POKOK-POKOK ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020

Presentasi berjudul: "POKOK-POKOK ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020"— Transcript presentasi:

1 POKOK-POKOK ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Disampaikan pada: Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua Balikpapan, 11 Maret 2019

2 Sistematika 1 2 3 4 5 6 Pencapaian Pembangunan Nasional
Kerangka Ekonomi Makro dan Target Pembangunan 2020 Pokok-Pokok RKP 2020 Arahan Pembangunan Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua Tahun 2020 Kerangka Pendanaan Tindak Lanjut Penyusunan RKP 2020 1 2 3 4 5 6

3 Pencapaian Pembangunan Nasional
1 Pencapaian Pembangunan Nasional

4 Pertumbuhan Ekonomi terus Menguat dengan Stabilitas Ekonomi Terjaga
Pertumbuhan ekonomi meningkat didorong oleh penguatan investasi dan konsumsi RT Inflasi stabil pada tingkat yang rendah 5,03 5,07 5,17 (persen, yoy) (persen, yoy) Rupiah menguat terhadap dolar AS Komponen Pengeluaran 2017 2018 Tw I Tw II Tw III Tw IV Konsumsi Rumah Tangga 4,94 5,16 5,00 5,08 5,05 Konsumsi LNPRT 6,93 8,10 8,75 8,59 10,79 9,08 Konsumsi Pemerintah 2,13 2,71 5,20 6,27 4,56 4,80 PMTB/Investasi 6,15 7,94 5,85 6,96 6,01 6,67 Ekspor 8,91 5,94 7,65 8,08 4,33 6,48 Impor 8,06 12,64 15,17 14,02 7,10 12,04 PDB 5,07 5,06 5,27 5,17 5,18 (Rupiah thd USD)

5 Tingkat Pengangguran Berhasil diturunkan Seiring Meningkatnya Penciptaan Kesempatan Kerja
Sumber: Publikasi Sakernas periode Agustus Pada 2018 lapangan kerja meningkat 2,98 juta. Jumlah pengangguran turun 39 ribu orang, sehingga tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,34%. Penciptaan kesempatan kerja tinggi dan dapat melampaui target RKP dan RPJMN yang sebesar 10 juta orang. Jumlah penciptaan lapangan kerja telah mencapai 9,38 juta. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3% pada 2019, diperkirakan akan tercipta 2,6–2,9 juta lapangan kerja, sehingga TPT diperkirakan akan masuk dalam rentang 4,8–5,2%.

6 Tetapi TPT kaum muda dan lulusan SMK yang tinggi, serta keberadaan setengah penganggur masih perlu menjadi perhatian SMK SMA Dipl SMP Univ SD Tingkat pengangguran terbuka (TPT) usia muda berada di atas TPT nasional. TPT tahun mencapai 26,67% dan tahun 16,73%. TPT lulusan SMK sebesar 11,24%. Besarnya TPT tersebut disusul oleh lulusan SMA 7,95%. Proporsi setengah penganggur 2018: 6,62% (8,21 juta orang), berhasil turun dari 8,45% di ,02% setengah penganggur berusia tahun (3,2 juta orang). Sumber: Publikasi Sakernas periode Agustus

7 Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Terus Menurun
Rasio Gini Sumber: BPS, 2018 Pada Maret 2018, tingkat kemiskinan berhasil diturunkan hingga 1 digit (9,82 persen) dan kembali turun menjadi 9,66 persen pada September 2018. Tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 8,5-9,5 persen di tahun 2019. Jika pertumbuhan ekonomi dapat lebih dinikmati oleh kelompok miskin dan rentan, tingkat kemiskinan akan lebih cepat turun. Rasio Gini menurun bertahap dari 0,414 menjadi 0,384 dalam 4 tahun terakhir. Rasio Gini tersebut diperkirakan dapat mencapai target tahun , pada kisaran 0,380-0,385. Penurunan Rasio Gini nasional terutama disumbang oleh penurunan Rasio Gini di perkotaan.

8 IPM Indonesia Terus Meningkat dan Sudah Masuk Kategori Tinggi
Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia & Target Capaian Komponen Pembentuk IPM Tahun 2017 & Target 72,51 Angka Harapan Hidup Saat Lahir meningkat 71,98 71,06 tahun (Capaian 2017) 71,30 tahun (Target 2019) 71,47 tahun (Target 2020) 71,5 Rata-rata Lama Sekolah penduduk 25+ tahun meningkat 8,10 tahun (Capaian 2017) 8,30 tahun (Target 2019) 8,39 tahun (Target 2020) Harapan Lama Sekolah penduduk 7 tahun meningkat 12,85 tahun (Capaian 2017) 13,21 tahun (Target 2019) 13,41 tahun (Target 2020) 68,90 69,55 70,18 70,81 2014 (Baseline) 2015 2016 2017 Target 2018 (NK APBN) Target 2019 (RKP 2019) Target 2020 (RKP 2020) Pengeluaran per kapita disesuaikan meningkat (dalam ribu rupiah) 10.664 (Capaian 2017) 11.131 (Target 2019) 11.283 (Target 2020) Sumber: Bappenas dan BPS (perhitungan dengan metode baru)

9 Pertumbuhan Ekonomi Terus Menguat dengan Penguatan Mitigasi
Kawasan timur menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sekaligus kerentanan bencana Dalam World Risk Report (2016), Indonesia termasuk negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Penyebabnya adalah tingginya tingkat keterpaparan (exposure) dan kerentanan (vulnerability) terhadap bencana. Kejadian bencana 5 tahun terakhir didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan puting beliung.. Dalam perencanaan, pemerintah daerah harus memastikan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

10 Kerangka Ekonomi Makro dan Target Pembangunan 2020

11 Asumsi Makro 2020 INDIKATOR 2019 2020 APBN Pertumbuhan Ekonomi (%)
5,3 5,3 – 5,5 Inflasi (%) 2,5 – 4,5 2,0 – 4,0 Nilai Tukar (Rp/USD) 15.000 – Harga minyak mentah Indonesia (USD/barrel) 70 Lifting Minyak Bumi (Rb barel/hr) 775 695 – 840 Lifting Gas (Rb barel/hr) 1.250 1.191 – 1.300 PERTUMBUHAN EKONOMI MENINGKAT DENGAN STABILITAS MAKROEKONOMI YANG TERJAGA

12 Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
Arah Kebijakan Makro 2020 Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

13 Target Pembangunan Tahun 2020
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen) Pertumbuhan Ekonomi (persen) 72,5 5,3 - 5,5 4,8-5,1 Tingkat Kemiskinan (persen) Gini Rasio (indeks) 8,5 – 9,0 0,375 – 0,380

14 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2020

15 Memperkuat Permintaan Domestik dan
Kinerja Perdagangan Internasional... C: 5,09 – 5,15 G: 4,07 – 4,21 Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh meningkat Konsumsi pemerintah diarahkan pada belanja operasional dan penguatan belanja produktif Penciptaan kesempatan kerja yang lebih berkualitas Tingkat keyakinan ↑ pasca pemilu Efektivitas Bansos Stabilitas harga Perkembangan E-commerce X: 5,26 – 6,61 Penguatan ekspor melalui diversifikasi produk ekspor, termasuk jasa pariwisata I: 7,00 – 7,32 Pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas membaik tapi terbatas. Didorong oleh peningkatan investasi dan perbaikan sektor industri pengolahan Peningkatan sektor pariwisata Penguatan investasi dilakukan melalui peningkatan investasi pemerintah (pusat dan daerah) serta swasta melalui perbaikan iklim investasi yang berkelanjutan Pendalaman pasar keuangan Tingkat keyakinan ↑ pasca pemilu Perbaikan iklim investasi yang berkelanjutan (penerapan OSS, insentif fiskal) Pembangunan infrastruktur terus belanjut dan mulai berdampak M: 6,05 – 6,95 Impor meningkat sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi domestik

16 Transformasi Struktural untuk Peningkatan Kesejahtaraan
REVITALISASI INDUSTRI MANUFAKTUR MODERNISASI PERTANIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR HILIRISASI PERTAMBANGAN INDUSTRI MANUFAKTUR PERTANIAN LISTRIK KONSTRUKSI PERTAMBANGAN 4,3 5,00 – 5,40 2020 3,7 3,77 – 3,79 2020 3,3 4,25 – 4,45 2020 6,1 5,68 – 5,72 2020 0,1 1,03 – 1,17 2020 Perbaikan enabling environment untuk persiapan menghadapi era Industry 4.0 Meningkatkan produktivitas serta pendapatan petani dan nelayan Melanjutkan pembangunan infrastruktur terutama konektivitas dan energi untuk mendukung ekspansi ekonomi dan pertumbuhan inklusif Peningkatan nilai tambah pertambangan yang mendukung pengembangan indutsri hilir TRANSFORMASI SEKTOR JASA TRANSPORTASI INFOKOM JASA KEUANGAN PERDAGANGAN 7,4 7,04 – 7,12 2020 8,8 7,26 – 7,54 2020 6,8 5,72 – 6,60 2020 4,0 5,46 – 5,58 2020 Mendorong sektor jasa dengan nilai tambah yang tinggi didorong oleh inovasi dan teknologi

17 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Provinsi 2020
ACEH KEP. RIAU KALTARA SULTENG SULUT MALUKU UTARA LPE: 4,64 LPE: 4,65 LPE: 6,05 LPE: 6,32 LPE: 6,01 LPE: 7,94 RIAU KALBAR LPE: 2,43 LPE: 5,20 JAMBI SULBAR GORONTALO PAPUA BARAT PAPUA LPE: 4,77 LPE: 6,27 LPE: 6,54 LPE: 6,40 LPE: 7,47 SUMSEL LPE: 6,03 KEP. BABEL LPE: 4,60 SUMUT LPE: 5,21 KALTIM DKI JAKARTA LPE: 2,87 KALTENG SUMBAR LPE: 6,01 LPE: 5,65 KALSEL MALUKU LPE: 5,16 LPE: 5,14 SULSEL SULTRA LPE: 5,96 BENGKULU LPE: 7,10 LPE: 6,44 LPE: 5,04 LAMPUNG JABAR LPE: 5,29 LPE: 5,65 Skenario pertumbuhan PDB nasional 5,4 persen (titik tengah) BANTEN JATENG DIY JATIM BALI NTB NTT LPE: 5,85 LPE: 5,40 LPE: 6,22 LPE: 5,60 LPE: 6,38 LPE: 1,55 LPE: 5,16 Sumber: Perhitungan Bappenas setelah rapat temu konsultasi Tw-I 2019 *angka proyeksi sangat sementara

18 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 2020
SUMATERA KALIMANTAN SULAWESI MALUKU LPE: 4,62 LPE: 4,08 LPE: 6,68 LPE: 6,88 PAPUA LPE: 7,18 JAWA-BALI Skenario pertumbuhan PDB nasional 5,4 persen (titik tengah) NUSTRA LPE: 5,74 LPE: 3,12 Sumber: Perhitungan Bappenas setelah rapat temu konsultasi Tw-I 2019 *angka proyeksi sangat sementara

19 4 Pokok-Pokok RKP 2020

20 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020

21 Kebijakan dan Program Prioritas PN 1:
Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Kebijakan: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan PP1 Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas PP2 PP3 Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi. PN 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan PP4 PP5 Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa Pengentasan Kemiskinan

22 Kebijakan dan Program Prioritas PN 2:
Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah Perluasan Infrastruktur Dasar PP1 Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana PP2 Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi PP3 Kebijakan: Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivtas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital. PN 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah Peningkatan Infrastruktur Perkotaan PP4 Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi PP5

23 Kebijakan dan Program Prioritas PN 3:
Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja PP1 Penguatan Kewirausahaan dan UMKM PP2 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja Kebijakan: Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil PP3 Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM. Mempercepat transformasi struktural. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. PN 3 Nilai Tambah Ekonomi, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja PP4 Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) PP5 Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

24 Kebijakan dan Program Prioritas PN 4:
Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup PP1 Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) PP2 PP3 Kebijakan: Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksebilitas air. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana. PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan PP4 PP5 Penguatan Ketahanan Bencana

25 PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
Kebijakan dan Program Prioritas PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan Penguatan Kemampuan Pertahanan PP1 Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional PP2 Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi PP3 Kebijakan: Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerjasama pembangunan internasional. Menegakkan hukum dan anti korupsi. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas. Meningkatkan keamanan siber. PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut PP4 PP5 Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas

26 4 Arah Pembangunan Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua Tahun 2020

27 Pola Perdagangan Input dan Dampak Limpahan (Spillover Effect)
Antarprovinsi Wilayah Kalimantan dan Sulawesi : Transaksi dalam Provinsi : Transaksi untuk Provinsi di Luar Pulau : Transaksi antar Provinsi dalam Satu Pulau Provinsi Kaltim memberi dampak limpahan terbesar terhadap kegiatan ekonomi provinsi lain di wilayah Kalimantan. Provinsi Sulsel memberikan dampak limpahan terbesar terhadap kegiatan ekonomi provinsi lain di wilayah Sulawesi. Sumber: BPS. Data IRIO 2010 akan diupdate Tahun 2019

28 Pola Perdagangan Input dan Dampak Limpahan (Spillover Effect)
Antarprovinsi Wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua Provinsi Papua memberikan dampak limpahan terbesar terhadap kegiatan ekonomi di wilayah Nustra-Maluku-Papua. Peningkatan produksi (output) provinsi di Nusa Tenggara dan Maluku memerlukan permintaan bahan (demand input) antara terutama dari wilayah wilayah Jawa-Bali. Sumber: BPS. Data IRIO 2010 akan diupdate Tahun 2019

29 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan
Sasaran Utama Pengembangan Wilayah Kalimantan Indikator Sasaran 2020 Perkiraan 2019 Capaian 2018* Laju Pertumbuhan PDRB (persen/tahun) 4,08 4,10 3,45 Persentase Penduduk Miskin (persen) 4,06 5,51 5,98 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 4,49 5,10 4,83 *) Capaian sampai Triwulan III Untuk LPE 2018 Sumber: BPS Secara rata-rata, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan selama * mengurangi: Tingkat kemiskinan sebesar 1,20 persen pertahun; atau Tingkat kemiskinan sebesar 0,10 poin pertahun; atau Jumlah penduduk miskin sebesar 8 ribu pertahun No. Prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan 1. Hilirisasi perkebunan sawit, serta pertambangan nikel dan batubara 2. Pembangunan jalur rel kereta api Kalimantan 3. Pengembangan kawasan industri terpadu pelabuhan Kijing 4. Pengembangan kawasan perbatasan 5. Pembangunan kawasan perdesaan dan kawasan pariwisata

30 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Wilayah Sulawesi
Sasaran Utama Pengembangan Wilayah Sulawesi Indikator Sasaran 2020 Perkiraan 2019 Capaian 2018* Laju Pertumbuhan PDRB (persen/tahun) 6,68 6,72 6,74 Persentase Penduduk Miskin (persen) 9,65 10,15 10,38 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 4,51 4,60 4,70 KSPN Bunaken Sulawesi Utara KI & KEK Bitung Kab. Bitung, KI Morowali Kab.Morowali, Sulawesi Tengah KI Bantaeng Kab.Bantaeng, Sulawesi Selatan KSPN Wakatobi Sulawesi Tenggara KSPN Tana Toraja Kawasan Metropolitan Mamminasata Kota Kendari Kawasan Strategis Sulawesi Selatan Kawasan Metropolitan Bimindo KI & KEK Palu Kota Palu, KI Konawe Kab. Konawe, Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kota Baru Ibu Kota Prov/Pusat Ekonomi Jalur Penghubung Koridor Ekonomi/MP3EI Kota Baru Makassar Kota Baru Manado Daerah Tertinggal TN Bantimurung-Bulusarung Kawasan Pariwisata Manado-Bitung *) Capaian sampai Triwulan III Untuk LPE 2018 Sumber: BPS Secara rata-rata, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi selama * mengurangi: Tingkat kemiskinan sebesar 0,53 persen pertahun; atau Tingkat kemiskinan 0,08 poin pertahun; atau Jumlah penduduk miskin sebesar 9 ribu pertahun No. Prioritas Pembangunan Wilayah Sulawesi 1. Pengembangan Metropolitan Makasar dan Manado 2. Penguatan konektivitas kawasan Pariwisata Tana Toraja, Wakatobi, dan Bunaken 3. Hilirisasi komoditas kakao, perikanan, dan jagung 4. Pengembangan kawasan perikanan terpadu dan kepulauan 5. Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perbatasan

31 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Ibu Kota Prov/Pusat Ekonomi Jalur Penghubung Koridor Ekonomi/MP3EI KSPN & KEK Mandalika Kab. Lombok Tengah, NTB KSPN Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat, NTT Kota Kupang Daerah Tertinggal Tambora Kab. Bima, NTB TN Manupeu Tanah Daru Sumba Barat, NTT TN Laiwangi Wanggameti Sumba Timur, NTT Sasaran Utama Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Indikator Sasaran 2020 Perkiraan 2019 Capaian 2018* Laju Pertumbuhan PDRB (persen/tahun) 3,12 4,95 -6,67 Persentase Penduduk Miskin (persen) 16,85 21,81 17,94 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 3,07 3,99 3,34 Secara rata-rata, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi wilayah Nusa Tenggara selama * mengurangi: Tingkat kemiskinan sebesar 1,15 persen pertahun; atau Tingkat kemiskinan sebesar 0,19 percentage point pertahun; atau Jumlah penduduk miskin sebesar 15 ribu pertahun No. Prioritas Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara 1. Pengembangan pariwisata Mandalika, Labuan Bajo, dan Tambora 2. Pengembangan Pendidikan vokasional pariwisata 3. Penguatan konektivitas pelabuhan untuk mendukung industri peternakan 4. Pengembangan kawasan perikanan terpadu dan kepulauan 5. Pembangunan kawasan perdesaan dan kawasan perbatasan *) Capaian sampai Triwulan III Untuk LPE 2018 Sumber: BPS

32 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Wilayah Maluku
Sasaran Utama Pengembangan Wilayah Maluku Indikator Sasaran 2020 Perkiraan 2019 Capaian 2018* Laju Pertumbuhan PDRB (persen/tahun) 6,88 6,08 7,18 Persentase Penduduk Miskin (persen) 11,49 12,25 13,25 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 5,74 6,89 6,23 KSPN & KEK Morotai Kab. Morotai, Maluku Utara KI Buli Kab. Buli, Maluku Utara Kota Ambon Kawasan Strategis Maluku Ibu Kota Prov/Pusat Ekonomi Jalur Penghubung Koridor Ekonomi/MP3EI Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kota Baru Sofifi Daerah Tertinggal KSPN Manusela-Masohi *) Capaian sampai Triwulan III Untuk LPE 2018 Sumber: BPS Secara rata-rata, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi wilayah Maluku selama * mengurangi: Tingkat kemiskinan sebesar 0,84 persen pertahun; atau Tingkat kemiskinan 0,16 poin pertahun; atau Jumlah penduduk miskin sebesar 2 ribu pertahun No. Prioritas Pembangunan Wilayah Maluku 1. Pengembangan kawasan perikanan terpadu dan industri perikanan 2. Pengembangan Kawasan Pariwisata Morotai 3. Penguatan konektivitas antarpulau 4. Pengembangan perkebunan rempah-rempah 5. Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perbatasan

33 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Wilayah Papua
Sasaran Utama Pengembangan Wilayah Sulawesi Indikator Sasaran 2020 Perkiraan 2019 Capaian 2018* Laju Pertumbuhan PDRB (persen/tahun) 7,18 5,58 6,79 Persentase Penduduk Miskin (persen) 23,58 24,52 26,38 Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 3,51 4,51 3,81 KEK Sorong Kab. Sorong, Papua Barat KI Bintuni Kab. Bintuni, Papua Barat KSPN Raja Ampat Kab. Raja Ampat, Papua Barat Kota Jayapura Kawasan Strategis Merauke Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kota Baru Ibu Kota Prov/Pusat Ekonomi Jalur Penghubung Koridor Ekonomi/MP3EI Kota Baru Jayapura Kota Baru Sorong Daerah Tertinggal TN Teluk Cendrawasih *) Capaian sampai Triwulan III Untuk LPE 2018 Sumber: BPS Secara rata-rata, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi wilayah Papua selama * mengurangi: Tingkat kemiskinan sebesar 1,25 persen pertahun; atau Tingkat kemiskinan 0,48 poin pertahun; atau Jumlah penduduk miskin sebesar 22 ribu pertahun No. Prioritas Pembangunan Wilayah Papua 1. Pengembangan pendidikan khususnya vokasional pertanian, perkebunan, dan perikanan 2. Penyelesaian Trans Papua 3. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan temasuk flying healtcare dan telemedicine 4. Percepatan pembangunan Distrik/Kabupaten dan kerjasama antardaerah 5. Pengembangan kawasan adat, kawasan perdesaan dan kawasan perbatasan

34 Pertimbangan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
Pengembangan ekonomi wilayah ini menjadi penopang utama kinerja perekonomian nasional 1 Perputaran kegiatan ekonomi daerah akan memperluas kesempatan kerja 2 Ekonomi daerah yang bergerak dan terus tumbuh akan menciptakan nilai tambah dan pendapatan terutama bagi masyarakat miskin 3 Perputaran kegiatan ekonomi di daerah akan memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah, dan koperasi 4 Daerah dengan ekonomi maju, berkembang dan berdaya saing, serta masyarakat yang produktif akan menjadi fondasi yang solid untuk pengembangan ekonomi daerah 5

35 5 Kerangka Pendanaan

36 Kerangka Pendanaan RKP 2020 merupakan RKP transisi menuju RPJMN 2020 – 2024, untuk itu dilakukan : Reviu efektifitas dan efisiensi program Reviu/Identifikasi kontribusi Masyarakat – Dunia Usaha - BUMN – Pemerintah dalam pendanaan program Pemangku Kepentingan Mekanisme Keterangan Masyarakat Melalui CSR, filantropis, waqaf, ZIS Mendukung prioritas pembangunan. Dunia Usaha Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) Infrastruktur ekonomi dan sosial yang memiliki kelayakan ekonomi. BUMN Penugasan kepada BUMN Mendorong pertumbuhan ekonomi Meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintah APBN : Memperkuat pengendalian melalui penyiapan Proyek Prioritas (“satuan 3”) APBD : Mengembangkan output based transfer melalui DAK Penugasan dan Hibah Daerah untuk mengamankan prioritas pembangunan di daerah Dirarahkan utamanya pada: Fungsi absolut pemerintah (antara lain politik, hankam). Pelayanan dasar (antara lain pendidikan, kesehatan, perumahan) dengan Standar Pelayanan Minimal.

37 Tindak Lanjut Penyusunan RKP 2020
6 Tindak Lanjut Penyusunan RKP 2020

38 Agenda Penting Selanjutnya
Menteri PPN/Kepala Bappenas akan: Menajamkan hingga tingkat proyek prioritas. Membahas dengan instansi terkait dan pemerintah daerah. Mengintegrasikan dengan sumber pendanaan (APBN, DAK, BUMN dan lainnya). Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota akan: Menajamkan program dan proyek dan inisiatif baru untuk mendukung prioritas nasional. Memastikan mitigasi dan adaptasi pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim dengan melakukan kajian lingkungan hidup strategis. Memastikan program dan proyek mendukung pencapaian SDGs M-III Feb Maret M IV Maret Dimohonkan informasi besaran anggaran (Resource Envelope) (K/L, Non K/L dan DAK) dari Menteri Keuangan Penetapan Rancangan Awal RKP 2020 dan Pagu Indikatif April Koordinasi dengan K/L (Trilateral Meeting) dan pemerintah daerah (Musrenbangnas) Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Menteri Keuangan menyusun Rancangan Pagu Indikatif

39 TERIMA KASIH

40 LAMPIRAN

41 PN 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
Kegiatan Prioritas PN 1 PN 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas PP5 PP1 PP2 PP3 PP4 Pengentasan Kemiskinan KP1. Ketahanan budaya dan memori bangsa KP1. Sistem jaminan sosial nasional KP1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi KP1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran KP1. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga KP2. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan KP2. Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran KP2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat KP2. Afirmasi akses dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun KP2. Keperantaraan usaha dan dampak sosial KP3. Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama KP3. Kesejahteraan sosial KP3. Pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan KP3. Penguatan pengendalian penyakit KP3. Peningkatan akses pembiayaan ultra mikro KP4. Budaya literasi K4. Penguatan layanan terpadu dan pendampingan KP4. Penjaminan mutu pendidikan KP5. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, dan pemuda KP4. Penguatan Germas KP5. Percepatan cakupan administrasi kependudukan KP5. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas KP4. Reforma agraria dan perhutanan sosial KP6. Penguatan kualitas keluarga KP6. Integrasi sistem administrasi kependudukan KP5. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan KP6. Peningkatan tata kelola pendidikan KP7. Penguatan prestasi olahraga KP7. Kapabilitas adopsi Iptek dan penciptaan inovasi

42 PN 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
Kegiatan Prioritas PN 2 PN 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana PP4 PP1 PP2 PP3 Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Perkotaan PP5 Perluasan Infrastruktur Dasar Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi KP1. Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis rel KP1. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi KP1. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak KP1. Aksesibilitas Daerah Tertinggal KP1. Konektivitas Transportasi Jalan KP2. Sistem angkutan umum masal perkotaan berbasis jalan KP2. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman KP2. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur KP2. Konektivitas Transportasi Kereta Api KP2. Utilitas dan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi KP3. Keamanan dan Keselamatan Transportasi KP3. Infrastruktur Jalan Perkotaan KP3. Konektivitas Transportasi Laut KP3. Pembangunan Terpadu Pesisir Utara Pulau Jawa KP3. Pendukung Infrastruktur, Utilitas dan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi KP4. Air Minum dan Sanitasi Perkotaan K4. Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah KP4. Konektivitas Transportasi Udara KP5. Perumahan di Kota Besar dan Metropolitan KP5. Konektivitas Transportasi Darat KP6. Energi Berkelanjutan untuk Perkotaan KP7. Infrastruktur dan Ekosistem ICT Perkotaan

43 PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja
Kegiatan Prioritas PN 3 PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Investasi di Sektor Riil Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi PP1 Penguatan Kewirausahaan dan UMKM PP2 PP3 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja PP4 Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) PP5 KP1. Peningkatan industri berbasis pertanian yang terintegrasi hulu-hilir KP1. Peningkatan pendalaman sektor keuangan KP1. Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar KP1. Peningkatan peran dan kerja sama dengan dunia usaha KP1. Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa KP2. Pengembangan teknologi digital untuk meningkatkan transformasi ekonomi dan efisiensi pelayanan KP2. Peningkatan industri berbasis kemaritiman yang terintegrasi hulu-hilir KP2. Peningkatan akses pembiayaan bagi wirausaha KP2. Peningkatan kualitas penyelenggaraaan pendidikan dan pelatihan vokasi KP2. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor KP3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah industri non-agro yang didukung sistem bisnis terintegrasi hulu-hilir KP3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi KP3. Peningkatan efektivitas Free Trade Agreement (FTA) dan diplomasi ekonomi KP3. Peningkatan efisiensi sistem logistik KP3. Peningkatan sertifikasi kompetensi KP4. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok KP4. Peningkatan efisiensi pergerakan wisatawan KP4. Peningkatan penciptaan peluang usaha KP4. Peningkatan partisipasi dalam global production network/GPN (inbound dan outbound) KP4. Peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi KP5. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk kreatif dan digital KP5. Peningkatan pengembangan industri dan pariwisata yang berkelanjutan KP5. Pengembangan sentra industri kecil dan menengah KP5. Pengelolaan impor KP6. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi KP6. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital KP6. Peningkatan pengadaan pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri KP7. Peningkatan hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa KP7. Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata dan produk kreatif KP8. Peningkatan rantai nilai industri halal dan produk sehat

44 PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup
Kegiatan Prioritas PN 4 PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup PP1 Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan KP1. Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi Pangan KP2. Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian KP3. Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan SDM Pertanian KP4. Peningkatan Produktivitas dan Keberlanjutan Sumberdaya Pertanian KP5. Tata Kelola Sistem Pangan Nasional KP6. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan dan Produk Laut PP2 Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) PP1 KP1. Akselerasi Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan KP2. Peningkatan Pasokan dan Akses Listrik KP3. Peningkatan Produksi dan Akses Minyak dan Gas K4. Peningkatan Implementasi Efisiensi Energi PP4 Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan PP5 Penguatan Ketahanan Bencana KP1. Penataan Kawasan Hutan dengan Daya Dukung Tinggi KP1. Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KP1. Penguatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana KP2. Peningkatan Tata Kelola Hutan dan Ekosistem Berbasis Desa KP2. Penanggulangan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KP2. Penguatan Peringatan Dini Bencana KP3. Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber daya Air dan Ekosistemnya KP3. Rahabilitasi dan Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KP3. Penguatan Manajemen Kedaruratan KP4. Optimalisasi Pemanfaatan Waduk Multiguna Catatan: Urutan PP berubah KP4. Percepatan Pemulihan Pascabencana KP5. Pengelolaan Air Terpadu Berbasis Pemanfaatan Teknologi (Smart Water Management) KP4. Penegakkan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KP6. Modernisasi Pengelolaan Irigasi KP7. Citarum Harum

45 PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
Kegiatan Prioritas PN 5 PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan PP1 Penguatan Kemampuan Pertahanan PP2 Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional PP3 Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keanana Siber dan Penguatan Keamanan Laut Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibnas PP5 PP4 KP1. Peningkatan Kekuatan Pertahanan KP1. Penguatan Diplomasi Politik-Keamanan dan Perbatasan KP1. Penataan Regulasi KP1. Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme KP1. Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika KP2. Penguatan Perlindungan WNI di Luar Negeri KP2. Perbaikan Peradilan Perdata untuk Kemudahan Berusaha KP2. Penguatan Kemandirian Pertahanan KP2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Keamanan Siber KP2. Peningkatan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban KP3. Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional KP3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar KP3. Perbaikan Peradilan Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif KP3. Penguatan Infrastruktur Keamanan Siber KP4. Penguatan Upaya Anti Korupsi KP5. Penataan Biaya Politik KP4. Penguatan Keamanan Laut

46 Jaringan gas perkotaan Angkutan umum massal perkotaan
Inisiatif Baru Jaringan gas perkotaan Angkutan umum massal perkotaan Magang vokasi di luar negeri Desa sejahtera Optimalisasi infrastruktur untuk pembangunan wilayah Perlindungan sosial untuk petani dan nelayan Catatan: kontribusi pendanaan program baik dari Masyarakat, Dunia Usaha, BUMN, Pemerintah