STRTEGI ORGANISASI MENGORGANISIR PEKERJA KONTRAK DAN NON STATUS

Presentasi berjudul: "STRTEGI ORGANISASI MENGORGANISIR PEKERJA KONTRAK DAN NON STATUS"— Transcript presentasi:

1 STRTEGI ORGANISASI MENGORGANISIR PEKERJA KONTRAK DAN NON STATUS
Sharing pengalaman mengorganisir pekerja PW di Industri Elektronik Elektrik SPEE FSPMI

2 Sistem Kerja yang berlaku di Indonesia
KONTRAK KERJA DASAR HUKUM BENTUK PENERAPAN HUBUNGAN KERJA PKWT UU NO 13/2003 pasal 56 – 59 Kepmenakertrans No 100/2004 Pekerja Kontrak Pekerja musiman Harian Lepas Langsung dengan Pemberi Kerja Pemborongan Tenaga Kerja UU No 13/2003 pasal 64 – 66 Permenaker 19/2012 SE no 04/2013 (putusan MK 12/puu-I/2003 & 27/puu-IX/2011) Outsorcing (alih daya) Pekerja agen Pekerja Konstruksi Tidak langsung dengan pemberi kerja tetapi dengan perusahaan lain Magang UU No 13/2003 pasal 21 – 30 Permenaker No 22/2009 revisi – 36/2016 Siswa yang PKL Pelatihan untuk tenaga kerja (BLK) Tidak ada hubungan kerja tetapi ijin dari pemberi kerja

3 Bagaimana merekrut mereka
Bagaimana merekrut mereka ? Secara Umum PUK harus melakukan hal-hal sebagai berikut : STRATEGI LANGKAH-LANGKAH Memperkuat PUK Pendidikan anggota Penguatan advokasi Penguatan Hub. Industrial Pendataan jumlah Pekerja PKWT, Alih Daya, Magang Data jumlah non tetap selam 5 tahun Salinan kontrak kerja Bentuk implementasi/praktik Perekrutan menjadi anggota Orientasi tentang SP untuk pekerja baru Penawaran perjuangan kenaikan upah dan perubahan status pekerja Advokasi Perundingan PKB Perundingan LAINNYA

4 Secara khusus : STATUS EKSISTENSI SP LANGKAH-LANGKAH PKWT
Sudah ada PUK anggota Meminta manajemen agar diberi waktu untuk presentasi ttg SP saat menjadi pekerja baru Memberikan bantuan advokasi bagi yang perjanjian kontrak kerjanya melanggar aturan Merundingkan dengan manajemen tentang rasio kontrak-permanen berdasarkan data agar ada yang diangkat menjadi PKWTT Belum ada PUK anggota Mempelajari perjanjian kerjanya untuk di cari celah melakukan advokasi Memberi bantuan advokasi kepada pekerja yang tidak diberikan hak-haknya oelh manajemen sesuai aturan yang berlaku

5 STATUS EKSISTENSI SP LANGKAH-LANGKAH ALIH DAYA, PEKERJA AGEN Sudah ada PUK anggota Konsolidasi pekrja alih daya dgn perngkat PUK Meminta manajemen berunding dan menyatakan terjadinya pelanggaran aturan Memberikan bantuan advokasi bagi yang perjanjian kontrak kerjanya melanggar aturan dan melaporkan ke pengawas PUK dapat mengancam mogok kerja karena ada pelanggaran Belum ada PUK anggota Mempelajari perjanjian kerjanya untuk di cari celah melakukan advokasi Membentuk PUK dan mencatatkan di dinas tenaga kerja dengan nama PUK perusahaan pemberi kerja Membentuk PUK dan mencatatkan di dinas tenaga kerja dengan nama PUK perusahaan pemberi kerja serta memperjuangkan statusnya bila ada pelanggaran Menekan pengawas agar mengeluarkan nota pelanggaran Menekan perusahaan dengan unjuk rasa atau PHI

6 STATUS EKSISTENSI SP LANGKAH-LANGKAH MAGANG Sudah ada PUK anggota Konsolidasi pekrja magang dgn perngkat Membuat data-data pelanggaran PUK Meminta manajemen berunding dan menyatakan terjadinya pelanggaran aturan Memberikan bantuan advokasi bagi yang praktik kerjanya melanggar aturan dan melaporkan ke pengawas PUK dapat mengancam mogok kerja karena ada pelanggaran Belum ada PUK anggota Konsolidasi pekerja magang dgn perngkat Mempelajari praktik dan perjanjian magang untuk di cari celah melakukan advokasi Membentuk PUK dan mencatatkan di dinas tenaga kerja dengan nama PUK perusahaan pemberi kerja serta memperjuangkan statusnya bila ada pelanggaran Menekan pengawas agar mengeluarkan nota pelanggaran Menekan perusahaan dengan unjuk rasa atau PHI

7 Catatan tambahan Apabila advokasi terhadap pekerja yang mau membentuk PUK dirasa berat dan beresiko PHK terhadap pengurusnya, maka sebaiknya yang dimunculkan sebagai pengurus PUK adalah orang-orang yang memang ingin resain dan bisa di PAW kemudian hari oleh pengurus yang sesungguhnya