SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

Presentasi berjudul: "SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA"— Transcript presentasi:

1 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ©oaching

2 TAHAPAN LIMA TAHUNAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
2014 2019 2025 DYNAMIC GOVERNANCE PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY RULE BASED BUREAUCRACY efektif, efisien dan ekonomis difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil) menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi

3 ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PERMASALAHAN EFISIENSI BIROKRASI
Money Follow Program e-Government Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat bisa mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik. Menghemat jumlah anggaran yang dibelanjakan dari kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Anggaran digunakan hanya untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Anggaran yang digunakan menghasilkan manfaat besar untuk masyarakat. Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. (pemerintahan berorientasi hasil) Fokus Kinerja, bukan SPJ Seberapapun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai. Stop Pemborosan Anggaran ASN jangan terlalu banyak menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurusi SPJ. ©oaching

4 Permasalahan Pengelolaan Anggaran di Indonesia
Jumlah Anggaran Terbatas vs Instansi Pemerintah Terlalu Banyak & Gemuk Jumlah Program / Kegiatan Semakin Banyak Kebutuhan Anggaran Meningkat

5 Permasalahan Pengelolaan Anggaran di Indonesia (1)
Banyak program / kegiatan yang dibiayai tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah Pemborosan Anggaran

6 INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN MANAJEMEN KINERJA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) UNTUK MENDORONG MONEY FOLLOW PROGRAM INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN MANAJEMEN KINERJA LATAR BELAKANG Belanja publik perlu ditekan, karena keterbatasan sumber daya. Budget Reform: Dari sekadar alokasi tahunan yang didistribusikan antarinstansi dan dilaporkan realisasinya kepada Legislatif Menjadi anggaran yang sinkron dengan perencanaan, operasional, dan pengukuran kinerja (Super Budgeting) Budget Savings Publik menuntut peningkatan kualitas pelayanan. ©oaching

7 DASAR HUKUM AKUNTABILITAS KINERJA
TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. Prinsip dasar dari good and clean government UU Nomor 28 / 1999 UU Nomor 28 Tahun 1999 Kewajiban menyusun Renstra dan Laporan Kinerja Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Azas dalam pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. UU Nomor 17/2003, UU Nomor 1/2004 dan UU 15/2004 Kewajiban melaporkan akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah PP Nomor 8/2006 Pengintegrasian sistem manajemen keuangan dan kinerja Perpres 29 Tahun 2014 Sebagai dasar perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi UU No. 5 Tahun 2014

8 Akuntabilitas Kinerja
Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik 8

9 Instrumen mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Organisasi Kinerja (berapa besar pencapaian hasil kerja (Output & Outcome yang dihasilkan) Input (Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan) SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP) (Sistem manajemen Kinerja berorientasi Hasil ) Aparatur

10 SIKLUS SAKIP SAKIP Proses Perencanaan kinerja Proses Penganggaran
Penetapan Tujuan/Sasaran Hubungan Program – Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Proses Perencanaan kinerja Proses Penganggaran Proses Pengukuran & Monev Proses Pelaporan Pertanggungjawaban Proses Reviu & Evaluasi Penyediaan Anggaran Sesuai Target Kinerja Standar Biaya Untuk Output Pengukuran Kinerja Pengelolaan data kinerja Capaian Kinerja Akuntabilitas Kinerja vs Akunbilitas Keuangan Penilaian Kinerja Perbaikan Kinerja Perbaikan Perencanaan Redistribusi Anggaran Secara sederhana dapat digambarkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah satu rangkaian siklus manajemen yaitu: Merencanakan kinerja; Merencanakan program/ kegiatan; Menyusun anggaran; Melaksanakan program/ kegiatan; Mengukur dan monitoring capaian melaporkan keberhasilan pencapaian kinerja; serta Melakukan Reviu & Evaluasi internal. Plan Action Do Check

11 AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN (PP 8/2006)
RENCANA KINERJA TAHUNAN PERJANJIAN KINERJA LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA PEMERINTAH RPJM RENCANA STRATEGIS Sistem AKIP Sistem Perencanaan Sistem Penganggaran LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBN Sistem Akuntansi RENCANA KERJA & ANGGARAN DIPA LAP KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH Keuangan 11

12 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
RPJP Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Keterkaitan 3 sistem RPJMN/D RKP/D Sistem Penganggaran RKA- k/l/ SKPD DIPA & POK LAP KEUANGAN RENSTRA k/l/skpd RKT Dan RENJA k/l/SKPD PERJANJIAN KINERJA (PK) Berjenjang Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) PENGUKURAN & PENGelolaan DATA KINERJA Reviu/ EVALUASI LKJ Berjenjang 12 12

13 Inti Akuntabilitas Kinerja
Clarity about objectives Outcomes KINERJA YANG DIRENCANAKAN Link between objectives and means Outputs, processes and inputs KINERJA YANG DIPERJANJIKAN Information on results Performance indicators SMART KINERJA YANG DILAKSANAKAN Targets for results Measurable & Logic KINERJA YANG DILAPORKAN KINERJA YANG DIEVALUASI

14 PERMASALAHAN YANG SERING TIMBUL
Sasaran Pembangunan Nasional/Daerah Sasaran Strategis /Result Strategis /Result GOALS Program Kegiatan Anggaran ACTIVITY Tidak jelas hasil yang akan dicapai Tujuan/sasaran Tidak orientasi hasil 1 Ukuran kinerja tidak jelas 2 Instansi Pemerintah /SKPD/OPD Instansi Pemerintah /SKPD/OPD Instansi Pemerintah /SKPD/OPD Tidak efektif dan efisien Tidak ada Keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan Sasaran 3 Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan 4

15 Instansi Pemerintah / SKPD/OPD
Langkah Pemilihan Program/Kegiatan Sasaran Strategis /Result Instansi Pemerintah / SKPD/OPD Indikator Target Strategis /Result 1 pastikan sasaran strategis berorientasi hasil, dan jelas ukurannya ©oaching

16 Langkah Pemilihan Program/Kegiatan
Sasaran Strategis /Result Instansi Pemerintah / SKPD/OPD Indikator Target Strategis /Result 2 Jabarkan ke outcome terinci yang mendukung terciptanya outcome tingkat instansi ©oaching

17 Langkah Pemilihan Program/Kegiatan
3 Menentukan proses bisnis yang seharusnya dilakukan dalam rangka mencapai outcome Proses A Indikator Target Proses B Proses C Proses Bisnis ©oaching

18 Langkah Pemilihan Program/Kegiatan
4 Mengurangi kegiatan yang tidak relevan dengan upaya pencapaian outcome Proses A Proses B Proses C Proses Bisnis Indikator Target Indikator Target Indikator Target Program Kegiatan Existing ©oaching

19 Langkah Pemilihan Program/Kegiatan
Output/Komponen 5 Identifikasi, analisa dan mengurangi output/komponen dan belanja yang tidak relevan dengan maksud kegiatan Contoh: Belanja komputer pada kegiatan pengadaan bibit Belanja ATK pada kegiatan teknis yang sebenarnya sudah ada di kegiatan dukungan Belanja perjalanan dinas yang berlebihan (tidak sesuai dengan proses kegiatan) Belanja Anggaran Kegiatan Output/Komponen Belanja Anggaran ©oaching

20 CONTOH INEFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN
SASARAN: Meningkatnya persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Indikator: % penduduk yang memiliki jaminan kesehatan PROGRAM: Program upaya kesehatan masyarakat Indikator: % penduduk yang memiliki jaminan kesehatan; Jumlah puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat KEGIATAN: Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Indikator: Jumlah Petugas Analis Puskesmas yang mengikuti Workshop Pemantapan Penggunaan Alat Laboratorium Anggaran: Rp40,000,000 KEGIATAN: Peningkatan Kesehatan Masyarakat Indikator: Jumlah Puskesmas yang Dibina Anggaran: Rp126,000,000 KEGIATAN: Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Indikator: Jumlah puskesmas yang mengikuti pertemuan Anggaran: Rp5,428,000,000 Program/Kegiatan tidak memiliki kaitan langsung dengan Pencapaian Sasaran ©oaching

21 CONTOH INEFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN
SASARAN: Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan yang berkualitas Indikator: Persentase operasional koridor BST yang terlayani PROGRAM: Program peningkatan pelayanan angkutan Indikator: Persentase koridor BST yang telah terlayani; KEGIATAN: pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan Indikator: Lomba pengemudi teladan Anggaran: Rp KEGIATAN: penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah Indikator: Konsultan SIM Database Perizinan Angkutan Barang Anggaran: Rp KEGIATAN: Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Indikator: Jasa study DED feeder BST Anggaran: Rp Program/Kegiatan tidak memiliki kaitan langsung dengan Pencapaian Sasaran ©oaching

22 CONTOH INEFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN
SASARAN: Meningkatnya Prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional Indikator: Perolehan medali pada multi event olahraga internasional SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Prestasi olahraga di tingkat regional dan insternasional Indikator: Perolehan medali pada multi event olahraga internasional SASARAN KEGIATAN: Pembibitan dan IPTEK Olahraga Indikator: Jumlah naskah kebijakan Jumlah fasilitasi bidang pengkajian iptek olahraga Jumlah fasilitas uji coba dan pendayagunaan iptek olahraga Jumlah fasilitas desiminasi iptek olahraga Anggaran: Rp Kegiatan yang dilaksanakan tidak memiliki kaitan dengan pencapaian sasaran strategis ©oaching

23 Bagaimana Mengatasinya ?
Manajemen Kinerja Tentukan hasil (outcomes) prioritas yang ingin dicapai Tentukan ukuran keberhasilan (outcomes) dan targetnya Rancang program & kegiatan untuk mencapai outcomes tersebut Tetapkan Anggaran “Performance management and efficiency have a very straightforward relationship. The very purpose of performance management is improvement in use of resources which leads to efficiency.” (Homayounizadpanah & Baqerkord, 2012)

24 PERENCANAAN KINERJA Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ©oaching

25 CIRI RESULT ORIENTED GOVERNMENT
Clarity about objectives Outcomes Link between objectives and means Outputs, processes and inputs Information on results Performance indicators Targets for results

26 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

27 Kerangka Arsitektur Program, Kegiatan dan Kinerja (Daerah)
KEBIJAKAN SKPD PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM LINTAS STRUKTUR PERENCANAAN SASARAN STRATEGIS SKPD (IMPACT/ OUTCOME) SASARAN PROGRAM (OUTCOME) SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) IK SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH IK SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH STRUKTUR KINERJA D A E R A H S K P D SKPD BIDANG SEKSI BAGIAN ANGGARAN/ ORGANISASI SUB-FUNGSI FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR ANGGARAN PEMDA impact)

28 Lanjutan Hirarki Kinerja
Kinerja Pemerintah digambarkan dengan tiga komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu : Sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Pemerintahan; Indikator Kinerja sebagai alat ukur; Target yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja Pada tingkat Daerah, struktur kinerja akan dicantumkan di dokumen perencanaan tingkat nasional (RPJMD dan RKPD). Struktur kinerja pada tingkat Daerah akan dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan tingkat SKPD (Renstra dan Renja SKPD). Setiap SKPD wajib merencanakan dengan mengukur kinerja secara berjenjang meliputi: Kinerja tingkat sasaran strategis SKPD; Kinerja tingkat sasaran program; Kinerja tingkat sasaran kegiatan.

29 Kerangka Kerja Logis dan Penanggungjawab Kinerja Organisasi (Daerah)
TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH (impact) PEMDA DAERAH TUJUAN/SASARAN STRATEGIS SKPD (Outcome - impact) SKPD SASARAN PROGRAM (Outcome) SASARAN KEGIATAN (output) BIDANG SEKSI input Proses Proses Pencapaian Output Sumberdaya yang digunakan keterkaitan sinergitas (aligment) keterkaitan sebab akibat (causality)

30 Lanjutan Kerangka Kerja Logis
Setiap sasaran pembangunan (impact), indikator kinerja dan target dalam dokumen perencanaan tingkat Daerah (RPJMD atau RKPD), dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan di tingkat SKPD (Renstra atau Renja SKPD) berupa sasaran stategis (outcome-impact), indikator kinerja dan target Setiap sasaran strategis (outcome-impact), indikator kinerja dan target SKPD, dijabarkan ke dalam sasaran program (outcome), indikator kinerja program dan target yang ada di masing-masing bidang dibawahnya. Setiap sasaran program (outcome)di masing-masing bidang, dijabarkan (cascading) ke dalam sasaran kegiatan (output), indikator kinerja kegiatan dan target yang ada di masing-masing seksi dibawahnya. Setiap sasaran kegiatan (output) digunakan dasar untuk merencanakan berbagai proses yang akan dilakukan dan besarnya sumberdaya yang diperlukan (dana dan lainnya) dalam upaya untuk menghasilkan output. Penjabaran (cascading) harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (aligment)

31 Kerangka Umum Penyusunan Logic Model
Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubah IMPACT / DAMPAK Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai OUTCOME / HASIL Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) OUTPUT / KELUARAN Proses/kegiatan menggunakan input untuk menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan PROSES / KEGIATAN Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja (4M) INPUT PROBLEMS / NEEDS

32 CONTOH PENYUSUNAN LOGIC MODEL
(Contoh: Membangun jaringan telekomunikasi di daerah) Tidak ada perubahan strategi/kebijakan pemerintah Stabilitas politik Kerangka kerja institusi yang sesuai Stabilitas peraturan Cukup menguntungkan utk menarik minat investor swasta Asumsi Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi Impact Outcomes Outputs Activities Inputs Alokasi APBN Rp 5 triliun Membangun 4 hubs dan 54 pusat T&I di daerah Membangun 1,500 km kabel fiber optik Membangun 25,000 sambungan telephone dan 20,000 sambungan internet Meningkatnya produktifitas dan akses ke/dari pasar Menurunnya biaya transaksi bagi dunia usaha Meningkatnya usaha baru/pemula di daerah yang dibangun teknologi IT Meningkatnya penggunaan telpon dan internet Terbangunnya 4 hubs dan 54 pusat IT di daerah Terbangunnya 1,500 km kabel fiber optik Terbangunnya 25,000 sambungan telephone dan 20,000 sambungan internet Rendahnya penggunaan TIK di daerah dlm mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Problems / Needs

33 CONTOH PENYUSUNAN LOGIC MODEL (Contoh: Mewujudkan pembangunan manusia)
Tidak ada perubahan strategi/kebijakan pemerintah Stabilitas politik Kerangka kerja institusi yang sesuai Stabilitas peraturan Cukup menguntungkan utk menarik minat investor swasta Asumsi Meningkatnya kualitas pembangunan manusia seutuhnya melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta mewujudkan pendidikan yang berkualitas Impact Outcomes Outputs Activities Inputs Alokasi APBN Rp 10 triliun Membangun rumah sakit dan puskesmas Melakukan diklat terhadap tenaga kesehatan Membangun sekolah Diklat terhadap tenaga pendidik Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya kualitas pendidikan Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Terbangunnya rumah sakit dan puskesmas Tenaga Kesehatan yang kompeten Terbangunnya Sekolah Tenaga Pendidik yang kompeten Rendahnya kualitas pembangunan manusia Problems / Needs

34 HUBUNGAN ANTARDOKUMEN PERENCANAAN
©oaching

35 INTEGRASI KINERJA DENGAN PENGANGGARAN

36 ANGGARAN BERBASIS KINERJA
TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA OUTCOME/IMPACT PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT INPUT ANGGARAN PENGGUNAAN ANGGARAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN UNTUK MEWUJUDKAN HASIL YANG DIHARAPKAN OLEH MASYARAKAT ©oaching

37 e-Performance Based Budgeting
PRIORITAS NASIONAL PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN Program Follow Result Money Follow Program meningkatkan efektifitas dan mengurangi pemborosan anggaran mencegah program/ kegiatan “siluman” dan mencegah penyimpangan ©oaching

38 mencegah program/ kegiatan “siluman” dan mencegah penyimpangan
e-Performance Based Budgeting Akuntabilitas Kinerja e-Budgeting mencegah program/ kegiatan “siluman” dan mencegah penyimpangan mencegah pemborosan dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ASN tidak disibukkan dalam pekerjaan dokumentatif namun berfokus pada kinerja yang akan diwujudkan ©oaching

39 PENYELARASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
RPJMD Tujuan : Meningkatnya sektor Pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indikator Kinerja : Pertumbuhan PDRB sektor pertanian Sasaran: Terjaganya fungsi lahan sesuai peruntukannya. Sasaran: Meningkatnya produksi pertanian. Sasaran: Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Sarana dan prasarana Sasaran: Meningkatnya Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indikator Kinerja: % Lahan pertanian terhadap luas wilayah Target: 20% Indikator Kinerja: Jumlah produksi pertanian Target: ton Indikator Kinerja: Panjang jalan dengan kualitas baik. Target: 95% Indikator Kinerja: Jumlah koperasi aktif bidang pertanian. Target: 100 Koperasi Kegiatan: Menetapkan lahan pertanian agar digunakan sesuai dengan fungsinya. Kegiatan: Menerapkan teknologi pertanian. Penggunaan bibit unggul. Kegiatan: Membangun jalan akses ke sentra pertanian Kegiatan: Penyaluran kredit usaha mikro bidang pertanian. 5151 Anggaran: Rp Anggaran: Rp Anggaran: Rp Anggaran: Rp ©oaching BAPPEDA DINAS PERTANIAN DINAS PU DINAS KOPERASI DAN UKM

40 RPJMD CONTOH PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA DENGAN PENGANGGARAN
KEMISKINAN ANGKA KEMISKINAN Target : 5% RPJMD Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pangan Meningkatnya pemenuhan rumah layak huni Meningkatnya aksesibilitas pendidikan Meningkatnya aksesibilitas atas kesehatan Terwujudnya penyerapan tenaga kerja Angka Pengangguran Target : 4% kalori per kapita Target : 2100 kk % keluarga memiliki Rumah Layak Huni Target : 90% APK target 100% APM target 100% Cakupan layanan kesehatan Target : 100% RENSTRA SKPD Program follow Result e-budgeting Program perluasan kesempatan kerja Program peningkatan produksi pangan Program pembangunan rumah murah % Penyerapan Angkatan kerja Target : 40% Produksi padi Target : 1000juta ton rumah layak huni yang dibangun Target : 1000 Rumah Rasio ruang kelas terhadap siswa Target 1:30 Program peningkatan kualitas sarana pendidikan Program pengingkatan kualitas sarana kesehatan Rasio puskesmas thd satuan penduduk Target : 1 : 500 PROGRAM Money follow program Pelatihan tenaga kerja Penyaluran bantuan modal dst Percetakan sawah Distribusi pupuk dst Pengadaan rumah murah Subsidi rumah murah dst Pembangunan sekolah Pemeliharaan ruang sekolah dst Pembangunan Pukesmas Pengadaan alat kesehatan dst KEGIATAN Dinas Tenaga Kerja Dinas Pertanian Dinas PU Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan SKPD Rp Rp Rp Rp Rp ©oaching ANGGARAN

41 RENCANA AKSI SASA-RAN INDIKA-TOR TARGET KEGIAT-AN OUTPUT
PENANG-GUNG-JAWAB ANGGARAN TW1 TW2 TW3 TW4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

42 ORIENTASI HASIL ©oaching

43 Orientasi Akuntabilitas Kinerja
berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan Menjadi Perubahan Paradigma ©oaching 55

44 ORIENTASI HASIL ORIENTASI OUTPUT ORIENTASI HASIL SASARAN
KINERJA Tersosialisasikannya peraturan Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan SASARAN -Persentase SKPD yang telah sesuai dengan peraturan -Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan Terselenggaranya sosialisasi peraturan INDIKATOR KINERJA SASARAN (OUTCOME) KERJA PROGRAM/KEGIATAN Sosialisasi Peraturan Sosialisasi Peraturan -Jumlah Sosialisasi -Jumlah Peserta Sosialisasi -Jumlah Sosialisasi -Jumlah Peserta Sosialisasi INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) ©oaching

45 do the thing right do the right thing ©oaching tupoksi user
stakeholder ©oaching

46 PENGUKURAN KINERJA Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ©oaching

47 KINERJA, INDIKATOR DAN TARGET
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

48 KINERJA KERJA KINERJA VS KERJA Tujuan Sasaran Outcome Hasil
Kondisi positif yang ingin diwujudkan Kondisi Negatif yang ingin dihilangkan KINERJA Strategi/cara untuk mencapai kinerja Program, Kegiatan, Sub-kegiatan, komponen, dan anggaran KERJA

49 KINERJA atau KERJA? Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
PERNYATAAN KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan Indonesia Sehat 2019 Tersalurkannya bantuan hibah pendidikan Menurunnya penduduk miskin Terbangunnya perumahan rakyat KINERJA KERJA KINERJA KERJA KINERJA KERJA

50 PERNYATAAN KINERJA “Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan sumber daya manusia dalam rangka ekonomi inklusif yang ditunjang oleh stabilisasi harga atas peran serta penegakan peraturan daerah” Pernyataan kinerja/tujuan/sasaran seharusnya jelas, singkat, mudah dipahami dan mudah diingat

51 PENERAPAN KINERJA vs KERJA
TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

52 DEFINISI KOLOM TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN Kondisi yang ingin diwujudkan Alat ukur pencapaian tujuan/sasaran Indikasi atau ciri-ciri bahwa kinerja tercapai Target kinerja atas indikator Cara untuk mencapai target kinerja

53 SASARAN STRATEGIS SKPD
POHON KINERJA DAERAH SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH (Impact) KEPALA DAERAH SKPD KEPALA SKPD SASARAN STRATEGIS SKPD (outcome - impact) UNIT KERJA SASARAN PROGRAM (output/outcome) SASARAN PROGRAM (output/outcome) SUB UNIT KERJA SASARAN KEGIATAN (output) SASARAN KEGIATAN (output) SASARAN KEGIATAN (output) SASARAN KEGIATAN (output) Proses Pencapaian Output Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses input input input input input input input input input input input input input input input input Sumberdaya Yang Digunakan

54 Indikator kinerja yang baik memiliki 2 syarat:
Berorientasi Hasil/Outcome SMART Spesifik (Jelas, tidak berdwimakna) Measureable (dapat diukur) Achievable/Attainable (dapat diraih) Relevant (relevan dengan kinerja yang ingin diukur) Time Bound (memiliki batasan waktu pengukuran)

55 INDIKATOR KINERJA Berorientasi Hasil/Outcome sesuai konteksnya
TINGKAT Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Persentase temuan yang ditindaklanjuti Jumlah dokumen perencanaan Bappeda Persentase SKPD yang PMKS yang mendapatkan bantuan Dinas Sosial Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah DPPKAD ORIENTASI HASIL TIDAK ORIENTASI HASIL TIDAK ORIENTASI HASIL TIDAK ORIENTASI HASIL ORIENTASI HASIL

56 SMART Spesifik (Jelas, tidak berdwimakna) Measureable (dapat diukur)
Achievable/Attainable (dapat diraih) Relevant (relevan dengan kinerja yang ingin diukur) Time Bound (memiliki batasan waktu pengukuran)

57 TUJUAN / SASARAN / KINERJA
SPESIFIC/SPESIFIK Indikator kinerja harus memberikan informasi yang spesifik tentang hasil atau capaian kinerja (Tujuan/Sasaran/Outcomes) , dan tidak berdwimakna TUJUAN / SASARAN / KINERJA INDIKATOR KINERJA Meningkatnya kesejahteraan petani Jumlah petani yang sejahtera Terwujudnya kesadaran hukum di lingkungan angkutan umum Jumlah masyarakat yang taat hukum % Petani dengan pendapatan minimal Rp.xxx.xxx,- / tahun Rata-rata pendapatan petani Kurang spesifik (kriteria sejahter berbeda-beda) Lebih spesifik % angkutan kota yg memenuhi syarat kelayakan % pengemudi angkot yg memiliki izin mengemudi sesuai dgn klasifikasinya Kurang spesifik Lebih spesifik

58 TUJUAN / SASARAN / KINERJA
MEASUREABLE/TERUKUR Indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif; Jika ada dua pihak atau lebih yang mengukur dengan indikator kinerja tersebut, simpulannya sama TUJUAN / SASARAN / KINERJA INDIKATOR KINERJA Meningkatnya pemahaman peserta bimbingan teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tingkat pemahaman peserta bimbingan teknis % peserta bimtek yang mampu menjawab 80% pertanyaan benar Bagaimana mengukurnya? Lebih terukur

59 CONTOH INDIKATOR TERUKUR
Jumlah Persentase Kategori Level/Tingkat (dengan metode pengukuran yang jelas) Rasio Rata-rata Indeks Dan lain-lain...

60 TUJUAN / SASARAN / KINERJA
RELEVANT / RELEVANSI Indikator kinerja harus terkait langsung (sedekat mungkin) dengan apa yang akan diukur (kondisi yg akan diukur) TUJUAN / SASARAN / KINERJA INDIKATOR KINERJA Meningkatnya pemahaman peserta bimbingan teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tingkat pemahaman peserta bimbingan teknis % peserta bimtek yang mampu menjawab 80% pertanyaan benar Bagaimana mengukurnya? Lebih terukur

61 Contoh lampiran ketetapan tentang IKU
Sasaran/Outcome/Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Alasan/ Formulasi Perhitungan Penanggung Jawab Sumber data Meningkatkan kualitas SDM bidang pengawasan % pegawai bersertifikat auditor ahli Jumlah pegawai yang bersertifikat auditor ahli Jumlah auditor Inspektorat Laporan bulanan Meningkatnya kualitas layanan bidang kepegawaian % pegawai (responden) yang puas thdp layanan ttg administrasi kepegawaian Jlh responden pegawai yg menyatakan puas Jlh responden pegawai yang disurvey BKD Hasil survey/ questionnaire Meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan Jumlah hari dengan kualitas udara baik dalam setahun Jlh hari dalam setahun dengan komposisi: Gas CO ….% Kadar NO….% BAPEDALDA Formulasi perhitungan X 100% Pembilang& Penyebut jelas Penjelasan “baik”

62 LATIHAN SASARAN INDIKATOR ORIENTASI HASIL SPESIFIC MEASURE-ABLE
RELEVAN

63 MENETAPKAN TARGET PERTIMBANGAN DALAM MENETAPKAN TARGET: Target Nasional/ Target tingkat yg lebih tinggi Trend/ capaian periode sebelumnya Standar Nasional Ketersediaan sumber daya

64 KESIMPULAN Langkah – langkah memperbaiki SAKIP: Sederhanakan kalimat tujuan/sasaran Pastikan tujuan/sasaran berorientasi hasil sesuai konteksnya Pastikan indikator SMART dan cukup untuk mengukur sasaran Tetapkan target secara rasional

65 CASCADING dan RENCANA AKSI
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ©oaching

66 METODE CASCADING METODE CASCADING 1 2 3 1 2a 2b 3.1 3.2 Adopsi
Langsung Lingkup Dipersempit Komponen Pembentuk 1 2 3 LEVEL ATASAN LEVEL BAWAHAN 1 2a 2b 3.1 3.2 Langsung menurunkan Sasaran Strategi, IKU dan Target dari atasan Mempersempit lingkup sesuai dengan bidang masing-masing. Memisahkan Sasaran Strategi atau IKU berdasarkan komponen pembentuk pada masing-masing bagian. 81

67 CASCADING Kinerja A Kinerja A.1 Kinerja A.2 Kinerja A.3
Penjabaran kinerja dan indikator kinerja ke dalam kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya, dengan menggunakan kerangka logis Digunakan untuk merumuskan kinerja apa yang harus ditagih di tingkat dibawahnya atau merumuskan kegiatan apa yang harus dilakukan Kinerja A Kinerja A.1 Kinerja A.2 Kinerja A.3

68 CONTOH CASCADING SEDERHANA
SASARAN Meningkatnya Produksi Padi INDIKATOR Jumlah produksi padi Target Ton Hal-hal apa saja yang mempengaruhi tingkat produksi pertanian? Tanyakan kepada ahlinya ? Luas Lahan Kualitas Bibit Ketepatan waktu tanam (periode, iklim) Ketepatan penggunaan pupuk Penggunaan teknologi Serangan hama/penyakit

69 CONTOH CASCADING SEDERHANA
SASARAN Meningkatnya Produksi Padi INDIKATOR Jumlah produksi padi Target Ton S 1 Meningkatnya luasan lahan siap tanam IK 1.1 Luasan lahan siap tanam Target X Hektar S 2 Meningkatnya penggunaan bibit unggul IK 2.1 Persentase petani yang menggunakan bibit unggul Target X% S 3 Meningkatnya penggunaan teknologi IK 3.1 Persentase petani yang menggunakan teknologi X Target X%

70 CONTOH CASCADING SEDERHANA
SASARAN Meningkatnya Produksi Padi INDIKATOR Jumlah produksi padi Target Ton S 2 Meningkatnya penggunaan bibit unggul IK 2.1 Persentase petani yang menggunakan bibit unggul Target X% S 1 Tersalurkannya bantuan bibit unggul IK 1.1 Jumlah bibit unggul yang disalurkan Target xx S 2 Terselenggaranya sosialisasi penggunaan bibit unggul IK 2.1 Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi penggunaan bibit unggul Target xx petani

71 CONTOH CASCADING SEDERHANA
SASARAN Meningkatnya Produksi Padi INDIKATOR Jumlah produksi padi Target Ton Kepala SKPD S 2 Meningkatnya penggunaan bibit unggul IK 2.1 Persentase petani yang menggunakan bibit unggul Target X% Kepala Bidang S 1 Tersalurkannya bantuan bibit unggul IK 1.1 Jumlah bibit unggul yang disalurkan Target xx Kepala Seksi S 2 Terselenggaranya sosialisasi penggunaan bibit unggul IK 2.1 Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi penggunaan bibit unggul Target xx petani

72 CONTOH CASCADING PENYIAPAN ©oaching
% PERATURAN PERUNDANG2AN YG SELESAI TEPAT WAKTU PENYIAPAN % DRAFT PERATURAN PERUNDANG2AN YG SELESAI TEPAT WAKTU JUMLAH KONSULTASI PERATURAN PERUNDANG2AN JUMLAH KAJIAN PERATURAN PERUNDANG2AN ©oaching ®onn 2015

73 CONTOH CASCADING III % PUSKESMAS UNGGUL BINA SDM BINA SARPRAS
BINA PROSES % PUSKESMAS SDM BAIK % PUSKESMAS SARPRAS BAIK % PUSKESMAS PROSES BAIK JUMLAH PUSKESMAS MENDAPATKAN PELATIHAN I JUMLAH PUSKESMAS MENDAPATKAN SARANA JUMLAH PUSKESMAS MENDAPATKAN PENATAAN PROSES I JUMLAH PUSKESMAS MENDAPATKAN PELATIHAN II JUMLAH PUSKESMAS MENDAPATKAN PRASARANA JUMLAH PUSKESMAS MENDAPATKAN PENATAAN PROSES I ©oaching ®onn 2015

74 Perjanjian Kinerja

75 DEFINISI PERJANJIAN KINERJA
KESEPAKATAN KINERJA yang terukur PEMBERI AMANAH PENERIMA AMANAH Merupakan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan sumber daya yang tersedia Berdasarkan pertimbangan sumberdaya yang ada

76 Perjanjian Kinerja (PK)
adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

77 KINERJA HASIL DARI TAHUN INI DAN TAHUN SEBELUMNYA
20xx 2015 2016 – 20xx Kinerja yang dihasilkan dari tahun sebelumnya KINERJA YANG DISEPAKATI Kinerja yang dihasilkan dari tahun 2015 Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya

78 Pihak yg menyusun PK Kementerian/Lembaga
Pimpinan tertinggi (Menteri/Pimpinan Lembaga) Pimpinan unit kerja (eselon I) Pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Pimpinan tertinggi (Gubernur/Bupati/Walikota) Pimpinan SKPD Selain di atas Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/ Bupati/Walikota dapat memperluas praktik penyusunan PK sesuai kebijakan internal

79 Waktu Penyusunan PK harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

80 Penggunaan Sasaran dan Indikator
Untuk tingkat K/L/Pemda Sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) K/L/Pemda dan indikator kinerja lain yang relevan. Untuk tingkat Eselon I Sasaran yang digunakan menggambarkan dampak pada bidangnya dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan IKU Eselon I dan indikator kinerja lain yang relevan. Untuk tingkat Eselon II Sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan IKU Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan.

81 Format PK Pernyataan PK Lampiran PK
Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat Lampiran PK Lampiran PK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen PK.

82 FORMAT PERJANJIAN KINERJA
Dinas/Kantor/Badan Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Perjanjian kinerja Dinas/Kantor/Badan Provinsi/Kabupaten/Kota ,yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 20XX sebagaimana daftar terlampir. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 20XX. , XX Menyetujui, Gubernur/Bupati/Walikota Dinas/Kantor/Badan

83 FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) Program Anggaran 1 Rp. 2 , XX Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota ( )

84 FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX SKPD NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) Kegiatan Anggaran Keterangan 1 Rp. 2 , XX Gubernur/Bupati/Walikota Pimpinan SKPD ( ) *Untuk penerima dana dekon/TP, juga disampaikan kepada Menteri terkait selain kepada Kepala Daerah

85 FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX SATUAN KERJA NO Sasaran Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) Kegiatan Anggaran 1 Rp. 2 , XX Atasan Pimpinan Satker Pimpinan Satker ( )

86 POHON KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA
NASIONAL SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH (Impact) KABINET PRESIDEN PEMERINTAH DAERAH KEPALA DAERAH SASARAN STRATEGIS DAERAH (outcome - impact) SKPD SASARAN PROGRAM (outcome) SASARAN PROGRAM (outcome) UNIT KERJA SASARAN KEGIATAN (output) SASARAN KEGIATAN (output) SASARAN KEGIATAN (output) SASARAN KEGIATAN (output) Proses Pencapaian Output Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses Untuk tingkat K/L/Pemda sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama K/L/Pemda dan indikator kinerja lain yang relevan Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan input input input input input input input input input input input input input input input input Sumberdaya Yang Digunakan

87 Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja
Terjadi pergantian atau mutasi pejabat; Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

88 PERJANJIAN KINERJA UU ASN
Perjanjian kinerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi. Sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Pemberhentian jika tidak mencapai target kinerja.

89 Laporan Kinerja

90 Rencana Kinerja Tahunan
LAPORAN KINERJA RPJMD Renstra Rencana Kinerja Tahunan RKA Feedback & Continuous Improvement Merupakan jawaban dari Perjanjian Kinerja. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan Perjanjian Kinerja DPA Laporan Kinerja Menjawab

91 Laporan Kinerja Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

92 FORMAT LAPORAN KINERJA
Menyajikan informasi tentang: Uraian singkat organisasi (tugas dan fungsi) Rencana dan target kinerja yang ditetapkan (Perjanjian Kinerja) Pengukuran capaian Perjanjian Kinerja Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang: Uraian singkat organisasi Rencana dan target kinerja yang ditetapkan Pengukuran kinerja Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap Sasaran Strategis atai hasil program/kegiatan

93 Penyampaian Laporan Kinerja (2)
Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PANRB, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Gubernur menyusun Laporan Kinerja tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PANRB, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian Perjanjian Kinerja dan pelaporan kinerja.

94 Format Laporan Kinerja (1)
Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Bab III Akuntabilitas Kinerja Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

95 Format Laporan Kinerja (2)
Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Bab IV Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran: Perjanjian Kinerja Lain-lain yang dianggap perlu

96 Analisis Capaian Kinerja
25 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

97 EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

98 Efektivitas & Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Instansi Pemerintah
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran) Dilakukan evaluasi tiap tahun untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi SAKIP di instansi pemerintah (pusat & daerah) Efektivitas & Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Instansi Pemerintah ©oaching

99 Tujuan Evaluasi 1 Mengetahui tingkat penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam menghasilkan manfaat/outcome kepada masyarakat atas penggunaan anggaran negara/daerah Memetakan perkembangan/ kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, pada Instansi Pemerintah, dan Unit Kerja Pelayanan. 2 Memberikan saran dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja penggunaan anggaran, serta dalam rangka perbaikan dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Instansi Pemerintah dan unit kerja pelayanan.

100 PENILAIAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Sistem AKIP FORMAL KUALITAS PEMANFAATAN TOTAL Perencanaan Kinerja 7% 17,5% 10,5% 30% Pengukuran Kinerja 4% 10% 6% 25% 80% Pelaporan Kinerja 3% 7,5% 4,5% 15% Evaluasi 2% 5% 3% 10% Kinerja OUTPUT OUTCOME LAINNYA TOTAL CAPAIAN KINERJA 5% 5% 10% 20% ©oaching

101 MINIMUM REQUIREMENT PADA PEMBERIAN KATEGORI HASIL EVALUASI SAKIP
No ITEM AA A BB B CC C D 1 Jumlah Sampling unit kerja 100% 75% 50% Hanya yang wajib 2 Indikator Kinerja Utama: Instansi Pemerintah Ada dan Baik Ada Unit Kerja/SKPD 3 Persentase Unit Kerja yang sudah baik implementasi SAKIP nya (pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatannya) 25% X 4 Cascade IKU 100% hingga ke level individu dan sudah baik 100% hingga ke level Struktural terendah dan sudah baik 50% hingga level struktural terendah dan sudah baik 5 Pemanfaatan IKU (contoh: digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishment, penilaian kinerja) Sudah Sangat Baik Sudah dimulai 6 Budaya Kinerja Sudah sangat terasa di seluruh unit kerja Sudah sangat terasa Sudah mulai terasa

102 ARTI NILAI AKUNTABILITAS KINERJA
Mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis. Peringkat Nilai AA >90-100 A >80-90 BB >70-80 B >60-70 CC >50-60 C >30-50 D 0-30 Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk: Merencanakan kinerja dan target kinerja, Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan, Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan, Serta telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya. ©oaching

103 ARTI NILAI AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja yang baik: Budaya kinerja telah menjadi budaya organisasi; Seluruh Unit kerja telah dapat mengidentifikasi kinerja yang seharusnya; Cascading kinerja telah dilakukan minimal sampai level struktural terendah; Pengintegrasian antara Perencanaan kinerja dengan sistem penganggaran; Setiap anggota organisasi memiliki ukuran kinerja yang jelas dan merupakan usaha mencapai kinerja organisasi; Sistem monev dilakukan secara berkala dan mampu memitigasi risiko ketidaktercapaian kinerja; Sistem pengumpulan dan pengukuran kinerja yang andal; Sistem pelaporan telah mampu menyajikan kinerja yang seharusnya dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja; Capaian kinerja telah dijadikan dasar reward and punishment. ©oaching

104 PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

105 Sistem Informasi Manajemen Kinerja
SKPD SKPD SKPD Reward/ punishment Input Pengukuran Pelaporan Monev ©oaching

106 Koordinasi dan Pembinaan
SKPD BAPPEDA INSPEKTORAT ORGANISASI Reformasi Birokrasi memiliki tiga sasaran yaitu: Mewujudkan pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; Mewujudkan pemerintah yang efektif dan efisien; serta Mewujudkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Keberhasilan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui hasil/manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, antara lain melalui survei kualitas pelayanan publik dan survei persepsi anti-korupsi ©oaching

107 Sekian dan terima kasih