ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI

Presentasi berjudul: "ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI"— Transcript presentasi:

1 ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI
Dalam Acara Pembukaan MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 Oleh: HADI PRABOWO SEKRETARIS JENDERAL KEMENDAGRI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Bandung, 2 April 2019

2 OUTLINE PEMBAHASAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2. CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN JAWA BARAT 3. KEUANGAN DAERAH JAWA BARAT 4. CAPAIAN URUSAN PELAYANAN DASAR 1. SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PUSAT-DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA OUTLINE PEMBAHASAN 5. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PROVINSI JAWA BARAT @kemendagri @kemendagri_ri 6. PERSIAPAN MENGHADAPI PILPRES DAN PILEG 2019

3 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri_ri Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah 1

4 “PEMANTAPAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK”
PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN Nasional Dengan Rencana Pembangunan Daerah Tema RKP 2020: Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas Tema RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 “PEMANTAPAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK” Prioritas Nasional RKP 2020 5 APBD TAHUN ANGGARAN 2020 Akses pendidikan untuk semua Desentralisasi layanan kesehatan Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata Pendidikan agama dan tempat ibadah juara Infrastruktur konektivitas wilayah Gerakan membangun desa Subsidi gratis golekmah Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah 9 Prioritas Daerah Prov. Jawa Barat Tahun 2020

5 Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Barat
Dalam Kerangka Pembangunan Wilayah Jawa – Bali Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kawasan Metropolitan Kawasan Megapolitan Kota Baru Ibu Kota Prov/Pusat Ekonomi Jalur Penghubung Koridor Ekonomi/MP3EI KSPN Borobudur Kab. Magelang, Jawa Tengah KSPN Bromo- Tengger-Semeru Jawa Timur KI Kendal Kab. Kendal, Jawa Tengah KSPN Kep.Seribu Kab. Kepulauan Seribu, DKI Jakarta KI JIIPE Gresik Kab. Gresik, Kawasan Metropolitan Bandung Raya Kawasan Metropolitan Gerbangkertosusila KSPN & KEK Tanjung Lesung Kab. Pandeglang, Banten Kawasan Megapolitan Jabodetabek Kota Cilegon Kota Serang Kota Tasikmalaya Kawasan Metropolitan Kedungsepur Kawasan Pariwisata Bali Kawasan Metropolitan Sarbagita Kota Baru Maja Daerah Tertinggal KI Wilmar Serang Kab. Serang, Banten Kawasan Pariwisata Banyuwangi Tema Pembangunan Wilayah Jawa-Bali yaitu “Pendorong industri, pariwisata, perdagangan serta pangan nasional berkelanjutan” Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat yang utama diarahkan untuk pengembangan Kawasan Megapolitan Jabodetabekjur dan Kawasan Metropolitan Bandung Raya Sektor utama pendukung pembangunan Wilayah Jawa-Bali yaitu Industri Manufaktur Sub sektor industri pengolahan tembakau Sub sektor industri kulit, barang dari kulit Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Sub sektor perdaganan mobil, sepeda motor dan reparasi

6 Gambaran Umum Kondisi Makro Ekonomi Provinsi Jawa Barat
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri_ri Gambaran Umum Kondisi Makro Ekonomi Provinsi Jawa Barat 2

7 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Seluruh Indonesia
INDIKATOR MAKRO : 1. GAMBARAN PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2018 (Persen) Perekonomian Provinsi Jawa Barat tahun 2018 tumbuh sebesar 5,64%, meningkat dibanding tahun 2017 sebesar 5,35%. Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan sebesar minus 4,11%. Sumber laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang memberikan andil terbesar adalah Lapangan Usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 2,80%. 5,64%

8 INDIKATOR MAKRO : 2. GAMBARAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 IPM Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2017 (70,69) masih berada di peringkat 11 dari 34 Provinsi dan di bawah angka nasional (70,81). Artinya, masih perlu perhatian untuk peningkatan IPM.

9 INDIKATOR MAKRO : 3. GAMBARAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 Jawa Barat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jabar tahun 2018 mencapai (8,16%) berada di atas rata-rata Nasional (5,34%) dan paling tinggi ke-2 se-Indonesia setelah Prov. Banten. Berdasarkan trend sejak Tahun , TPT Provinsi Jabar berfluktuasi meskipun cenderung mengalami penurunan dan masih di atas rata-rata Nasional.

10 INDIKATOR MAKRO : 4. GAMBARAN GINI RASIO PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 Angka Gini Rasio di Provinsi Jawa Barat masih termasuk tinggi sebesar 0,405 (peringkat 3 dari 34 provinsi) dan masih di atas angka Gini Rasio Nasional sebesar 0,384 .

11 KEMISKINAN JAWA BARAT INDIKATOR MAKRO :
5. GAMBARAN ANGKA KEMISKINAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 KEMISKINAN JAWA BARAT Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat masih termasuk tinggi 7,25% (peringkat 22 dari 34 Prov), meskipun berada dibawah angka kemiskinan Nasional sebesar 9,66%. Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

12 Capaian Urusan Pelayanan Dasar Provinsi Jawa Barat
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri_ri Capaian Urusan Pelayanan Dasar Provinsi Jawa Barat 3

13 Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Total Belanja
APBD Tahun 2019 triliun rupiah rata-rata 32,06% Alokasi anggaran fungsi Pendidikan pada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, mencapai Rp. 14,88 trilyun atau 40,16% dari total belanja. Angka tersebut berada di atas rata-rata Nasional dan ada di peringkat . Sumber Data: KepMen Evaluasi APBD Induk TA 2019, Ditjen Bina Keuangan Daerah

14 Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Terhadap Total Belanja
APBD Tahun 2019 triliun rupiah rata-rata 10,89% Alokasi anggaran fungsi Kesehatan pada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, mencapai Rp. 3,86 triliun atau 11,16% dari total belanja. Angka tersebut berada di atas rata-rata Nasional dan ada di peringkat 16. Sumber Data: KepMen Evaluasi APBD Induk TA 2019, Ditjen Bina Keuangan Daerah

15 ISU PEMBANGUNAN URUSAN KESEHATAN

16 160 KAB/KOTA UTAMA Untuk Intervensi Stunting
15 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang menjadi prioritas dalam penurunan Stunting adalah Kabupaten Bandung, Sukabumi, Cianjur, Karawang, Cirebon, Bandung Barat, Sumedang, Bogor, Tasikmalaya, Garut, Kuningan , Sumedang, Indramayu, Majalengka Sumber: Evaluasi Kemenkes Tahun 2018

17 PROGRAM KERJA PEMERINTAH DAERAH Terkait Penurunan Prevalensi Stunting
Melakukan pendataan PUS, Bumil, Remaja Putri di 160 daerah intervensi stunting untuk mendapatkan NIK dan AKTE; Melakukan pendampingan kepada Kabupaten/Kota untuk menyusun RAD dan pelaksanaannya dalam rangka penerapan SPM di Daerah; dan Melakukan penyusunan kebijakan untuk integrasi SPM dalam dokumen anggaran. Sosialisasi/orientasi bagi pemangku kepentingan tentang gizi dalam rangka penurunan prevalensi stunting; Sinkronisasi RKPD 2020 → review dan pendampingan penyusunan; 1 2 3 6 5

18 CAPAIAN AKSES AIR MINUM & SANITASI LAYAK
(Berdasarkan Susenas 2018) Nasional (73,68%) Jawa Barat Pada Tahun 2018, capaian akses terhadap air minum layak di Provinsi Jabar adalah 71,06%, masih di bawah rata-rata Nasional 73,68%. Sedangkan, capaian akses terhadap sanitasi layak adalah 64,73% sedikit di atas rata-rata Nasional 69,27%. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan pelayanan penyediaan air minum dan sanitasi sehingga tercapai 100%. Jawa Barat

19 Gambaran Umum Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri_ri Gambaran Umum Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat 4

20 APBD PROVINSI JAWA BARAT TA 2018
PENDAPATAN APBD PROVINSI JAWA BARAT TA 2018 miliar rupiah Total Pendapatan: 31,961.20 Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018

21 APBD PROVINSI JAWA BARAT TA 2018
BELANJA APBD PROVINSI JAWA BARAT TA 2018 miliar rupiah Total Belanja: Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2018

22 5 Kebijakan Penerapan Kerjasama Daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri_ri Kebijakan Penerapan Kerjasama Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah 5

23 KERJASAMA DAERAH ANTAR DAERAH Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2018
Kerjasama Wajib Kerja Sama Wajib adalah kerja sama antar daerah yang berbatasan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan: Yang memiliki externalitas lintas daerah Penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama

24 KERJASAMA DAERAH ANTAR DAERAH Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2018
Kerjasama Sukarela Kerjasama Sukarela dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerjasama

25 LANGKAH-LANGKAH KERJASAMA DAERAH Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Kerja sama dalam memenuhi kebutuhan dasar/pokok antar daerah. 01 Kerja sama membentuk destinasi wisata bersama dengan kekuatan destinasi wisata unggulan masing-masing Daerah . 02 Kerjasama BUMD dengan BUMD antar daerah untuk peningkatan perkonomian daerah. 03 Kerjasama pemerintah daerah dengan dengan badan usaha swasta untuk implementasi program pembangunan daerah. 04

26 Pembangunan Infrastruktur Provinsi Jawa Barat
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri_ri Pembangunan Infrastruktur Provinsi Jawa Barat 6

27 PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PROVINSI JAWA BARAT
1 2 3 4 Kawasan Megapolitan Jabodetabekjur 01 Kawasan Perkotaan Bandung Raya 02 Bandara Kertajati 03 Pelabuhan Patimban 04

28 Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri_ri Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif Tahun 2019 7

29 MEMBANGUN PERSPEKTIF PERDAMAIAN MENGHADAPI PILEG & PILPRES 2019
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @kemendagri @kemendagri_ri PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH MEMBANGUN PERSPEKTIF PERDAMAIAN MENGHADAPI PILEG & PILPRES 2019 Suksesnya Pileg dan Pilpres Tahun 2019 harus didukung seluruh pemangku kepentingan. 1 Political Cost Motif Politik Uang Kampanye Hitam Isu-isu Hoax Dan SARA Langkah Preventif Politik Identitas Provokasi Cara Kontestan Memenangi Kursi Pilpres dan Pileg Kesadaran Demokrasi ASN dapat menjaga netralitas dan membantu meningkatkan angka partisipasi pemilih pada hari H Pemilu 2019. 2 3 Tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

30 TERIMA KASIH 29