa menjadi agenda. Suatu peluang, dimana ketiga aliran ( problems, policies dan politics ) bisa bertemu bersamaan, sehingga issue-issue bisa menjadi agenda. Proses policy windows  jendela dibuka oleh kejadian-kejadian, baik dalam aliran masalah atau dalam aliran politik. Proses policy windows  jendela dibuka oleh kejadian-kejadian, baik dalam aliran masalah atau dalam aliran politik. Policy entrepreneur s  begitu ada kesempatan yang muncul (policy windows), maka issue dapat diangkat menjadi agenda, jika ada pihak- pihak yang mampu mempertemukan ketiga aliran tersebut  ini yang oleh Kingdon disebut sbg policy entrepreneurs. Policy entrepreneur s  begitu ada kesempatan yang muncul (policy windows), maka issue dapat diangkat menjadi agenda, jika ada pihak- pihak yang mampu mempertemukan ketiga aliran tersebut  ini yang oleh Kingdon disebut sbg policy entrepreneurs.

19 POLICY ENTREPRENEURS : Policy entrepreneurs terdiri dari pejabat pemerintah, PNS karir, pelobi, akademisi atau wartawan Policy entrepreneurs terdiri dari pejabat pemerintah, PNS karir, pelobi, akademisi atau wartawan Arah dan tujuan dari policy entrepreneurs adalah : Arah dan tujuan dari policy entrepreneurs adalah : 1.Mendesakkan masalah tertentu ke agenda yang lebih tinggi. 2.Mendesakkan masalah seiring dengan proses memperlunak sistem. 3.Membuat penggabungan

20