EVALUASI KINERJA ANGGARAN 2018

Presentasi berjudul: "EVALUASI KINERJA ANGGARAN 2018"— Transcript presentasi:

1 EVALUASI KINERJA ANGGARAN 2018
DAN PENYUSUNAN ANGKA DASAR KEMENTERIAN KESEHATAN 2020

2 EVALUASI Penyerapan DAN KINERJA anggaran 2018

3 Penyerapan Anggaran Kemenkes 2018 Per Unit Eselon I
Menunjukkan bahwa pola penyerapan yang belum ideal

4 Persentase Penyerapan Anggaran Kemenkes 2018 Per Unit Eselon I
Ada 6 (enam) Unit Es. I penyerapannya dibawah penyerapan K/L

5 Penyerapan Anggaran Kemenkes 2018 Per Program
Penyerapan tertinggi pada Program Penguatan Pelaksanaan JKN

6 Persentase Penyerapan Anggaran Kemenkes 2018 Per Program
Penyerapan anggaran per Program rata-rata dibawah 93% Penyerapan terendah pada Program Dukungan Manajemen

7 Sisa Anggaran Kemenkes 2018 Per Program
Sisa anggaran Kemenkes mencapai 4,52 T, terbesar pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 362 M 4,52 T 1,72 T 566 M 670 M 899 M

8 Penyerapan Anggaran Kemenkes 2018 Per Jenis Belanja
Penyerapan tertinggi pada Belanja Bantuan Sosial, Penyerapan terndah pada Belanja Modal

9 Sisa Anggaran Kemenkes 2018 Per Jenis Belanja
Sisa anggaran Kemenkes mencapai 4,52 T, terbesar pada Belanja Barang mencapai 2,92 T 4,52 T

10 Evaluasi Kinerja Anggaran dan Capaian Output
Analisis Efisiensi: Alokasi-alokasi kegiatan dinilai belum cukup efisien (gap antara realisasi anggaran dan realisasi output di atas 20%) alokasi per target output dapat lebih diefisienkan lagi. Belum cukup efisiennya alokasi kegiatan salah satu penyebabnya adalah belum tepatnya sasaran kegiatan. Hasil Riskesdas 2018 menggambarkan 17,3% wanita hamil mengalami Kurang Energi Kronis sedangkan 25,2% Ibu Hamil mendapat PMT. 10,2% Balita Status gizinya kurus dan sangat kurus sedangkan 41% Balita telah mendapat PMT. Isu strategis Tahun 2018: Penyesuaian iuran PBI dan peningkatan ketepatan sasaran peserta PBI Penguatan promotif/preventif (kontra dengan perubahan kebijakan perjalanan dinas) Penguatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan

11 ANALISIS MANFAAT BIDANG KESEHATAN
Cakupan peserta PBI JKN-KIS TA 2018 mencapai 92,3 juta jiwa dari target yang ditetapkan sebanyak 92,4 juta jiwa (99,9%). Hal ini menunjukkan Program JKN-KIS untuk PBI telah menghasilkan kinerja yang positif dan memberikan perlindungan bagi mereka yang miskin dan rentan miskin. Selanjutnya di TA 2019, cakupan peserta PBI ditingkatkan menjadi sebesar 96,8 juta jiwa, termasuk upaya peningkatan ketepatan sasaran untuk mencapai cakupan kesehatan semesta di Indonesia. Capaian indikator terkait penyakit menular seperti Tuberculosis (TB) dan malaria masih belum tercapai. Meskipun prevalensi TB berhasil diturunkan dari semula 280 per penduduk di TA 2014 menjadi per penduduk di TA 2018, capaiannya di TA 2018 hanya sebesar 250 per 100 ribu penduduk. Hal yang sama dengan indikator malaria, di TA 2018 jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria ditargetkan sebanyak 285 kab/kota, namun hanya dapat tercapai 279 kab/kota. Oleh karena itu masih diperlukan upaya peningkatan kualitas perencanaan dan belanja kesehatan pemerintah untuk intervensi dan penanganan penyakit-penyakit tersebut. Prevalensi HIV tetap dapat ditahan pada level 0,33% dari tahun 2015 sehingga tidak melampaui target maksium 0,5%, namun jumlah kasus HIV-AIDS yang terjadi mengalami kenaikan setiap tahunnya. Capaian indikator terkait penyakit tidak menular (PTM) juga masih belum tercapai. Prevalensi tekanan darah tinggi di TA 2018 ditargetkan sebesar 23,8% (maksimal), namun capaiannya masih sebesar 34,1%. Prevalensi obesitas juga masih cukup tinggi melebihi target yang ditetapkan, yaitu tercapai sebesar 20,7% dari target 15,4% (maksimal). Oleh karena itu masih diperlukan upaya peningkatan kualitas intervensi, khususnya upaya promotif dan preventif untuk dapat mengatasi beban penyakit tidak menular tersebut. Capaian sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) sudah memenuhi target yang ditetapkan, namun di daerah-daerah masih banyak ditemui kasus masyarakat yang buang air besar sembarangan. Hal tersebut dapat menjadi faktor timbulnya penyakit, oleh karena itu diperlukan peningkatan lokus sasaran untuk kegiatan STBM serta peningkatan konvergensi dan koordinasi lintas sektor untuk dapat meningkatkan jumlah daerah yang mencapai ODF atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan.

12 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Bidang Kesehatan (Program Indonesia Sehat)
2017 2018 Capaian realisasi PBI pada Kemkes selama 2 tahun terakhir mencapai di atas 95%, yaitu sebesar 99,7% di 2017 dan sebesar 99,9% di Hal ini menunjukkan kebijakan PBI telah tepat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan kesehatan dalam RPJMN. Berdasarkan trend realisasi per bulan, terdapat perbedaan trend dalam 2 tahun terakhir. Di tahun 2017, Kemkes mencapai angka realisasi PBI tertinggi pada bulan Agustus dan November serta realisasi terendah pada bulan Oktober dan Desember. Sedangkan di tahun 2018, Kemkes mencapai angka realisasi PBI tertinggi pada bulan Februari dan April serta realisasi terendah pada bulan Desember. Pola penyerapan anggaran akan mengikuti kesepakatan antara K/L penanggungjawab anggaran (Kemenkes) dengan BPJS. Anomali penyerapan anggaran pada bulan Agustus dan November 2017, serta Februari dan April 2018 disebabkan oleh adanya kesepakatan penarikan dana dimuka oleh BPJS untuk menutup defisit.

13 Rekomendasi Perlu dilakukan upaya peningkatan ketepatan sasaran program JKN-KIS, khususnya peserta PBI. Peningkatan kualitas validitas dan ketepatan data sasaran PBI sangat diperlukan untuk mencapai cakupan kesehatan semesta (universal health coverage/UHC) di Indonesia. Pemerintah perlu berupaya keras untuk meningkatkan upaya promotif dan preventif untuk mengurangi beban fiskal yang akan ditanggung negara untuk menyembuhkan masyarakat yang sakit, baik beban dari penyakit menular maupun tidak menular. Terkait potensi kenaikan perjalanan dinas dalam rangka kegiatan penguatan promotif/preventif, perjalanan dinas yang harus dibatasi dan dilakukan penghematan adalah yang terkait kegiatan koordinasi, sosialisasi atau kegiatan lainnya yang dimanfaatkan oleh aparatur, bukan yang ditujukan kepada masyarakat. Pemerintah perlu juga untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan GERMAS dan Keluarga Sehat sebagai penguatan upaya promotif dan preventif masyarakat. Pemerintah perlu berupaya meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat, serta melalukan penguatan regulasi, manajemen dan struktur organisasi dalam mendukung program GERMAS dan Keluarga Sehat. Penguatan kualitas dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah terutama daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan. Upaya-upaya penguatan/peningkatan yang dapat dilakukan antara lain: i)Meningkatkan ketersediaan jumlah, jenis, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan; ii)Meningkatkan motivasi dan retensi tenaga kesehatan; dan iii)Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Dalam rangka upaya Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah, ketersediaan fasilitas kesehatan di kawasan timur Indonesia dan daerah terpencil perlu mendapat perhatian. Pembangunan 3 rumah sakit baru di Kawasan Timur Indonesia, perlu dilanjutkan dengan daerah-daerah lain yang masih kekurangan fasilitas kesehatan. Pemerintah juga perlu untuk terus meningkatkan dan mengembangkan layanan kesehatan Puskesmas di daerah, khususnya DTPK, melalui DAK.

14 Rekomendasi Terkait kualitas layanan dari fasilitas kesehatan, untuk dapat mendukung penyelenggaraan program JKN yang efektif, Pemerintah perlu meningkatkan upaya peningkatan kualitas layanan fasilitas kesehatan melalui pemenuhan akreditasi dan standar pelayanan pada Puskesmas dan RS di seluruh wilayah Indonesia. Upaya-upaya lainnya yang perlu dilakukan Pemerintah: Melanjutkan komitmen penggangaran bidang kesehatan sekurang-kurangnya 5% untuk Pemerintah Pusat dan 10% untuk Pemerintah Daerah dengan diikuti peningkatan konsolidasi program dan anggaran di antara kementerian/lembaga yang melaksanakan anggaran kesehatan, dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Percepatan pencegahan stunting melalui peningkatan komitmen dan efektifitas pelaksanaan intervensi pada kab/kota fokus prioritas yang telah ditetapkan. Upaya meningkatkan kesehatan Ibu dan Anak harus menjadi fokus prioritas melalui perbaikan gizi Ibu hamil, bayi dan balita serta remaja puteri. Peningkatan ketepatan sasaran kegiatan dan perhitungan kebutuhan biaya (cost) dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai keluaran yang ditargetkan. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan baik di FKTP maupun layanan rujukan di rumah sakit. Menjaga keberlangsungan/sustainability program JKN-KIS dengan upaya pengendalian defisit, pengaturan cakupan manfaat, serta penyiapan supply side yang berkualitas baik sarana prasarana maupun tenaga kesehatan.

15 CAPAIAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN
2

16 CAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
sampai dengan 2018 Perlindungan Finansial Cakupan peserta JKN-KIS mencapai 215,8 juta jiwa (81% total penduduk Indonesia, termasuk penduduk miskin sebanyak 92,4 juta jiwa) Program JKN-KIS memberikan jaminan atas seluruh jenis penyakit sepanjang terdapat indikasi medis Program JKN-KIS menerapkan besaran iuran yang relatif sangat murah. Pengendalian Penyakit Prevalensi HIV tetap dapat ditahan pada level 0,33% dari tahun 2015 sehingga tidak melampaui target maksium 0,5% Prevalensi tuberkulosis (TB) berhasil diturunkan dari semula 280 per penduduk di tahun 2014 menjadi 254 per penduduk Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria telah meningkat dari semula 232 kab/kota di tahun 2015 menjadi 279 kab/kota Jumlah kasus demam berdarah telah menurun signifikan dari semula kasus di tahun 2016 menjadi kasus 1 2 Kesehatan Masyarakat Angka usia harapan hidup bagi perempuan, telah terjadi peningkatan yang signifikan dari semula 70 tahun di tahun 2010 menjadi 71 tahun. Angka usia harapan hidup bagi laki-laki, telah terjadi peningkatan yang signifikan dari semula 66 tahun di tahun 2010 menjadi 67 tahun. Angka Kematian Ibu (AKI) berhasil diturunkan dari 346 per kelahiran hidup di tahun 2010 menjadi 305 per kelahiran hidup. Angka Kematian bayi (AKB) berhasil diturunkan dari 32 per kelahiran hidup di tahun 2012 menjadi 24 per kelahiran hidup Prevalensi anak balita kekurangan gizi berhasil diturunkan dari semula 19,6% di tahun 2013 menjadi 17,7%. Akses Pelayanan Kesehatan Rasio dokter meningkat dari 47,6 di tahun 2017 menjadi 50,73 per penduduk Jumlah RSUD terakreditasi sebanyak 628 Rumah Sakit. Jumlah Puskesmas terakrediatas sebanyak Puskesmas Pembangunan Puskesmas di Daerah Tertinggal 2018 sebanyak 249 Puskesmas di 49 Kabupaten 4 3 16

17 Pencapaian Indikator Pokok RPJMN 2015-2019
Kematian ibu TFR CPR semua cara Kematian bayi Prevalensi TB Prevalensi HIV Eliminasi malaria Imunisasi dasar lengkap Ketersediaan obat vaksin di Puskesmas Obat yang memenuhi syarat Tekanan darah tinggi Obesitas Perilaku merokok Puskesmas dengan 5 jenis tenaga kesehatan KIA & Gizi Anak Stunting pada anak bawah dua tahun (baduta) Cakupan kepesertaan JKN/KIS Akreditasi puskesmas Akses PTM Peny. Menular AKses Akses ON - TRACK PERLU KERJA KERAS SULIT TERCAPAI

18 REVIEW CAPAIAN RPJMN 2015-2019: KESEHATAN
Uraian Satuan 2014 (baseline) 2017 2018 Target 2019  Perkiraan Capaian 2019 Target Realisasi Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat Angka kematian ibu1) per kelahiran hidup 346 (SP 2010) n.a. 305 (SUPAS 2015) 306 Angka kematian bayi1) per kelahiran hidup 32 (2012/2013) 24 Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita2) persen 19,6 (2013) 18,3 17,7 (Riskesdas) 17,0 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun)2) 32,9 (2013) 29,6 28,8 29,9 (Riskesdas) 28,0 1) Data tidak tersedia tahunan dan data diperoleh dari survey besar khusus; 2) Prevalensi TB merupakan hasil pengukuran mikroskopis diperoleh dari Global TB Report 2013; 3) Prevalensi HIV (baseline data, capaian tahun 2015 dan 2016) bersumber Kemkes dengan pemodelan matematika tahun 2013; 4) Merupakan sasaran agenda pembangunan nasional meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. sudah tercapai/on track/on trend perlu kerja keras sangat sulit tercapai

19 LANJUTAN REVIEW CAPAIAN RPJMN 2015-2019: KESEHATAN…
Uraian Satuan 2014 (baseline) 2017 2018 Target 2019 Perkiraan Capaian 2019 Target Realisasi 2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Prevalensi Tuberkulosis (TB) 3) per penduduk 297 (2013) 262 254. 254 250 245 Prevalensi HIV4) persen 0,46 (2014) <0,5 0,33 Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi malaria5) kab/kota 212 265 272 285 300 Prevalensi tekanan darah tinggi2) 25,8 (2013) 24,2 n.a. 23,8 34,1 (Riskesdas) 23,4 Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun2) 15,4 21,8 Prevalensi merokok penduduk usia <18 tahun2) 7,2 5,9 5,6 9,1 5,4 1) Data tidak tersedia tahunan dan data diperoleh dari survey besar khusus; 2) Prevalensi TB merupakan hasil pengukuran mikroskopis diperoleh dari Global TB Report 2013; 3) Prevalensi HIV (baseline data, capaian tahun 2015 dan 2016) bersumber Kemkes dengan pemodelan matematika tahun 2013; 4) Merupakan sasaran agenda pembangunan nasional meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. sudah tercapai/on track/on trend perlu kerja keras sangat sulit tercapai

20 LANJUTAN REVIEW CAPAIAN RPJMN 2015-2019: KESEHATAN…
Uraian Satuan 2014 (baseline) 2017 2018 Target 2019 Perkiraan Capaian 2019  Target Realisasi Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi kecamatan 1400 3447 2800 5.364 5.600 Jumlah kab/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional5) kab/kota 10 (2014) 287 331 384 440 481 Persentase kab/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi2) persen 71,2 (2013) 85 90 75,30 95 1) Data tidak tersedia tahunan dan data diperoleh dari survey besar khusus; 2) Prevalensi TB merupakan hasil pengukuran mikroskopis diperoleh dari Global TB Report 2013; 3) Prevalensi HIV (baseline data, capaian tahun 2015 dan 2016) bersumber Kemkes dengan pemodelan matematika tahun 2013; 4) Merupakan sasaran agenda pembangunan nasional meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. sudah tercapai/on track/on trend perlu kerja keras sangat sulit tercapai

21 LANJUTAN REVIEW CAPAIAN RPJMN 2015-2019: KESEHATAN…
Uraian Satuan 2014 (baseline) 2017 2018 Target 2019 Perkiraan Capaian 2019  Target Realisasi Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat serta Sumber Daya Kesehatan Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan persen 51,8 (Okt 2014) 77 72,9 85 80,8 Min. 95 Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan puskesmas 1.015 (2013) 3.000 2.649 4.200 4,029 5.600 Persentase RSUD Kabupaten/ Kota kelas C yang memiliki tujuh dokter spesialis5) kab/kota 25 (2013) 40 55 50 61,63 60 Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 75,50 (2014) 83 89,30 86 92,47 90,00 1) Data tidak tersedia tahunan dan data diperoleh dari survey besar khusus; 2) Prevalensi TB merupakan hasil pengukuran mikroskopis diperoleh dari Global TB Report 2013; 3) Prevalensi HIV (baseline data, capaian tahun 2015 dan 2016) bersumber Kemkes dengan pemodelan matematika tahun 2013; 4) Merupakan sasaran agenda pembangunan nasional meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. sudah tercapai/on track/on trend perlu kerja keras sangat sulit tercapai

22 Isu strategis PEMBANGUNAN KESEHATAN
3

23 ISU UTAMA PEMBANGUNAN KESEHATAN
Penjaminan keberlanjutan/ sustainability program JKN-KIS Percepatan pencegahan stunting Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan Peningkatan upaya promotif dan preventif secara massif Medorong komitmen Daerah dalam pencapaian prioritas nasional bidang kesehatan 1 2 3 4 5 6

24 FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN
Sustainability JKN-KIS Pengendalian Defisit Dana Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Penyiapan Supply Side Berkualitas Pencegahan Stunting Perbaikan Kesehatan Ibu dan Anak Perbaikan Gizi Ibu Hamil/Menyusui, Balita, Remaja Putri Imunisasi Dasar Lengkap Peningkatan Kualitas dan Distribusi Nakes Internship Dokter Penugasan Program Nusantara Sehat Pengelolaan Pendidikan Tinggi Kesehatan Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Penyelesaian Target akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas Penyelesaian Pembangunan 3 (Tiga) RS di Kawasan Timur Indonesia Penggunaan TI dalam Sistem Rujukan Nasional Peningkatan Upaya Promotif Preventif Gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) Peningkatan Pola Makan Sehat Deteksi dini penyakit tidak menular Penyehatan Lingkungan dan Pemenuhan Sanitasi Dasar Komitmen Daerah Dalam Pembangunan Kesehatan Perbaikan Regulasi Peran Daerah Bidang Kesehatan Pemberian Reward/ Punishment kepada Daerah Sinergitas Kemenkes, Kemendagri dan Pemerintah Daerah

25 PERKEMBANGAN PAGU DAN Pokok-pokok penyusunan baseline 2020
4

26 PERKEMBANGAN PAGU KEMENKES
PROGRAM 2017 2018 PAGU 2019 PAGU REALISASI PERSEN PAGU AWAL PAGU HARIAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan 57% 74% Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 100% Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan 96.357 91.261 95% Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat 94% 92% Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 91% 90% Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 93% Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 99% 82% Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 86% 89% Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 87% 88% JUMLAH TERIMA KASIH

27 POKOK-POKOK PENYUSUNAN BASELINE 2020
Belanja Pegawai (001) : Memperhatikan Jumlah Pegawai Kemenkes dan CPNS yang sudah harus dibayar tahun 2020 Memperhitungkan penyesuaian Tunjangan Kinerja Memperhitungkan Tunjangan Hari Raya (THR) Sudah memperhitungkan kenaikkan gaji pokok 5% (base data tahun 2018) Acress 3,1% Belanja Barang Operasional (002) : Memperhitungkan tambahan Belanja Inventaris Kantor karena adanya tambahan pegawai. Memperhitungkan perubahan struktur organisasi dan satker/kantor baru. Biaya pemeliharaan memperhitungkan penambahan aset BMN tahun sebelumnya. Belanja Non Operasional (Belanja Barang, Belanja Modal, dan Bantuan Sosial) : Memperhatikan Program/Kegiatan/Output/Belanja yang berhenti dan berlanjut. Belanja Modal Gedung Kantor dan Sarana Kantor dianggap berhenti, usulan baru berdasarkan RKBMN tahun 2020 Belanja Bantuan Sosial (PBI) mengacu pada alokasi 2019 Memperhatikan kenaikan/penurunan volume sasaran/output dan menjadi catatan penelaahan. Memperhatikan inisiatif baru 2020 dan menjadi catatan penelaahan.

28 Hasil REVIU baseline 2020 5

29 HASIL PERHITUNGAN RANCANGAN PAGU INDIKATIF BERDASARKAN BASELINE 2020

30 PENJELASAN HASIL REVIU BASELINE 2020
Beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan dalam proses analisa, reviu dan perhitungan baseline pagu Kemenkes TA 2020, antara lain sebagai berikut: Perkembangan Realisasi 2018 dan Outlook 2019: Realisasi Kemenkes 2018 mencapai 92,7% dari pagu atau sebesar Rp57,3 T, ini lebih rendah dari capaian di tahun 2017 (93,3%). Capaian tertinggi di Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu 99,9%, sedangkan yang terendah di Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan, yaitu 73,8%. Capaian output unggulan/prioritas Kemenkes sebagai berikut:

31 PENJELASAN HASIL REVIU BASELINE 2020...(2)
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran Kemenkes dalam 2018 antara lain: penempatan Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat tidak mencapai target sehingga penyerapan belanja pegawai hanya mencapai 84,3%, terdapat pengadaan obat yang gagal lelang pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan penerimaan BLU lebih rendah dari target karena piutang klaim BPJS yang belum dibayarkan sehingga mempengaruhi penyerapan belanja. Dampak dari pencapaian output tersebut adalah upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan penempatan tenaga kesehatan belum optimal dan belum sesuai dengan target yang diharapkan, pemenuhan obat dan vaksin di Puskemas yang ditargetkan 95% hanya mencapai 90%, serta kinerja layanan kesehatan di RS menjadi terhambat dan tidak optimal. Tahun 2019, pagu Kemenkes sebesar Rp58,7 Triliun lebih rendah dibandingkan Pagu Akhir (Revisi) TA (Rp60,9 T) namun tetap lebih tinggi dari realisasi 2018 (Rp57,3 T). Pagu tersebut diperuntukkan untuk: Output-output utama/prioritas yaitu: Cakupan Penduduk yg menjadi peserta PBI melalui JKN / KIS dengan target sebanyak 96,8 juta jiwa dan alokasi sebesar Rp M Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis dengan target sebanyak 525,42 ribu Bumil dan alokasi sebesar Rp242 M Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita Kurus dengan target sebanyak ribu Balita dan alokasi sebesar Rp455 M Sarpras Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan target sebanyak 21 juta unit (termasuk reagen dan bahan habis pakai untuk tes deteksi dini faktor penyakit) dan alokasi sebesar Rp597 M Penyediaan Obat, Vaksin, dan Perbekalan Kesehatan dengan target 95% pemenuhan di Puskesmas dan alokasi sebesar Rp4.179 M Penugasan Nakes secara team based (Nusantara Sehat) min. 5 org dnegan target sebanyak 990 orang dan alokasi sebesar Rp69 M Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) dengan target sebanyak orang dan alokasi sebesar Rp21 M

32 PENJELASAN HASIL REVIU BASELINE 2020...(3)
Tahun 2020, anggaran baseline Kemenkes diusulkan menjadi Rp61,30 T, atau naik sebesar Rp2,55 T dari Pagu 2019, meliputi hal-hal sebagai berikut: Sudah memperhitungkan tambahan belanja pegawai sebesar Rp781,8 M karena adanya tambahan pegawai (CPNS) tahun 2019 sebanyak orang, kenaikan gaji pokok 5%, kenaikan Tunjangan Kinerja 80% yang ditetapkan tahun 2018, dan pembayaran gaji ke-14. Sudah memperhitungkan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan RS Jantung Harapan Kita sebesar Rp186 M Belum memperhitungkan kenaikan PNBP/BLU. Pagu 2020 tersebut belum termasuk usulan kenaikan cakupan peserta PBI JKN-KIS dengan skenario: Cakupan peserta PBI tetap sebanyak 96,8 juta jiwa dengan premi naik menjadi Rp25.500,- per orang per bulan, sehingga dibutuhkan tambahan alokasi sebesar Rp2,904 T. Cakupan peserta PBI naik menjadi 98,2 juta jiwa dengan premi tetap Rp23.000,- per orang per bulan, sehingga dibutuhkan tambahan alokasi sebesar Rp386,4 M. Cakupan peserta PBI naik menjadi 98,2 juta jiwa dengan premi naik menjadi Rp25.500,- per orang per bulan, sehingga dibutuhkan tambahan alokasi sebesar Rp3,332 T. Cakupan peserta PBI naik menjadi 107,2 juta jiwa dengan premi tetap Rp23.000,- per orang per bulan, sehingga dibutuhkan tambahan alokasi sebesar Rp2,87 T. Cakupan peserta PBI naik menjadi 107,2 juta jiwa dengan premi naik menjadi Rp25.500,- per orang per bulan, sehingga dibutuhkan tambahan alokasi sebesar Rp6,086 T.

33 PENJELASAN HASIL REVIU BASELINE 2020...(4)
Pagu 2020 tersebut telah menampung beberapa usulan baru antara lain : Pelaksanaan Riset Kesehatan Nasional terkait Stunting di seluruh Provinsi dan Kab/kota dan pengadaan peralatan laboratorium mendukung riset sebesar Rp262,4 miliar. Peningkatan Layanan Primer Puskesmas/Klinik (standarisasi layanan, akreditasi) dan Layanan Rujukan (telemedecine, integrasi rekam medik, akreditasi, dll.) sebesar Rp155,9M. Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit sebesar Rp265 M. Peningkatan anggaran obat vaksin Rp253,3 M untuk menampung kebutuhan tahun 2020. Peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan (Poltekkes) dan Program Nusantara Sehat Rp315,9 M. Alokasi Pinjaman Luar Negeri sebesar 990,8 M untuk pembangunan RS Vertikal di Indonesia Bagian Timur serta 6 RS Vertikal. Dengan pagu tersebut, capaian output yang ditargetkan di tahun 2020 diharapkan dapat naik menjadi 90%.

34 TERIMA KASIH

35 BASELINE K/L BIDANG KESEHATAN 2020

36 ALOKASI ANGGARAN K/L BIDANG KESEHATAN 2019
PAGU DAN REALISASI K/L BIDANG KESEHATAN 2018