STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Agenda Sektor Publik Perkembangan Standar Akuntansi Nirlaba
Perkembangan Standar Akuntansi Pemerintahan Standar Akuntansi Pemerintahan

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

ENTITAS SEKTOR PUBLIK Entitas sektor publik dapat dikategorikan menjadi dua: Pemerintahan Non pemerintahan – organisasi nirlaba Organisasi nirlaba berupa organisasi kemasyarakatan, yayasan atau organisasi non pemerintah lainnya termasuk organisasi internasional. Keunikan dari entitas sektor publik terletak pada tujuan dan kepemilikan. Untuk aktivitas organisasinya, mungkin ada beberapa yang sama antara organisasi publik dan privat misalnya rumah sakit. IPSAS = International Publik Sector Accounting Standard merupakan standar internasional yang mengatur standar akuntansi untuk sektor publik termasuk pemerintahan. 4

Akuntabilitas dan Transparansi - Public Sector
Stakeholder dan masyarakat memerlukan informasi mengenai suatu entitas / organisasi publik untuk mengetahui bagaimana pengelola melaksanakan tugasnya menuju tujuan organisasi dan bagaimana sumber daya dikelola. Organisasi sektor publik memiliki tujuan berbeda dibandingkan dengan organsisasi privat sehingga diperlukan informasi yang berbeda. Untuk menyusun informasi apa yang disampaikan perlu adanya standar sehingga terjadi kontrak kesepakatan antara penyusun, pemakai, pemeriksa dalam menyusun dan memahami informasi tersebut. Tujuan dari organisasi sektor publik, besarnya akuntabilitas, ukuran, sumber daya yang dikelola akan banyak mempengaruhi informasi apa yang disajikan dan standar apa yang akan digunakan untuk menyusun informasi tersebut. 5

SEKTOR PUBLIK SEKTOR PUBLIK 6 PEMERINTAH PSAP NON PEMERINTAH
(NIR LABA) SAK + PSAK45 SEKTOR PUBLIK 6

AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA

Karakteristik Nirlaba
Prioritas tujuan pelaporan keuangan (akuntabilitas vs. decision usefulness) Tujuan entitas nirlaba – bukan laba pencapaian program Karakteristik unik pengguna LK entitas tidak ada kepemilikan, kontribusi Kebutuhan accounting framework and practice yang berbeda 8

Entitas Nirlaba Entitas nirlaba merupakan entitas yang tidak berorientasi pada laba namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya kepada penyandang dana dan society. Salah satu media pertanggunggjawabannya adalah Laporan Keuangan SAK UMUM Standar untuk entitas komersial Standar Acuan Entitas Nirlaba PSAK 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba + atau SAK ETAP + 9

Standar Akuntansi Nirlaba
Organisasi Nirlaba Sering diidentikkan dengan organisasi pemerintah atau organisasi sektor publik. Contoh: Rumah Sakit & Universitas Di Indonesia, standar akuntansinya mengacu pada PSAK 45 + SAK ETAP atau PSAK 45 + PSAK IPSAS Relatif sedikit diterapkan untuk organisasi nirlaba Banyak diadopsi dalam PSAP 10

Praktik Akuntabilitas Organisasi Nirlaba di Indonesia
Tidak ada keharusan menyusun LK, kecuali menerima hibah 500jt dan tot aset bukan hibah 20milyar Tidak membayar pajak atas surplus yang diperoleh untuk yayasan pendidikan; pendapatan bukan obyek pajak Menyajikan laporan keuangan dengan dorongan stakeholder kepentingan donatur Ormas yang menerima dana hibah wajib menyusun laporan keuangan sesuai SAK Entitas Nirlaba Pemerintah BLU – PP menyatakan SAK yang berlaku umum dalam praktik (PMK) menggunakan SAK dan SAP pertanggung-jawaban anggaran OJK – khusus - BPJS – SAK Umum khusus LPS – khusus BPIH & Parpol – tidak menyebutkan standar mana yang digunakan namun harus menyusun laporan keuangan Entitas Nirlaba Swasta 11

Standar Akuntansi Nirlaba PSAK 45
Hanya mengatur jenis-jenis laporan keuangan dan ilustrasi masing-masing laporan Harus diterapkan bersamaan dengan PSAK atau SAK ETAP Dapat diterapkan pada unit organisasi pemerintah jika regulasi membolehkan. Contoh penerapannya adalah pada akuntansi Rumah Sakit & Universitas yang berbentuk BLU Dikembangkan dengan mengadoposi pada SFAS 117 PSAK 45 dan PSAK untuk Organisasi nirlaba dengan akuntabilitas publik signifikan PSAK 45 dan SAK ETAP untuk Organisasi Nirlaba dengan akuntabilitas publiknya tidak signifikan PSAK 45 12

PSAK 45 Organisasi Nir Laba
Mengatur pelaporan organisasi nir laba Pengaturan untuk pengakuan, penyajian dan pengungkapan mengikuti standar yang lain. Internasional  IPSAS / International Public Sector Accounting Standards. Tujuan: untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba. Laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi. 13

Penerapan PSAK 45 Pernyataan ini menetapkan informasi dasar tertentu yang disajikan dalam laporan keuangan entitas nirlaba. Pengaturan yang tidak diatur dalam Pernyataan ini mengacu pada SAK, atau SAK ETAP untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.

Laporan Keuangan Entitas Nirlaba
Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan Catatan atas laporan keuangan. 15

ISAK 35 ORGANISASI BERORENTASI NIRLABA

Agenda Pendahuluan Interpretasi Dasar Kesimpulan Contoh Ilustrasi

Ringkasa Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 – ISAK 35
Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba disusun dengan memperhatikan persyaratan, struktur laporan dan persyaratan minimal yang diatur dalam PSAK 1. (par 09) Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan. Misal: pembatasan sumber daya (par 10) Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan. Misal Judul laporan perubahan aset neto untuk mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangan. (par 11) Entitas berorientasi nonlaba tetap mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menyajikan laporan keuangan termasuk catatan atas LK, sehingga tidak mempengaruhi kualitas informasi yang disajikan dalam LK. Permasalahan Interpretasi ini membahas bagaimana entitas berorientasi non laba membuat penyesuaian: Deskripsi yang digunakan unutk beberapa pos dalam laporan keuangan dan; Deskripsi yang digunakan dalam laporan keuangan itu sendiri 18

Pendahuluan Referensi Latar Belakang
PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan Latar Belakang PSAK 1 – menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorentasi laba.Jika entitas dengan aktivitas non laba menerapkan PSAK 1 maka perlu menyesuaian deskripsi. Ruang lingkup PSAK 1 secara substansi telah mencakup ruang lingkup penyajian LK entitas dengan aktivitas nonlaba. PSAK 1 tidak menyediakan pedoman penyajian LK entitas berorientasi non laba Entitas berorientasi non laba berbeda dalam: Cara memperoleh sumber daya tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik tidak sebandingkan dengan sumber daya yang diberikan. 19

Pendahuluan Ruang Lingkup Permasalahan
Berlaku untuk entitas berorientasi nonlaba terlepas bentuk badan hukumnya. Juga berlaku untuk ETAP. Diterapkan khusus untuk penyajian laporan keuangan Permasalahan Interpretasi ini membahas bagaimana entitas berorientasi non laba membuat penyesuaian: Deskripsi yang digunakan unutk beberapa pos dalam laporan keuangan dan; Deskripsi yang digunakan dalam laporan keuangan itu sendiri 20

Interpretasi Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba disusun dengan memperhatikan persyartan, struktur laporan dan persyaratan minimal yang diatur dalam PSAK 1. (par 09) Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan. Misal: pembatasan sumber daya (par 10) Entitas berorientasi non laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan atas laporan keuangan. Misal Judul laporan perubahan aset neto untuk mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangan. (par 11) Entitas berorientasi nonlaba tetap mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menyajikan laporan keuangan termasuk catatan atas LK, sehingga tidak mempengaruhi kualitas informasi yang disajikan dalam LK. Tanggal Efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 Permasalahan Interpretasi ini membahas bagaimana entitas berorientasi non laba membuat penyesuaian: Deskripsi yang digunakan unutk beberapa pos dalam laporan keuangan dan; Deskripsi yang digunakan dalam laporan keuangan itu sendiri 21

Dasar Kesimpulan Dasar Kesimpulan melengkapi namun bukan bagian dari ISAK 35 Dalam satu standar dengan tier yang sama mengatur penyajian laporan keuangan yang berbeda menunjukkan inkonsistensi pengaturan (PSAK 1 dan PSAK 45). Ruang lingkup PSAK 1 dipahami seolah-olah hanya berlaku untuk entitas berorientasi laba. PSAK 1 menggunakan terminology yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba termasuk entitas bisnis sektor public. Jika entitas berorientasi non laba, dapat menyesuaikan deskripsi beberapa pos. Ruang lingkup PSAK 1 secara substansi mencakup ruang lingkup penyakian LK dengan aktivitas non laba. EBNL dan EBL berbeda dalam memperoleh sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang seimbang. Konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk hal yang serupa lebih tepat merujuk pada pengaturan yagn sudah ada dalm SAK dan SAK ETAP. 22

Dasar Kesimpulan Ruang Lingkup dan Permasalahan
ISAK 35 memberikan pedolam penyajian laporan keuangan pada EBNL Berlaku juga untuk SAK ETAP Tidak memberikan definisi atau kriteria untuk membedakan EBNL dan EBL. Entitas melakukan penilaian sendiri untuk menentukan apakah EBL atau EBNL. Beberapa faktor yang dipertimbangkan: Apakah sumber daya yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Menghasilkan barang/jasa tanpa tujuan memupuk laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pad EBL. Kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, ditebus atau kepemilikan tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber saya pada likuidasi 23

Dasar Kesimpulan Interpretasi
IAS 1 par 5 mengizinkan EBNL menyesuaian deskripsi yang digunakan untuk ebberapa pos yang terdapat dalam LK dan LK sendiri. PSAK 1 tidak memberikan penjelasan dan contoh lebih penyesuaian tersebut. Interpretasi dilengkapi contoh ilustrasi Laporan Posisi Keuangan, Laporang Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto dan Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh dalam interpretasi tidak ditujukan untuk mengilustrasikan seluruh aspek dari SAK atau mencakup bentuk yang sesuai untuk EBNL. Contoh dapat berbeda dari kondisi yang terdapat pada EBNL. 24

Contoh Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan
Menyajian pos penghasilan komprehensif pada bagian aset neto tanpa pembatasan Menyajikan pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri Laporan Penghasilan Komprehensif Kolom tunggal Menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto Laporan Perubahan Aset Neto Laporan Arus kas Catatan atas Laporan Keuangan 25

Laporan Posisi Keuangan
26

Laporan Posisi Keuangan
27

Laporan Penghasilan Komprehensif
28

Laporan Penghasilan Komprehensif
29

Laporan Perubahan Aset Neto
30

Laporan Arus Kas

Catatan atas Laporan Keuangan
32

Catatan atas Laporan Keuangan
33

PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Ciri-ciri Organisasi Sektor Pemerintahan
Tidak untuk mencari keuntungan financial Dimiliki secara kolektif oleh publik Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan Keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan maupun operasi didasarkan pada konsensus, kalau organisasi pemerintah melalui suatu badan legislatif. Tujuan  untuk mensejahterakan rakyat secara bertahap baik dalam kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun ruhani. Aktivitas  pelayanan publik seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, transportasi publik dan penyediaan pangan. Sumber pembiayaan  berasal dari dana masyarakat berbentuk pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku 35

Reformasi Keuangan Negara
Pengaturan umum tentang keuangan negara UU 17/2003 Keuangan Negara Sistem keuangan, tata cara pembayaran, pertanggungjawaban UU 1/2004 Perbendaharaan Negara Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu UU 15/2004 Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara Pemeriksaan keuangan oleh BPK berdasarkan SAP ra 36

UU KEUANGAN NEGARA Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 37

UU KEUANGAN NEGARA Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi : Laporan Realisasi APBN Neraca Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. 38

UU KEUANGAN NEGARA Hak dan kewajiban negara dalam hal keuangan negara.
Kekuasaan atas Pengelola Keuangan Negara dikuasakan kepada Menteri Keuangan, dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota Anggaran dan prosedurnya baik untuk APBN, APBD Hubungan antara Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Lembaga/Pemerintah lain. 39

UU KEUANGAN NEGARA Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas 40

UU PERBENDAHARAAN NEGARA
Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Pejabat perbendaharaan negara Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara/Daerah Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pelaksanaan pendapatan dan belanja/daerah Pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara/Daerah Pengelolaan uang Pengelolaan piutang dan utang 41

UU PERBENDAHARAAN NEGARA
Pengelolaan investasi Pengelolaan barang milik negara/daerah Larangan penyitaan uang dan barang negara dan daerah Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBN/APBD Pengendalian interm pemerintah Penyalahgunaan uang dan negara Pengelolaan keuangan badan umum 42

UU PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan disusun oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah. Isi UU Lingkup pemeriksaan Pelaksanaan Pemeriksaan Hasil pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pengadaan Ganti Kerugian Negara Ketentuan Pidana 43

HASIL PEMERIKSAAN BPK 2006-2017 PEMERINTAH DAERAH
LKPD OPINI JML WTP % WDP TW TMP 2006 3 1% 327 28% 28 6% 105 23% 463 2007 4 283 59% 59 13% 123 26% 469 2008 13 3% 323 67% 31 118 24% 485 2009 15 330 65% 48 10% 111 22% 504 2010 34 7% 343 66% 26 5% 119 524 2011 67 349 8 2% 100 19% 2012 120 319 61% 6 79 15% 2013 156 30% 311 11 46 9% 2014 252 47% 247 46% 5 35 539 2015 312 187 35% 30 532 2016 378 70% 142 0% 22 4% 542 2017 411 76% 113 21% 18 Kriteria Pemberian Opini Laporan Keuangan oleh BPK (UU 15/2004) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosure) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Sumber: IHPS BPK 44

HASIL PEMERIKSAAN BPK 2008-2017 PEMERINTAH PUSAT
LKPD OPINI JML WTP % WDP TW TMP 2008 34 41% 31 37% 0% 18 22% 83 2009 42 58% 24 33% 7 10% 73 2010 50 65% 25 32% 2 3% 77 2011 61 76% 17 21% 80 2012 62 71% 22 25% 3 87 2013 65 75% 19 2014 8% 2015 56 26 30% 4 5% 86 2016 74 84% 8 9% 6 7% 88 2017 91% 2% Wapres Budiono dalam Rakernas Akuntansi 2014: “opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sasaran antara untuk mencapai good governance dalam pengelolaan keuangan pemerintah”. Sumber: IHPS BPK 45

IPSAS Standar akuntansi pemerintahan di dunia mengacu pada IPSAS.
SAP menggunakan IPSAS sebagai referensi utama dalam penyusunan Standar. BPK menyarankan agar KSAP menyusun beberapa standar yang belum ada, (telah ada pada IPSAS). LKPP menyajikan Analisis GAP antara SAP dan IPSAS IPSAS disusun berdasarkan IFRS dengan pendekatan: Standar khusus IPSAS jikga tidak ada IFRS yang mengatur Modifikasi jika terdapat perbedaan konsep antara pengaturan pada sektor public dan privat Modifikasi hanya dilakukan dengan menyesuaikan istilah yang lebih tepat untuk sektor public. 46

PSAP dan Buletin Teknis dalam Tahap Penyelesaian
PSAP PENGATURAN BERSAMA (PB) PSAP KERJA SAMA OPERASI (KSO) PSAP SEWA PSAP PROPERTI INVESTASI (PI) PSAP KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN BULETIN TEKNIS AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM 47

PSAP dan Buletin Teknis dalam Proses Penyusunan
PSAP Instrumen Keuangan: Penyajian PSAP Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran PSAP Instrumen Keuangan: Pengungkapan PSAP Pendapatan Pertukaran PSAP Pendapatan non Pertukaran PSAP Agrikultur dll 48

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar digunakan untuk menyusun laporan keuangan: Pemerintah Pusat – termasuk LK Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah – Provinsi, Kabupatan, Kota Badan Layanan Umum Berbentuk Regulasi Pemerintah – PP No 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk tambahan dan Revisi. Standar dikembangkan pada praktik akuntansi pemerintah dan berlaku secara international dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Acuan standar internasional untuk akuntansi sektor publik menggunakan International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) Untuk entitas sektor publik (yayasan, Lembaga kemasyarakatan) non pemerintah menggunakan PSAK 45 Akuntansi Organisasi Nir Laba

DASAR HUKUM 51 Psl 17 UU17/2003 Psl 36 ayat (1) UU 17/2003
Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Psl 17 UU17/2003 Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun Psl 36 ayat (1) UU 17/2003 Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008 Psl 70 ayat (2) UU 1/2004 51

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PP Nomor 71 Tahun 2010)
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah DISUSUN OLEH KSAP DAN BERLAKU BAGI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 52

STRUKTUR STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Disertai Publikasi Lainnya PERNYATAAN SAP KERANGKA KONSEPTUAL Interpretasi PSAP (IPSAP) IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP. Buletin Teknis Buletin Teknis merupakan arahan/ pedoman untuk penerapan PSAP maupun IPSAP. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 53

KONSEP BASIS AKRUAL BASIS KONSEPSI PENGAKUAN BASIS AKRUAL
Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan Pendapatan dicatat pada saat hak telah diperoleh (earned) Beban dicatat pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi 54

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
Judul PSAP Kerangka Konseptual PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas PSAP 03 Laporan Arus Kas PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan PSAP 05 Akuntansi Persediaan PSAP 06 Akuntansi Investasi PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan PSAP 09 Akuntansi Kewajiban PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi & Operasi yang Tidak Dilanjutkan PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian PSAP 12 Laporan Operasional PSAP 13 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Akuntansi Investasi (Revisi 2016) 55

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
Interpretasi PSAP Interpretasi No 1 Transaksi Mata Uang Asing Interpretasi No 2 Pengakuan Pendapatan pada Bendahara Umum Negara/Daerah Interpretasi No 3 Pengakuan Belanja pada Bendahara Umum Negara/Daerah Interpretasi No 4 Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan 56

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan
No Bultek Tahun Keterangan 01 Bultek 15 Akuntansi Aset Tetap 2014 Mengganti Bultek 09 02 Bultek 16 Akuntansi Piutang Mengganti Bultek 16 03 Bultek 17 Akuntansi Aset tak Berwujud Mengganti Bultek 11 04 Bultek 18 Akuntansi Penyusutan Mengganti Bultek 05 05 Bultek 19 Akuntansi Belanja Bantuan Sosial 2015 Mengganti Bultek 10 06 Bultek 20 Akuntansi Kerugian Negara Bultek Baru 07 Bultek 21 Akuntansi Transfer 08 Bultek 22 Akuntansi Utang 09 Bultek 23 Akuntansi Pendapatan non Perpajakan 2016 Bultek Baru (berlaku 2017) 10 Bultek 24 Akuntansi Pendapatan Perpajakan 57

PENGATURAN PP 71 / 2010 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
SAP Berbasis Akrual  Lampiran I Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 12 PSAP Berlaku paling lambat TA 2015 LAMPIRAN I BASIS AKRUAL PP71/2010 Menjadi PP SAP Berbasis Kas Menuju Akrual  Lampiran II (PP 24/2005) Berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 11 PSAP Tidak berlaku mulai TA 2015 LAMPIRAN II BASIS CTA PP24/2005 58

Laporan Keuangan Pemerintahan
Laporan Operasional Neraca Perubahan Ekuitas Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan SAL Laporan Keuangan menurut SAP Akrual Laporan Realisasi Anggaran Desa Neraca Desa Catatan atas Laporan Keuangan Desa Laporan Desa - Draft 59

KONSEPSI DAN MANFAAT BASIS AKRUAL
Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh (earned) dan beban (belanja) diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi Basis kas adalah Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat disajikan secara lengkap  hanya Kas 60

KONSEPSI ANGGARAN DAN AKUNTANSI
LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan ANGGARAN AKUNTANSI BASIS KAS LRA SILPA/SIKPA Laporan Perubahan SAL BASIS AKRUAL LO Surplus/ Defisit-LO Laporan Perubahan Ekuitas Ekuitas Neraca 61

LAPORAN PERUBAHAN SAL Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, Saldo Anggaran Lebih Akhir. 62

LAPORAN OPERASIONAL LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO dari kegiatan operasional Beban dari kegiatan operasional Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada Pos luar biasa, bila ada Surplus/defisit-LO 63

INFORMASI DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 64

PEMERINTAH PEMERINTAH PUSAT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah) 65 65

PEMERINTAH PEMERINTAH PUSAT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah) 66 66

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, ekuitas akhir. Ekuitas hanya satu komponen tidak terbagi atas Ekuitas dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dll. 67

TRANSAKSI DALAM SAP AKRUAL
TRANSAKSI KAS  PELAKSANAAN ANGGARAN TRANSAKSI AKRUAL Pendapatan masih harus diterima Pendapatan diterima dimuka Beban yang masih harus dibayar Beban dibayar dimuka Beban Penyusutan 68

PENYESUAIAN KAS - AKRUAL
Pendapatan LRA dan Pendapatan LO Belanja dan Beban LRA LO LRA LO Belanja Sekaligus Beban Pendapatan-LO Sekaligus Pendapatan-LRA Pend. Diterima Dimuka Pendapatan LO sudah diterima Kas-nya Piutang Pendapatan Belanja Dibayar Dimuka Beban sudah dikeluarkan Kas-nya/ Dibayar Utang atas Belanja (YMHD) 69

APLIKASI AKRUAL DI DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH Tujuan  pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual. Ruang lingkup  kebijakan akuntansi pemerintah daerah; . SAPD; dan BAS. Permendagri dilengkapi dengan : Lampiran I : Panduan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Lampiran II : Panduan penyusunan SAPD Lampiran III : Bagan Akun Standar Lampiran IV : Format konversi penyajian LRA Ketentuan Umum Tujuan Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Bagan Akun Standar Ketentuan Lain-lain 70

LAPORAN KEUANGAN PEMDA
Pendapatan-LRA LAPORAN KEUANGAN PEMDA 1 4 7 Belanja LRA SAL C A L K **) Transfer Pembiayaan PP 71/2010 Pendapatan-LO 2 5 LO LPE Beban Kas & Setara Kas Kebijakan Akt & SAPD Permen dagri 64/2013 Piutang Persediaan 3 Investasi Jangka Panjang Neraca Aset Tetap & Penyusutan 6 LAK Dana Cadangan Aset Lainnya Transaksi Transitoris Kewajiban *) Koreksi Kesalahan Konsolidasi ReStatement Laporan Keuangan 71

Aset Tetap & Penyusutan
LAPORAN KEUANGAN SKPD 1 5 Pendapatan-LRA LRA C A L K Belanja 2 4 Pendapatan-LO LPE LO Beban PP 71/2010 Permendagri 64/2013 Kas & Setara Kas Piutang Persediaan 3 Aset Tetap & Penyusutan Neraca Aset Lainnya Kewajiban Koreksi Kesalahan Konsolidasi Laporan Pemda 72 72

IMPLEMENTASI SAP (PP 71 pasal 6): STANDAR DAN SISTEM
(1) Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP. (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. (3) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. (4) Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Peraturan – Pemerintah Pusat
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH: PP 71 Tahun 2010: Standar Akuntansi Pemerintah (lampiran I) Bultek PSAP: Bultek 15: Aset Tetap Akrual Bultek 16: Piutang Akrual Bultek 17: Aset tak Berwujud Akrual Bultek 18: Penyusutan Akrual Akan terbit: PSAP Badan Layanan Umum Bultek Pendapatan Non Perpajakan Bultek Pendapatan Perpajakan 74

PERATURAN TERKAIT IMPLEMENTASI AKUNTANSI DI PEMERINTAH PUSAT
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) PMK 215 Tahun 2016 mengganti PMK 213 Tahun 2013 Bagan Akun Standar PMK 214 Tahun 2013 Jurnal Akuntansi Pemerintah PMK 215 Tahun 2013 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat PMK 224 Tahun 2016 pengganti PMK 219 Tahun 2013 Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat PMK 225 Tahun 2016 pengganti PMK 270 Tahun 2014 Pedoman Penyusunan LKKL PMK 222 Tahun 2016 pengganti PMK 177 Tahun 2015 Penyusunan dan Penyampaian LK BUN PMK 221 Tahun 2016 pengganti PMK 216 Tahun 2015 75

span ALUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) Presiden
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DPR Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Satker LO LPE Neraca LRA CaLK LKKL Wilayah/ Provinsi Eselon 1 K/L Satker BLU LKPP: 1. LRA 2. LO 3. LPE 4. Neraca 5. LAK 6. LP SAL 7. CaLK Presiden BS/BL KONSOLIDASI KPPN/PKN KPPN/PKN Kanwil DJPB Kanwil DJPB APK-DJPB APK-DJPB span BUN Utang & Hibah Utang & Hibah Penerusan Pinjaman Penerusan Pinjaman Transaksi Khusus Transaksi Khusus Lap. Arus Kas LRA LPE LPSAL Neraca CaLK LKBUN BPK Investasi Pemerintah Investasi Pemerintah Transfer ke Daerah Transfer ke Daerah Badan Lainnya Sistem Akuntansi BUN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA UMUM NEGARA 76 76

KERANGKA KONSEPTUAL SAP AKRUAL

RUANG LINGKUP KERANGKA KONSPETUAL
Tujuan Kerangka Konseptual Lingkungan Akuntansi Pemerintahan Pengguna dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan serta Komponen Laporan Keuangan Asumsi Dasar, Karakteristik Kualitatif, Prinsip- prinsip serta Kendala Informasi Akuntansi Unsur Laporan Keuangan, Pengakuan dan pengukurannya 78

TUJUAN DAN POSISI KERANGKA KONSEPTUAL
Acuan bagi: Penyusun standar; Penyusun laporan keuangan; Pemeriksa; Para pengguna laporan. Posisi Kerangka Konseptual bukan standar akuntansi Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika terdapat masalah akuntansi yg belum dinyatakan dalam SAP Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual 79

LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaaan Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintahan adanya pengaruh proses poltik Hub. Antara pembayar pajak dgn pelayanan pemerintahan. Ciri keuangan pemerintah Anggaran sbg pernyatan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian Investasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatan Kemungkinan Penggunaan akuntansi dana 80

PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN
Masyarakat; Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman Pemerintah 81

ENTITAS AKUNTANSI VS ENTITAS PELAPORAN
NO INDIKATOR ENTITAS AKUNTANSI ENTITAS PELAPORAN 1 Definisi Unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan 2 Komponen KPA-K/L yang mempunyai dokumen anggaran tersendiri Pemerintah Pusat Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Daerah Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemda bila mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran yang terpisah Kementerian Negara/lembaga di lingkungan Pemerintah Pusat Satuan organisasi di lingkungan pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan 82

PERANAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan Akuntabilitas memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah Manajemen memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders Transparansi mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam menggunakan sumber daya ekonomi untuk mencapai kinerja Transparansi Evaluasi Kinerja memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi y.a.d ikut menanggung beban pengeluaran tersebut Keseimbangan Antargenerasi 83

TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. 84

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN POKOK
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) Neraca Laporan Operasional (LO) Laporan Arus Kas (LAK) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 85

ASUMSI DASAR, KARAKTERISTIK KUALITATIF DAN PRINSIP
Asumsi kemandirian entitas Asumsi kesinambungan entitas Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement) Prinsip; Basis akuntansi Prinsip nilai historis; Prinsip realisasi; Prinsip substansi mengungguli bentuk formal; Prinsip periodisitas; Prinsip konsistensi; Prinsip pengungkapan lengkap; dan Prinsip penyajian wajar. Karakteristik Kualitatif Relevan; Andal; Dapat dibandingkan; dan Dapat dipahami 86

KARAKTERISTIK KUALITATIF
KEMANDIRIAN ENTITAS Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh KESINAMBUNGAN ENTITAS Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. KETERUKURAN DALAM SATUAN UANG (MONETARY MEASUREMENT) Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. 87

RELEVAN Laporan keuangan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan: Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Tepat waktu Lengkap ANDAL Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: Penyajian Jujur Dapat Diverifikasi (verifiability) Netralitas 88

DAPAT DIBANDINGKAN Informasi dalam laporan keuangan akan berguna dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. DAPAT DIPAHAMI Informasi laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 89

PRINSIP AKUNTANSI BASIS AKUNTANSI
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah entitas adalah Basis Akrual Basis akrual digunakan untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas 90

PRINSIP AKUNTANSI PRINSIP REALISASI PRINSIP NILAI HISTORIS
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. PRINSIP REALISASI Pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membiayai utang dan belanja yang terjadi dalam periode tersebut. Prinsip penandingan pendapatan-belanja tidak mendapat penekanan seperti dalam akuntansi komersial. 91

PRINSIP AKUNTANSI PRINSIP KONSITENSI
PRINSIP SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL Peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas. PRINSIP KONSITENSI Perlakuan akuntansi yang sama harus ditetapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang baru diterapkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode harus diungkapkan dalam laporan keuangan. 92

PRINSIP AKUNTANSI PRINSIP PERIODISITAS
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan PRINSIP PENGUNGKAPAN LENGKAP Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. PRINSIP PENYAJIAN WAJAR Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas, diperlukan pertimbangan sehat yang mengandung unsur-unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah 93

KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN
MATERIALITAS Laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan. 94

KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN
KESEIMBANGAN ANTAR KARAKTERISTIK KUALITATIF Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional. 95

PENGAKUAN ASET DAN KEWAJIBAN
Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal; Aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lainnya telah atau tetap masih terpenuhi,dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah titik pengakuannya memerlukan pengaturan yang lebih rinci Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul 96

PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN
Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
Pengukuran adalah proses penetapan nilai mata uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan 98

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PSAP 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

PSAP 01 Tujuan Ruang Lingkup Definisi Unsur Laporan Keuangan
Basis Akuntansi Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan Informasi Laporan Keuangan Komponen-Komponen Laporan Keuangan Struktur dan Isi Laporan Keuangan 100

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Tujuan PSAP 01 adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Par 1) RUANG LINGKUP Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah (Par 2) 101 101

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN
Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas (Par 13) 102

INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: Aset; Kewajiban; Ekuitas; Pendapatan-LRA; Belanja; Transfer; Pembiayaan; Saldo anggaran lebih Pendapatan-LO; Beban; dan Arus kas. (Par 11) 103 103

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
Komponen laporan keuangan pokok: Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan SAL Neraca Laporan Operasional (LO) LAK Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) CaLK (Par 14) Setiap entitas menyajikan komponen-komponen laporan keuangan tersebut kecuali : LAK yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum; Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. (Par 1) 104

LAPORAN KEUANGAN Tetap diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam peraturan perundangan (statutory) Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: a. Saldo Anggaran Lebih awal; b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan e. Lain-lain; Saldo Anggaran Lebih Akhir. (Par 41) Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

LAPORAN ARUS KAS Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (Par 15) Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris (Par 90) 106

LAPORAN OPERASIONAL Merupakan Laporan yang menyajikan pos-pos sebagai berikut: a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; b) Beban dari kegiatan operasional ; c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada; d) Pos luar biasa, bila ada; e) Surplus/defisit-LO. Kegiatan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau fungsi. (Par 92-93) 107

Merupakan Laporan yang menyajikan pos-pos: a) Ekuitas awal; b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. d) Ekuitas akhir. Rincian dari unsur dalam LPE disajikan dalam CALK (Par 101) 108

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Catatan atas laporan keuangan terdiri dari: Informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi Informasi tentang kebijakan fisal / keuangan Ikhtisar pencapaian target keuangan Dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi Informasi yang diharuskan PSAP yang belum disajikan Informasi lainnya untuk penyajian yang wajar (Par 104 sd 113) 109

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PSAP 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

RUANG LINGKUP, MANFAAT, DEFINISI
PSAP No. 02 diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas; LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing- masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. 111

PENCATATAN LRA MENGGUNAKAN “BASIS KAS”
BASIS AKUNTANSI PENCATATAN LRA MENGGUNAKAN “BASIS KAS” Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
ISI LRA DEFINISI Pendapatan-LRA Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Belanja Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Transfer Penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil Surplus/defisit-LRA Selisih lebih/kurang antara pendapatan – LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit LRA 113

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
ISI LRA DEFINISI Penerimaan Pembiayaan Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan Pengeluaran Pembiayaan Semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada fihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan Pembiayaan Neto Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran Sisa Lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan 114

INFORMASI YANG DISAJIKAN
Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan LRA. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan; Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 115

AKUNTANSI ANGGARAN Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 116

AKUNTANSI PENDAPATAN LRA
Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada RKUN/D Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misal DAU dan DBH Akuntansi pendapatan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) Jika besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; BLU  pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 117

AKUNTANSI PENDAPATAN LRA
Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non- recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama; Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non- recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 118

AKUNTANSI BELANJA Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas umum Negara/Daerah Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawab an atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja BLU diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur BLU Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 119

AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT LRA
Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 120

AKUNTANSI PEMBIAYAAN Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 121

AKUNTANSI PEMBIAYAAN Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah; Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan; Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai Pendapatan- LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 122

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING
Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sental pada tanggal transaksi Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 123

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING
Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka: Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 124

LRA DALAM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
LRA dihasilkan dari siklus anggaran yang sebaiknya tidak disatukan dengan siklus akuntansi. Untuk siklus anggaran, yang dicatat hanyalah transaksi anggaran dan harus sesuai dengan pos anggarannya LRA hanya berfokus pada transaksi dengan basis kas, sehingga untuk penerimaan dan pengeluaran yang tidak terkait dengan kas tidak dicatat dalam LRA. Jika ditambahkan boleh dimasukkan dalam informasi tambahan LRA. Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 125

TRANSAKSI BELANJA ASET TETAP & PERSEDIAAN
Pemda pada 5 Desember membayar untuk membeli peralatan melalui pengeluaran LS Tanggal Finansial Anggaran 5 Des Aset tetap – peralatan Belanja Modal R/K PPKD Perubahan SAL Pemda pada 15 Desember membayar untuk membeli persediaan dengan pengeluaran LS Tanggal Finansial Anggaran 15 Des Persediaan Belanja Barang R/K PPKD Perubahan SAL 126

TRANSAKSI PENERIMAAN Pada tanggal 7 Januari, SKPD A mengeluarkan SKP atas restoran Lazata sebesar dan hotel Melati Pada tanggal 16 Februari restoran Lazata membayar ke bendahara penerimaan SKPD A dan pada hari yang sama bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas daerah. Pada 25 Februari Hotel Melati membayar pajak hotel ke kas umum daerah. Tanggal Finansial Anggaran 7 jan Piutang Pendapatan Pendapatan Pajak – LO Tidak dicatat 16 Feb Kas di Bendahara Penerimaan Perubahan SAL Pendapatan Pajak – LRA R/K PPKD Kas Dibendahara Penerimaan 25 Feb

TRANSAKSI BELANJA Pada tanggal 30 Januari, SKPD A membayar gaji pegawai dengan LS sebesar Tgl Finansial Anggaran 30 Jan Beban Gaji R/K PPKD Belanja Gaji Perubahan SAL Pada tanggal 3 Maret, SKPD A membayar biaya pemeliharaan dengan kas sebesar Tgl Finansial Anggaran 30 Jan Beban pemeliharaan Kas Bendahara pengeluaran Belanja Gaji Perubahan SAL 128

PSAP 03 LAPORAN ARUS KAS

Memberikan informasi: sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara selama suatu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. RUANG LINGKUP Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas sesuai dengan standar ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok 130

KAS DAN SETARA KAS Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas Suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam LAK yang jumlahnya sama dengan pos terkait di neraca lampiran I PP No.71 Tahun 2010 131

ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS
Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum lampiran I PP No.71 Tahun 2010 132

UNSUR ARUS KAS Aktivitas Operasi 2. Aktivitas Investasi
Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yad tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar 2. Aktivitas Investasi Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yanag akan datang. lampiran I PP No.71 Tahun 2010 133

UNSUR ARUS KAS 3. Aktivitas Pendanaan 4. Aktivitas Transitoris
Aktivitas pendanaan adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangja panjang 4. Aktivitas Transitoris Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. lampiran I PP No.71 Tahun 2010 134

PELAPORAN ARUS KAS Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara: Metode langsung Metode tidak langsung Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi lampiran I PP No.71 Tahun 2010 135

ARUS KAS MATA UANG ASING
Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas 136

TRANSAKSI BUKAN KAS Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam LAK. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalan CaLK Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi LAK adalah perolehan aset dengan pertukaran atau hibah. 137

PENGUNGKAPAN Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara jaminan dan kas yang dikhususkan penkas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai untuk kegiatan tertentu lampiran I PP No.71 Tahun 2010 138

Ilustrasi Laporan Arus Kas Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PSAP 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TUJUAN, RUANG LINGKUP TUJUAN STANDAR TUJUAN PENYAJIAN CALK
Tujuan Pernyataan Standar Catatan atas Laporan Keuangan(CALK) adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada CALK TUJUAN PENYAJIAN CALK Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah RUANG LINGKUP Laporan Keuangan untuk tujuan umum untuk entitas pelaporan Laporan Keuangan yang diharapkan menjadi Laporan Keuangan untuk tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan 142

KETENTUAN UMUM Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Perlunya pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan lampiran I PP No.71 Tahun 2010 143

STRUKTUR DAN ISI CALK disajikan secara sistematis.
Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi dalam CALK CALK meliputi: penjelasan daftar terinci analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam seluruh komponen laporan keuangan CaLK menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh PSAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. lampiran I PP No.71 Tahun 2010 144

STRUKTUR DAN ISI Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, mengenai: Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan- kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan lampiran I PP No.71 Tahun 2010 145

RINCIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
CALK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos dalam Laporan Keuangan. Bab V Kebijakan Akuntansi 5.1. Entitas pelaporan 5.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 5.3 Basis pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 5.4. Kebijakan Akuntansi yang Berkaitan dengan Rekening- rekening Akuntansi Bab VI Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan 6.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Rekening Laporan Keuangan Pendapatan Belanja Pembiayaan Aset Kewajiban Ekuitas Dana Komponen-komponen Arus kas 6.2. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Akuntansi Berbasis Akrual Penuh. Bab VII Penjelasan atas Informasi non Keuangan Bab VIII Penutup Lampiran Bab I Pendahuluan Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Sistematika penyajian CALK Bab II Ekonomi Makro 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal dan Moneter 2.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Entitas Pelapor Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal dan Moneter 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal dan Moneter 3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Bab IV Ikhtisar pencapaian kinerja program entitas pelapor 4.1. Ikhtisar realisasi pencapaian sasaran kinerja program entitas pelapor 4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja 146

INFORMASI UMUM Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum. Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi yang meliputi: domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada; penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. lampiran I PP No.71 Tahun 2010 147

INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL & KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO
CALK membantu pembaca memahami realisasi dan posisi keuangan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro. Bagaimana perkembangan realisasi dan posisi keuangan/fiskal entitas perbedaan yang penting mengenai realisasi dan posisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya. Penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro Kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBN/APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar surat utang negara. Ekonomi makro  asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN/APBD lampiran I PP No.71 Tahun 2010 148

Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Berikut Kendala dan Hambatan
CALK harus dapat menjelaskan perubahan anggaran selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran awal yang disetujui oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala dalam pencapaian target, serta masalah lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca. Ikhtisar pencapaian target keuangan perbandingan target sebagaimana yang tertuang dalam APBN/APBD dengan realisasinya. informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang lampiran I PP No.71 Tahun 2010 149

Dasar Penyajian dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan
Entitas pelaporan mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan dan penjelasan. Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan. lampiran I PP No.71 Tahun 2010 150

Dasar Penyajian dan Kebijakan Akuntansi
Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasikan dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi dan metode-metode penerapannya yang material mempengaruhi penyajian Laporan Keuangan. Pengungkapan meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai. CALK menjelaskan: Entitas pelaporan; Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan; Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan; Kebijakan akuntansi dalam PSAP diterapkan pada masa transisi termasuk jika dilakukan penerapan. Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Perlu diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Standar ini. Perubahan kebijakan yang berpengaruh material dalam tahun perubahan diungkapkan jika berpengaruh material terhadap tahun yang akan datang. 151

Dasar Penyajian dan Kebijakan Akuntansi
Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan : Pengakuan pendapatan-LRA; Pengakuan pendapatan-LO; Pengakuan belanja; Pengakuan beban; Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian; Investasi; Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud; Kontrak-kontrak konstruksi; Kebijakan kapitalisasi pengeluaran; Kemitraan dengan pihak ketiga; Biaya penelitian dan pengembangan; Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri; Pembentukan dana cadangan; Pembentukan dana kesejahteraan pegawai; Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai. 152

Penyajian Rincian dan Penjelasan Pos
Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Anggaran; Realisasi; Prosentase pencapaian; Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi; Perbandingan dengan periode yang lalu; Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan; Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. lampiran I PP No.71 Tahun 2010 153

KEJADIAN PENTING SELAMA PELAPORAN
Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti: (a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; (b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru; (c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca; dan (d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan. (e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah. Komitmen atau kejadian kontinjensi yang disajikan adalah kejadian, yang berkaitan dengan litigasi atau penuntutan atau penggugatan yang menjadikan pemerintah sebagai pihak tergugat. Keberatan atas ketetapan pajak, tuntutan restitusi pajak, atau aksi masal untuk menuntut ganti rugi, adalah contoh kejadian kontinjensi. Sepanjang tuntutan ini belum mampu menghasilkan kemungkinan nilai restitusi atau ganti rugi yang harus dibayar oleh negara secara meyakinkan maka kejadian ini cukup diungkapkan secara naratif dengan atau tanpa menyebut potensi kerugian yang ditimbulkan. Kejadian kontinjensi yang berkemungkinan mendatangkan keuntungan bagi pemerintah, atas dasar kehati-hatian tidak perlu dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 154

PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN DAN INVESTASI
Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan, seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang INVESTASI Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen; Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang; Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; Perubahan pos investasi. lampiran I PP No.71 Tahun 2010 155

PENGUNGKAPAN ASET TETAP
(a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: (1) Penambahan; (2) Pelepasan; (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; (4) Mutasi aset tetap lainnya. (c) Informasi penyusutan, meliputi: (1) Nilai penyusutan; (2) Metode penyusutan yang digunakan; (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode; (d) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 156

PENGUNGKAPAN KDP DAN UTANG
Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar Uang muka kerja yang diberikan Retensi UTANG Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan pemberi pinjaman Jumlah saldo kewajiban utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas dan jatuh temponya Bunga pinjaman yang berlaku Konsekuensi penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo Perjanjian restrukturisasi utang (pengurangan pinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, pengunduran jatuh tempo pinjaman, pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, pengurangan jumlah bunga terutang) Jumlah tunggakan pinjaman daftar umur utang berdasarkan kreditur Biaya pinjaman (perlakuan,jumlah yang dikapitalisasi,tingkat kapitalisasi) 157

PSAP 05 PERSEDIAAN

PERSEDIAAN Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. (PSAP 05 Par. 4) CAKUPAN Persediaan merupakan aset yang berupa: Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah; Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi; Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. CONTOH Persediaan dapat terdiri dari : Barang konsumsi Amunisi Bahan untuk pemeliharaan Suku cadang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga Pita Cukai dan leges Bahan baku Barang dalam proses/setengah jadi Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat 159

PENGUKURAN PERSEDIAAN
Persediaan diakui: pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. 160

Persediaan disajikan sebesar: Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan: Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis 161

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction). 162

BEBAN PERSEDIAAN Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods) Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional Pencatatan: Perpetual  pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan Periodik  pengukuran persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian persediaan. 163

PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN
Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan, seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang 164

TRANSAKSI PERSEDIAAN Saldo persediaan 31 Des 20X1 sebesar Entitas pada 1 Feb 20X2 melakukan belanja persediaan sebesar Pada 31 Des 20X2 saldo persediaan Tanggal Finansial Anggaran 1 Feb Persediaan Belanja Barang Kas Perubahan SAL 31 Des Beban Persediaan Tidak ada jurnal 165

PSAP 06 INVESTASI

DEFINISI INVESTASI RUANG LINGKUP
Untuk investasi yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BLU. Tidak termasuk investasi di BUMD dan BUMN. Tidak mengatur investasi dalam KSO DEFINISI Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 167

INVESTASI JANGKA PENDEK
Diharapkan dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang. ditujukan dalam rangka manajemen kas. Berisiko rendah atau bebas dari perubahan atau pengurangan harga yang signifikan Terdiri: Deposito berjangka waktu bulan, Pembelian obligasi pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah, Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 168

INVESTASI JANGKA PANJANG
Dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan Sifat penanaman: Investasi permanen Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, contoh: Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, Penyertaan Pemerintah pada badan internasional dan badan hukum lainnya; Investasi permanen lainnya Investasi non permanen Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, contoh: Investasi dalam Surat Utang Negara Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga Investasi non permanen lainnya.

PENGAKUAN INVESTASI Pengeluaran kas dan/atau aset , penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria: Kemungkinan manfaat ekonomi atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable) 170

PENGUKURAN INVESTASI Jika mempunyai pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut 171

PENGUKURAN INVESTASI Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan 172

METODE PENILAIAN INVESTASI
Metode biaya; Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode ekuitas; Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan. Dividen yang diterima pemerintah akan dicatat sebagai pendapatan deviden pada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Kenaikan nilai investasi pada akhir periode akan diakui sebagai pendapatan pada laporan operasional. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan; Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. 173

METODE EKUITAS Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nol, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian atas investasi tersebut maka akan diakui kewajiban. Pada saat investasi tersebut memperoleh penambahan nilai investasi, maka penambahan tersebut akan terlebih dahulu mengurangi nilai negatif yang ada sampai nilai negatif tersebut tidak tersisa, kemudian setelah itu, penambahan nilai investasi tersebut dapat menambah nilai investasi pada neraca. Hal ini perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 174

INVESTASI BLU Investasi oleh Badan Layanan Umum, investasi jangka panjang dicatat menggunakan metode ekuitas. Jika Badan Layanan Umum memiliki investasi, maka pencatatan oleh Badan Layanan Umum akan dikonsolidasi. Namun, untuk tujuan pelaporan instansi pemerintah, Badan Layanan Umum harus menyediakan laporan keuangan tersendiri. Jika investasi pemerintah yang dicatat dengan nilai nominal atau harga perolehan mengalami penurunan nilai, maa nilai penuruannya harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat investasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai wajar investasi tersebut. 175

KRITERIA METODE PENILAIAN INVESTASI
Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya; Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. 176

HASIL INVESTASI Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan LRA dan pendapatan LO, sedangkan pendapatan deviden diakui sebagai pendapatan setelah diumumkan. Metode biaya: hasil investasi berupa dividen tunai, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam LRA dan LO. Metode ekuitas: deviden dividen tunai dicatat mengurangi nilai investasi. Bagian laba atas investasi yang dimiliki pemerintah dicatat sebagai pendapatan dalam LO dan menambah nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. 177

PENGUNGKAPAN Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain: Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen; Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang; Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas; Perubahan pos investasi. 178

JURNAL INVESTASI JANGKA PENDEK
Pada 30 Maret 20X2, Pemerintah Kota Bengawan menempatkan dananya sebesar pada deposito berjangka 6 bulan dapat diperpanjang (ARO) di Bank Amarta, bunga 5%. Pada 30 September 20X2 diterima bunga deposito Deposito ini sampai akhir tahun belum dicairkan. Tanggal Finansial Anggaran 30 Mar Invesasi jangka pendek Tidak ada jurnal 20X2 Kas 30 Sep Perubahan SAL Pendapatan bunga – LO Pendapatan bunga – LRA 31 Des Piutang Bunga Ksd 20X3 Piutang bunga 179

JURNAL INVESTASI JANGKA PANJANG-Alternatif
Pada 1 Jan 20X2, Pemerintah Kota Bengawan mengambilalih investasi sebuah perusahaan swasta (PT. Lawu) menjadi BUMD dengan nilai investasi dengan kepemilikan Pemda sebesar 60%. Selama tahun 20X2 PT. Lawu menghasilkan laba sebesar , hak Pemda dan membagikan dividen pada 25 Des sebesar juta, yagn menjadi hak Pemda Tanggal Finansial Anggaran 1 Jan Invesasi jangka panjang Pengeluaran Pembiayaan Kas Perubahan SAL 31 Des Investasi jangka panjang Tidak ada jurnal Pendapatan investasi – LO 15 Maret Pendapatan dividen -LRA Saldo akhir investasi mencerminkan – 300 = terjadi kenaikan investasi 180 karena laba 480 yang menjadi hak Pemda baru 300 yang dibagikan dalam bentuk dividen 180

JURNAL INVESTASI JANGKA PANJANG-pelepasan
Pada 1 Juli 20X5 nilai investasi di BUMD di neraca sebesar Pemda menjual 20%nya dengan harga (asumsi telah dilakukan pencatatan atas pengakuan laba sampai dengan semester tersebut. Tanggal Finansial Anggaran 1 Juli Kas Perubahan SAL Investasi jangka panjang Penerimaan pembiayaan dari penjualan investasi Surplus penjualan investasi 181

PSAP 07 LAPORAN ASET TETAP

RUANG LINGKUP DAN KLASIFIKASI
PSAP 07 diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan PSAP 07 tidak diterapkan untuk: Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharuhi (non- regenerative natural resources) KLASIFIKASI Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan 183

PENGAKUAN ASET TETAP Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal; Kriteria suatu aset diakui sebagai aset tetap : Berwujud; Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. 184

PENGUKURAN ASET TETAP aset tetap dinilai dengan biaya perolehan
Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar pada saat perolehan 185

PENILAIAN AWAL ASET TETAP
Penilaian awal aset tetap harus diukur berdasarkan biaya perolehan Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh Untuk penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Biaya perolehan Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya yang dapat diatribusikan: Biaya persiapan tempat, Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost), Biaya pemasangan (instalation cost), Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, Biaya konstruksi 186

KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN
TANAH Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan Biaya perolehan mencakup: Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah Biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak Biaya pematangan, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan ,aupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan GEDUNG DAN BANGUNAN Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang mas masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai Biaya perolehan gedung dan bangunan antara lain meliputi: Harga pembelian atau biaya konstruksi, Biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak 187

PERALATAN DAN MESIN Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai Biaya perolehan peralatan dan mesin antara lain meliputi: Harga pembelian Biaya pengangkutan Biaya instalasi Serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap untuk digunakan 188

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan antara lain meliputi: Biaya perolehan atau biaya konstruksi, dan Biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai ASET TETAP LAINNYA Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai 189

PENGECUALIAN KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN ASET TETAP
Biaya Administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. 190

PEROLEHAN SECARA GABUNGAN
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing- masing aset yang bersangkutan. 191

PERTUKARAN ASET Biaya suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran yang tidak serupa atau aset lainnya diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas. 192

ASET DONASI Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan suatu aset tetap yang memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional 193

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan 194

PENYUSUTAN Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut Persyaratan penyusutan Diketahui nilai buku yang dapat disusutkan Identifikasi aset yang nilainya menurun. Harus diketahui masa manfaatnya Diketahui Kondisi yang menyebabkan penurunan aset tetap (misalnya yang mudah obsolet) 195

METODE PENYUSUTAN Metode Penyusutan
Metode garis lurus (straight line method); atau Metode saldo menurun ganda (double declining method); atau Metode unit produksi (unit of production method) Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian Untuk obyektifitas dalam penetapan masa manfaat aset tetap disarankan agar penetapannya diusulkan oleh instansi teknis terkait dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (bultek 05). 196

PENILAIAN KEMBALI (REVALUATION)
Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat dibukukan dalam akun ekuitas 197

ASET BERSEJARAH Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut Diungkapkan dalam CaLK saja tanpa nilai Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, misalnya untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

ASET INFRASTRUKTUR DAN MILITER
Karakteristik aset infrastruktur: Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan Sifatnya khusus dan tidak ada alternatof lain penggunaannya Tidak dapat dipindah-pindahkan, dan Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pada PSAP No. 07 Contoh: jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi MILITER Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini. 199

PENGHENTIAN/PELEPASAN
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 200

PENGUNGKAPAN Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sbb: (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: (1) Penambahan; (2) Pelepasan; (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; (4) Mutasi aset tetap lainnya. (c) Informasi penyusutan, meliputi: (1) Nilai penyusutan; (2) Metode penyusutan yang digunakan; (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode; Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: (a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; (c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan (d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 201

JURNAL PEROLEHAN ASET Pada 1 Juli 20X2 SKPD ABC membeli tanah dengan harga 850juta ditambah biaya untuk pengurusan surat-surat kepemilikan sebesar 50juta, LS. Pada 1 Juli 20X2 SKPD ABC membeli tanah dan bangunan dengan harga 1.000juta. Nilai tanah dan bangunan jika dijual terpisah nilai tanah 480juta dan bangunan 720 juta, LS. Tanggal Finansial Anggaran 1 Juli Tanah Belanja modal R/K PPKD Perubahan SAL Bangunan Pendapatan bunga – LO Nilai tanah 480 / ( ) x = 400juta Nilai bangunan 720 / ( ) x = 600 juta 202

JURNAL DEPRESIASI ASET
Pada 1 Juli 20X2 SKPD ABC mengakui dan menghitung depresiasi. Bangunan nilai perolehan juta disusutkan 20 tahun. Kendaraan 800 juta disusutkan 8 tahun, peralatan A 400juta disusutkan 8 tahun dan peralatan B 200 juta disusutkan 4 tahun. Penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus Tanggal Finansial Anggaran 1 Juli Beban depresiasi Tidak ada jurnal Akumulasi Depresiasi Bangunan / 20 x 6/12 = 30juta Kendaraan 800 / 8 x 6/12 = 50 Peralatan A 480 / 8 x 6/12 = 30 Peralatan B 240 / 4 x 6/12 = 30 TOTAL 140juta 203

JURNAL PENJUALAN ASET Pada 30 Desember 20X2 SKPD ABC menjual kendaraan dengan harga 40 juta. Kendaraan tersebut dibeli 10 tahun yang lalu dengan harga 200juta, telah disusutkan semua sehingga nilai buku 0. Tanggal Finansial Anggaran 30 Des Kas Perubahan SAL Akumulasi Depresiasi Pendapatan lain-lain Kendaraan Surplus penjualan kendaraan Kendaraan nilai buku 0, dijual dengan harga 40, maka 40 juta adalah surplus penjualan kendaraan. 204

JURNAL PENJUALAN ASET Pada 30 Desember 20X2 SKPD ABC menjual peralatan dengan harga 30 juta. Peralatan harga perolehan 80juta, telah didepresiasikan 4 tahun (dari 8 tahun masa mafaat), nilai buku tersisa 40 juta. Tanggal Finansial Anggaran 30 Des Kas Perubahan SAL Akumulasi Depresiasi Pendapatan lain-lain Defisit penjualan peralatan Peralatan Peralatan nilai buku 20 juta. Defisit penjualan peralatan 30 – 40 = (10)

JURNAL PENGHAPUSAN ASET
Pada 30 Desember 20X2 SKPD ABC melakukan penghapusan peralatan yang hilang karena banjir besar yang terjadi pada tahun tersebut. Nilai aset yang dihapuskan sebesar 400juta dengan akumulasi depreasiasi 300juta. Penghapusan aset dilakukan dengan mengikuti prosedur penghapusan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tanggal Finansial Anggaran 30 Des Akumulasi Depresiasi Tidak ada jurnal Defisit penghapusan peralatan Peralatan 206

JURNAL PENERIMAAN HIBAH ASET
Pada 30 Juni 20X2 SKPD ABC menerima kendaraan senilai 200juta hibah dari sebuah perusahaan. Kendaraan tersebut didepresiasikan selama 8 tahun. Tanggal Finansial Anggaran 30 Juni Kendaraan Tidak ada jurnal Pendapatan hibah LO 31 Des Beban Depresiasi Akumulasi Depresiasi

JURNAL PENYELESAIAN KDP
Pada 30 Juni 20X2 SKPD ABC menyelesaikan KDP berbentuk gedung yang telah dibangun mulai tahun 20X0. Saldo KDP pada 1 Januari 20X2 sebesar 800juta. Penyelesaian KDP di tahun 20X2 sebesar 200juta. Gedung didepresiasikan 20 tahun. Tanggal Finansial Anggaran 30 Juni KDP Belanja Modal Kas Perubahan SAL Bangunan Tidak ada jurnal 31 Des Beban Depresiasi Akumulasi Depresiasi 208

JURNAL REVALUASI ASET Pada 30 Desember 20X2 SKPD ABC melakukan revaluasi bangunan karena berdasarkan hasil pemeriksaan, bangunan tersebut nilainya tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Nilai bangunan tersebut saat ini 400juta dan akumulasi depresiasi 400juta. Hasil penilaian menyatan nilai bangunan tersebut 200juta. Bangunan hasil revaluasi diyakini masih memiliki masa manfaat 10 tahun ke depan Tanggal Finansial Anggaran 30 Des Akumulasi depresiasi Tidak ada jurnal Ekuitas METODE Eliminasi Bangunan 209

KASUS-KASUS KEPEMILIKAN TANAH
1 Bultek Dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah namun belum ada bukti kepemilikan yang sah Tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah. Diungkapkan secara memadai dalam CaLK 2 Tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain Tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah Diungkapkan secara memadai dalam CaLK bahwa tanah tersebut dikuasai pihak lain 3 Tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain Dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan di CaLK. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK 4 Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan = dan 1 2 210

TANAH WAKAF Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada CaLK. Bultek 211

RENOVASI ASET TETAP Bultek 212
Merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan satuan kerja pada K/L yang memenuhi syarat kapitalisasi. Dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP Renovasi aset tetap milik sendiri Apabila renovasi telah selesai sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP. Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan Apabila renovasi telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik Renovasi aset tetap bukan milik-di luar lingkup entitas pelaporan Bultek 212

REKLASIFIKASI ASET TETAP
Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Contoh: Aset Tetap yang rusak berat dan akan dihapuskan Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan. Bultek 213

ASET TETAP KERJASAMA Bultek Aset tetap dapat dikerjasamakan dengan pihak lain. Dipengaruhi bentuk kontrak, aset diakui jika sudah diserahterimakan, diberikan penjelasan jika aset tersebut dalam kerjasama. Kerjasama dapat berbentuk pemakaian aset, pengelolaan operasi bersama atau pengelolaan entitas. Terkait aset  aset tetap, pengelolaan entitas  investasi 214

ASET TETAP KERJASAMA Bentuk kerjasama:
BTO  Built Transfer Operate, Bangun Serah Operasi Dibangun mitra, setelah selesai aset diserahkan, Mitra atau pemerintah mengoperasikan Aset diakui saat penyerahan, diberikan klasifikasi khusus aset kerjasama dan dicatat utang sebesar nilai kini pembayaran di masa depan . Setelah kontrak selesai, dikembalikan menjadi aset tetap BOT  Built Operate Transfer, Bangun Operasi Serah Dibangun mitra, setelah selesai digunakan sampai akhir kontrak, baru diserahkan Mitra mengoperasikan, pemerintah memperoleh pendapatan Aset diakui setelah penyerahan,, selama kontrak bangunan tidak diakui, tanah diklasifikasikan aset kerjasama,. Setelah kontrak selesai tanah dan bangunan yang diserahkan akan direklasifikasikan menjadi aset tetap. 215

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PSAP 08 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

DEFINISI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. KONTRAK KONSTRUKSI adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama. Cakupan KDP: Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, irigasi dan Jaringan Aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode tertentu dan belum selesai 217

KONTRAK KONSTRUKSI Kontrak konstruksi meliputi:
kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur; kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset; kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering; kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan. Jika kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah jika: Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset; Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan. 218

KONTRAK KONSTRUKSI Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi jika: Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula 219

PENGAKUAN KDP Suatu benda berwujud diakui sebagai KDP jika:
besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. 220

PENGUKURAN BIAYA KONSTRUKSI
Secara Swakelola, al: biaya yang berhubungan langsung dengan konstruksi; biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi ybs. Secara Kontrak: Termin yang telah dibayarkan; Kewajiban yang msh harus dibayar; Pembayaran klaim kepada kontraktor/pihak ketiga, misalnya klaim karena keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja 221

KAPITALISASI BIAYA PINJAMAN
Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. Jumlah biaya pinjaman dikapitalisasi tidak boleh melebihi biaya bunga yang dibayar dan masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara bukan karena force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara tetap dikapitalisasi. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya berbeda-beda, maka kapitalisasi dihentikan untuk pekerjaan yang sudah selesai. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. 222

PENYAJIAN KDP Konstruksi dalam Pengerjaan disajikan dalam Neraca masuk dalam kelompok Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. 223

PENGUNGKAPAN KDP Entitas harus mengungkapkan informasi mengenai KDP pada akhir periode akuntansi: Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar Uang muka kerja yang diberikan Retensi 224

PENYELESAIAN DAN PENGHENTIAN KDP
KDP dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Apabila dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK. KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK. 225

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)
PENGHENTIAN KDP No. Pembangunan Aset Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Pemanfaatan Aset Penyajian 1. Selesai Sudah diperoleh Sudah dimanfaatkan Aset Tetap 2. Belum dimanfaatkan 3. Belum diperoleh KDP 4. Selesai sebagian Sebagian sudah dimanfaatkan 5. Selesai sebagian, karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeur) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang KDP dapat dihapuskan 6. Belum selesai BAST sudah ada - 226

JURNAL PENGELUARAN & PENYELESAIAN KDP
ILUSTRASI JURNAL KDP Pada 30 Desember 20X0 SKPD ABC melakukan pengeluaran untuk KDP berbentuk gedung sebesar 700juta. Pada 30 Desember 20X1 pengeluaran untuk pembangunan sebesar 500juta. Pada 30 Juni pengeluaran 300 juta dan gedung diserahterimakan dan mulai digunakan. Depresiasi 20 tahun. JURNAL PENGELUARAN & PENYELESAIAN KDP Tanggal Finansial Anggaran 30/12/20X0 KDP Belanja Modal Kas Perubahan SAL 30/12/20X1 30/6/20X2 Aset Tetap Tidak ada jurnal 31/12/20X2 Beban dep. Ak. Dep 227

PSAP 09 AKUNTANSI UTANG

DEFINISI DAN KLASIFIKASI
Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah Klasifikasi: Kewajiban Jangka Pendek : Diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan Kewajiban Jangka Panjang : Diselesaikan dalam waktu lebih dari 12 bulan. Kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan berikutnya tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika : jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum Laporan Keuangan disetujui 229

PENGAKUAN KEWAJIBAN PENGAKUAN
Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. PENGUKURAN Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca 230

JENIS UTANG UTANG PIHAK KETIGA
Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan UTANG TRANSFER Merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang- undangan Diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku 231

JENIS UTANG UTANG BUNGA
Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan UTANG PFK Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan 232

JENIS UTANG BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG
Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan TUNGGAKAN Adalah jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada CaLK sebagai bagian pengungkapan kewajiban

PERUBAHAN VALUTA ASING
Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi Pada setiap tanggal neraca pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan 234

RESTRUKTURISASI UTANG
Utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena: adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas tersebut ; atau memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya Jika diselesaikan sebelum jatuh tempo: selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya disajikan pada laporan operasional, harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan Restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi harus diungkap pada CaLK 235

PENGHAPUSAN UTANG Pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur Diselesaikan melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatat Jika dengan aset kasdebitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sesuai persyaratan baru Jika dengan aset nonkasdebitur harus melakukan penilaian kembali aset nonkas ke nilai wajarnya kemudian mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sesuai persyaratan baru Penilaian kembali aset akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur Diungkapkan dalam CaLK 236

BIAYA-BIAYA TERKAIT UTANG PEMERINTAH
Biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana : bunga dan provisi commitment fee amortisasi diskonto atau premium amortisasi kapitalisasi biaya terkait pinjaman (biaya konsultan, ahli hukum, dll) perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut Apabila suatu dana pinjaman tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset tertentu dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yg berkaitan selama periode pelaporan 237

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang Informasi yang harus disajikan dalam CaLK : Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan pemberi pinjaman Jumlah saldo kewajiban utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas dan jatuh temponya Bunga pinjaman yang berlaku Konsekuensi penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo Perjanjian restrukturisasi utang (pengurangan pinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, pengunduran jatuh tempo pinjaman, pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman, pengurangan jumlah bunga terutang) Jumlah tunggakan pinjaman daftar umur utang berdasarkan kreditur Biaya pinjaman (perlakuan,jumlah yang dikapitalisasi,tingkat kapitalisasi) 238

ILUSTRASI UTANG Pada 30 Desember 20X2 SKPD ABC menerima penagihan atas kegiatan pemeliharaan rutin AC Kegiatan telah diselesaikan Namun tagihan diterima setelah tutup anggaran sehingga tidak dapat dikeluarkan kas untuk membayar kegiatan tersebut. Kas baru dibayarkan pada 13 Januari 20X3 Tanggal Finansial Anggaran 30 Des Beban pemeliharaan Tidak ada jurnal Utang 13 Jan Belanja pemeliharaan Kas Perubahan SAL 239

ILUSTRASI UTANG Pada 1 April 20X2 Kota Bengawan menerima utang dari Luar Negeri untuk pengembangan jaringan transportasi yang dapat menunjang industri di kota tersebut. Utang tersebut berbunga rendah 4% per tahun. Bunga dibayar setiap tanggal 1 April dan pembayaran akan dilakukan setelah 5 tahun selama 5 kali angsuran. Tanggal Finansial Anggaran 1 April 20X2 Kas Perubahan SAL Utang Penerimaan pembiayaan - utang jangka panjang 31 Des 20X3 Beban bunga Tidak ada jurnal Utang bunga 1 Des 20X3 Belanja bunga Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010 240

PSAP 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

Mengatur perlakuan akuntansi atas: Koreksi Kesalahan Akuntansi dan Pelaporan Laporan Keuangan Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi Operasi yang Tidak Dilanjutkan . RUANG LINGKUP Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan Keuangan. Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum, yang berada di bawah pemerintah pusat/daerah 242

KOREKSI KESALAHAN Jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan Kesalahan yang tidak berulang Terjadi pada periode berjalan Terjadi pada periode sebelumnya Kesalahan yang berulang dan sistemik Kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis- jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang 243

KOREKSI KESALAHAN (par 12)
Tidak berulang Terjadi pada periode berjalan Mempengaruhi maupun tidak mempengaruhi posisi kas Pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan baik akun pendapatan-LRA atau akun belanja maupun akun pendapatan-LO atau akun beban 244

Tidak berulang Terjadi pada periode-periode sebelumnya Mempengaruhi posisi kas Laporan keuangan periode tersebut belum terbit Pembetulan pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja maupun akun pendapatan-LO atau akun beban periode yang bersangkutan 245

Tidak berulang Terjadi pada periode sebelumnya Mempengaruhi posisi kas (menambah/mengurang saldo kas) Laporan keuangan sudah terbit Menambah kas Mengurangi Kas Pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih 246

KOREKSI KESALAHAN ATAS PEROLEHAN ASET SELAIN KAS (par 16)
Tidak berulang Terjadi pada periode sebelumnya Mempengaruhi posisi kas(menambah/mengurang posisi kas) Laporan keuangan periode tersebut sudah terbit. Pembetulan pada akun kas dan akun aset yang bersangkutan

KOREKSI KESALAHAN ATAS BEBAN (par 18)
Tidak berulang Terjadi pada periode sebelumnya Mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi posisi aset selain kas Laporan keuangan periode tersebut sudah terbit Pengurangan Beban Penambahan Beban Pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO pembetulan pada akun Ekuitas 248

KOREKSI KESALAHAN ATAS PENDAPATAN (par 20)
Tidak berulang Terjadi pada periode sebelumnya Mempengaruhi posisi kas(menambah/mengurang saldo kas) Laporan keuangan sudah terbit. Pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih

KOREKSI KESALAHAN ATAS PENERIMAAN PENDAPATAN-LO (par 22)
Tidak berulang Terjadi pada periode sebelumnya Mempengaruhi posisi kas(menambah/mengurang saldo kas) Laporan keuangan sudah terbit. Pembetulan pada akun Kas dan akun Ekuitas 250

KOREKSI KESALAHAN ATAS PENERIMAAN & PENGELUARAN PEMBIAYAAN (par 24)
Tidak berulang Terjadi pada periode sebelumnya Mempengaruhi posisi kas(menambah/mengurang saldo kas) Laporan keuangan sudah terbit. Pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih 251

KOREKSI KESALAHAN ATAS PENCATATAN KEWAJIBAN (par 27)
Tidak berulang Terjadi pada periode sebelumnya Mempengaruhi posisi kas(menambah/mengurang saldo kas) Laporan keuangan sudah terbit. Pembetulan pada akun kas dan kewajiban yang bersangkutan 252

Tidak berulang Terjadi pada periode-periode sebelumnya Tidak mempengaruhi posisi kas Sebelum maupun setelah laporan keuangan terbit Pembetulan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan 253

Kesalahan berulang dan sistemik tidak perlu koreksi hanya dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan Koreksi kesalahan periode-periode yang lalu yang mempengaruhi posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan Koreksi kesalahan diungkapkan pada CALK 254

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan (par 4) Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK (par 42) 255

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI
Perubahan Estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain (par 4) Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. (par 44) Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CALK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu. (par 45) 256

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN
Adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain (par 4) Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CALK (par 47) Agar laporan Keuangan disajikan secara komperatif , suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan. (par 48) Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain. (par 49) 257

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN
Bukan Penghentian Operasi bila : (par 50) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain. Fungsi tersebut tetap ada Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut. 258

ILUSTRASI UTANG Pada 30 September 20X2 Kota Bengawan menerima kas sebesar akibat kelebihan pembayaran gaji untuk tahun anggaran 20X1. Pada 30 Septermber 20X2 Kota Bengawan harus membayar kas sebesar untuk membayar kekurangan pembayaran biaya pemeliharaan tahun 20X1 kepada salah seorang rekanan. Tanggal Finansial Anggaran 30 Sep Kas Perubahan SAL Pendapatan lain-lain -LO Pendapatan lain - LRA Ekuitas Koreksi SAL 259

ILUSTRASI UTANG Pada 30 September 20X2 Kota Bengawan menerima kas sebesar akibat kelebihan pembayaran belanja modal (gedung) untuk tahun anggaran 20X1. Pada 30 Septermber 20X2 Kota Bengawan harus membayar kas sebesar untuk membayar kekurangan pembayaran belanja modal tahun 20X1 kepada salah seorang rekanan. Tanggal Finansial Anggaran 30 Sep Kas Perubahan SAL Gedung Pendapatan lain - LRA Peralatan Koreksi SAL 260

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

RUANG LINGKUP Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut Pernyataan Standar ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas. (PAR 2) Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas pelaporan, termasuk laporan keuangan BLU. (PAR 3) Laporan keuangan konsolidasian pada Kementerian/Lembaga/ pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan BLU. (par 4) Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas pelaporan, termasuk laporan keuangan BLU. Standar tidak mengatur: Laporan keuangan konsolidasian perusahaan negara/perusahaan daerah; Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi; Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (joint venture); dan Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 262

PENYAJIAN LAPORAN KONSOLIDASIAN
Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. (par 7) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya (par 9) Proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam CaLK. (par 12) 263

CIRI-CIRI ENTITAS PELAPORAN (par 14)
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. (par 6) Ciri Entitas Pelaporan Dibiayai oleh APBN/APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran; Dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Terdiri dari: a. Pemerintah Pusat b.Pemerintah Daerah. c. Kementerian negara/lembaga (KL). d. Bendahara Umum Negara (BUN). 264

ENTITAS AKUNTANSI (par 6)
Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Terdiri dari: 1) Setiap kuasa pengguna anggaran di lingkungan suatu K/L yang mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran tersendiri. 2) Bendahara Umum Daerah (BUD). 3) Kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemda bila mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran yang terpisah, jumlah anggarannya relatif besar, dan pengelolaan kegiatannya dilakukan secara mandiri. 265

PENGERTIAN KONSOLISASI
Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. (par 6) 266

BLU/BLUD Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD) BLU/BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya. (par 19) Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Negara yang dipisahkan, BLU/BLUD adalah entitas pelaporan. (par 20) 267

PROSEDUR KONSOLIDASI (par 22)
Menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya atau entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik. (par 22) Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. (par 22) Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun- akun yang timbal-balik, maka nama-nama akun yang timbal balik dan estimasi besaran jumlah dalam akun yang timbal balik dicantumkan dalam CaLK. (par 25) 268

KONSOLIDASI DAN PENGGABUNGAN
EP LKK LK KONSOLIDASI EP EP EP PENGGABUNGAN PENGGABUNGAN PENGGABUNGAN EA EA EA EA EA EA LK= LAPORAN KEUANGAN, LKK=LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI, EP=ENTITAS PELAPORAN, EA=ENTITAS AKUNTANSI 269

KONSOLIDASI DITINGKAT PEMERINTAH DAERAH
Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya guna menghasilkan laporan keuangan yang akan disampaikan kepada entitas pelaporan. Penyelenggaran akuntansi mengacu kepada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan gabungan dari satuan kerja yang berada dilingkup SKPD dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku entitas pelaporan untuk dilakukan proses konsolidasian. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah yang selanjutnya akan digabungkan dengan laporan keuangan yang berasal dari SKPD. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku entitas pelaporan melakukan proses konsolidasian dan menyusun laporan keuangan PEMDA berdasarkan laporan keuangan SKPD serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah dan disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota untuk selanjutnya disampaikan ke BPK dan DPRD. 270

PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL

LINGKUP DAN MANFAAT RUANG LINGKUP
Berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan negara/daerah. MANFAAT LAPORAN OPERASIONAL Menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 272

KONSEPSI BASIS PP 24/2005 LRA LRA & LO PP 71/2010
Tidak ada pemisahan Kegiatan non operasional dan pos luar biasa Pendapatan dan Belanja over/ underestimate Pembiayaan diperhitungkan dalam perhitungan SILPA/SIKPA Ada pemisahan kegiatan non operasional dan pos luar biasa Pendapatan dan belanja akrual Pemisahan laporan pertanggung jawaban anggaran dan laporan finansial Surplus/defisit akrual yang menambah/ mengurangi ekuitas PP 24/2005 PP 71/2010 LRA LRA & LO 273

KONSEPSI BASIS Pendapatan LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal transaksi dan diungkap dalam CaLK Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi Pembiayaan tidak diperhitungkan dalam perhitungan surplus/defisit LO karena transaksi pembiayaan tidak terkait dengan operasi pada periode pelaporan. 274

Laporan pendapatan dan beban akrual
KONSEPSI BASIS PP 71/2010 AKRUAL Laporan pendapatan dan beban akrual PP 24/2005 CTA Opsional (Laporan Kinerja Keuangan) KONSEPSI BASIS Besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menjalankan pelayanan Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi Memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang dengan menyajikan laporan secara komparatif Peningkatan ekuitas (bila surplus operasional) dan penurunan ekuitas (bila defisit operasional) COST Performace Estimation Equity LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya 275

PERANAN LAPORAN OPERASIONAL COST untuk setiap program/
Laporan Operasional menyajikan informasi beban akrual yang dapat digunakan untuk menghitung cost per program/kegiatan pelayanan Laporan Operasional Beban pegawai Beban belanja barang Beban bunga Beban subsidi Beban hibah Beban bantuan sosial Beban penyusutan Beban transfer Beban lain-lain Perhitungan Cost Labor cost Material cost Overhead cost COST untuk setiap program/ kegiatan 276

PERANAN LAPORAN OPERASIONAL
Konsep VFM digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi telah mencapai benefit maksimal, dengan mengunakan sumber daya yang ada. Evaluasi kinerja berdasarkan konsep Value for Money (ekonomi, efisien & efektif) Input (cost dari program/ kegiatan) Output (keluaran) Outcome (Hasil) efektivitas Laporan Operasional efisien Laporan Kinerja ekonomi 277

PERANAN LAPORAN OPERASIONAL
UU 1/2004 & PP 8/2006 Mengatur tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah Kinerja berupa keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran (beban/cost), dengan kuantitas dan kualitas terukur Manajemen Keuangan Manajemen Kinerja Aset & Kewajiban Pendapatan Beban Cost Kinerja Mengaitkan cost dengan kinerja LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KINERJA EVALUASI KINERJA 278

PERANAN LAPORAN OPERASIONAL - EKUITAS
PP 71/2010 AKRUAL Melaporkan perubahan ekuitas dan surplus/defisit PP 24/2005 CTA Opsional LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Ekuitas akhir Ekuitas awal Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar 279

PERIODE PELAPORAN Disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
Jika disatjikan lebih pendek entitas harus mengungkapkan : alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. 280

STRUKTUR LAPORAN OPERASIONAL
Pendapatan/Beban yg bukan operasi Tidak diharapkan sering/rutin terjadi Di luar kendali/ pengaruh entitas ybs Sifat & jumlah diungkap dalam Calk Sifatnya tidak rutin, termasuk surplus/defisit dari penjualan aset non lancar dan penyelesaian kewajiban jangka panjang Penurunan manfaat ekonomi/potensi jasa dalam periode pelaporan menurunkan ekuitas berupa pengeluaran/ konsumsi aset atau timbulnya kewajiban Hak pemerintah Diakui sebagai penambah ekuitas Dalam tahun anggaran yg bersangkutan Tidak perlu dibayar kembali Pendapatan-LO (dari kegiatan operasional) Beban (dari kegiatan operasional) Pos Luar Biasa Kegiatan Non Operasional 281

STRUKTUR DAN ISI Menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,
surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, surplus/defisit-LO, Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar 282

IDENTIFIKASI Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut: nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; cakupan entitas pelaporan; periode yang dicakup; mata uang pelaporan; dan satuan angka yang digunakan. 283

INFORMASI DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 284

PENDAPATAN LO Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. 285

KOREKSI KESALAHAN KOREKSI KESALAHAN - PENDAPATAN
Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non- recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non- recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. 286

AKUNTANSI BEBAN AKUNTANSI BEBAN Beban diakui pada saat:
timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. 287

AKUNTANSI BEBAN Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. 288

SURPLUS DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL
Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional. 289

KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL
SURPLUS DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa. POS LUAR BIASA Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan. SURPLUS / DEFISIT LO Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. 290

TRANSAKSI MATA UANG ASING
Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. Jika tersedia dana dalam mata uang asing, maka transaksi dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Jika tidak tersedia dana dalam mata uang asing, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut. Jika mata uang asing tersebut dibeli dengan menggunakan mata uang asing\, maka: Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral tanggal transaksi. 291

TRANSAKSI BARANG DAN JASA
Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Transaksi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban. 292

LAPORAN OPERASIONAL Keterkaitan laporan keuangan mengingat dual basis penganggaran dan pelaporan. Keterkaitan laporan keuangan, terutama Laporan Operasional, dengan laporan kinerja Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga : Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan Laporan pertanggungjawaban anggaran dapat dibedakan dengan laporan kinerja keuangan Dapat diketahui kinerja operasional pemerintah untuk periode pelaporan tertentu Laporan Operasional mempunyai nilai prediktif karena informasinya dapat digunakan untuk memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang 293

Ilustrasi Laporan Operasional
294

Ilustrasi Laporan Operasional
295

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
PSAP 10 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

PENDAHULUAN Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Sesuai dengan ketentuan, Satker yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang-piutang, pengelolaan investasi dan pengadaan barang/jasa, kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. 297

TUJUAN Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLU. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimun isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual. 298

RUANG LINGKUP Secara umum, Standar Akuntansi Badan Layanan Umum mengacu pada seluruh PSAP, kecuali diatur tersendiri dalam PSAP ini. BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang mengelola kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah, BLU menerapkan pernyataan standar ini dalam menyusun laporan keuangan. 299

ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN
BLU adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Negara/Daerah yang dipisahkan Entitas Pelaporan Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLU adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya. Entitas Akuntansi 300

DEFINISI Badan Layanan Umum Laporan Keuangan BLU
Instansi di lingkungan Pemerintah Pusat/pemerintah daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Laporan Keuangan BLU Bentuk pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 301

TUJUAN & TANGGUNG JAWAB LK BLU
Tujuan Umum menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLU yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan Spesifik untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Tanggung jawab Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLU berada pada pimpinan BLU atau pejabat yang ditunjuk. 302

KOMPONEN LK Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) Neraca Laporan Operasional (LO) Laporan Arus Kas (LAK) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 303

STRUKTUR DAN ISI PENDAHULUAN PERIODE PELAPORAN TEPAT WAKTU
Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (on the face) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan. PERIODE PELAPORAN Laporan keuangan BLU disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun TEPAT WAKTU Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu BLU bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu. 304

Laporan Realisasi Anggaran BLU menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLU sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: Pendapatan-LRA; Belanja; Surplus/defisit-LRA; Penerimaan pembiayaan; Pengeluaran pembiayaan; Pembiayaan neto; dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). 305

Pendapatan BLU yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Negara/Daerah merupakan pendapatan negara/daerah. Pendapatan-LRA pada BLU diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLU diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan azas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO. 306

Belanja pada BLU diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLU disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLU selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Penerimaan pembiayaan pada BLU diakui pada saat kas yang diterima BLU disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Pengeluaran pembiayaan pada BLU diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLU diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Apabila BLU menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya, maka BLU menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut. 307

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLU menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih awal; Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; Lain-lain; dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Di samping itu, BLU menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur- unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 308

NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca BLU menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Kas dan setara kas; Investasi jangka pendek; piutang dari kegiatan BLU; persediaan; Investasi jangka panjang; aset tetap; aset lainnya; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas. Kas pada BLU yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih. Dana kas BLU yang bukan milik BLU diakui sebagai kas dan setara kas. Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBN/APBD diakui sebagai aset lainnya. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLU pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLU penambah ekuitas pada Pemerintah Pusat/Daerah 309

NERACA Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan atau Gubernur/Bupati/Walikota. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi nonpermanen. Walaupun kepemilikan investasi pada BLU ada pada BUN/BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLU. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLU sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLU dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLU 310

LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Struktur Laporan Operasional BLU mencakup pos-pos sebagai berikut: Pendapatan-LO; Beban; Surplus/Defisit dari operasi; Kegiatan non operasional; Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa; Pos Luar Biasa; dan Surplus/Defisit-LO. BLU menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri dari: Pendapatan dari alokasi APBN/APBD; Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat; Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan; Pendapatan hasil kerja sama; Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan Pendapatan BLU lainnya. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 311

LAPORAN OPERASIONAL Pendapatan-LO pada BLU diakui pada saat:
Timbulnya hak atas pendapatan; Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO pada BLU merupakan pendapatan bukan pajak. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan azas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO. Beban pada BLU diakui pada saat: timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi Beban pada BLU diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. 312

LAPORAN ARUS KAS Laporan Arus Kas pada BLU menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setarakas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 313

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLU menyajikan sekurang-kurangnya pos- pos: Ekuitas awal Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Ekuitas akhir. 314

PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BLU PADA ENTITAS AKUNTANSI / PELAPORAN
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLU digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLU dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya. Laporan Arus Kas BLU dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Laporan Perubahan SAL BLU digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Negara/Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (reciprocal accounts) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan sebagaimana dinyatakan pada Paragraf 28 huruf b. 315

PENGHENTIAN BLU MENJADI SATKER
Dalam hal Satuan Kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU, maka Satuan Kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan Satuan Kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLU. 316

TANGGAL EFEKTIF Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2016.

martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com
TERIMA KASIH Dwi Martani atau

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan

Masuk

Otorisasi melalui jaringan sosial:

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan