TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Presentasi berjudul: "TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK"— Transcript presentasi:

1 TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
1 TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k

2 T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k
2 KOMPETENSI DASAR Menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan Lembaga Lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertaqwa KD 1.3. Bersikap peduli terhadap Lembaga lembaga di sekolah sebagai cerminan dari lembaga-lembaga negara K.D. 2.3. Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 KD. 3.3. Mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 KD. 4.3. T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k

3 T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k
3 TUJUAN PEMBELAJARAN Berpikir positif dalam memaknai pemerintahan yang baik di Indonesia sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Bersyukur dan menghargai atas kinerja lembaga suprastruktur dan infrastruktur politik Indonesia yang telah melakukan tata kelola pemerintahan yang baik Sikap Spiritual Berperilaku disiplin, tanggung jawab, peduli serta menaati terhadap berbagai peraturan yang berlaku di sekolah sebagai cerminan dari lembaga- lembaga negara. Sikap Sosial Menjelaskan pengertian tata kelola pemerintah yang baik Menguraikan unsur-unsur pemerintahan yang baik Menguraikan ciri dan karakteristik pemerintahan yang baik. Menganalisis asas-asas umum pemerintahan yang baik Menganalisis tata kelola Pemerintahan yang baik Pengetahuan Menyaji serta Mengkomunikasikan hasil telaah analisis tentang tata kelola pemerintahan yang baik Keterampilan T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k

4 T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k
4 PETA KONSEP GOOD GOVERNANCE Definisi Latarbelakang Penerapan Unsur-Unsur Ciri dan Karakteristik Asas Umum Menurut MTI Asas-Asas Umum menurut AUPB UU No. 30 Tahun 2014 T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k

5 T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k
5 Good Governance Penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. (World Bank). Good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antar negara, sektor swasta, dan masyarakat. (United Nations Development Program (UNDP) dalam Dwiyanto, 2005: 82) . Mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor Negara dan sektor non Negara dalam suatu usaha kolektif. (Ganie, 2000: 142) ” T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k

6 T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k
UNSUR POKOK YANG BERSIFAT SINERGIS DALAM GOOD GOVERNANCE 6 Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Latarbelakang Penerapan Good Governance Unsur warga masyarakat (stakeholders) Unsur swasta/wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k

7 T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k
7 LATARBELAKANG PENERAPAN GOOD GOVERNANCE Tuntutan Eksternal Tuntutan Internal Negara dan lembaga donor internasional mendorong negara-negara anggotanya menghormati prinsip-prinsip ekonomi pasar dan demokrasi sebagai prasyarat dalam pergaulan internasional Salah satu penyebab multidimensional di Indonesia dianggap sebagian masyarakat adalah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang terwujud dalam bentuk mewabahnya KKN. T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k

8 T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k
8 Ciri dan Karakteristik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Proses penguatan diri sendiri (self enforcing process) Keseimbangan kekuatan (balance of force), Keseimbangan kekuatan (balance of force), T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k

9 T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k
9 Terwujudnya akuntabilitas publik. Mewujudkan efisiensi dalam menajemen pada sektor publik. Persyaratan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundan-gundangan Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan Adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k

10 T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k
11 Partisipasi (participation) Penegakan hukum (rule of law) Transparansi (transparency) Konsesus (consesus) prinsip-prinsip good governance Lembaga Administrasi Negara (LAN) Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) merumuskan sembilan aspek fundamental (Asas) dalam good governance yang harus diperhatikan Kesetaraan (equity) Efektivitas (Effectifeness) dan Efisiensi (Efficiency) Akuntabilitas (Accountability) Visi Strategis T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k

11 T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k
12 Lima aspek prioritas mewujudkan cita good governance dengan asas-asas Fundamental Penguatan Fungsi dan Peran Lembaga Perwakilan Kemandirian Lembaga Peradilan Aparatur Pemerintah yang Professional dan Penuh Integritas Masyarakat Madani (Civil Society) yang Kuat dan Partisipatif Penguatan Upanya Otonomi Daerah. T a t a K e l ol a P e m e r i n t a h a n y a n g B a i k

12 13 Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau disingkat dengan AUPB menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Asas Kepastian Hukum Asas Kemanfaatan Asas Ketidakberpihakan Asas Kecermatan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan Asas Keterbukaan Asas Kepentingan Umum Asas Pelayanan Yang Baik

13 Presiden (ke-3), Amerika Serikat
14 Sebuah pemerintahan yang bijaksana dan cermat, yang akan mencegah orang-orang melukai satu sama lain, akan membebaskan mereka untuk menjalankan tujuan dari industri dan kebangkitan mereka sendiri, dan tidak akan menyia-nyiakan tenaga orang lain yang membantunya. Thomas Jefferson Presiden (ke-3), Amerika Serikat