Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Akses Jalan Menuju Kuala Enok (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tanggal 23 April 2015) Akses Jalan Menuju Kuala.

Diterbitkan olehHERU SATIADI Telah diubah "5 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "Akses Jalan Menuju Kuala Enok (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tanggal 23 April 2015) Akses Jalan Menuju Kuala."— Transcript presentasi:

1 Akses Jalan Menuju Kuala Enok (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tanggal 23 April 2015) Akses Jalan Menuju Kuala Enok (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tanggal 23 April 2015) Ruas Jalan Sei Akar – Bagan Jaya (56,5 KM) Ruas Jalan Bagan Jaya – Kuala Enok (63,20 KM) Sei Akar Bagan Jaya Kuala Enok Tembilahan Keterangan : Jalan Provinsi Jalan Nasional

Download ppt "Akses Jalan Menuju Kuala Enok (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tanggal 23 April 2015) Akses Jalan Menuju Kuala."

Presentasi serupa

Andri Santosa Palu, 29 Februari 2012

Andri Santosa Palu, 29 Februari 2012
REMIDI. Pertemuan Pertemuan tanggal 28 Maret 2014 : Penjelasan teknis remidi, pembagian materi remidi dan pemberian tugas Hari Rabu tanggal 2 April 2014.

REMIDI. Pertemuan Pertemuan tanggal 28 Maret 2014 : Penjelasan teknis remidi, pembagian materi remidi dan pemberian tugas Hari Rabu tanggal 2 April 2014.
SOSIALISASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

SOSIALISASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Pariwisata Maros “BANTIMURUNG”

Pariwisata Maros “BANTIMURUNG”
Hubungan Fungsional Dan Struktural Pemerintah Pusat Dan Daerah

Hubungan Fungsional Dan Struktural Pemerintah Pusat Dan Daerah
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHAP SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA c. Penyusunan Berkas Administrasi Berkas administrasi yang harus disusun oleh calon peserta sertifikasi guru melalui.

TAHAP SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA c. Penyusunan Berkas Administrasi Berkas administrasi yang harus disusun oleh calon peserta sertifikasi guru melalui.
Kewirausahaan Semester Gasal 2014 Universitas Pembangunan Jaya.

Kewirausahaan Semester Gasal 2014 Universitas Pembangunan Jaya.
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah

Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
HASIL DESK DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

HASIL DESK DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK

RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
AGENDA KERJA PEMERINTAH PROVINSI RIAU

AGENDA KERJA PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PADA ACARA : KUNJUNGAN KERJA DI PROVINSI DI. YOGYAKARTA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Yogyakarta, 11 JUNI 2012 PENGARAHAN SEKRETARIS JENDERAL.

PADA ACARA : KUNJUNGAN KERJA DI PROVINSI DI. YOGYAKARTA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Yogyakarta, 11 JUNI 2012 PENGARAHAN SEKRETARIS JENDERAL.
By=jauzaa. indonesia Ibukota=jakarta luas wilayah=1,904,569km 2 Jumlah penduduk = 251,160,124 jiwa Bahasa =indonesia Mata uang = rupiah Hari kemerdekaan.

By=jauzaa. indonesia Ibukota=jakarta luas wilayah=1,904,569km 2 Jumlah penduduk = 251,160,124 jiwa Bahasa =indonesia Mata uang = rupiah Hari kemerdekaan.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.

SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
PAPARAN PENGELOLAAN BMN

PAPARAN PENGELOLAAN BMN
Peraturan / Perundangan Perumahan dan Permukiman Pertemuan 6

Peraturan / Perundangan Perumahan dan Permukiman Pertemuan 6

Presentasi serupa

Iklan oleh Google