KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru. KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru.

Presentasi berjudul: "KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru. KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru."— Transcript presentasi:

1

2 KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru

3 TUJUAN PEMBELAJARAN HASIL BELAJAR:
Setelah mengikuti semua kegiatan pembelajaran dalam mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami tentang kedudukan, wilayah kerja, tugas dan fungsi kelembagaan irigasi, susunan organisasi, keanggotaan dan tata kerja kelembagaan irigasi, hubungan kerja dan pembiayaan pada kelembagaan irigasi. INDIKATOR HASIL BELAJAR: Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta pelatihan diharapkan dapat: Menjelaskan secara sederhana kedudukan, wilayah kerja, tugas dan fungsi kelembagaan irigasi. Menjelaskan secara sederhana susunan organisasi, keanggotaan, tata kerja dan pembiayaan. TUJUAN PEMBELAJARAN

4 KELEMBAGAAN PENDAHULUAN UU 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan :
Air dikuasai negara untuk kesejahteraan masyarakat. Guna menjamin kelestarian bangunan pengairan dan menjaga tata air dan tata pengairan yang baik perlu dilakukan kegiatan eksploitasi dan pemeliharaan. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi wewenang pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder : Wewenang Pemerintah Wewenang Pemerintah Provinsi Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru PENDAHULUAN

5 Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi  OP jaringan irigasi oleh pemerintah dilakukan dengan melibatkan pemanfaat air PP no 18 Tahun 2016 ttg Organisasi Perangkat Daerah Permen PUPR No 6/PRT/M/2015 ttg Eksploitasi Dan Pemeliharaan Sumber Air Dan Prasarana Pengairan Permen PUPR no 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permen PUPR no 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi Permen PUPR no 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan Pegelolaan Sistem Irigasi Permen Pertanian Nomor: 79/2012 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pemberdayaan Petani Pemakai Air

6 Pengelolaan Jaringan Irigasi Terpadu
Komir PU Pert Petani Pemd KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Pengelolaan Jaringan Irigasi Terpadu

7 KELEMBAGAAN KOMISI IRIGASI …………… Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru

8 Kedudukan, Wilayah Kerja, Tugas, dan Fungsi
Komisi Irigasi Provinsi KELEMBAGAAN Komisi Irigasi Antar Provinsi Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Kedudukan, Wilayah Kerja, Tugas, dan Fungsi Komisi Irigasi Kab/Kota

9 Garis Besar Tusi Komir Kepada Pemerintah/ Kepala Daerah
Memberi rekomendasi keandalan irigasi Mengusulkan RTTG Mengusulkan prioritas pengelolaan irigasi Merekomendasikan pemberian izin pemanfaatan jaringan dan air irigasi Merekomendasikan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Garis Besar Tusi Komir Kepada Pemerintah/ Kepala Daerah

10 Tabel 2.1 : Kedudukan dan Wilayah Kerja Komisi Irigasi
No Komisi Irigasi Kedudukan Ditetapkan Oleh Wilayah Kerja 1 Antar Provinsi Ibukota Provinsi bergiliran Pemerintah Irigasi Lintas Provinsi 2 Provinsi Ibukota Provinsi Gubernur Irigasi wewenang Pemerintah Irigasi wewenang pemerintah provinsi 3 Kabupaten /Kota Ibukota Kabupaten/Kota Bupati/Walikota Irigasi wewenang Pemerintah/provinsi yang berada di satu kabupaten/kota yang sudah ditugas pembantuankan Irigasi wewenang pemerintah kabupaten/kota Irigasi perdesaan KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Tabel 2.1 : Kedudukan dan Wilayah Kerja Komisi Irigasi

11 Hubungan Kelembagaan Komir
Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Hubungan Kelembagaan Komir

12 Susunan Organisasi Komir
ketua, dijabat oleh perwakilan institusi pemerintah (Bappeda/Asisten Pembangunan Daerah ketua harian; dijabat oleh perwakilat institusi pemerintah (Dinas yang membidangi irigasi) sekretaris, dijawab oleh perwakilan institusi pemerintah (Dinas yang membidangi irigasi) ketua bidang, bila diperlukan dipilih secara demokratis anggota KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Susunan Organisasi Komir

13 Organisasi pemerintah di lapangan
KELEMBAGAAN Organisasi pemerintah di lapangan Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru

14 Pengamat/ Rating/ UPTD/ Cabang Dinas
Adalah lembaga bagian dari Dinas yang merupakan ujung tombak dan secara langsung menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan opersai dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Pengamat/ Rating/ UPTD/ Cabang Dinas

15 KELEMBAGAAN Tugas Pokok dan Fungsi Operasi jaringan irigasi
Pemeliharaan jaringan irigasi Penanganan darurat kerusakan prasaranapengairan Koordinasi dengan lembagaterkait di lapangan dan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Tugas Pokok dan Fungsi

16 KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Struktur Organisasi

17 Tabel 2.2 Kebutuhan Tenaga OP Jaringan Irigasi
No Jabatan Kebutuhan a Pengamat/Kepala Ranting/Kepala UPTD/Kepala Cabang Dinas/Korwil 1 orang + 5 staff per – Ha b Mantri/Juru 1 orang per 750 – Ha c Pertuag Operasi bending 1 orang per bendung, dapat ditambah beberapa pekerja untuk bendung besar d Petugas Pintu Air 1 orang per 3 – 5 bangunan sadap dan bangunan bagi pada saluran berjarak antara km atau daerah layanan sd. 500 ha e Pekerja/Pekarya Saluran PS 1 orang per 2-3 km panjang saluran KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Tabel 2.2 Kebutuhan Tenaga OP Jaringan Irigasi

18 KOMPETENSI PETUGAS PEMELIHARAAN
Jabatan Kompetensi Pendidikan Minimal Fasilitas Kepala Ranting/ pengamat/ UPTD/ cabang dinas/ korwil/ Pengamat Mampu melaksanakan tupoksi untuk areal irigasi Ha Sarjana Muda / D-III Teknik Sipil Mobil pick up Rumah dinas Alat komunikasi Juru / Mantri Pengairan Mampu melaksanakan tupoksi untuk areal irigasi Ha STM Bangunan Sepeda motor Petugas Operasi Bendung Mampu melaksanakan tupoksi ST, SMP Sepeda Petugas Pintu Air Pekerja/Pekarya saluran SD Alat kerja pokok KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Kedudukan, Wilayah Kerja, Tugas, dan Fungsi

19 Perkumpulan Petani Pemakai Air
KELEMBAGAAN Perkumpulan Petani Pemakai Air Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru

20 Perkumpulan Petani Pemakai Air
Anggota : Pemilik tanah Pemilik penggarap tanah Pemilik kolam ikan yang mendapatkan air irigasi Kepala desa dan perangkat desa lainnya yang memperoleh sawah bengkok Pemakaian air irigasi lainnya KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Perkumpulan Petani Pemakai Air Stuktur Wilayah P3A Tersier GP3A Sekunder IP3A Primer

21 Sususnan Organisasi, Keanggotaan dan Tatalaksan
KELEMBAGAAN Sususnan Organisasi, Keanggotaan dan Tatalaksan Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru

22 Kedudukan, Wilayah Kerja, Tugas, Dan Fungsi
Organisasi dan Pelaksanaan OP P3A dan GP3A KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Pengurus P3A terdiri dari : Pengurus GP3A terdiri dari : Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Pelaksana Teknis Ketua – ketua Blok Tersier Kedudukan, Wilayah Kerja, Tugas, Dan Fungsi

23 Organisasi dan Pelaksanaan OP
Hubungan Kerja P3A/ GP3A dengan UP WS/ Dinas Pengairan Kab KELEMBAGAAN Hubungan kerja P3A/GP3A didalam bidang oprasi Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Hubungan kerja P3A/GP3A dibidang pemeliharaan Kedudukan, Wilayah Kerja, Tugas, Dan Fungsi Hubungan Kerja P3A/ GP3A dengan Komisi Irigasi P3A/GP3A mengajukan pola tanam dan tata tanam Komisi Irigasi menetapkan pola tanam dan rencana tata tanam sebagai pedoman P3A/GP3A

24 Anggota Komisi Irigasi
KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Keterangan : **) Wakil Komir Kab/Kota yg terdapat DI kewenangan Provinsi

25 Tata Kerja Komisi Irigasi
KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru

26 KELEMBAGAAN Susunan Organisasi, Keanggotaan, dan Tata Kerja
Komisi Irigasi Provinsi Komisi Irigasi Antar Provinsi Komisi Irigasi Kabupaten/Kota Susunan Organisasi dan keanggotaan Hak dan Kewajiban Anggota Komisi KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Susunan Organisasi, Keanggotaan, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Tata Kerja Komisi Irigasi

27 KELEMBAGAAN Prosedur Pemilihan Anggota Komisi Itigasi
Prosedur Pemilihan Anggota Komisi Irigasi KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Kepala Daerah membentuk panitia persiapan pembentukan komisi irigasi daerah Prosedur Pemilihan dan Penetapan Komisi Irigasi Panitia persiapan membuat rencana kerja dan proses pemilihannya

28 KELEMBAGAAN Prosedur Pemilihan Anggota Komisi Itigasi
Penetapan Anggota Komisi dari unsur pemerintah Penetapan Anggota Komisi dari unsur non pemerintah KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Penetapan jumlah anggota komisi irigasi Pengidentifikasian dinas/instansi terkait Prosedur Pemilihan dan Penetapan Komisi Irigasi Pertemuan dengan Masyarakat Petani untuk memilih calon anggota Panitia Persiapan menyampaikan hasil kepada kepala daerah Pengusulan dinas/instansi kepada kepala daerah

29 KELEMBAGAAN Prosedur Pemilihan Anggota Komisi Itigasi
Penetapan Anggota Komisi dari unsur non pemerintah KELEMBAGAAN Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Penetapan jumlah anggota komisi irigasi Prosedur Pemilihan dan Penetapan Komisi Irigasi Pertemuan dengan Masyarakat Petani untuk memilih calon anggota Panitia Persiapan menyampaikan hasil kepada kepala daerah

30 KELEMBAGAAN Hubungan Kerja dan Pembiayaan
Komisi Irigasi Kabupaten/Kota Komisi Irigasi Provinsi Komisi Irigasi Antar Provinsi KELEMBAGAAN Konsultatif dan Koordinatif Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru Hubungan Kerja dan Pembiayaan Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan komisi irigasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota

31 Jelaskan dengan singkat pentingnya lembaga pengelolaan irigasi!
Jelaskan secara singkat status lembaga Komisi Irigasi! Jelaskan dengan singkat fungsi lembaga komisi irigasi sebagai lembaga koordinasi di lapangan! Jelaskan dengan singkat hubungan kerja antara lembaga Pemerintah di lapangan dengan P3A/GP3A/IP3A! Jelaskan dengan singkat hubungan antara Komisi Irigasi dengan lembaga pemerintah di lapangan! Jelaskan dengan singkat hubungan antara Komisi Irigasi dengan P3A/GP3A/IP3A! LATIHAN

32 Dalam rangka keterpaduan pengelolaan sistem irigasi, lembaga pemerintah yang bertugas di lapangan, dalam penyelengaaraan tugas dan funsginya, harus selalu berkoordinasi dengan perkumpulan petani pemakai air dan forum koordinasi irigasi di wilayah kerjanya. Dalam sistem irigasi lintas provinsi, dapat dibentuk komisi irigasi antar provinsi. Sedangkan dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi. SIMPULAN

33 KELEMBAGAAN Terima Kasih Pelatihan OP Irigasi Tingkat Juru