Panduan operasional RBM

Presentasi berjudul: "Panduan operasional RBM"— Transcript presentasi:

1

2 Panduan operasional RBM
(Panduan operasional RBM, termasuk struktur RBM, posisi fungsional, dan alur organisasi, fasilitas dan perlengkapan standar, standar kompetensi untuk setiap fungsi, dan kriteria monitoring dan evaluasi untuk pengembangan sumber daya manusia dan insentif untuk terobosan inovatif) OKTOBER 2017

3 METODE PENYUSUNAN PANDUAN RBM
Telaah dokumen yang telah disusun WCS di tahap 1, dokumen dari EPASS (Prodoc), dna dokumen lainnya yang relevan. Pengumpulan informasi sekunder Diskusi dengan tiap-tiap UPT (KPHK Tangkoko, TNBNW, dan TNLL) di Bulan April 2017 Penyusunan panduan berdasar hasil diskusi Pengumpulan informasi lapangan Draft dibagi ke masing-masing UPT Draft panduan disesuikan dengan masukan dari masing-masing UPT Konsultasi draft panduan

4 Panduan operasional RBM
Penataan Wilayah Kerja Resort Kelembagaan Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Ruang Lingkup Pengelolaan Resort Kedudukan dan Peran Resort Tugas Umum Resort Tugas resort dalam fungsi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Aplikasi Struktur informasi SIM Protokol SIM Pengambangan Monitoring Evaluasi Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan

5 PRAKONDISI KELANCARAN IMPLEMENTASI RBM
Pemenuhan sistem yang disepakati bersama baik tata hubungan maupun perangkat data base hingga pelaporan dan monitoring evaluasi Terpenuhinya standar minimal peralatan resort untuk lebih optimal dalam kinerjanya Ada pengalokasian anggaran kegiatan di resort di luar kegiatan rutin untuk menjawab persoalan lapangan dan terukur pencapaiannya Perlu adanya ‘second layer’ sebuah tim kerja yang bisa mengatasi kesenjangan antar level pengelolaan sehingga capaian kerja resort bisa mendukung kegiatan balai.

6 Penataan Wilayah Kerja Resort
Penetapan areal kerja resort (SK) dan seksi Kajian tipologi resort baik ekologi dan sosial (potensi dan ancaman) Peta kerja resort dan semua informasi prioritas No Nama Resort Zonasi Potensi Tantangan Sarana prasana Tipologi sementara SPTN I 1 Resort Tulabolo Pinogu Persentase luasan total (21,39%): Inti (29,7%), rehabilitasi (0,26%), rimba(5,38%) dan pemanfaatan (3,47%) 22 desa, 8 desa diantaranya berbatasan langsung. Kecamatan Suwawa Timur (desa Paduoma, tulabolo, tulabolo timur) dan kecamatan pinogu (desa bangiyo, pinogu permai, tilongibili, pinogu, dataran hijau). Terdapat atraksi wisata Maleo, pengamatan satwa kunci Maleo, aoa dan babi rusa, tarsius serta jenis burung endemik lainnya. Potensi pemanfaatan air sebagai sumber energi dan air bersih. Ada goa dan sumber air Kebakaran lahan dan hutan, illegal logging, pemanfaatan rotan, peti, perambahan jadi pertanian, perburuan satwa Kantor resort dan petugas sudah ada, prasarana minim Pengembangan ekowisata, rehabilitasi, perlindungan dan monitoring satwa 2 Resort Bone pantai Presentase luasan total (3,2 %): Inti (1,46 %), rimba(1,74%) patroli , ada 2 kecamatan, 14 desa, ada juga desa dalam kawasan (enclave), ditemukan satwa kunci yaki, rangkong, anggrek, kayu merah. Banyak potensi air terjun tetapi di luar kawasan Perambahan, pembalakan liar, perburuan liar Kantor resort, petugas, peralatan minim Perlindungan, pengawetan 3 Resort Bolango Presentase luasan total (10,20%): Inti (5,25%), rehabilitasi (0,31%), rimba(4,1%) dan pemanfaatan (0,53%) Wisata dan patroli, 9 desa di 3 kecamatan, terdapat satwa kunci Maleo, rangkong, anoa, babi rusa dan jenis lainnya. Ada bukit Peyapata yang cukup tinggi kunjungan wisatanya, pemanfaatan HHBK gula aren dan nira serta pemanfaatan air Perambahan, kebakaran lahan, perburuan iar, pengambilan HHBK Pengawetan dan pemberdayaan masyarakat 4 Resort Bone Presentase luasan total (21,39%): Inti (29,7%), rehabilitasi (0,26%), rimba(5,38%) dan pemanfaatan (3,47%) Patroli, 8 desa di 2 kecamatan, potensi air terjun dan pemanfaatan sumber air untuk energi. Ada pengamatan burung pantai, yaki. Perambahan, perburuan liar, pemanfaatan HHBK Kantor resort, petugas, peralatan minim, petugas TPHL Pemberdayaan, rehabilitasi kawasan SPTN II 5 Resort Pantai Selatan Presentase luasan total (15,57%): Inti (15,02%), rehabilitasi (0,08%), rimba(0,33%) dan pemanfaatan (0,15%) Patroli, pengamatan satwa. Paling besar wilayah administratif di 4 kecamatan dengan 27 desa. Ada pemanfaatan sumber air dan juga pengamatan untuk Maleo dan Anoa. Perambahan, perburuan liar dan illegal logging Perlindungan, pemberdayaan masyarakat 6 Resort Dumoga Timur Presentase luasan total (4,16%): Inti (0,34%), rehabilitasi (0,75%), rimba(1,07%) dan pemanfaatan (0,20%) Pengamatan Maleo dan jenis burung lainnya, ada 2 kecamatan dengan 14 desa, terdapat mitra (WCS) dan juga pemanfaatan mikrohidro serta air untuk isi ulang dan irigasi Perburuan liar, perambahan, peti, kebakaran hutan, pemanfaatan daun Kantor resort, petugas dan peralatan tersedia Pengawetan, perlindungan, pemberdayaan masyarakat 7 Resort Dumoga Barat Presentase luasan total (12,18%): Inti (6,64%), rehabilitasi (0,45%), rimba(3,56%) dan pemanfaatan (1,53%) Patroli, pegamatan satwa oleh mitra jenis Maleo, Anoa, Babirusa, Kangkareng Sulawesi dan jenis burung endemik lainnya. Ada 2 kecamatan di 14 desa. Ada potensi pemanfaatan air sebagai energi dan air bersih. Wisata alam trekking, air terjun Perambahan, penebangan liar, perburuan satwa, PETI Kantor resort minim, ada petugas, tidak ada petugas PEH, tidak ada air bersih Pengawetan, perlindungan 8 Resort Dumoga Utara Presentase luasan total (9,32%): Inti (6,38%), rehabilitasi (0,71%), rimba(2,06%) dan pemanfaatan (0,17%) Patroli, 9 desa di 2 kecamatan, masih terdapat satwa kunci babi rusa. Pemanfaatan masih sebatas wisata sungai tumpah Perburuan liar, illegal logging, perambahan, peti hampir 500 orang aktivitas peti ii dilakukan disepanjang sungai Tumpah Kantor resort, petugas ada, peralatan minim, petugas SDMnya cukup Perlindungan, pemberdayaan masyarakat (pemanfaatan) SPTN III 9 Resort Lolanan Presentase luasan total (12,60%): Inti (9,04%), rehabilitasi (0,13%), rimba(2,70%) dan pemanfaatan (0,73%) Patroli, 7 desa di 2 kecamatan, masih banyak potensi yang belum tergali, flora masih asli dan jarang terdata hanya ada survei sekali Perambahan dan penebangan liar Kantor resort tidak ada, petugas tersedia Perlindungan 10 Resort Boroko Presentase luasan total (2,79%): Inti (2,22%), rimba(0,52%) dan pemanfaatan (0,06%) Patroli, 10 desa di 5 kecamatan, terdapat potensi flora dan fauna yang belum dikaji lebih dalam. Perambahan, illegal logging Kantor resort dan petugas tersedia, peralatan minim 11 Resort Pinogaluman Presentase luasan total (6,19%): Inti (2,40%), rehabilitasi (0,27%), rimba(3,13%) dan pemanfaatan (0,38%) Patroli, pengamatan satwa, 6 desa di 3 kecamatan, akses jalan dan waduk dari PU sehingga rawan tipihut, pelestarian untuk maleo. Potensi wisata ada sanctuary Maleo muara pussian, camping ground Bolonsio, air terjun peti, perburuan liar Kantor resort, petugas, sarpras memadai, petugas PEH 2 orang Perlindunga, pengawetan dan pemanfaatan Dalam setiap wilayah kerja perlu adanya SK penetapan wilayah kerja yang dilampiri dengan peta kerja seksi hingga ke resort. Pemetaan areal kerja ini menjadi penting sebagai panduan kelola petugas resort dan menetapkan perencanaan setiap bulannya. Selain ditetapkannya wilayah kerja resort juga diperlukan kajian tertulis atas tipologi atau jenis pengelolaan resortnya. Hal ini diperlukan untuk melihat prioritas kegiatan dengan sumberdaya petugas yang sudah ada ataupun diperlukan di masing-masing kegiatan. Di TNBNW, petugas resort dianggap cukup mendukung untuk pengelolaan tingkat tapak. Jumlah ketersediaan petugas dirasa mampu dalam mengemban mandat pengelolaan. Distribusi staf dan SK penempatan di petugas resort mustinya bisa membantu untuk prioritas pengelolaan yang ada. Pada akhirnya diperlukan kajian mendalam setiap areal kerja resort untuk menigkatkan efektifitas kinerja pengelolaan. Salah satunya kajian tipologi resort diperlukan sebagai acuan pengelolaan setiap tahunnya. Kajian tipologi ini sangat dinamis, bisa berubah setiap tahun sebagai penentuan kebijakan di tingkat resort untuk prioritas pengelolaan. Kajian tipologi ini bisa menggunakan profil dasar yang disertai dengan posisi desa dan kondisi sosial budaya desa sekitar resort untuk bisa memetakan pintu masuk gangguan kawasan akibat aktivitas warga sekitar. Hal ini diperlukan jika resort diharapkan bisa membangun kemitraan dengan desa dan mempunyai pengetahuan kelola sosial dalam mengedepankan kemitraan dalam pengelolaan tingkat tapak. Contoh kajian tipologi sementara WCS

7 Kelembagaan (1/5) Tata Hubungan Kerja RBM Perencanaan Pelaksanaan
Penataan Kelembagaan Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Ruang lingkup kerja resort Kedudukan dan peran resort Tugas umum resort Tugas minimal resort Tata Hubungan Kerja RBM Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan Perencanaan yang disusun oleh Resort Pengelolaan disampaikan kepada Kepala SPTN Wilayah untuk mendapatkan koreksi dan pengesahan. Khusus Rencana Kerja Tahunan Resort Pengelolaan disusun dandisampaikan kepada Kepala SPTN Wilayah untuk dipresentasikan pada rapat lingkup SPTN Wilayah. Dokumen perencanaan yang telah mendapatkan pengesahan Kepala SPTN Wilayah disampaikan kepada Kepala Balai melalui surat pengantar dari Kepala SPTN Wilayah. Kepala SPTN Wilayah mengakomodir Rencana Kerja Resort Pengelolaan sebagai bahan penyususnan Rencana Kerja SPTN Wilayah disamping berbagai kegiatan pengelolaan lainnya pada lingkup SPTN Wilayah. Draft Rencana Kerja SPTN Wilayah dipresentasikan dalam rapat lingkup SPTN Wilayah yang melibat personil Resort Pengelolaan. Rencana Kerja SPTN Wilayah yang telah disepakti disampaikan kepada Kepala Balai sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Balai. Draft Rencana Kerja Balai dipresentasikan dalam rapat lingkup Balai yang melibatkan SPTN Wilayah, Resort Pengelolan, Koordinator Urusan pada lingkup Balai. Rencana Kerja Balai yang telah dipresentasikan dan telah dilakukan revisi disahkan oleh Kepala Balai melalui Surat Keputusan Kepala Balai sebagai pedoman pelaksanaan tugas. SPTN Wilayah dan atau Balai melakukan asistensi dan Supervisi terhadap penyusunan berbagai rencana kegiatan baik pada level SPTN Wilayah maupun Resort Pengelolaan yang mencerminkan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Internal pada level perencanaan

8 Kelembagaan (2/5) Ruang Lingkup Pengelolaan resort Perlindungan
Penataan Kelembagaan Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Ruang lingkup kerja resort Kedudukan dan peran resort Tugas umum resort Tugas minimal resort Ruang Lingkup Pengelolaan resort Perlindungan Pengawetan Pemanfaatan

9 Kelembagaan (3/5) Kedudukan dan Peran Resort Peran Kepala Resort
Penataan Kelembagaan Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Ruang lingkup kerja resort Kedudukan dan peran resort Tugas umum resort Tugas minimal resort Kedudukan dan Peran Resort Peran Kepala Resort Peran anggota Resort

10 Kelembagaan (4/5) Penataan Kelembagaan Tata Hubungan Kerja Pengelolaan
Ruang lingkup kerja resort Kedudukan dan peran resort Tugas umum resort Tugas minimal resort Tugas umum resort Definisi Ruang Lingkup Tahap pelaksanaan Hasil yang diharapkan

11 Kelembagaan (5/5) Tugas minimal resort Perlindungan Pengawetan
Penataan Kelembagaan Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Ruang lingkup kerja resort Kedudukan dan peran resort Tugas umum resort Tugas minimal resort Tugas minimal resort Perlindungan Pengawetan Pemanfaatan

12 Aplikasi yang digunakan
Sistem Informasi Manajemen-SIM (1/3) SIM Aplikasi yang digunakan Struktur informasi Protokol SIM Pengembangan Telah disepakati penggunana SMART . 8 Prasyarat implementasi SMART Operator pengelolaan data. Komputer pengelolaan data. Tally sheet. Sistem evaluasi. Perangkat evaluasi. Koneksi internet. Dukungan pimpinan UPT melalui SK. Anggaran.

13 Aplikasi yang digunakan
Sistem Informasi Manajemen-SIM (2/3) SIM Aplikasi yang digunakan Struktur informasi Protokol SIM Pengembangan Umpan balik data ke resort dan seksi Input data dari Tally sheet resort Input data tingkat Seksi Input dan analisa data di tingkat Balai SIM RBM TNBNW Diagram aliran data Diagram aliran data Bagan alur pelaporan data

14 Aplikasi yang digunakan
Sistem Informasi Manajemen-SIM (3/3) SIM Aplikasi yang digunakan Struktur informasi Protokol SIM Pengembangan Protokol Manajemen Sistem Informasi Tahap pelaporan data patroli, monitoring satwa dan tumbuhan serta habitat dan pemanfaatan jasa lingkungan baik air, hhbk dan jasa wisata Tahap pengolahan data Tahap analisa data Tahap feedback atau umpan balik hasil analisa ke resort Tahap pemanggilan data Tahap publikasi data (akan dibahas dalam SOP tersendiri) Tahap evaluasi

15 Monitoring dan Evaluasi
Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan

16