STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Presentasi berjudul: "STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK"— Transcript presentasi:

1 STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Standar akuntansi sektor publik adalah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik

2 Perumusan Standar Akuntansi
Perumusan standar akuntansi oleh suatu komite independen bisa mempengaruhi banyak aspek. Banyak sekali faktor-faktor yang harus dipertimbangkan agar suatu standar tidak menyimpang jauh dari kerangka konseptual akuntansi dan tetap memperhitungkan konsekuensi ekonomi. Standar diturunkan dari suatu postulat. Penurunan standar dari suatu postulat harus mempertimbangkan kendala-kendala para pengguna laporan keuangan agar informasi akuntansi bermanfaat secara optimal. Kendala-kendala tersebut antara lain faktor materialitas (materiality), konsistensi (consistency), keseragaman (uniformity), keterbandingan (comparability) dan ketepatan waktu (timeliness).

3 Standar Akuntansi Pemerintahan
PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

4 International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)
IPSAS 1 - Presentation of Financial Statements IPSAS 2 - Cash Flow Statements IPSAS 3 - Net Surplus or Deficit for the Period, Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies IPSAS 4 - The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates IPSAS 5 - Borrowing Costs IPSAS 6 - Consolidated Financial Statements and Accounting for Controlled Entities IPSAS 7 - Accounting for Investments in Associates IPSAS 8 - Financial Reporting of Interests in Joint Ventures IPSAS 9 - Revenue from Exchange Transactions IPSAS 10 - Financial Reporting in Hyperinflationary Economies IPSAS 11 - Construction Contracts IPSAS 12 - Inventories IPSAS 13 - Leases IPSAS 14 - Events After the Reporting Date IPSAS 15 - Financial Instruments: Disclosure and Presentation IPSAS 16 - Investment Property IPSAS 17 - Property, Plant and Equipment IPSAS 18, Segment Reporting IPSAS 19 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets IPSAS 20 - Related Party Disclosures IPSAS 21 - Impairment of NonCash-Generating Assets

5 PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter

6 Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik Siklus anggaran
Tahap persiapan anggaran. Tahap ratifikasi anggaran. Tahap pelaksanaan anggaran Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran

7 Pendekatan Utama Anggaran Sektor Publik
Anggaran tradisional atau konvensional Anggaran dengan pendekatan New Public Management (NPM)

8 Teknik Penganggaran Sektor Publik Berdasarakan NPM
Sistem Anggaran Kinerja (Performance Budgeting System) Zero Based Budgeting System Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS)

9 Performance Based Budgeting
Anggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting) merupakan pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan beban kerja dan unit cost data ke dalam setiap kegiatan yang terstruktur dalam suatu program untuk mencapai tujuan. Dasar pemikirannya adalah penganggaran harus dapat digunakan sebagai alat menajemen sehingga penyusunan anggaran harus dapat memberikan hasil yang berguna bagi pengambilan keputusan manajerial (legislatif/eksekutif). Oleh karena itu, anggaran harus dianggap sebagai program kerja.

10 Karakteristik Performance Based Budgeting
Karateristik Anggaran Berbasis Kinerja dalam rangka penerapan Anggaran Berbasis Kinerja menurut Hindri Asmoko (2006) antara lain:  Pengeluaran anggaran didasarkan pada outcome yang ingin dicapai;  Adanya hubungan antara masukan dengan keluaran yang ingin dicapai;  Adanya peranan indikator efisiensi dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja; Adanya penyusunan target kinerja dalam anggaran berbasis kinerja.

11 Ciri-ciri Klasifikasi anggaran didasarkan pada program dan kegiatan.
Penekanan pada pengukuran hasil kerja dan bukan pada aspek pengawasan. Setiap kegiatan harus dilihat dari segi efisiensi dengan memaksimalkan output. Memerlukan standar pengukuran hasil kinerja

12 Kelebihan Memungkinkan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan. Merangsang partisipasi motivasi aktif unit-unit operasional melalui proses usul dari bawah dan penilaian anggaran yang bersifat aktual. Meningkatkan fungsi perencanaan dan mempertajam pembuatan keputusan pada setiap tingkat eksekutif. Memungkinkan alokasi dana secara optimal karena setiap kegiatan selalu dipertimbangkan dari segi efisiensi. Dapat menghindarakan pemborosan.

13 Kelemahan Cenderung menurunkan peran badan legislatif dalam proses perumusan kebijaksanaan dan penentuan anggaran. Tidak terdapat kejelasan tentang penanggung jawab dan siapa yang menanggung dampak dari setiap keputusan. Tidak semua kegiatan dapat distandarkan dan diukur secara kuantitatif

14 Zero Based Budgeting (ZBB)
Zero Based Budgeting adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan dimasa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan dalam visi pada tahun yang bersangkutan. Konsep Zero – Base Budgeting (ZBB) digunakan manajemen pemerintahan untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan mengawasi program atau kegiatan agar dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk kualitas layanan publik. Pemerintah menyusun anggaran lebih detail dan dimulai dengan nol, tanpa melihat anggaran di masa lalu.

15 Proses Implementasi Zero Based Budgeting
Zero based budgeting memiliki proses implementasi oleh Rohman (2011), diantaranya adalah Identifikasi unit-unit keputusan Penentuan paket-paket keputusan Paket keputusan mutually-exclusive adl paket-paket keputusan yg memiliki fungsi yg sama Paket keputusan incremental; merefleksikan tingkat usaha yg berbeda Meranking dan mengevaluasi keputusan

16 Keunggulan  Jika ZBB dilaksanakan dengan baik maka dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien. ZBB berfokus padavalue for money Memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektivan biaya. Meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran.

17    Kelemahan Prosesnya memakan waktu lama (time customing), terlalu teoretis dan tidak praktis, membutuhkan biaya yang besar, serta menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena pembuatan paket keputusan. ZBB cenderung menekankan manfaat jangka pendek. Implementasi ZBB membutuhkan teknologi yang maju. Masalah dalam proses merangking dan mereview paket keputusan.

18 Planning Programing Budgeting System (PPBS)
PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Sistem anggaran PPBS tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisional yang terdiri daridivisi-divisi, namun berdasarkan program, yaitu pengelompokan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. PPBS adalah salah satu model penganggaran yang ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. Hal tersebut disebabkan sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas jumlahnya, sementara tuntutan masyarakat tidak terbatas jumlahnya.

19 Proses Planning Programming Budgeting System
Tahap perencanaan (planning phase) mengidentifikasi tujuan sekarang dan masa datang serta berbagai cara yang mungkin untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Tahap pemrograman (programming phase) menggunakan usulan hasil tahap perencanaan untuk menetapkan program-program berdasarkan skala prioritas sesuai tingkatan hirarki pengambil keputusan. Tahap penganggaran (budgeting phase) menerjemahkan masing-masing program ke dalam rencana tahunan dengan menentukan siapa melakukan apa dan menetapkan sumberdaya yang dibutuhkan (Diamond, 2003).

20 Keunggulan Memudahkan dalam mendelegasikan tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah. Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja. Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan standar biaya dalam perencanaan progam. Bersifat lintas departemen, sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antar departemen.

21 Kelemahan PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, adanya sistem pengukuran, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi. Pengimplementasian PPBS membutuhkan dana yang besar. PPBS bagus secara teori, namun sulit dilaksanakan. PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks.

22 Beberapa alasan pembuatan laporan keuangan : 1
Beberapa alasan pembuatan laporan keuangan : 1. Dari sisi internal : alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. 2. Dari sisi eksternal : mekanisme pertanggung jawaban dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. 3. Tujuan informasi diberikan.

23 Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik
1. Kepatuhan dan pengelolaan (complience and stewardship) 2. Akuntabilitas dan pelaporan restrospektif (accountability and restrospective reporting). 3. Perencanaan dan informasi otorisasi (planning and authorization information). 4. Kelangsungan organisasi (viability). 5. Hubungan masyarakat (public relation). 6. Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures)

24 Bagi organisasi pemerintah, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah : 1. Memberikan informasi yang digunakan untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggung jawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship). 2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan.

25 Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk : 1. Membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan. 2. Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi. 3. Membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya. 4. Membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.

26 Laporan keuangan sebagai sumber informasi finansial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah : 1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. 2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya.

27 3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang- undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan. Kinerja manajerial dan organisasi Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, karena organisasi pemerintah bukan entitas bisnis yang mencari laba. Pemerintah bertanggung jawab atas produksi dan distribusi barang dan jasa publik.

28 Tujuan laporan keuangan menurut sfac no 4
Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba menurut statement of financial accounting concepts no 4 (sfac 4). Bermanfaat bagi penyusunan keputusan yang rasional. Untuk menilai pelayanan. Menilai kinerja manajer organisasi. Memberi informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban dan kekayaan. Informasi kinerja selama satu periode. Informasi cara memperoleh dan membelanjakan kas. Memberi penjelasan dan interprestasi.

29 PEMAKAI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN KEPENTINGANNYA
Drebin et al. (1981) mengidentifikasikan terdapat 10 (sepuluh) kelompok pemakai laporan keuangan. 1. Pembayar pajak (taxpayers). 2. Pemberi dana bantuan (grantors). 3. Investor. 4. Pengguna jasa (fee-paying service recipients). 5. Karyawan/pegawai. 6. Pemasok (vendor). 7. Dewan legislatif. 8. Manajemen. 9. Pemilih (voters). 10. Badan pengawas.

30 PEMAKAI POTENSIAL LAPORAN KEUANGAN & KETERKAITANNYA
BAYAR PAJAK PENG GUNA JASA PEMERINTAH DI ATASNYA PEMILIH MEMILIH & MEMBERIKAN ARAHAN KEBIJAKAN MENUNJUK DEWAN LEGISLATIF MENUNJUK LEMBAGA PENGAWAS PEMAKAI POTENSIAL LAPORAN KEUANGAN & KETERKAITANNYA PENGAJUAN, ANGGARAN & KEBIJAKAN PENGESAHAN, PENETAPAN KEBIJAKAN & PENGAWASAN PENGAWASAN MANAJEMEN PIMPINAN EKSEKUTIF MENUNJUK ADMINISTRASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAPATAN JASA PELAKSANAAN PEMERINTAH BARANG & JASA PENERIMAAN PAJAK MEMBERIKAN DANA BUNGA & POKOK PINJAMAN KOMPENSASI BARANG & JASA PEMBAYARAN TENAGA KERJA INVESTOR & KREDITOR KARYAWAN (PEGAWAI) PEMASOK

31 Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu :
1. Lembaga pemerintah (governing bodies). 2. Investor dan kreditor. 3. Pemberi sumber daya (resource providers). 4. Badan pengawas (oversight bodies). 5. Konstituen.

32 Hanley et. A (1992) mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi 12 (dua belas) kelompok, yaitu : 1. Anggota terpilih (elected members). 2. Masyarakat sebagai pemilih dan/atau pembayar pajak. 3. Pelanggan atau klien. 4. Karyawan/pegawai. 5. Pelanggan dan pemasok. 6. Pemerintah. 7. Pesaing (competitors). 8. Regulator. 9. Pemberi pinjaman. 10. Donor dan sponsor.Anggota terpilih (selected members). 11. Investor atau partner bisnis. 12. Kelompok penekan lainnya.

33 Borgonovi (1992) dan anessi-pessina (1997) mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi 11 ( sebelas) kelompok, yaitu : 1. Masyarakat pengguna jas publik. 2. Masyarakat pembayar pajak. 3. Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi. 4. Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah. 5. Badan-badan interbasional, seperti bank dunia, imf, adb, pbb dsb. 6. Investor asing. 7. Generasi yang akan datang. 8. Lembaga negara. 9. Kelompok politik (partai politik) 10. Manajer publik (gubernus, buapti, direktur bumn/bumd. 11. Pegawai pemerintah.

34 Serikat dagang sektor publik mengidentifikasi pemakai laporan pemerintah menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu : 1. Masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab. 2. Legislatif dan badan pengawas yang secara langsung mewakili rakyat. 3. Investor dan kreditor yang memberi pinjaman dan/atau berpartisipasi dalam proses pemberi pinjaman.

35 Hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan
Pada dasar masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu : 1. Hak untuk mengetahui (right to know), yaitu A. Mengetahui kebijakan pemerintah. B. Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah. C. Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. 2. Hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to). 3. Hak untuk diberi informasi (right to be informed) yang meliputi hak untuk diberi Penjelasan secara terbuka atas permasalahan- permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.

36 Laporan keuangan pemerintah disediakan untuk memberi informasi kepada berbagai kelompok pemakai (general purposive), meskipun setiap kelompok pemakai memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda.

37 Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah : 1
Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah : 1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga dan kualitas pelayanan yang diberikan. 2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. 3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas. 4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi Pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara 5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis. 6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.

38 PERBANDINGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DENGAN SEKTOR SWASTA
PERBEDAAN LAPORAN DEPARTEMEN PEMERINTAH LAPORAN KEUANGAN SEKTOR SWASTA FOKUS FINANSIAL & POLITIK FOKUS FINANSIAL KINERJA DIUKUR SECARA FINANSIAL & NON FINANSIAL SEBAGIAN BESAR KINERJA DIUKUR SECARA FINANSIAL PERTANGGUNGJAWABAN KPD PARLEMEN & MASY LUAS PERTANGGUNGJAWABAN KPD PEMAGANG SAHAM & KREDITUR BERFOKUS PADA BAGIAN ORGANISASI BERFOKUS PADA ORGANISASI SECARA KESELURUHAN MELIHAT KE MASA DEPAN SECARA DETAIL TIDAK DPT MELIHAT MASA DEPAN SECARA DETAIL ATURAN PELAPORAN DITENTUKAN OLEH DEPARTEMEN KEUANGAN ATURAN PELAPORAN DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG STANDAR AKUNTANSI, PASAR MODAL, & PRAKTIK AKUNTANSI LAPORAN DIPERIKSA OLEH TREASURY LAPORAN KEUANGAN DIPERIKSA OLEH AUDITOR INDEPENDEN CASH ACCOUNTING ACCRUAL ACCOUNTING PERSAMAAN DOKUMEN-DOKUMEN SUMBER BERPERAN SEBAGAI HUBUNGAN MASYARAKAT (PUBLIC RELATION)

39 SIKLUS AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

40 Bukti Transaksi

41 LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN ELEMENNYA
Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangnan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal

42 NERACA Pos Neraca : 1. Kas di Bendaharawan Pembayar, kas daerah, kas di Bank 2. Piutang : uang, barang atau jasa. ( UU no. 22 tahun 1997 tentang jenis dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak) 3. Persediaan : barang habis dipakai untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah 4. Aset Tetap/Barang Milik Kekayaan Negara : Tanah, Peralatan & Mesin, Gedung & Bangunan, Jalan, Irigasi & Jaringan, Bangunan dalam pengerjaan, aset tetap lainnya. 5. Aset lainnya : piutang angsuran, built operating transfer / kemitraan pemerintah & swasta 6. Uang muka kas negara

43 7. Ekuitas dana lancar : aset lancar - hutang lancar
7. Ekuitas dana lancar : aset lancar - hutang lancar. (nilai hutang lancar = hutang jangka pendek) a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) b. Cadangan Piutang c. Cadangan Persediaan d. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek 8. Ekuitas dana diinvestasikan : aset tetap + aset lainnya a. Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang b. Diinvestasikan dalam aset tetap c. Diinvestasikan dalam aset lainnya (tidak temasuk dana cadangan) d. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang 9. Ekuitas Dana Cadangan : Diinvestasikan dalam dana cadangan.

44 contoh soal Pada Neraca Pemda B per 31 Desember 2017 diketahui bahwa:
Kas Daerah Rp juta Persediaan Rp juta Piutang Pajak Rp juta Investasi Jangka Panjang Rp juta Aset Tetap Rp juta Aset Lainnya Rp juta Dana Cadangan Rp juta Utang Jangka Pendek Rp juta (termasuk PFK Rp5 juta) Utang Jangka Panjang Rp juta A.Berapakah jumlah yang dilaporkan sebagai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2017 ? B.Berapakah jumlah yang dilaporkan sebagai Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2017 ? C.Berapakah jumlah yang dilaporkan sebagai Ekuitas Dana Cadangan per 31 Desember 2017 ?

45 Jawaban 1. Ekuitas Dana Lancar = Aset Lancar - Hutang Lancar Aset Lancar : Kas Daerah Rp 50 Jt + Persediaan Rp 45 jt = Rp 95 Jt Hutang Lancar = Hutang jangka pendek = Rp 30 Jt Ekutas Dana Lancar = Rp 95 Jt - Rp 30 Jt = Rp 65 Jt. Nb. Piutang pajak tidak termasuk dalam aset lancar, tetapi masuk sebagai penerimaan atau pendapatan dan dicantumkan di laporan realisasi anggaran. 2. Ekuitas Dana Ivestasi = Aset Tetap + Aset Lainnya = Rp 200 Jt + Rp 85 Jt = Rp 285 Jt + Rp 100 Jt (investasi jk. Panjang) - Rp 150 Jt (Utang jangka panjang) = Rp 235 Jt. Nb. Utang Jangka panjang digunakan sebagai investasi kembali, karena itu dala Neraca masuk sebagai Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang 3. Ekuitas dana cadangan = Rp 300 Jt

46 TERIMA KASIH untuk laporan keuangan yang lain kita bahas setelah UTS ya :-)