PENGEMBANGAN SDM PUPR KEBIJAKAN DAN STRATEGI Oleh: BPSDM

Presentasi berjudul: "PENGEMBANGAN SDM PUPR KEBIJAKAN DAN STRATEGI Oleh: BPSDM"— Transcript presentasi:

1 PENGEMBANGAN SDM PUPR KEBIJAKAN DAN STRATEGI Oleh: BPSDM
BADAN PENGEMBANGAN SDM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SDM PUPR Oleh: BPSDM

2 ISU STRATEGIS

3 1 2 3 4 INDONESIA DI MATA INTERNASIONAL 72
Sumber: Biro Kompu (17 Februari 2018) Peningkatan peringkat investment grade atau layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat internasional yang kredibel, yaitu STANDARD AND POOR’S, FITCH RATINGS, DAN MOODY’S. 1 SURVEI EODB tahun 2017, Indonesia sebagai negara teratas dalam Top Reformer bagi perbaikan Kemudahan Berusaha dengan mereformasi 7 indikator (dari 10 indikator EoDB). 2 106 91 120 2014 2018 72 114 2015 2016 2017 Survei GALLUP WORLD POLL menempatkan Indonesia pada peringkat pertama sebagai negara yang pemerintahannya paling dipercaya oleh masyarakat, yakni sebesar 80%. 3 Swiss India Indonesia Ketersediaan infrastruktur di Indonesia masih kecil dibandingkan yang dimiliki negara-negara tetangga baik jalan, pelabuhan, airport dan pembangkit listrik sehingga menjadi fokus pembangunan nasional. 4

4 TANTANGAN SDM GLOBAL Kemajuan Teknologi BPSDM Peningkatan
Profesional & Terdepan Kemajuan Teknologi Peningkatan Produktivitas (nasional/ internasional) Peningkatan Nilai Tambah (inovasi/kreasi) Persaingan Global/MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)

5 Perubahan Manajemen SDM
BPSDM Profesional & Terdepan ISU STRATEGIS SDM (NASIONAL) Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 Perubahan Manajemen SDM Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, profesional berkinerja tinggi, dan sejahtera; Mengubah posisi ASN dari yang semula comfort zone menjadi competitive zone. PP Nomor 11 Tahun 2017 PNS belum dianggap sebagai Profesi Belum diakui keahliannya

6 Gambaran Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR
Sumber: Data e-HRM BKO (26 Juni 2018) Perbandingan Jumlah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perbandingan Jumlah Berdasarkan Bidang Pendidikan Jumlah Total orang Perbandingan Jumlah Berdasarkan Usia Jumlah Total orang

7 SASARAN OUTPUT INFRASTRUKTUR PUPR
2015 – 2019 KONEKTIVITAS PERUMAHAN 1.000 km Pembangunan jalan tol (pemerintah & swasta) PROGRAM SATU JUTA RUMAH Fasilitasi PSU untuk Rumah Tapak Layak Huni Rumah Khusus Rumah Susun untuk MBR Rumah Swadaya 2.650 km Pembangunan jalan baru 30 Km Pembangunan jembatan baru INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KETAHANAN AIR & PANGAN Akses Air Minum Layak 100 % 65 Pembangunan waduk 1 juta hektar Pembangunan jaringan irigasi baru Kawasan permukiman kumuh perkotaan 0 ha Akses Sanitasi Layak 100 % Sumber: Biro Kompu (17 Februari 2018) SDM PUPR MENDUKUNG TARGET PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

8 PUPR VISIUM 2030 NILAI-NILAI PUPR Integritas Profesional
BPSDM Profesional & Terdepan Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m3/kapita/tahun 100% SMART LIVING (Hunian Cerdas) Jalan 99% mantap dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi recycle yang terintegrasi antar moda PUPR VISIUM 2030 NILAI-NILAI PUPR Integritas Profesional Orientasi Misi Visioner Etika – Akhlakuk Karimah

9 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM

10 PERATURAN TERKAIT PENGEMBANGAN SDM
1 Undang-Undang ASN nomor 5 Tahun 2014 Pasal 3 Pasal 13 Pasal 21 Pasal 69 Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah, dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas ASN Sebagai Profesi Jabatan ASN terdiri atas: Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional Jabatan Pimpinan Tinggi PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi Integritas Moral Pelayanan Publik Kompetensi Kualifikasi Profesional 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Pengembangan kompetensi : upaya untuk pemenuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier. Setiap PNS mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan memperhatikan penilaian kinerja dan penilaian kompetensi. Paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun Pasal 204 Pengembangan kompetensi : menjadi dasar pengembangan karier dan salah satu dasar bagi pengangkatan Jabatan.

11 Kebijakan Umum Menteri PUPR
Pejabat Fungsional = engine Pejabat Struktural = casing Kebijakan Operasional Menteri PUPR Program pendidikan-pelatihan tailor made (mencetak ahli) Mencetak SDM yang iProve (Integritas, Profesional, Orientasi Misi, Visioner, Etika - Akhlakul Karimah) Program Pelatihan (prioritas pegawai Pusat) SDM Pusat (Kementerian PUPR) SDM Daerah (Dinas) yang menangani TP-OP di SKPD/SNVT/Satker Kementerian PUPR Komposisi peserta 70% Pusat 30% Daerah Perubahan Pola Pelatihan (porsi praktek diperbesar) Sertifikasi keahlian Guest Lecturer/Praktisi Program Pendidikan Program Dalam Negeri Program Luar Negeri Politeknik PU (D3) S1, S2, S3 Kerjasama LPDP, dll (non-APBN) BPSDM Profesional & Terdepan

12 Program Pengembangan SDM
untuk mendukung Program Pengembangan SDM Draft Peraturan Menteri PUPR Standar Kompetensi (Teknis) Pola Karir & Jalur Karir Jabatan Fungsional bidang PUPR Standar kompetensi jabatan teknis bidang PUPR. Kebijakan karir zig- zag (struktural dan fungsional). Rencana suksesi. Hasil review Kepmen. Kowasbangpan. Nomor 63 s.d. 66 Tahun 1999. Jenis Jafung bidang PUPR (dan spesialisasi).

13 BADAN PENGEMBANGAN SDM

14 KEGIATAN UTAMA BPSDM 1. PENILAIAN KOMPETENSI 2. PENDIDIKAN
3. PELATIHAN 4. PENGEMBANGAN JAFUNG 5. PEMANTAUAN KINERJA

15 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGEMBANGAN SDM
SEKRETARIAT BADAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDA DAN KONSTRUKSI PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA Balai Pendidikan dan Pelatihan Wilayah I - IX Balai Penilaian Kompetensi Balai Uji Coba Sistem Diklat SDA dan Konstruksi Balai Uji Coba Sistem Diklat Jalan dan PIW Balai Uji Coba Sistem Diklat Perumahan dan Permukiman Kelompok Jabatan Fungsional

16 MANAJEMEN PNS Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Manajemen karir PNS terdiri dari: Pengembangan karir Pengembangan kompetensi Pola karir (vertikal, horizontal, diagonal) Mutasi, dan promosi Harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit. Sistem Merit (berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Seleksi dan Promosi secara adil dan kompetitif Menetapkan prinsip fairness Penggajian, reward and punishement berbasis kinerja Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik Manajemen SDM secara efektif dan efisien Melindungi dari intervensi politik dan tindakan semena-mena Peningkatan peran Jabatan Fungsional.

17 Pasal 67 Jabatan Fungsional PP. Nomor 11 Tahun 2017
BPSDM Profesional & Terdepan Jabatan Fungsional PP. Nomor 11 Tahun 2017 “Sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu” Pasal 67 “Pejabat Fungsional berkedudukan* di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF” *) untuk Jafung Widyaiswara Utama berada di bawah Kepala BPSDM

18 RENCANA PENGEMBANGAN 25 SPESIALISASI KEAHLIAN (Tk. MUDA)
DARI 5 SEKTOR JABATAN FUNGSIONAL Rawa Irigasi Sungai Pantai Air Tanah Bendungan Perencanaan SDA Investasi & Pasar Konstruksi Kelembagaan & SDM Pemberdayaan Sistem Jaringan Jalan Pembangunan Jalan Preservasi Jalan Jembatan Terowongan Air Minum Drainase Persampahan Air Limbah Bangunan Gedung Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan Permukiman Perdesaan Perumahan Formal Perumah Swadaya Output Jabatan Fungsional Tk. Ahli Rekomendasi Teknis sesuai bidang Jabatan Fungsional Pratama Muda Madya Rekomendasi Kebijakan sesuai bidang Jabatan Fungsional Utama Sumber: Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jafung (10 Januari 2018)

19 Periode Institusion-alisasi Periode Pemantapan Sistem
KEBIJAKAN & STRATEGI PENGEMBANGAN SDM (PENINGKATAN KOMPETENSI) Periode Institusion-alisasi “Sumber Daya Manusia sebagai salah satu terobosan untuk mempercepat Pembangunan Infrastruktur” Periode Pemantapan Sistem Periode Akselerasi “Pengembangan SDM menjadi budaya organisasi Kementerian PUPR” Pengembangan SDM menjadi tanggung jawab atasan langsung Pengembangan SDM menjadi (IKU) unit organisasi 1 2 Penyempurnaan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Transformasi pengembangan SDM berbasis elektronik Penyiapan transisi ke Human Capital System, termasuk PUPR Corporate University BPSDM sebagai lembaga pengakreditasi Pelatihan Teknis PUPR 1 2 3 Percepatan (Fast Track) Problem Based Capacity Development • Fokus pada peningkatan kompetensi (pendidikan dan pelatihan) • Dashboard Talent Pool terkini Knowledge Management 4 Pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi problem based Clustering & penetapan prioritas kebutuhan pengembangan kompetensi Perancangan pengembangan kompetensi sesuai kondisi di lapangan Memperhatikan faktor timing, kapasitas penyelenggara, pengajar MAPPING DIAGNOSIS DESIGN DELIVERY

20 Ahli Teknis Bidang PUPR Program D3 di Politeknik Pekerjaan Umum
DESAIN PERANCANGAN PROGRAM PENDIDIKAN 1 Kurikulum tailor made sesuai kebutuhan penyelenggaraan infrastruktur PUPR Program pendidikan yang aplicable 2 Program pendidikan menghasilkan ahli-ahli dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur PUPR Penawaran dan rekomendasi Pendidikan oleh Ka. BPSDM. Penugasan oleh Sekjen. Ahli Teknis Bidang PUPR Ahli Non Teknis Bendungan Jembatan Terowongan Bangunan Gedung Dsb. Pembiayaan Perumahan Hukum Kontrak Konstruksi Hidroinformatika Dsb. 3 Program D3 di Politeknik Pekerjaan Umum Penugasan PNS PUPR lulusan SMA/SMK Penugasan konsultan/kontraktor rekanan PUPR

21 PROGRAM PENDIDIKAN Kebijakan Program Pendidikan :
1 2 Program Pendidikan (Magister & Doktor) Dalam dan Luar Negeri Membentuk Politeknik PUPR untuk mencetak tenaga terampil Program Studi D3: Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung Teknologi Konstruksi Bangunan Air Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan

22 Perguruan Tinggi Mitra
Jumlah Karyasiswa 2018 : 593 orang (on going 470 orang, lulus 123 orang) Karyasiswa on going Tahun 2018 No. Perguruan Tinggi Mitra On-going Pusat Daerah 1. Univ. Syiah Kuala 16 23 2. Univ. Andalas 11 19 3. Institut Teknologi Bandung 43 18 4. Univ. Katholik Parahyangan 17 5. Univ. Padjadjaran 8 6. Univ. Diponegoro 31 47 7. Univ. Gadjah Mada 36 41 8. Univ. Sebelas Maret 6 9. Institut Teknologi Sepuluh Nopember 5 10. Univ. Brawijaya 3 11. Univ. Hasanuddin 12. Univ. Cenderawasih 71 13. Politeknik Negeri Kupang 9 10 Jumlah 186 281 Jumlah Total 467 Tambahan on going: Universitas Indonesia : 2 orang Newcastle University : 1 orang

23 DESAIN KEBUTUHAN PROGRAM PELATIHAN
Dilakukan bersama antara BPSDM dengan UNOR terkait Pencapaian target RENSTRA , Program Prioritas Nasional 1. KEBUTUHAN UNIT ORGANISASI Perencanaan Teknis serta Pelaksanaan & Pengawasan Pembangunan (Contoh: Alternatif Pembiayaan Infrastruktur PUPR (KPBU, Dana Talangan, dst)) Permasalahan dilapangan, hasil temuan 2. PROBLEM SOLVER K3 dan Temuan berulang pada tahap lelang, pelaksanaan, penyerapan, dan pelaporan. (Contoh: Kegiatan Swakelola, Pemahaman Spesifikasi Teknis Kontrak, Hukum Kontrak, dst) Penyelenggaraan Infrastruktur Berbasis Masyarakat 3. PADAT KARYA Pelatihan Pengelolaan dan Pelaporan Program Padat Karya dengan UNOR terkait (Contoh: P3TGAI, PAMSIMAS, SANIMAS, PISEW, KOTAKU dst) GAP Kompetensi Hasil Assessment sebagai bahan materi diklat Manajemen 4. GAP KOMPETENSI Cenderung pada kompetensi manajerial dan sosial kultural

24 Program Diklat Berbasis Kompe-tensi
DESAIN PERANCANGAN PROGRAM PELATIHAN 1 Pelatihan Berbasis Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. FRAMEWORK PELATIHAN* 70:20:10 Target Grup : Pegawai Operasional Lapangan (Kepala Balai, Ka. Satker, PPK, Pelaksana Teknis, Pengawas, dll) 2 On the Job Experience / praktek di lapangan/ Workshop Tutorial Teori *) Disesuaikan dengan kondisi pekerjaan lapangan SDM Kompeten Standar Kompe-tensi Program Diklat Berbasis Kompe-tensi Sertifikasi Assess- ment Center Pusdiklat & Balai Lembaga Sertifikasi/ Asosiasi Profesi

25 Teori, Studi Kasus, dan Workshop
FRAMEWORK PELATIHAN REGULER & TAILOR MADE 3 Pelatihan Dasar, Intermediate, dan Advance untuk kebutuhan mendesak/bersifat strategis (arahan Menteri PUPR). TAILOR MADE / ON CALL durasi min. 3 hari (30 JP) s/d 2 minggu (100 JP) Target Grup : PNS Muda (angkatan ≥ 2010) REGULER (30 JP) Teori, Studi Kasus, dan Workshop 4 Pengembangan program on the job training (OJT) di tempat kerja/ lapangan. 5 Penetapan Pelatihan sebagai persyaratan jabatan. 6 Unsur tenaga Pengajar: Widyaiswara, Jafung, Struktural, Guest Lecturer/Praktisi 7 Pelatihan bersertifikasi keahlian/profesi oleh Asosiasi

26 Reform Kalender Pelatihan
Bidang Sumber Daya Air Perencanaan Teknis Irigasi. Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Irigasi. Perencanaan Teknis Bendungan. Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Bendungan. Pelatihan Teknologi Geo Elektrik untuk Pendugaan Potensi Air Tanah. Reform Kalender Pelatihan Bidang Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Jalan. Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Jalan. Pemeriksaan Jembatan (Sertifikasi HPJI). Perencanaan Teknis Jembatan Bentang Panjang. Pelaksanaan Pekerjaan Beton Pracetak Prategang Konstruksi Jalan Layang, dst. Program pelatihan lebih sesuai kebutuhan serta target peserta yang lebih tepat Bidang Permukiman Bidang Perumahan Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Sanitasi Perdesaan Padat Karya. Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan Kerja Komisioning IPA. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, dst. Penyelenggaraan Rumah Swadaya. Manajemen dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Perumahan. Pembangunan Perumahan Tapak Sederhana Layak Huni. Pembangunan Rumah Khusus Nelayan, dst. Bidang Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Sertifikasi). SMK3 Konstruksi (Sertifikasi). Investasi Infrastruktur. Pembiayaan Infrastruktur, dst.

27 Pelaksanaan sertifikasi keahlian
BPSDM Profesional & Terdepan Pelaksanaan sertifikasi keahlian LEMBAGA/ASOSIASI PENDUKUNG SERTIFIKASI PELATIHAN Pelaksanaan sertifikasi keahlian disertakan pada setiap diklat yang diselenggarakan BPSDM (mencetak ahli-ahli yang diakui) kerjasama dengan Lembaga Asosiasi Profesi yang sudah ada (perlu studi) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

28 MODEL KOMPETENSI SDM PUPR
Spesifik keahlian khusus Berasal dari tugas dan fungsi organisasi, serta rumpun/sektor/bidang pekerjaan KOMPETENSI TEKNIS Kemampuan Dasar (Jabatan Struktural) (Jabatan Fungsional) PP 11/2017 & Permen. PANRB 38/2017 KOMPETENSI MANAJERIAL Berasal dari peran dan fungsi dalam organisasi Kompetensi Inti Integritas (Int), Berorientasi pada Pelayanan (BpP), Kerja Sama (KS), Komitmen Organisasi (KtO) Berasal dari organisasi Kementerian PUPR (visi, misi, nilai-nilai dan tantangan) KOMPETENSI SOCIO-CULTURAL Kompetensi Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya, Suku, dan Agama (TPBSA)

29 PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI
+ + Psychometric Assessment Brain Wave Assessment Computer Based Data Integration Assessment Center Report Integrated Report (Potensi & Kompetensi)

30 Uji Kompetensi Teknis Dilakukan oleh Penilai Teknis/Narasumber yang ahli di bidang teknis tersebut. Metode penilaiannya dengan uji kompetensi lapangan, wawancara CBI, dll. Menggali hard competence. Diselenggarakan sesuai kebutuhan, yaitu: Pemetaan kompetensi/mapping Seleksi dan Promosi

31 PROFIL SDM PUPR KINI DAN KE DEPAN
Kemampuan (melaksanakan tugas) yang dilandasi oleh pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan sikap kerja (attitute) untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Ada pengakuan resmi (terhadap kompetensi terkait). Integritas Profesional Orientasi Misi Visioner Etika – Akhlakuk Karimah K A S SKILL (KETERAMPILAN) KNOWLEDGE (PENGETAHUAN) ATTITUTE (SIKAP)

32 TERIMA KASIH Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR Jl. Pattimura No. 20. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp/Fax BPSDM Profesional & Terdepan

33 Program Studi Baru Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 1 2
Magister Hidroinformatika Target grup: Pelaksana di Ditjen. SDA, Peneliti Muda di Badan Litbang 2 Magister Rekayasa dan Manajemen Bangunan Tinggi Target grup: Pelaksana di kantor Pusat Ditjen. CK, Pelaksana Satuan Kerja Ditjen. CK Universitas Hasanuddin (UNHAS) 1 Magister Rekayasa Keselamatan Konstruksi Target grup: Pelaksana di kantor Pusat dan seluruh Satker Ditjen. A, B, C, PnP Universitas Indonesia (UI) 1 Program Doctoral by Research (rencana program baru) 2 Magister Rekayasa Keselamatan Konstruksi (dalam proses) baru Universitas Diponegoro (UNDIP) 1 Magister Bendungan (dalam proses) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat