Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ADMINISTRASI PEMBANGUNAN"— Transcript presentasi:

1 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Dosen Pengampu Agus Suryono

2 TEMA POKOK MK. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (CONTENT, EXPERIENCE, REFLEXION)
Pengantar (Introduction) Administrasi Pembangunan (Bintoro Tjokroamidjojo) Konsep, Dimensi, Strategi (SP. Siagian) Model Administrasi Pembangunan: The Theory of Prismatic Society Model (Fred Warren Riggs)

3 Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah (Agus Suryono dan Trilaksono Nugroho) Sistem Administrasi dan Birokrasi Administrasi Pembangunan (Fred. Warren Riggs) Birokrasi dan Kearifan Lokal (Agus Suryono)

4 New Public Administration (NPA); Ethics and Public Administration; The Spirit of Public Administration ( H. George Frederickson) Manajemen Pembangunan (Bintoro Tjokroamidjojo) Manajemen Stratejik (SP. Siagian)

5 Reinventing Indonesia (Ginandjar Kartasasmita dan Joseph J. Stern),
Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan (Perkembangan teori dan penerapan) Administrasi Pembangunan (Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja. AR) Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia (Ginandjar Kartasasmita) Reinventing Indonesia (Ginandjar Kartasasmita dan Joseph J. Stern), Perspektif Administrasi Pembangunan: Kualitas Manusia dan Kualitas Masyarakat (Sofian Effendi) tbk

6 TUJUAN MATA KULIAH Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang: Ruang lingkup administrasi pembangunan Perkembangan sejarah administrasi pembangunan Konsepsi, Teori, dan model-model administrasi pembangunan

7 Konsepsi pembangunan Administrasi untuk pembangunan (Pembangunan administrasi dan Administrasi pembangunan) Administrasi pembangunan dalam praktek (di Indonesia dan di negara-negara berkembang lainnya)

8 ASAL USUL LAHIRNYA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

9 ASAL USUL LAHIRNYA (TEORI) ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Sejak berakhirnya PD II terlihat adanya 2 pola baru dalam hubungan antar bangsa di dunia Pola pertama, bahwa di satu pihak ada negara-negara yang menang perang (leading sectors) dan dilain pihak ada negara-negara yang kalah perang (legging sectors) yang berakibat pada kacaunya sistem perekonomian suatu negara (terutama yang kalah perang) Dalam keadaan semacam ini, negara yang menang ada keinginan/hasrat untuk membantu negara-negara yang kalah perang yang disebut politik “autarkhi”

10 Contoh Amerika Serikat: politik autarkhi dituangkan dalam bentuk UU “Point Four Program atau Marshall Plan” untuk membantu bangsa-bangsa di Eropa Barat, yang selanjutkan dikembangkan sebagai Monrou Doctrin dan Containment Policy (Versus Encerclement Policy)untuk membantu bangsa-bangsa di Asia Tenggara Model Point Four Program: bantuan di bidang politik, bantuan di bidang ekonomi, bantuan di bidang meliter, bantuan di bidang teknik (tenaga ahli administrasi, kesehatan, pendidikan dan pertanian)

11 Pola kedua, terutama di Asia-Afrika terlihat di satu pihak adanya negara-negara bekas jajahan (kolonisasi) dan di pihak lain terdapat negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaannya setelah terjajah dalam jangka waktu yang cukup lama (Indonesia 350 tahun + 3,5 tahun) Negara-negara bekas penjajah nampaknya ada kecenderungan tetap ingin memelihara hubungan baik dengan negara-negara bekas jajahannya, terutama untuk kepentingan nasional mereka, kepentingan pangsa pasar hasil-hasil industri, sebagai sumber bahan mentah dan bahan baku industri

12 Pola baru ini mempunyai pengaruh yang sangat jelas dalam pengembangan administrasi pembangunan
Jelas, karena memberikan bantuan luar negeri adalah merupakan bagian integral dari politik luar negeri dan sudah menjadi pola yang bersifat universal; artinya dalam rangka percaturan politik lnternasional, bagi negara-negara maju yang memberikan bantuan luar negeri adalah merupakan strategi perimbangan kekuasaan (balance of power) untuk mempengaruhi negara lain

13 Ingat: bahwa dalam bentuk apapun bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara maju ke negara berkembang dan terbelakang, motif daripada bantuan luar negeri itu adalah untuk kepentingan nasional dari negara yang memberi Jika demikian, maka suatu bangsa, negara dan pemerintah yang masih menerima bantuan dari luar negeri harus menyadari bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan akan berhasil dengan baik apabila bangsa, negara dan pemerintah yang bersangkutan mampu mengandalkan pembangunannya kepada kekuatan sendiri dan bukan kepada bantuan luar negeri Disinilah pentingnya konsep administrasi pembangunan bagi suatu bangsa, negara dan pemerintahan (melahirkan Lembaga-Lembaga Administrasi Negara/Publik-- MENPAN&RB)

14 PEMETAAN NEGARA BERDASAR GEOPOLITIK Vs BIOSPHERE
KATEGORI PERTAMA : Negara maju (Developed Countries) Negara berkembang (Developing Countries) Negara miskin (Un-Developing Countries) Negara sangat miskin/terbelakang (Under Developing Countries)

15 KATEGORI KEDUA : Negara kaya (Wealth Nation) Negara miskin (Poor Nation) Negara industri maju (Industrially Developed Nation) Negara industri mundur/rendah (Industrially Backward Nation)

16 KATEGORI KETIGA : Negara Dunia I (sudah mencapai tahap industrialisasi maju; income perkapita tinggi; seperti, Eropah Barat, Amerika Utara, Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang) Negara Dunia II (Negara-negara komunis/ sosialis tanpa mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan industri yang dicapai) Negara Dunia III/Dunia Terbelakang (semua negara yang tidak termasuk Dunia I dan II), dengan ciri-ciri sebagai berikut:

17 CIRI-CIRI NEGARA DUNIA KE III
Bidang Politik : Kesadaran politik masyarakat rendah Vs political/power elite Kesadaran bernegara masih rendah, lebih mengutamakan hak daripada kewajiban dalam berbangsa bernegara Ketidakstabilan politik (labilitas politik, Anomali)

18 Bidang Ekonomi : Struktur perekonomian yang agraris sentris Pendapatan nasional dan pendapatan perkapita yang masih rendah Pertumbuhan ekonomi yang rendah di banding prosentase pertambahan penduduk SDM tergolong Highly Un-Skilled Workers dan tradisional Kurangnya managerial skill, technological skill dan entrepreneurship di bidang perekonomian

19 Bidang Sosial-Budaya :
Tingkat pendidikan masyarakat rendah Sebagian besar masyarakat tergolong tradisionalist dan romantism atau escapists Mobilitas masyarakat rendah, baik vertikal maupun horizontal

20 ARTI PENTINGNYA (ADMINISTRASI) PEMBANGUNAN ABAD 21
Bahwa pembangunan diberbagai negara dunia abad ke 21 ini sedang berada dalam keadaan kritis dan krisis (= teori kritis dan krisis teori) Krisis yang paling mencolok dan parah, dialami oleh negara-negara yang menganut sistem sosialis (Ingat: Kejatuhan Uni Sovyet, 1990) Krisis pembangunan juga dialami oleh negara-negara kapitalis (sejak Bill Clinton, 1993)

21 Sejak 2008 (4 tahun yang lalu Pemerintahan Pres
Sejak 2008 (4 tahun yang lalu Pemerintahan Pres.Barack Obama), AS mengalami krisis moneter/ fiskal --- kemiskinan dan pengangguran mencapai angka 46 juta Kebijakan bantuan dana sosial (Social Found) mencapai 60% dari APBN-AS (2012), walaupun program stars war tetap jalan (Civic Pacem Parabellum = Ingin damai ciptakan perang) Kampanye Pilpres AS Barack Obama Vs Mitt Romney Jabatan ke 2 (Okt-2012) menjanjikan membuka lapangan kerja sebanyak 15 juta

22 BAGAIMANA DENGAN PEMBANGUNAN (ADMINSTRASI) DI NEGARA DUNIA KETIGA
BAGAIMANA DENGAN PEMBANGUNAN (ADMINSTRASI) DI NEGARA DUNIA KETIGA? (Arief Budiman, 1996) Di negara dunia ketiga, krisis bersifat multidimensional dan derajat intensitasnya sangat mendalam Krisis pembangunannya seolah-olah ingin mengatakan bahwa berbagai teori pembangunan yang ada dan telah dikemukakan selama ini telah gagal memecahkan masalah-masalah “Kemiskinan dan Peperangan”

23 Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran (Kesenjangan antara sikaya dan simiskin - Social gap)
Rendahnya penegakan hukum dan HAM Tingginya pertumbuhan dan kepadatan penduduk Tingginya konflik dan kekerasan (bentrok) antar kelompok masyarakat (SARA) Rendahnya pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok (kaum) minoritas Karena itu, perlu dicari model “Baru” tentang (teori) pembangunan (another development)

24 2008

25 MASALAH DAN ISU-ISU PEMBANGUNAN
KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN KEADILAN SOSIAL PEMERATAAN PEMBANGUNAN (DISTRIBUSI)

26 KEMISKINAN (Poor) KEBODOHAN KETERBELA- KANGAN (Parochial)
(Un-Knowledge) KETERBELA- KANGAN (Parochial)

27 PERGESERAN MASALAH DAN ISU-ISU PEMBANGUNAN (TAHUN 2015/2016)
KORUPSI TERORISME DAN SEPARATISME PEREDARAN NARKOBA (OBAT PSIKOTROPIKA)

28 KETANGGUHAN (MINDSET, KARAKTER)
KEMAMPUAN (SDM) KEULETAN (ETOS KERJA) KETANGGUHAN (MINDSET, KARAKTER)

29 PETA STUDI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (ROAD MAP OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION STUDIES)

30 POSISI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DALAM PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI (PUBLIK)

31 PERKEMBANGAN STUDI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (PERISTIWA TEORITIS)
ILMU POLITIK ILMU EKONOMI Ilmu Administrasi? Krisis Identitas Ilmu Administrasi Ilmu Administrasi Negara? CPA/SPAN Mencari Jatidiri Ilmu AN (Theory Building) Administrasi Pembangunan Paradigma Adm.Negara/Publik PUBLIC POLICY + PUBLIC AFFAIRS + PUBLIC SERVICE

32 PERBANDINGAN ADM. NEGARA
TEORI ADMINISTRASI NEGARA PERBANDINGAN ADM. NEGARA CULTURAL BOUNDARIES ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KRISIS IDENTITAS ILMU ADMINISTRASI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN (ISU, PUBLIC OPINION, KAPS) TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN, PERENC EKONOMI PEMB SEMINAR MASALAH & ISU PEMBANGUNAN

33 BIDANG STUDI ADMINISTRASI
NEGARA/PUBLIK ADMINISTRASI BISNIS ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (SOSIAL)

34 PUBLIK (ADMINISTRASI NEGARA BARU) PERBANDINGAN ADMINISTRASI
ILMU ADMINISTRASI ILMU ADMINISTRASI NEGARA GOVERNMENT ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA GOOD AND CLEAN GOVERNANCE GOVERNANCE SOUND GOVERNANCE

35 KRISIS IDENTITAS ADMINISTRASI NEGARA
Krisis identitas (paradigma administrasi negara) Krisis historis (sejarah administrasi negara) Memiliki banyak teori (case study), tetapi teori umum (grand theory) masih sedikit Sebagai multidisipliner dan bersifat eklektis yang meminjam ide-ide, metode, teknis, dan pendekatan dari disiplin lain yang dapat dipelajari dalam “LOCUS” dan “FOCUS” studi administrasi negara

36 PARADIGMA Adalah pandangan yang mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan Sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan sebuah kegiatan.

37 Adalah asumsi dasar dan asumsi teoritis yang berlaku umum sebagai kerangka pikir, sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, yang menentukan sifat, ciri, dan karakter dari ilmu pengetahuan itu sendiri (state of the art) Adalah cara pandang, sistem nilai, metode, prinsip dasar, dan cara-cara memecahkan masalah yang dianut oleh suatu masyarakat (akademis) pada kurun waktu tertentu.

38 LOCUS DAN FOCUS ADMINISTRASI NEGARA
LOCUS = sebagai tempat, letak, dan ruang lingkup dimana administrasi negara dipelajari berada; menunjuk tempat dimana administrasi negara menggantungkan diri dan darimana ia berasal FOCUS = sebagai materi yang harus dipelajari sebagai sasaran pembahasan, wacana (discours analysis) dan analisis isi (content analysis) dari administrasi negara

39 LIMA PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA (AWAL) – NICHOLAS HENRY
Dikhotomi Politik – Administrasi Prinsip-Prinsip Administrasi (POSDCoRB) Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (WN.Kelas 2) Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (Organisasi dan Manajemen) Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (Kebijakan, keputusan, dan Urusan Publik)

40 PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA (Nicholas Henry,1980)
LOKUS FOKUS Dikotomi Politik-Administrasi ( ) Prinsip-Prinsip Administrasi POSDCoRB ( ) Adm.Publik sebagai Ilmu Politik (1950-Skr) Adm.Publik sebagai Ilmu Administrasi ( ) Adm.Publik sebagai Ilmu Adm.Publik (1970-Skr) Birokrasi, Pemerintahan, Bebas Nilai, Efesiensi dan Ekonomis (Kosong) Kembali ke Birokrasi Pemerintahan - (kosong) Keputusan Publik Kebijakan Publik Urusan Publik (kosong) Prinsip Universal - (Kosong) Organisasi dan manajemen, efesiensi, perilaku (behavioral) Murni Ilmu Administrasi (Pure Science of Administration)

41 FOKUS SISTEM ADMINISTRASI NEGARA MENURUT LEONARD D.WHITE
Dalam perspektif ekologi (yaitu perpaduan dari semua yang berlaku pada waktu dan dalam yuridiksi (time and motion) tertentu untuk melaksanakan kebijaksanaan negara), antara lain: Ketentuan perundang-undangan (laws) Peraturan-Peraturan (regulations) Praktek pelaksanaan (practices) Hubungan kerja (relationships) Nilai-nilai dan adat kebiasaan (codes and customs) NB: LD White, sebenarnya penganut faham dikotomi politik administrasi (Protagonis)

42 PERKEMBANGAN PARADIGMA ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK
PARADIGM 1: POLITICS-ADMINISTRATION DICHOTOMY, PERIOD OF ORTHODOXY SCIENTIFIC MANAGEMENT PARADIGM 2: THE PRINCIPLES OF ADMINISTRATION, 1926 – 1937 BUREAUCRACY POSDCoRB PARADIGM 3: PUBLIC ADMINISTRATION AS A POLITICAL SCIENCE, THE MOST SERIOUS CHALLENGE ADMINISTRATIVE BEHAVIOR EVOLUSI PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK PARADIGM 4: PUBLIC ADMINISTRATION AS MANAGEMENT, PUBLIC MANAGEMENT PUBLIC POLICY AND PUBLIC AFFAIRS PARADIGM 5: PUBLIC ADMINISTRATION AS PUBLIC ADMINISTRATION: Governance Sound Governance Civil Society Human Governance Empowerment Demokrasi HAM Gender Ekonomi Politik NEW PUBLIC ADMINISTRATION PARADIGM 6: REFORM MOVEMENTS: 1970 REINVENTING GOVERNMENT NEW PUBLIC MANAGEMENT PARADIGM 7: FROM GOVERNMENT TO GOVERNANCE: 1990 NEW PUBLIC SERVICE THE FUTURE 8 : DIGITAL (e) GOVERNANCE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)/SIBERMATIKA/ Tata Kelola (Ekonomi)Daerah/ Jejaring Kinerja

43 ADMINISTRASI NEGARA/ PUBLIK
ADMINISTRASI BISNIS Bertujuan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat (public service) Dalam pencapaian tujuan dilakukan berdasarkan ketentuan/peraturan/per UU-an yang berlaku (legalistic, normative, structural approach) Kegiatannya mengutamakan kebenaran sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan Cara kerjanya dianggap kurang efesien (in-efesien) Bersifat monopolistik, karena sifatnya lebih mengutamakan kepentingan umum (Non-Competetion) Bentuk kegiatannya ditujukan bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat (Social Welfare) Bertujuan memperoleh untung sebesar-besarnya (Profit Motive) Dalam pencapaian tujuan dilakukan dengan kebijaksanaan yang bersifat menguntungkan dan tidak terikat dengan ketentuan yang bersifat kaku (rigid) Kegiatannya tidak selalu terikat dengan prosedur yang berlaku, tetapi lebih mengutamakan hasil yang dicapai Cara kerjanya sangat efesien Bersifat persaingan bebas (free competetion) Bentuk kegiatannya bukan social welfare, tapi lebih memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan individu atau kelompoknya

44 ASPEK ORG.PUBLIK ORG.BISNIS TUJUAN MOTIF WILAYAH GARAPAN PENGUASA
CARA KERJA -Kesejahteraan -Pelayanan publik -Pelayanan -Pengabdian -Terbatas -Rakyat -Legal formal -Lambat/Imitatif -Kepentingan pribadi -Keuntungan/profit -Memaksimalkan keuntungan -Tak terbatas -Pemilik modal -Competetive -Cepat/Inovatif

45 SEKTOR PUBLIK Vs SEKTOR BISNIS DARI PERSPEKTIF STRATEGI
FITUR STRATEGIS SEKTOR BISNIS SEKTOR PUBLIK TUJUAN STRATEGIS TUJUAN FINANSIAL NILAI (VALUES) OUTCOME DIINGINKAN STAKEHOLDERS KEY SUCCESS FACTORS Daya Saing Laba, Pertumbuhan, Nilai Saham Inovasi, Kreativitas, Pengakuan Kepuasan Pelanggan Stakeholders, Market, Owners 1. Growth Rate, Earning, Market Share 2. Keunikan 3. Advanced Technology Efektivitas Misi Efesiensi, Penurunan Biaya Akuntabilitas Publik, Integritas, Fairness Taxpayers, Legislators, Publik 1. Best Management Practices 2. Sameness, Economies of Scale 3. Standardized Technology

46 ADMINISTRASI PUBLIK DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PUBLIC ADMINISTRATION Development Administration Development Planning Public policy & Public Affairs Planning formulation Planning Implementation Administrative Reform Planning Evaluation Institutional Building

47 BIDANG KEAHLIAN DAN PROFESI DALAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

48 SASARAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PEMBANGUNAN ADMINISTRASI
Pengembangan kelembagaan (Prinsip-prinsip organisasi, Pentingnya pendekatan kesisteman, Tipologi struktur organisasi, Kejelasan mekanisme dan prosedur kerja)

49 Manajemen Sumberdaya Manusia (Kerangka dasar pemikiran manajemen sumberdaya manusia; Fungsi-fungsi manajemen sumberdaya manusia) Pengembangan kemampuan ( Kapasitas manajemen kewirausahaan, Capacity Building) Pengembangan citra positif (goodwill, branding strategy) Budaya organisasi (corporate culture) dan faktor dukungan sumber-sumber potensi daerah ( Endowmen, Local economic resources develompment)

50 LANGKAH-LANGKAH STRATEGI DALAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (Sondang P
LANGKAH-LANGKAH STRATEGI DALAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (Sondang P. Siagian, 2016) Penumbuhan motivasi Perumusan dan pengambilan keputusan politik Peletakan dasar hukum Perumusan rencana pembangunan nasional

51 Penentuan dan perumusan program kerja
Penentuan berbagai proyek pembangunan Implementasi rencana dan program kerja Pentingnya sistem penilaian(kinerja) Pentingnya mekanisme umpan balik (feedback, respons)

52 PENGERTIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

53 Administrasi Pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu ADMINISTRASI dan PEMBANGUNAN

54 ASAL KATA ADMINISTRASI
AD = berarti intensif, upaya yang terus menerus MINISTRARE = berarti melayani, membantu, memenuhi

55 ADMINISTRASI < MANAJEMEN
Diartikan sebagai pekerjaan tata usaha kantor, tata usaha warkat, tulis menulis, clerical work Pengaruh aliran Kontinental (Eropa Barat), bahasa Belanda “Administratie”

56 ADMINISTRASI > MANAJEMEN
Segala kegiatan sekelompok orang yang bekerjasama secara rasional untuk mencapai tujuan bersama Pengaruh aliran Anglo Saxon (Amerika), dalam bahasa Inggris “Administration”

57 ADMINISTRASI = MANAJEMEN
Administration is the universal process of efficiently getting activities completed with and through other people (administrasi adalah keseluruhan proses universal dari aktivitas-aktivitas sifatnya komplek untuk pencapaian tujuan secara efisien dengan dan melalui orang lain)

58 MANAGEMENT Harold Koontz and Cyril O. Donnell : Management is Getting thing done, through other people (Manajemen adalah penyelesaian pekerjaan melalui orang lain) GR. Terry : Management is the accomplishing of the pre-determined, objective through the efforts of other people (Manajemen adalah melakukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui dan atau bersama orang lain)

59 KESIMPULAN PENGERTIAN ADMINISTRASI
Suatu proses pengaturan kerjasama (cooperation) Dari sekelompok orang (group, teamwork) Untuk mencapai tujuan tertentu (goals, objective) Secara rasional (rationality)

60 PENGERTIAN ADMINISTRASI DALAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (SP
PENGERTIAN ADMINISTRASI DALAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (SP. Siagian, 2016) Administrasi Pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu ADMINISTRASI DAN PEMBANGUNAN Administrasi merupakan Keseluruhan daripada proses kerjasama manusia untuk mencapai sesuatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan suatu tingkat rasionalitas tertentu

61 Administrasi merupakan keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil, dimana pelaksanaannya pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya PEMBANGUNAN didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa (nation State) menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation Building)

62 SPIRIT PEMBANGUNAN Pembangunan merupakan suatu proses
Pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan (ekonomi) dan perubahan (sosial)

63 4. Pembangunan mengarah pada modernitas
5. Modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multidemensional 6. Proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya 7. Rumus Pembangunan= Perencanaan+Pertumbuhan+Perubahan

64 RUMUS KONSEP PEMBANGUNAN
PERENCANAAN + PERTUMBUHAN + PERUBAHAN Bidang Sosial (Keadilan Sosial) Bidang Politik/Administrasi Pembangunan Bidang Ekonomi (Pertumbuhan ekonomi dan Kesejahteraan Negara/Sosial )

65 TIPOLOGI PEMBANGUNAN + - ? TIPE PERENCANAAN PERTUMBUHAN PERUBAHAN
I.Tipe Ideal + II.Menghasilkan dalam jangka pendek - III.Menghasilkan dlm jangka panjng IV. Kegagalan V. Dorongan lingkungan VI.Pragmatisme VII. Krisis VIII.Stagnasi IX. CHAOS ?

66 WHAT IS CHAOS ?? (ANOMALI)
C = Confusion (kebingungan) H = Hassle (percekcokan) A = Angry (marah, gusar) O = Obstacle (rintangan, halangan) S = Stagnant (mandeg, jalan ditempat) VACUUM

67 MAKNA PEMBANGUNAN Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketataran kehidupan masyarakat yang lebih baik (hari ini dan hari esok). Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (value free).

68 Pembangunan memperoleh sifat dan konsep transendental (keyakinan, harapan, kepercayaan), sebagai meta-diciplinary phenomenon, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, the ideology of developmentalism Pembangunan sebagai konsep yang sarat/ terikat nilai (value loaded) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat Pembangunan menjadi culture specific, situation specific dan time specific.

69 SUBSTANSI PEMBANGUNAN
Hakikat nilai pembangunan yang harus dicapai dengan ruang lingkup indikator ekonomi klasik Vs indikator neo-ekonomi Hakikat proses pembangunan dengan ruang lingkup teori konflik Vs teori ekuilibrium Pentahapan dan jalur pembangunan dengan ruang lingkup unilinear Vs pembangunan multilinear; model kebutuhan (necessity model) Vs model kemungkinan (possibility model)

70 4. Dimensi hubungan antar bangsa dalam proses pembangunan dengan ruang lingkup dependency model Vs Difusionism 5. Keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidupnya dengan ruang lingkup model batas pertumbuhan (limits to growth) Vs model kegagalan (models of dooms) 6. Pemilikan faktor produksi dengan ruang lingkup capitalism mode of production Vs socialist mode of production 7. Strategi pembangunan dengan ruang lingkup strategi pertanian Vs strategi industri; big push strategy Vs un-balanced growth strategy

71 PENDUDUK DAN TEORI PEMBANGUNAN
TAHUN JUML. PENDDK INTERVAL TEORI PEMBANGUNAN ( GRAND THEORY) Awal Masehi 250 Juta Dark age (Jaman Jahiliyah), Population Decrease 500 Juta 1650 Tahun (2 x lipat) Population Increase dan Kekurangan pangan (Malthus) 1 Milyar 200 Tahun Proteksi Perdagangan (Adam Smith, David Ricardo) Teori Geopolitik-Frederick Ratzel; Ekspansi wilayah 1,5 Milyar Teori Kolonialisme, Imperialisme (Haushoffer, Clausewitz) 1925 2 Milyar 75 Tahun Negara Kolonisasi, Buffer Zone 1975 4 Milyar 50 Tahun Ekonomi Dunia Baru (PBB), People Development 1990 5 Milyar Era Iptek, Informasi, dan Komunikasi (Alvin Toffler) 6 Milyar Free Trade, Konsumsi massa tinggi , Pertumbuhan Ekonomi (WW. Rostow, Michell Todaro) 7 Milyar 25 Tahun Krisis Ekonomi Global, People Center Development (David Korten), Civil Society, Empowerment (Friedmann, Chambers)

72 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (Sondang P. Siagian, 1983)
Keseluruhan proses pelaksanaan daripada rangkaian kegiatan yang bersifat pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju modernitas dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam rangka pembangunan nasional (national building) Seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan

73 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (SP. Siagian, 2016)
Seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa (Nation State) yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuannya

74 GEORGE FRANKLIN GANT (1846 – 2010)
Development Administration: Concept, Goals, Methods (1979)

75 GEORGE F. GANT (1969) Development administration is the term used to denote the complex of agencies, management systems, and processes a government establishes to achieve its development goals It is adjustment of the bereaucracy to the vastly increased number, variety and complexity of government functions required to respond to public demands for development Development administration is the administration of policies, programs, and projects to serve development purposes

76 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (George F.Gant, 1979)
Administrasi Pembangunan sebagai terminologi yang dipergunakan untuk mengartikan sesuatu yang bersifat komplek dari aktor, sistem manajemen, dan proses pemerintahan untuk mencapai tujuan pembangunan Hal tersebut dilaksanakan oleh birokrasi untuk mencapai perubahan yang sangat luas sesuai fungsi pemerintah dan apa yang dikehendaki, direspon, dan di minta oleh masyarakat dalam pembangunan Dengan demikian, administrasi pembangunan adalah kebijaksanaan, program dan proyek untuk melayani tujuan pembangunan.

77 PAUL MEADOWS (1982) Development administration can be regarded as the public management of economic and social change in term of deliberate public policy The development administrator is concerned with guiding change (# revolusi mental)

78 EDWARD W. WEIDNER (1985) Development administration: Public administration with a special purpose Administration with the objective of political, economic and social development Development administration is the process of guiding an organization toward the achievement of development objectives

79 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (Bintoro Tjokroamidjojo,1978)
Adalah suatu administrasi bagi usaha pembangunan sosial ekonomi (perubahan dan pertumbuhan) Secara lebih spesifik administrasi pembangunan mempunyai fungsi untuk: perumusan kebijakan dan program-program pembangunan (kearah modernisasi pembangunan bangsa atau pembangunan sosial ekonomi) dan pelaksanaannya (proyek) secara efektif

80 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (Ginanjar Kartasasmita, 1997)
Bagaimana hubungan antara administrasi (negara/publik) dan pembangunan ? Bagaimana sistem administrasi harus dibangun agar memiliki kemampuan mengemban tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan? Aplikasi administrasi pembangunan (saat ini) hanya sebatas penerapan dalam peraturan perundangan (autentik).Sedangkan praktik sehari-hari dipengaruhi oleh tugas pokok, fungsi, dan etika jabatan/kekuasaan

81 REFORMULASI KONSEP PEMBANGUNAN DI INDONESIA (Ginanjar Kartasasmita, 2010)
Bahwa model pembangunan yang pada masa lalu lebih menekankan pertumbuhan ekonomi, terbukti telah gagal, karena itu dibutuhkan pemikiran baru dalam model pembangunan (Another development theory) Reformulasi model liberal telah menghasilkan konsep neo-liberalisme sementara model marxisme menghasilkan teori ketergantungan (dependencya theory)

82 Fenomena modernisasi dalam pembangunan selama ini telah menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi baru yang juga banyak memunculkan masalah baru diantaranya terkait lingkungan dan sosial. Diantara indikator masalah sosial adalah berkurangnya jumlah kemiskinan tetapi kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin semakin tinggi sebagaimana gini ratio yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS).

83 Dengan realita tersebut, perlu ditawarkan prioritas baru yakni human development, yakni sebuah konsep pembangunan dimana manusia menjadi pusatnya. Dalam konsep human development ini, peran sektor pendidikan dan kesehatan sangatlah krusial. Konsep ini menjadi penting karena peringkat Human Development Index (HDI) Indonesia selalu berada diatas level 100.

84 Pembangunan kedepan harus dapat menjamin keberlanjutan tiga hal yakni lingkungan (natural environment/ruang yang memadai), lingkungan sosial serta kondisi politik yang kondusif

85 Terkait aspek politik, perlu menggaris bawahi pentingnya demokrasi sebagai bentuk legitimasi rakyat, karena pembangunan harus mendapat dukungan rakyat. Dalam demokrasi, manusia harus mendapatkan hak kebebasan ekonomi dan kebebasan politik sebagai prioritas human development untuk melahirkan manusia Indonesia yang cerdas, arif, serta memiliki prakarsa (inovasi) dan inisiatif

86 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (Mustopadidjaja, 1988)
Sebagai ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi negara dilakukan, sehingga sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efesien

87 Oleh karena itu administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi, yaitu:
1. Penyusunan kebijakan untuk penyempurnaan administrasi negara, meliputi bidang: organisasi, kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan sarana administrasi 2. Penyempurnaan administrasi untuk mendukung: (a)perumusan kebijakan dan program-program pembangunan (disebut the development of administration), serta (b) pelaksanaan program dan proyek secara efektif ( disebut the administration of development process)

88 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (Sofian Effendi, 1990)
mensinyalir bahwa salah satu hambatan besar dalam pembangunan di negara berkembang (termasuk Indonesia), adalah sistem administrasi negara yang belum/tidak memiliki kemampuan yang cukup memadai buat melaksanakan berbagai tugas pembangunan yang semakin kompleks Hambatan menjadi semakin nyata pada Tahap Pembangunan Jangka Panjang Kedua (1993/ /2019), karena berbeda dengan Pembangunan Jangka Panjang Pertama sebelumnya (Orla, Orba)

89 Tujuan pembangunan nasional masa kini akan lebih menitik beratkan pada peningkatan kualitas manusia dan kualitas masyarakat sebagai upaya meningkatkan martabat manusia. Orientasi pembangunan yang berubah ini memerlukan sistem administrasi yang berbeda dari sistem yang ada sebelumnya (Government), atau sekarang ini---(Governance) ---Reformasi administrasi/ Reformasi birokrasi

90 Sistem administrasi (pembangunan) yang baru harus memerlukan struktur yang lebih organis-adaptif, deregulatif, mekanistik-prosedural (SOP), dan lebih memiliki orientasi pelayanan publik, serta lingkungan politiko-birokratik yang mampu mengawasi kegiatan birokrasi

91 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (Agus Suryono, 2008)
Merupakan suatu usaha berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu masyarakat bersama pemerintah dan swasta, sosial media, NGo/LSM (Governance) yang bersifat multidimensional dan mencakup perubahan penting dalam struktur sosial, sikap dan perilaku masyarakat, serta lembaga nasional yang berproses melalui suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir (sustainable) dalam suatu perubahan sosial yang bersifat global

92 Upaya tersebut ditempuh dengan cara modernitas (Iptek - IT), proses pembinaan bangsa dalam berbagai bidang kehidupan kearah masyarakat yang lebih maju disertai akselerasi pertumbuhan di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan administrasi Hakekatnya, keberhasilan pembangunan dapat diukur/dilihat dari kualitas perencanaan, pelaksanaan, monev (pengawasan) pembangunan sebagai indikator manajemen pembangunan

93 SASARAN (TARGET) ADMINISTRASI PEMBANGUNAN ADALAH PEMBANGUNAN ADMINISTRASI

94 PEMBANGUNAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Aspek Pembangunan Non-Administratif (Non-teknis) Aspek Pembangunan Administratif (Teknis) Disebut independent phase pembangunan

95 TUJUH INDEPENDENT PHASE PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN NON ADMINISTRATIF: Adanya kebutuhan yang dirasakan untuk membangun (felt needs) Keputusan-keputusan politik (political decisions) sebagai landasan dari pemuasan kebutuhan yang dirasakan Dasar hukum (legal bases) untuk tindakan-tindakan yang akan diambil

96 PEMBANGUNAN ADMINISTRATIF :
Perumusan rencana pembangunan nasional (formulation of development plan) Rincian program kerja (detailed work programs) - berbentuk proyek-proyek Implementasi kegiatan (implementation of activities) Penilaian hasil-hasil yang dicapai (evaluation of results obtained)

97 PROSES PEMBANGUNAN NASIONAL
II III IV C V VI VII VIII E F IX

98 KETERANGAN : Motivasi untuk membangun karena adanya kebutuhan yang dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memegang peranan yang menentukan sebagai motivator dan fasilitator Perumusan dan pengambilan keputusan-keputusan politik yang mencerminkan keinginan dan motivasi rakyat untuk memperbaiki nasibnya. Yang memegang peranan penting dalam langkah ini adalah wakil-wakil rakyat dalam lembaga perwakilan (MPR, DPR) Perletakan dasar hukum bagi kegiatan-kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan. Yang terlibat dalam langkah ini adalah pemerintah bersama-sama dengan wakil-wakil rakyat

99 Perumusan “Rencana Pembangunan Nasional” untuk jangka waktu tertentu (pada umumnya 5 tahun) sebagai keputusan pemerintah yang dituangkan dalam suatu rencana yang mencakup bidang-bidang : pembangunan di bidang politik (A), pembangunan di bidang ekonomi (B), pembangunan dibidang sosial budaya (C), pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan (D), pembangunan di bidang adeministrasi negara/publik (E). Aktor-aktor kunci yang terlibat dalam langkah ini adalah kelompok teknokrat dan pejabat-pejabat senior (profesional) di dalam pemerintahan

100 Perumusan program-program kerja sebagai rincian daripada rencana yang telah dibuat. Dalam langkah ini yang terlibat adalah seluruh aparat eksekutif (administrative elite) untuk memikirkan, merumuskan, dan merinci program-programnya Penentuan proyek-proyek pembangunan sesuai dengan pembidangan pembangunan yang telah ditentukan. Yang terlibat dalam langkah ini adalah seluruh aparat pemerintah dari tingkat pusat maupun daerah Implementasi proyek-proyek pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Yang terlibat aktif dalam pelaksanaan ini adalah pemerintah dan rakyat sebagai satu kesatuan (integral comprehensif system)

101 Evaluasi dari hasil-hasil pelaksanaan untuk melihat apakah rencana dapat direalisasi sebagaimana mestinya (baik ditinjau dari segi penyelesaian proyek-proyek, efesiensi penggunaan anggaran, tenaga kerja, termasuk dalam hal menemukan faktor-faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan) Sistem umpan balik (feed back) dimana alur informasi disampaikan kepada pimpinan proyek dan badan perencana dengan maksud untuk lebih dapat meningkatkan kinerja (performance) aparatur pelaksana dimasa-masa yang akan datang, disamping untuk meneliti dan mengevaluasi segi kelebihan dan kelemahan atau baik dan buruknya proses (desain) perencanaan yang pernah dibuat dan dilaksanakan --- Sustainable Development (MDGs --- SDGs)

102 MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs - 2015) – SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
MDG.1 = Poverty (Kemiskinan) MDG.2 = Education (Pendidikan) MDG.3 = Gender Equality (Persamaan Gender) MDG.4 = Child Mortality ( Kematian Bayi) MDG.5 = Maternal Health (Kesehatan Ibu) MDG.6 = Combating HIV/AIDS (Penanggulangan HIV/AIDS) MDG.7 = Environmental Sustainability (pembangunan lingkungan berkelanjutan) MDG.8 = Global Partnership (KemitraanGlobal)

103 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (Agenda SDGs – 2030)
End poverty in all its forms everywhere (Berkurangnya kemiskinan) End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture (Berkurangnya kelaparan) Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages (Jaminan kesehatan) Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all (Pemerataan pendidikan)

104 Achieve gender equality and empower all women and girls (Kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita dan gadis) Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all (Ketersediaan air dan sanitasi) Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all (Ketersediaan energi)

105 Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all (Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas pekerja) Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation (Pembangunan infrastruktur dan inovasi industrialisasi)

106 Reduce inequality within and among countries (Mengurangi kesenjangan antar negara)
Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable (Pembangunan kota dan tempat hunian yang aman dan berkelanjutan) Ensure sustainable consumption and production patterns (Pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan)

107 Take urgent action to combat climate change and its impacts
Take urgent action to combat climate change and its impacts* (Tindakan terhadap perubahan klimatologi dan dampaknya) Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development (Konservasi dan pendayagunaan sumber--sumber samudera dan kelautan secara berkelanjutan)

108 Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss (Perlindungan dan pendayagunaan terhadap teritorial eko sistem, kesehatan kehutanan yang semakin rusak)

109 Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels (Kebebasan masyarakat untuk melanjutkan pembangunan, penegakan hukum, dan akuntabelitas kelembagaan) Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development (Penguatan kerjasama global yang berkelanjutan)

110 *) Acknowledging that the United Nations Framework Convention on Climate Change is the primary international, intergovernmental forum for negotiating the global response to climate change.

111 Reduce inequality within and among countries
Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable Ensure sustainable consumption and production patterns Take urgent action to combat climate change and its impacts*  Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development

112 MATRIX OPTIMUM STRATEGY (Hahn Been Lee)
W A K T U Menguntungkan Tidak Menguntungkan KEPEMIMPINAN STRATEGI MENYELURUH STRATEGI INKREMENTAL STRATEGI INKREMENTAL TIDAK ADA STRATEGI (CHAOS)

113 KETERANGAN : WAKTU = dilihat dari indikator situasi - kondisi lingkungan sosial dan struktur politik KEPEMIMPINAN = dilihat dari indikator agen/aktor pembaharu dan struktur intern dari suatu lembaga/organisasi pembaharu

114 ALASAN KHUSUS PENTINGNYA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (URGENCY)

115 ALASAN KHUSUS PENTINGNYA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata sosial, politik, dan ekonominya agar pembangunan dapat berhasil efektif dan efesien

116 Secara fakta ilmu administrasi negara (publik) dengan setting kebudayaan barat tidak cocok dengan setting kebudayaan negara berkembang yang sedang membangun (termasuk setting sosial, politik dan ekonominya) Tujuannya: adalah sedapat mungkin membuat konsep, teori, model administrasi negara (publik) yang berguna bagi pembangunan negara yang sedang berkembang, tetapi tidak berdasar setting kebudayaan barat, melainkan berdasarkan budaya setempat (cultural boundaries)

117 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN = ADMINISTRASI YANG BERLAKU DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG (DEVELOPING COUNTRIES)

118 ADMINISTRASI BAGI PEMBANGUNAN NEGARA-NEGARA BERKEMBANG
KONSEP DAN TEORI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN MODEL, STRATEGI, PRAKTEK ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (PEMBANGUNAN ADMINISTRASI) ADMINISTRASI BAGI PEMBANGUNAN NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

119 KELOMPOK DAN ASOSIASI MASYARAKAT PENDUKUNG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

120 PUBLIC ADMINISTRATION (ASPA - AMERIKA)
AMERICAN SOCIETY FOR PUBLIC ADMINISTRATION (ASPA - AMERIKA) COMPARATIVE ADMINISTRATION GROUP (CAG – ASIA) Bergeser dari Adm.Negara ke Adm.Pemb DEVELOPMENT ADMINISTRATION GROUP (DAG - EROPA)

121 AMERICAN SOCIETY FOR PUBLIC ADMINISTRATION DAN PENGEMBANGAN KONSEP ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

122 PUBLIC ADMINISTRATION (ASPA - AMERIKA)
AMERICAN SOCIETY FOR PUBLIC ADMINISTRATION (ASPA - AMERIKA) COMPARATIVE ADMINISTRATION GROUP (CAG – ASIA) Bergeser dari Adm.Negara ke Adm.Pemb DEVELOPMENT ADMINISTRATION GROUP (DAG - EROPA)

123 IAPA = Indonesian Association for Public Administration IIAS = International Institute of Administrative Science IASIA = International Association of Schools and Institutes of Administration

124 Society for International Development (SID)
Eastern Region Organization of Public Administration (EROPA) International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP) Policy Study Organization (PSO) National Association of Public Administators (PERSADI) Indonesian Association of Social Sciences (HIPIIS)

125 CHARTER MEMBERS DEVELOPMENT ADMINISTRATION GROUP (Teheran, 14-12-1966)
Iran – Dr. Iraj Ayman Pakistan – Dr. Ahmed India – Dr. Ajit Bannerjee Philipina – Dr. Abelardo Samonte Hongkong – Dr. SS. Hsueh Korea – Dr. Hahn Been Lee Indonesia – Dr. Sondang P. Siagian

126 RUANG LINGKUP DAN UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

127 RUANG LINGKUP ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Menyempurnakan administrasi negara (publik), antara lain dibidang: organisasi, kepegawaian, keuangan, struktur, fungsi, manajemen, SDM, PR/Humas, teknologi, dsb Administrasi pembangunan terdiri dari dua hal: pertama, merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan sebagai proses administrasi negara (publik) dan sebagai proses politik; kedua, melaksanakan kebijakan pembangunan tersebut secara efektif dan efesien Membangun partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

128 UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Perumusan kebijakan negara (public policies) dan perencanaan strategi (renstra) pembangunan Penyusunan instrumen-instrumen pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efesien. Semuanya tergantung pada: kepemimpinan, koordinasi, pengawasan (monev), dan fungsi administrator (sebagai unsur pembaharu); organisasi, kepegawaian, keuangan, sarana administrasi, partisipasi masyarakat, dan sumber-sumber (unsur non pembaharu/ teknis)

129 RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN
Pembangunan Wilayah/Geografi Pembangunan Sumberdaya Alam (SDA) Pembangunan Penduduk (SDM) Pembangunan Ideologi Pembangunan Politik Pembangunan Ekonomi Pembangunan Sosial Pembangunan Budaya Pembangunan Pertahanan & Keamanan Pembangunan Administrasi/Birokrasi?

130 CIRI, KECENDERUNGAN, UNSUR, DAN PRODUK ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

131 CIRI-CIRI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Menekankan pada usaha-usaha kearah perubahan yang lebih baik dimasa depan Perbaikan (reformasi) administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang Ipoleksosbudhankam, dengan prioritas di bidang sosial-ekonomi Setting negara berkembang Bersikap aktif terhadap pembangunan (kebijakan dan pelaksanaannya)

132 Bersifat Inovasi dan perubahan
Berorientasi pada masa depan (futuralistik) Fungsi pembangunan dan Development Agent Berisi administrasi kebijakan dan program-program pembangunan Echological approach, Action oriented, dan problem solving Sebagai penentu kebijakan dan pelaksana kebijakan (Cycle of public policy) Sebagai change of agent

133 Apabila dibandingkan dengan administrasi negara, maka akan nampak sebagai berikut:

134 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
ADMINISTRASI NEGARA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Setting negara maju Bersikap netral terhadap pembangunan Tertib dan Efesien Masa kini Public service & Law and Order Balancing Agent Kerapian aparatur Legalistic approach Pelaksanaan kebijaksanaan Setting negara berkembang Bersikap aktif terhadap pembangunan: kebijaksanaan dan pelaksanaan Inovasi & change Masa depan Development function Development agent Administrasi kebijaksanaan dan isi-isi program pembangunan Echological approach, Action oriented, dan problem solving Penentu kebijaksanaan dan pelaksanaan sebagai change agent

135 CIRI ADMINISTRASI NEGARA CIRI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Lebih banyak terkait dengan lingkungan masyarakat negara-negara maju Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara baru berkembang Dalam ilmu adm. Negara terdapat kelompok yang cenderung berpendapat turut berperannya adm.negara dalam proses perumusan kebijaksanaan, tapi peranan itu tetap masih kurang ditekankan. Bahkan ada yang menyebut adm.negara bersikap netral terhadap tujuan-tujuan pembangunan masyarakat Adm.pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan (commited) terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaannya maupun dalam pelaksanaannya yang efektif. Bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dll yang dirumuskan dalam kebijakan melalui proses politik Lebih menekankan kepada pelaksanaan yang tertib/efesien dari unit-unit kegiatan pemerintah pada saat ini (berorientasi masa kini) Berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan (inovasi) kearah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat dimasa depan (berorientasi masa depan)

136 Lebih menekankan kepada tugas-tugas umum (rutin) dalam rangka pelayanan masyarakat (public service) dan tertib pemerintahan (law and order). Administrasi negara lebih bersikap sebagai pelopor penyeimbang (balancing agent) Lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan (development function) dari pemerintah. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk merumuskan kebijaksanaan-2 pembangunan dan pelaksanaannya yang efektif seperti disebutkan terdahulu, disamping kemampuan dan pengendalian instrumen-2 bagi pencapaian tujuan-2 pembangunan. Administrasi pembangunan lebih bersikap sebagai pelopor pembangunan (development agent) Sebagai akibat dari hal yang disebutkan diatas, maka administrasi negara lebih menengok kepada kerapian aparatur administrasi itu sendiri Adm.pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang yaitu: ekonomi, sosial, budaya, dll. Dengan perkataan lain administrasi dari kebijaksanaan dan isi program-program pembangunan

137 Dalam administrasi negara seakan-akan ada kesan menempatkan administrator dalam aparatur pemerintah sekedar sebagai pelaksana Dalam administrasi pembangunan, administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (change of agent) Lebih berpendekatan legalistik (legalistic approach) Lebih berpendekatan lingkungan (ecological approach), berorientasi pada kegiatan (action oriented) dan bersifat pemecahan masalah (problem solving)

138 TUJUH CIRI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (Ferrel Heady, 1995)
Pertama : pola dasar administrasi publik bersifat jiplakan (imitative) daripada aslinya (indigenous) Kedua : birokrasi dinegara berkembang kekurangan sumber daya manusia terampil yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pembangunan Ketiga : birokrasi lebih berorientasi pada hal-hal lain daripada mengarah pada yang benar-benar menghasilkan

139 Keempat : ada kesenjangan yang lebar apa yang dinyatakan atau yang hendak ditampilkan dengan kenyataan Kelima: birokrasi di negara berkembang seringkali bersifat otonom, artinya lepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat

140 Keenam : di banyak negara berkembang birokrasi sangat lamban dan makin bertambah birokratik.
Ketujuh: unsur-unsur nonbirokratik sangat berpengaruh terhadap birokrasi. Misalnya hubungan keluarga, hubungan-hubungan primordial lain seperti suku dan agama, dan keterkaitan politik yang mempengaruhi birokrasi

141 KECENDERUNGAN STUDI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Perhatian terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan (kebijakan publik, program dan instrumen pelaksanaannya, ekologi politik, dan institutional building) Perhatian terhadap tingkah laku dan peranan birokrasi (hubungan antar orang dalam birokrasi, bagaimana keputusan diambil, sistem hubungan manusia yang komplek dalam birokrasi dan pemerintahan ---Transformasional/ Transaksional/ Transglobal)

142 Perhatian terhadap manajemen dalam administrasi negara/publik (sistem analisis dalam pelaksanaan tugas, operations research, network planning, PPBS) Perhatian terhadap perbandingan ilmu administrasi negara/publik (pengaruh setting ekologi sosial dan budaya terhadap administrasi) Munculnya CAG yang mengembangkan diri menjadi DAG (Development Administration Group, 14/12/1966 di Teheran) dengan tujuan mengembangkan alat analisa administrasi untuk pembangunan.

143 UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Perumusan kebijakan publik dan perencanaan pembangunan Penyusunan instrumen (supporting system) secara efektif, antara lain: kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, dan fungsi administrator sebagai unsur pembaharu, organisasi, kepegawaian, keuangan, partisipasi masyarakat, dan sumber-sumber.

144 PRODUK ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (Gerald Caiden, 1986)
Produk dan Orientasi Baru Administrasi Pembangunan, adalah: Pelayanan Publik dan Reformasi Administrasi

145 IMPLIKASI PARADIGMA PEMBANGUNAN TERHADAP PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

146 IMPLIKASI MODEL/TEORI PEMBANGUNAN TERHADAP ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
KRITERIA ADM. PEMBANGUNAN MODEL PEMBANGUNAN I MODEL PEMBANGUNAN II MODEL PEMBANGUNAN III Landasan Teori Birokrasi Klasik, Prinsip Manajemen Human Relations Kelembagaan Adm. Negara Baru Human Realtions Orientasi Tujuan Efesien Efektivitas Produktivitas Pemerataan Partisipasi Bawahan Human Dignity Personal and Organizational Development Partisipasi Empowerment Ciri-Ciri Birokrat Entrepreneur Agen Tunggal Service Provider Equitable Administrator Sbg Fasilitator Hidup, Bekerja Belajar bersama rakyat

147 Struktur dan Proses Sentralisasi Top Down Otoriter Birokrasi Tinggi Regulasi Penuh Desentralisasi Bottom-Up Delegasi Debirokratisasi Deregulasi Devolusi Transactive Demokrasi Debirokrasi Otonom Jangkauan Nasional Internasional Regional Antar Regional Lokal/Individual Antar Strata Sosial Anggapan terhadap Masyarakat dan Lingkungan Tidak Mampu Economic Man Homogen Kurang Mampu Perlu Basic Needs Relatif Homogen Penuh Potensi Self Help Variasi Lokal Modal Utama Kapital Kemampuan Administratif dan Anggaran Kreativitas dan Komitmen Individu dan Organisasi Lokal/ LSM

148 PERGESERAN PARADIGMA MASALAH DAN ISU PEMBANGUNAN DI INDONESIA
MASALAH DAN ISU < ABAD21 MASALAH DAN ISU > ABAD 21 Kemiskinan dan Pengangguran Korupsi Keadilan Sosial Terorisme dan Separatisme Pemerataan Pembangunan Peredaran Narkoba dan Pemalsuan Obat (Terlarang)

149 PERGESERAN PERADIGMA PEMBANGUNAN ABAD 21
PRAGMATIS DEMOKRATIS (FILSAFATI) EKONOMIS (BISNIS) IDEOLOGIS REALISTIK PLURALISTIK (RELATIF)

150 DESENTRALISTIK SENTRALISTIK TOPDOWN BOTTOMUP STATELESS PEOPLE POWER

151 KESADARAN KOLEKTIF KESADARAN INDIVIDU

152 GOVERNMENT GOVERNANCE
(PEMERINTAH, TUJUAN, STRUKTURAL, PASIF) GOVERNANCE (KEPEMERINTAHAN, PROSES, FUNGSIONAL, AKTIF)

153 PERSPEKTIF STUDI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

154 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN : berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata-pranata sosial, politik dan ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil secara efektif dan efesien

155 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN : adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya DARI SUDUT PRAKTEK: Administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam satu pengertian, yakni administrasi dan pembangunan.

156 DUA PENGERTIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Yaitu : ADMINISTRASI BAGI PEMBANGUNAN DAN PEMBANGUNAN ADMINISTRASI Administrasi bagi Pembangunan, digunakan dalam pendekatan manajemen. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa masalah administrasi bagi pembangunan adalah masalah manajemen pembangunan Sedangkan Pembangunan Administrasi digunakan dalam pendekatan organisasi atau kelembagaan

157

158 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEBAGAI KONSEP DAN TEORI
ADMINISTRASI BAGI PEMBANGUNAN (MANAJEMEN PEMBANGUNAN) DAN PEMBANGUNAN ADMINISTRASI (ORGANISASI/ KELEMBAGAAN) SEBAGAI PRAKTEK

159 MENGAPA PENDEKATAN MANAJEMEN DIPERLUKAN ?
Sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi (efektif dan efesien) Manajemen mampu mengatur dan menjaga keseimbangan keanekaragaman tujuan, kepentingan, dan kegiatan yang saling bertentangan Manajemen mampu memberikan pedoman berpikir dan bertindak (science and art)

160 FUNGSI MANAJEMEN PEMBANGUNAN
Yakni POSDCoRB untuk perencanaan, pengorganisasian, staffing, pengerahan (mobilisasi) sumberdaya, koordinasi (pengarahan, menggerakkan) partisipasi langsung oleh pemerintah, pelaporan (monev, pengawasan), dan penganggaran (budgeting) Pendekatan terhadap fungsi-fungsi tersebut dilengkapi dengan peran informasi yang amat penting sebagai instrumen atau perangkat bagi manajemen

161 BIDANG PROFESI/KEAHLIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

162 PROFESI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (NON-ADMINISTRATIF)
Kegiatan (riset) identifikasi kebutuhan masyarakat yang dirasakan untuk membangun (felt needs) Pengambilan dan pembuatan keputusan (politik) Pembuatan dasar hukum (legal bases) atau agenda akademis untuk dasar tindakan-tindakan yang akan diambil

163 PROFESI PEMBANGUNAN ADMINISTRASI
Ahli dalam perumusan rencana pembangunan Ahli dalam pembuatan (proposal) rincian program kerja dan proyek (RAB) Ahli dalam implementasi kegiatan proyek dan program-program pembangunan Ahli dalam penilaian hasil-hasil pembangunan (monitoring dan evaluasi)

164 PROFESI PERENCANAAN (PEMBANGUNAN)
Perencanaan adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta dan atau perkiraan yang mendekat (estimate) sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-tindakan kemudian (Abdulrachman, 1973). Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penetuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan dating dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan (Siagian, 1994).

165 Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini dan diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu (G. Terry, 1975).

166 Perencanaan adalah proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan-tujuan dan menguraikan bagaimana cara pencapainnya (Stoner and Wankel, 1986 dalam Kusmiadi, 1995). Perencanaan adalah pemilihan alternatif atau pengalokasian berbagai sumberdaya yang tersedia. (Soekartawi, 2000),

167 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PEMBANGUNAN ADMINISTRASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN MODEL PERENCANAAN MECHANISTIC BLUE PRINT/ TOP DOWN PARTISIPASI MOBILISASI MODEL PERENCANAAN HUMAN ACTION BOTTOM UP PARTISIPASI OTONOM/ MANDIRI MODEL PERENCANAAN PARTISIPATIF Vs PERENCANAAN STRATEGIS (SWOT)

168 IMPLIKASI PENDEKATAN PERENCANAAN
NEO-CLASSICAL ECONOMICS STRUCTURAL-FUNCTIONALISM (teknokratik) NORMATIVE RATIONAL COMPREHENSIVE TOP-DOWN APPROACH THE THIRD WAY / “PANCASILA” INSTITUTIONAL ECONOMY MIXED SCANNING  STRATEGIC PLANNING AREA MANAGEMENT (?) PROPORTIONAL APPROACH NEO-MARXISM ECONOMICS PARTICIPATORY PRAGMATISM INCREMENTALISM ACTION PLANNING BOTTOM-UP APPROACH

169 PROSES PERENCANAAN 1. Proses Politik : Pemilihan langsung dipandang sebagai proses perencanaan karena menghasilkan rencana pembangunan dalam bentuk Visi, Misi, dan Program yang ditawarkan Presiden/ Kepala Daerah terpilih selama kampanye. 2. Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan 3. Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (stake holders)  Antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang 4. Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan

170 PROFESI IMPLEMENTASI PROYEK DAN PROGRAM (PEMBANGUNAN)

171 PROFESI REFORMASI ADMINISTRASI
Perubahan perencanaan yang disengaja dan berhati-hati (deliberate) dalam birokrasi publik Sama dengan inovasi Improvisasi dalam pelayanan publik yang efesien dan efektif untuk mencapai output dan outcome proses reform sebagai produk organisasi administrasi Diperlukan untuk mengatasi ketidakpastian dan mempercepat perubahan yang berlangsung dalam lingkungan organisasi Hakekat reformasi administrasi adalah merupakan usaha yang berorientasi pada pencapaian tujuan (MBO = Management By Obyective)

172 TIGA ASPEK PENTING REFORMASI ADMINISTRASI (Merilee S.Grindle, 1997)
Human Resources Development (membangun sumberdaya manusia) Organizational Strengthening (memperkuat organisasi) Institutional Reform (berkaitan dengan perbaikan visi, misi, kelembagaan melalui perencanaan jangka pendek, jangka menengah , dan jangka panjang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungannya (ekologi/ enveronment administrasi)

173 EMPAT TUJUAN REFORMASI ADMINISTRASI
Melakukan perubahan inovatif terhadap kebijakan dan program-program pelaksanaan Meningkatkan akuntabilitas administrasi Meningkatkan kualitas personal (Sumberdaya Aparatur/ Manusia) Melakukan antisipasi terhadap kemungkinan kritik dan keluhan dari publik atau pihak luar

174 TIGA KATEGORI REFORMASI ADMINISTRASI
Menyempurnakan tatanan (manajemen) Menyempurnakan metode (cara) Menyempurnakan unjuk kerja (performance)

175 PERSPEKTIF REFORMASI ADMINISTRASI (Gerald E. Caiden, 1999)
Secara umum, mengidentifikasi berbagai usaha untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas organisasi Secara khusus, mengidentifikasi berbagai perubahan organisasi sebagai langkah penyempurnaan administrasi publik, atau dalam rangka mengobati penyakit (patologi) administrasi, misal: masalah SOP, KKN, Spoil system Vs Meryt system, pelayanan prima, dikotomi politik-administrasi, dsb

176 ARAH PEMBAHARUAN/REFORMASI ADMINISTRASI
Perubahan sikap birokrasi yang cukup mendasar sifatnya. Didalamnya terkandung berbagai unsur : Pertama, birokrasi harus dapat membangun partisipasi rakyat. Kedua, birokrasi hendaknya tidak cenderung berorientasi kepada yang kuat, tetapi harus lebih kepada yang lemah dan kurang berdaya. Ketiga, peran birokrasi harus bergeser dari mengendalikan menjadi mengarahkan, dan dari memberi menjadi memberdayakan. Keempat, mengembangkan keterbukaan dan kebertanggungjawaban.

177 PERSYARATAN PEMBAHARUAN ADMINISTRASI
Adanya semangat yang tidak mudah patah. Semangat dan tekad diperlukan untuk mengatasi inersia birokrasi dan tantangan yang datang (terutama) dari kalangan mereka sendiri yang merasa dirugikan karena perubahan. Pembaharuan harus dilakukan secara sistematis dan terarah, didukung oleh political will yang kuat, konsisten, dan konsekuen. Tidak selalu harus segera menghasilkan perubahan besar, tetapi dapat secara bertahap, namun konsisten.

178 ASPEK REFORMASI ADM.PUBLIK (Preventif dan Kuratif)
Perubahan struktural Perubahan fungsional Perubahan kultural (bukan budaya malu, tapi budaya merasa berdosa,budaya kerja) Perubahan psikologi/etos kerja (sikap, perilaku, dan motivasi kerja)

179 PROFESI INSTITUTION BUILDING
Dalam rangka capacity building

180 Lanjut ....

181 MODEL-MODEL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

182 MODEL Tiruan (replikasi) dari realita (dunia empiris)
Gambaran yang dirancang untuk mewakili kenyataan (realita) Tiruan dari gejala yang akan diteliti Model menggambarakan hubungan (korelasi) antar variabel, sifat atau komponen dari fenomena pengamatan Model bukanlah teori, tetapi taksonomi yang merinci komponen-komponen penting secara cermat, walaupun model mampu melahirkan teori Tujuan pembuatan model adalah mempermudah pemikiran secara logis dan sistematis Model dapat dibuat secara sederhana atau rumit, tetapi tujuan utamanya adalah ingin membantu berpikir secara rasional

183 MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS MODELS (MDGs)
MDG.1 = Poverty (Kemiskinan) MDG.2 = Education (Pendidikan) MDG.3 = Gender Equality (Persamaan Gender) MDG.4 = Child Mortality ( Kematian Bayi) MDG.5 = Maternal Health (Kesehatan Ibu) MDG.6 = Combating HIV/AIDS (Penanggulangan HIV/AIDS) MDG.7 = Environmental Sustainability (pembangunan lingkungan berkelanjutan) MDG.8 = Global Partnership (KemitraanGlobal)

184 MODEL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI NEGARA DUNIA KE III (9)
1. Model Pertumbuhan (Growth Model) 2. Model Bola Salju/lokomotif (Trickle Down Model) 3. Model Kebutuhan Dasar (Basic Need Model) Model Pemerataan (Distribution Model) Model Kesejahteraan (Welfare Model)

185 Model Kualitas Hidup (Quality of Life Model) - PQLI (Physical Quality of Life Index), dan, SQOL (Social Quality of Life) Model Partisipatif (Participative Model) Model Pembangunan berpusat pada Manusia (People Centre Development Model) – Pemberdayaan Masyarakat (Empowerment) Model Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Model)

186 INDIKATOR PQLI Angka kematian bayi (Infant Mortality Rate)
Harapan hidup (Expectation of Life) Melek Huruf (Literacy)

187 INDIKATOR SQOL INTERNAL : Kemampuan mandiri Harga diri (esteem need)
Kesanggupan mengatasi masalah Tanggungjawab sosial EKSTERNAL : Iklim lingkungan yang kondusif Aspek spiritual keagamaan

188 HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI)
Tingkat Kesehatan (Harapan Hidup) Tingkat Pendidikan (Melek Huruf) Tingkat Pendapatan Masyarakat (Income Percapita)

189 *) RUDIMENTALISME = Bersifat Elementer, Belum sempurna
WELFARE PROVISION = Persyaratan /Ketentuan Kesejahteraan

190 MODEL KESEJAHTERAAN (WELFARE PARADIGM)
KELEBIHAN: 1) Lebih menekankan pemerataan pembangunan di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. 2) Komunikasi berperan sebagai suatu rangkaian dalam membentuk sebuah ideologi melalui proses dialektika. 3) Orientasi komunikasinya lebih kepada proses oriented yang bersifat interaktif, tapi belum partisipatif KELEMAHAN : 1. Pelaksanaanya cenderung bersifat sentralistik. 2. Masih banyak rakyat yang tergantung dengan investasi asing dan proyek-proyek pembangunan (birokrasi pemerintah). 3. Belum sepenuhnya menjelaskan peranan komunikasi dalam pembangunan.

191 MODEL PEMBANGUNAN BERPUSAT PADA MANUSIA
Paradigma ini memberi peran kepada individu tidak semata-mata sebagai obyek, melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan yang berpusat pada manusia menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat dan kekhasan masyarakat setempat (kearifan lokal)

192 ORIENTASI PEMBANGUNAN BERPUSAT PADA MANUSIA
Meningkatkan mutu SDM melalui pelayanan sosial di bidang: kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan Pemberdayaan masyarakat Komunikasi di gunakan untuk membentuk subyek pembangunan Menolak interdependensi antara negara maju dan negara berkembang Manusia sebagai objek pembangunan, sekaligus sebagai subjek pembangunan.

193 PENDEKATAN BARU MODEL PEMBANGUNAN
Negara-negara Dunia Ketiga sekarang ini merupakan bagian integral dari suatu sistem internasional yang sedemikian rumit dan integratif, sehingga strategi-strategi pembangunan yang paling hebat dan terencana secara matang sekalipun dapat dimentahkan begitu saja oleh kekuatan-kekuatan asing yang keberadaan dan sepak-terjangnya sama sekali di luar kendali negara-negara yang bersangkutan (free riders).

194 Maka muncullah pendekatan yang lebih baru dan radikal yang mencoba mengkombinasikan faktor-faktor ekonomi dan institusional ke dalam suatu model sistem baru mengenai kemajuan dan keterbelakangan internasional. Pendekatan itu selanjutnya disebut sebagai paradigma ketergantungan internasional .

195 MODEL PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TOP DOWN PLANNING BOTTOM UP PLANNING

196 KELEBIHAN DAN KELEMAHAN TOP-DOWN PLANNING MODEL
Masyarakat tidak perlu bekerja serta memberi masukan program tersebut sudahdapat berjalan sendiri karena adanya peranpemerintah yang optimal. Masyarakat tidak bisa berperan lebih aktif dikarenakan peran pemerintah yang lebih dominan bila dibanding peran dari masyarakat itusendiri. Hasil yang dikeluarkan bisa optimal dikarenakan biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh pemerintah. Masyarakat tidak bisa melihat sebarapa jauh suatu program telah dilaksanakan. Mengoptimalkan kinerja para pekerja dipemerintahan dalam merealisasikan suatu program Peran masyarakat hanya sebagai penerima keputusan atau hasil dari suatu program tanpa mengetahui jalannya proses pembentukan program tersebut dari awal hingga akhir. Tujuan utama dari program tersebut yang hendaknya akan dikirimkan kepada masyarakat tidak terwujud dikarenakan pemerintah pusat tidak begitu memahami hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat. Masyarakat akan merasa terabaikan karena suara mereka tidak begitu diperhitungkan dalam proses berjalannya suatu proses. Masyarakat menjadi kurang kreatif dengan ide-ide mereka

197 KELEBIHAN DAN KELEMAHAN BOTTOM-UP PLANNING MODEL
Peran masyarakat dapat optimal dalam memberikan masukan atau ide-ide kepada pemerintah dalam menjalakan suatu program. Pemerintah akan tidak begitu berharga karena perannya tidak begitu besar. Tujuan yang diinginkan oleh masyarakatakan dapat berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat karena ide-idenya berasal dari masyarakat itu sendiri sehingga masayarakat bisa melihat apa yang diperlukan dan apa yang diinginkan. Hasil dari suatu program tersebut belum tentu baik karena adanya perbedaan tingkat pendidikan dan bisa dikatakan cukup rendah bila dibanding para pegawai pemerintahan. Pemerintah tidak perlu bekerja secara optimal dikarenakan ada peran masyarakat lebih banyak. Hubungan masyarakat dengan pemerintah tidak akan berjalan lebih baik karena adanya selisih paham atau munculnya ide-ide yang berbeda dan akan menyebabkan kerancuan bahkan salah faham antara masyarakat dengan pemerintah dikarenakan kurang jelasnya masing-masing tugas dari pemerintah dan juga masyarakat Masyarakat akan lebih kreatif dalam mengeluarkan ide-ide yang yang akan digunakan dalam suatu jalannya proses suatu program.

198 MODEL PERENCANAAN GABUNGAN
Adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan program yang diinginkan oleh masyarakat yang merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dan juga masyarakat sehingga peran antar satu dan keduanya saling berkaitan. Sistem ini dianggap paling baik, karena banyak sekali kelebihan yang terdapat didalamya antara lain adalah selain masyarakat mampu berkreasi dalam mengembangkan ide-ide mereka sehingga mampu berjalan beriringan bersama dengan pemerintah sesuai dengan tujuan utama yang diinginkan dalam mencapai kesuksesan dalam menjalankan suatu program tersebut.

199 MODEL PERENCANAAN GABUNGAN (MIX PLANNING)
Perencanaan dimulai dari penyusunan rencana menyeluruh, kemudian di distribusikan ke perencanaan sektoral, program, proyek, dan kegiatan (forward planning atau planning from above) Perencanaan kegiatan investasi pemerintah atau non-pemerintah/ swasta disusun terlebih dahulu dan diserasikan dengan kerangka makronya (backward planning from below)

200 MODEL PERENCANAAN BERBASIS MASYARAKAT SECARA UNIVERSAL

201 PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA (Sumber: Diolah dari Litbang KOMPAS, 2006-2011)
No. ERA KEPEMIMPINAN PROGRAM KERJA 1. PRESIDEN SOEKARNO Pembangunan Alam Semesta Pembangunan Nasional Berencana 8 tahun 2. PRESIDEN SOEHARTO Repelita I – IV melalui Program Sektoral dan Regional Repelita IV – V melalui Program Inpres Desa Tertinggal Program Pembangunan Keluarga Sejahtera Program Kesejahteraan Sosial Tabungan Keluarga Sejahtera Kredit Usaha Keluarga Sejahtera Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) Kredit Usaha Tani (KUT) 3. PRESIDEN BJ. HABIBIE Jaring Pengaman Sosial (JPS) Program Penaggulangan Kemiskinan dan Perkotaan Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal Program Pengembangan Kecamatan 4. PRESIDEN ABDUL RACHMAN WAHID (GUS DUR) Kredit Ketahanan Pangan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Perkotaan 5. PRESIDEN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 6. PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDOYONO Pembentukan Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan (TKPK) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Nasional-Pemberdayaan Masyarakat (PN-PM) Mandiri Kredit Usaha Rakyat (KUR) Program Rumah Sangat Murah (PRSM) Kendaraan Angkutan Umum Murah (KAUM) Air Bersih untuk Rakyat (ABuR) Listrik Murah (LM) Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggiran Kota (PPKMPK)

202 PROGRAM PEMBANGUNAN PRO-RAKYAT (EKONOMI KERAKYATAN, VISI 2009 – 2025)
ORIENTASI : Program bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat CLUSTER PERTAMA (2009): Bantuan Langsung Tunai (BLT, BLST), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH) CLUSTER KEDUA: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri

203 CLUSTER KETIGA: Kredit Usaha Rakyat (KUR) - Kredit UMKM
CLUSTER KEEMPAT : Program Rumah Sangat Murah (PRSM), Kendaraan Angkutan Umum Murah (KAUM), Air Bersih untuk Rakyat (ABuR), Listrik Murah (LM), Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN), Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Pinggiran Kota (PPKMPK)

204 TUJUH PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA (RPJMN, 2015-2019
Kedaulatan pangan Kedaulatan energi Kemaritiman Industri/ kawasan industri/Kawasan Industri Khusus Pariwisata Revolusi mental; dan Pembangunan kawasan perbatasan.


Download ppt "ADMINISTRASI PEMBANGUNAN"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google