KEBIJAKAN TEKNIS BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN TEKNIS BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN TEKNIS BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL
TAHUN 2018 & 2019 Disampaikan oleh Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial HARRY Z . SOERATIN Dalam rangka Rapat Koordinasi Teknis di lingkungan Badiklitpensos Tahun 2018 Banjarbaru, 21 September 2018

2 Daftar Isi Capaian Badiklitpensos Tahun 2017 Hal 1 3 2
Realisasi Anggaran Tahun 2018 per 12 September 2018 5 Isu-Isu Aktual Tahun 2018 8 4 Pendahuluan RAPBN Tahun 2019 18

3 Capaian Badiklitpensos Tahun 2017

4 CAPAIAN BADIKLITPENSOS TAHUN 2017
Pusat Pengembangan Profesi Peksos dan Penyuluh Sosial STKS Bandung Menetapkan Kebijakan Merubah STKS menjadi Politeknik Membangun Kampus 2 Meluluskan Sarjana Terapan Pekerja Sosial Orang dan Pascasarjana Sp1 Pekerja Sosial 75 Orang Menerbitkan Permensos No. 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Mensertifikasi 817 SDM Kesejahteraan Sosial Mengakreditasi 944 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Pusdiklat dan 6 Balai Besar Reg 1-6 Mengujicobakan E-learning Menstandarkan 7 jenis diklat Kesejahteraan Sosial Mengakreditasi 7 Lembaga Diklat Kesejahteraan Sosial Meningkatkan kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari ASN dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial Masyarakat Penyuluhan Sosial Merekruit 365 orang Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat yang berasal dari wilayah/komunitas rawan sosial Mendayagunakan 278 orang ASN Penyuluh Sosial dan Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial . Melaksanakan penyuluhan sosial untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif pasyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada 69 lokasi . Puslitbangkesos dan Balai Besar Penelitian Manfaat PKH dalam percepatan penanggulangan kemiskinan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dampak KUBE terhadap Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Keluarga Miskin dan Rentan Peran Keluarga dalam Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penyandang Disabilitas: Kesetiakawanan Sosial Masyarakat dalam Mensukseskan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Pemetaan SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Sekretariat Badiklitpensos Badiklitpensos Menetapkan Kebijakan Perubahan STKS menjadi Politeknik 4

5 Realisasi Anggaran Tahun 2018 per 18 September 2018

6 PAGU BADIKLITPENSOS TA 2018
Komposisi Anggaran (per Jenis Belanja) Komposisi Anggaran Badiklitpensos (per Satker) TA 2018 Total: 352,504,520,000 No Kode Satker % pagu dari total Badiklit 1 369059 SEKRETARIAT 7.28 2 418991 PUSPENSOS 5.46 3 440326 PUSDIKLATKESOS 9.08 4 440332 PUSLITBANGKESOS 4.77 5 682040 PUSBANGPROF PEKSOS PENSOS 4.65 6 369070 STKS BANDUNG 22.16 7 369283 BBPPKS PADANG 7.26 8 369084 BBPPKS LEMBANG - BANDUNG 7.48 9 369180 BBPPKS YOGYAKARTA 9.62 10 369202 B2P3KS YOGYAKARTA 6.87 11 369752 BBPPKS BANJARMASIN 4.64 12 369965 BBPPKS MAKASSAR 5.82 13 578995 BBPPKS JAYAPURA 4.91 100.00

7 SERAPAN ANGGARAN BADIKLITPENSOS TA 2018 (per 18 September 2018)
No Kode Satker Pagu Realisasi % Realisasi 1 369059 SEKRETARIAT 58 2 418991 PUSPENSOS 62 3 440326 PUSDIKLATKESOS 54 4 440332 PUSLITBANGKESOS 70 5 682040 PUSBANGPROF PEKSOS PENSOS 60 6 369070 STKS BANDUNG 41 7 369283 BBPPKS PADANG 8 369084 BBPPKS LEMBANG - BANDUNG 61 9 369180 BBPPKS YOGYAKARTA 10 369202 B2P3KS YOGYAKARTA 63 11 369752 BBPPKS BANJARMASIN 59 12 369965 BBPPKS MAKASSAR 66 13 578995 BBPPKS JAYAPURA 56 Realisasi Badiklitpensos TA 2018 Sumber: Aplikasi Smart, Kementerian Keuangan RI, 18 September 2018

8 Isu-isu Aktual Tahun 2018

9 ISU-ISU AKTUAL TAHUN 2018 Penelitian
Revitalisasi penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan program sesuai isu/kebutuhan kekinian Penelitian (Puslitbangkesos dan Balai Penelitian Yogyakarta) Perubahan STKS menjadi Politeknik Pembangunan Kampus II Pendidikan Tinggi (STKS Bandung) Akselerasi Diklat (Entry) Pendamping Sosial PKH Akselerasi Diklat FDS/P2k2-PKH bagi Pendamping Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Kesos K/L dan Pemda Pergeseran Lembaga Diklat Kesos menjadi Corporate University Kediklatan (Pusdiklatkesos dan B2P2KS) Akselerasi Sertifikasi SDM Kesos Akselerasi Akreditasi LKS Pusat Pengembangan Profesi Peksos dan Pensos Penguatan Kontribusi Badiklitpensos bagi pengembangan kebijakan dan program Kesos Badiklitpensos sebagai Center Of Exellent Peningkatan sinergi diantara Badiklitpensos dengan Satker Internal Kemensos dan K/L lainnya serta Pemda Dukungan Manajemen Revitalisasi Penyuluhan Sosial sebagai gerak dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial Pengembangan Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial di setiap Dinas/Instansi Sosial Provinsi dan Kab/Kota Penguatan Relawan Penyuluh Sosial berbasis masyarakat di setiap kelulahan/desa Penyuluhan Sosial 9

10 Isu-isu Aktual (lanjutan…)
Perubahan STKS menjadi Politeknik Secara kelembagaan, sesuai Permenristek Dikti No. 100 Tahun 2016, maka STKS harus segera mengurus ijin: Penyelenggaraan pendidikan vokasi dan profesi (sudah selesai) Persetujuan Politeknik (sementara dalam proses) Penyesuaian OTK (sementara dalam proses) Penetapan status sebagai Politeknik (sementara dalam proses) Pembangunan Kampus II Sementara proses pra kondisi pembangunan kampus II PENDIDIKAN TINGGI PROFESI PEKSOS

11 Isu-isu Aktual (lanjutan…)
11 Akselerasi Diklat (Entry) Pendamping Sosial PKH. Jumlah pendamping PKH hingga saat ini sebanyak orang. Pendamping PKH wajib mendapatkan Diklat (Entry) sebagai Prasyarat menjadi Pendamping Sosial. Jumlah pendamping PKH yang telah mengikuti diklat entry baru orang (17,48%) dari total pendamping. Masih ada pendamping PKH yang belum mengikuti diklat entry Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka akselerasinya ditargetkan sebanyak pendamping PKH mengikuti diklat entry pada Tahun 2019 melalui e-learning. DIKLAT KESOS

12 Isu-isu Aktual (lanjutan…)
12 Akselerasi Diklat FDS/P2k2-PKH bagi Pendamping. Dari jumlah Pendamping PKH yang mencapai orang, hingga saat ini, yang telah mengikuti Diklat P2K2, baru sebanyak orang (13,43%) dari total pendamping. Masih ada pendamping PKH yang belum mengikuti Diklat P2K2 Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka sesuai pertimbangan kemampuan akselerasinya ditargetkan sebanyak pendamping PKH mengikuti diklat P2K2 pada Tahun 2019 Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Kesos K/L dan Pemda Pemenuhan amanah PP No. 11 Tajun 2017 tentang ASN DIKLAT KESOS

13 Isu-isu Aktual (lanjutan…)
13 Akselerasi Sertifikasi SDM Kesos UU no. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa terdapat 4 kategori SDM Kesos, yaitu: Pekerja Sosial Penyuluh Sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Relawan Sosial Kualitas kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi sangat penting untuk memberikan kepercayaan publik terhadap kapasitas SDM Kesos sebagai diamanahkan Permensos No. 16 Tahun 2012 tentang Sertifiksi Peksos & TKS Dari jumlah populasi SDM Kesos yang mencapai orang, hingga saat, yang telah tersertifikasi baru sebanyak orang (1,08 %) dari total populasi Masih ada SDM Kesos yang belum tersertifikasi, termasuk Pendamping PKH Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka pada tahun 2019 dilakukan akselerasi dengan target sebanyak SDM Kesos (Pendamping PKH). Penerapan Standar Nasional Kompetensi SDM Penyelenggara Kesos sesuai Permensos No. 16 Tahun 2018, yang salah satunya dilakukan melalui single base data dan digital signature dalam penerbitan sertifikat untuk sertifikasi SDM Kesos PUSBANGPROF PEKSOS & PENSOS

14 Isu-isu Aktual (lanjutan…)
14 Akselerasi Akreditasi LKS Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dilakukan untuk penilaian kelayakan lembaga dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial. Seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bagi pengguna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika serta lembaga pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya Standar kualitas pelayanan yang dibuktikan dengan akreditasi sangat penting untuk memberikan kepercayaan publik terhadap kapabilitas profesional LKS sebagai diamanahkan Permensos No. 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi LKS Dari jumlah populasi LKS yang mencapai 34,587 lembaga , hingga saat ini, yang telah terakreditasi baru sebanyak lembaga (4,32 %) dari total populasi Masih ada LKS yang belum terakreditasi. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka pada tahun 2019 dilakukan akselerasi dengan target sebanyak LKS Penerapan Standar Nasional Pelayanan Kesos, yang salah satunya dilakukan melalui single base data dan digital signature dalam penerbitan sertifikat untuk Akreditasi Lembaga Kesos PUSBANGPROF PEKSOS & PENSOS

15 Isu-isu Aktual (lanjutan…)
Revitalisasi penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan program sesuai isu/kebutuhan kekinian. PUSLITBANG & BABESLIYAN KESOS Tema Penelitian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 26 (dua puluh enam) jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 10 (sepuluh) jenis. Strategi Penelitian Policy Study Policy Brief Quick Research Stock Taking Kontribusi Rekomendasi dalam penyusunan kebijakan program/kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Penguatan jejaring kelembagaan penelitian dan pengembangan kesos

16 Isu-isu Aktual (lanjutan…)
Revitalisasi Penyuluhan Sosial sebagai gerak dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial Keberadaan Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial di setiap Dinas/Instansi Sosial Provinsi dan Kab/Kota memiliki posisi strategis untuk mengkoordinir kegiatan penyuluhan sosial dalam penyelenggaraan kesos. Untuk menambah jumlah Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial, Tahun 2018 ini akan dilakukan rekruitmen melalui pendekatan inpassing. Keberadaan Relawan Penyuluh Sosial berbasis masyarakat di setiap kelulahan/desa sangat diperlukan sebagai ujung tombak pelaksanaan penyuluhan sosial. Sampai saat ini jumlah Relawan Penyuluh Sosial baru sebanyak 365 orang. Untuk menambah jumlah Relawan Penyuluh Sosial, perlu partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan. PENYULUHAN SOSIAL

17 Isu-isu Aktual (lanjutan…)
a. Penguatan Kontribusi Badiklitpensos bagi pengembangan kebijakan dan program Kesos (The Back Bone & Prime mover Kemensos). b. Badiklitpensos sebagai Center Of Exellent Pengembangan SDM & Lembaga Kesos c. Peningkatan sinergi diantara Badiklitpensos dengan Satker Internal Kemensos dan K/L lainnya dan Pemda DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BADIKLITPENSOS

18 Pendahuluan RAPBN Tahun 2019

19 PAGU BADIKLITPENSOS TA 2019 (Pagu Anggaran 2019)
Komposisi Anggaran (per Jenis Belanja) Komposisi Pagu Anggaran Badiklitpensos (per Satker) TA 2019 Total: 723,283,806,000 No Kode Satker % pagu dari total Badiklit 1 369059 SEKRETARIAT 4,74 2 418991 PUSPENSOS 4,05 3 440326 PUSDIKLATKESOS 7,03 4 440332 PUSLITBANGKESOS 4,84 5 682040 PUSBANGPROF PEKSOS PENSOS 6,77 6 369070 STKS BANDUNG 17,74 7 369283 BBPPKS PADANG 7,83 8 369084 BBPPKS LEMBANG - BANDUNG 9,51 9 369180 BBPPKS YOGYAKARTA 11,28 10 369202 B2P3KS YOGYAKARTA 5,09 11 369752 BBPPKS BANJARMASIN 10,08 12 369965 BBPPKS MAKASSAR 6,62 13 578995 BBPPKS JAYAPURA 4,43 100.00

20 PAGU BADIKLITPENSOS TA 2019 (2) (Sandingan Anggaran 2018 vs Pagu Anggaran 2019)
Komposisi Pagu Anggaran Badiklitpensos (per Program) 2018 vs 2019 Sandingan Target Program/Kegiatan Badiklitpensos TA 2018 vs 2019 (Pagu Anggaran) 3,392 orang D4 = 1,760 SP1 = 110 Serti = 3,000 Akre = 2,000 6 judul 12 judul 122 ASN 69 lokasi 12 layanan 21,900 orang D4 = 1,760 SP1 = 110 Serti = 21,900 Akre = 3,000 15 judul 12 judul 2,000 ASN 461 lokasi 12 layanan

21 Pengurangan Pagu Anggaran Badiklitpensos TA 2019
No. Satuan Kerja TA 2019 Pengurangan Pagu Anggaran Keterangan Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah Ops Non Ops BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL 114,764,254 33,449,688 606,525,135 126,044,729 723,283,806 1 SEKRETARIAT 7,057,437 1,480,848 25,712,582 - 34,250,867 2 PUSAT PENYULUHAN SOSIAL 4,346,801 752,951 22,405,000 1,800,000 29,304,752 3 PUSDIKLATKESOS 9,120,778 4,506,928 64,782,500 50,837,706 1) Jumlah toolkit menjadi: (sesuai dengan target diklat FDS, indeks 900 ribu, dengan target awal ); 2) Diklat bagi ASN menjadi org, dari target awal org 4 PUSLITBANGKESOS 9,213,554 1,279,966 26,500,000 34,993,520 Pengurangan anggaran penelitian sebesar 2M 5 PUSBANGPROF PEKSOS DAN PEKSOS 4,550,257 1,056,710 57,449,160 48,955,152 Target sertifikasi menjadi (sesuai dengan jumlah target diklat FDS) 6 SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS) BANDUNG 23,787,084 4,567,575 24,572,926 76,000,000 128,285,360 Pengurangan anggaran penelitian di STKS sebesar 7 BBPPKS REG 1 PADANG 5,433,643 2,853,740 76,490,000 56,637,383 1). Target diklat entry (indeks ) dan FDS (indeks ) menjadi org, dari semula org 8 BBPPKS REG 2 BANDUNG 9,676,861 2,614,785 89,690,500 86,791,646 1). Target diklat entry (indeks ) dan FDS (indeks ) menjadi org, dari semula org 9 BBPPKS REG 3 YOGYAKARTA 10,063,485 2,321,951 120,345,800 81,577,436 1). Target diklat entry (indeks ) dan FDS (indeks ) menjadi org, dari semula org 10 B2P3KS YOGYAKARTA 14,833,339 2,423,527 16,731,125 3,500,000 36,787,991 Pengurangan anggaran penelitian sebesar 11 BBPPKS REG 4 BANJARMASIN 5,862,868 3,486,901 20,332,042 43,244,729 72,926,540 12 BBPPKS REG 5 MAKASSAR 5,585,066 2,894,221 39,432,500 47,911,787 13 BBPPKS REG 6 PAPUA 5,233,081 3,209,585 22,081,000 1,500,000 32,023,666

22 Sandingan Pagu Anggaran Badiklitpensos Tahun 2018 & 2019
JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2018 % 2019 Belanja Operasional 1. Belanja Pegawai 29,35 15,87 2. Belanja Barang: – Operasional 9,68 4,62 – Non operasional 47,22 62,08 3. Belanja Modal 13,75 17,43 TOTAL 100,00

23 Sandingan Target dan Sasaran Program/Kegiatan 2018 & 2019
No Kegiatan 2018 2019 % Kenaikan Anggaran Keterangan Keluaran (Output) Anggaran (000) Target Satuan 1 Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional (I-VI) 4.309 orang 140,038,390 21.900 Orang 359,868,458 156,98% (2018) Termasuk target Diklat entry pendamping FDS/P2K2 sebanyak orang Diklat P2K2 bagi Pendamping Sosial PKH 3,392 21,900 201,480,000 Diklat entry bagi Pendamping Sosial PKH 28,470,000 Diklat relawan sosial masyarakat 3,196 90 1,149,875 Diklat Pekerjaan Sosial bagi ASN Daerah 60 937,667 Layanan Internal (overhead) 68,594,729 Layanan Perkantoran 59,236,187 2 Penelitian Terapan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial 6 Judul Penelitian 24,218,380 15 36,787,991 51,90% 3 Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Pusat 31,999,743 50,837,706 58,87% Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat Kesos (ASN) 61 2,000 Tahun 2018 hanya ada diklat PIM dan tugas belajar ToT FDS e-learning 30 - Mahasiswa Tugas Belajar 31 Standarisasi Jenis Diklat Kesos Akreditasi Lembaga Diklat Kesos Lembaga Analisis Kebutuhan Diklat Penyusunan Kurikulum Modul Diklat

24 Sandingan Target dan Sasaran Program/Kegiatan 2018 & 2019 (lanjutan…)
No Kegiatan 2018 2019 % Kenaikan Anggaran Keterangan Keluaran (Output) Anggaran (000) Target Satuan 4 Penelitian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial 12 Penelitian 16,822,019 34,993,520 108,02% (2019): Perluasan fokus dan lokus penelitian 5 Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial 16,395,357 48,955,151 Sertifikasi Peksos 3,000 Orang 21,900 Akreditasi Lembaga 2.000 LKS 3.000 6 Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial 78,108,141 128,285,360 64,24% Mahasiswa D4 1.760 Mahasiswa Pasca Sarjana (Sp1) 110 7 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badiklitpensos 1 Layanan 25,658,851 34,250,867 33,49% 8 Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial 19,263,639 29,304,752 52,12% Lokasi yang mendapatkan penyuluhan sosial 69 Lokasi 461 Lokasi = lokasi komunitas/ masyarakat berketahanan sosial Jumlah 352,504,520 723,283,806 105,18%

25 USULAN TAMBAHAN BADIKLITPENSOS TA 2019
Kediklatan: Diklat FDS P2K2 bagi 11,511 orang Diklat entry PKH bagi 11,511 orang Toolkit bagi pendamping, 11,511 orang 105,901,200,000 14,964,300,000 10,359,900,000 Sertifikasi : Sertifikasi bagi 11,511 25,899,750,000 Total Usulan Tambahan: Rp 171,129,150,000 STKS: Persiapan pembangunan Kampus 2 STKS AMDAL Pembuatan Grand Desain/Master Plan Kampus 2 STKS 7,000,000,000 Sekretariat: Dukungan manajemen untuk KPBU, implementasi CMS dan pelaksanaan Coorporate University 7,000,000,000

26 TERIMA KASIH